BAGIKAN

Membongkar praktik timpang mengenai hak rakyat atas kesehatan

(JAKARTA, 20 Januari 2014) – Pers sebagai pemantau kekuasaan harus terus-menerus menyiarkan segala praktik penyelewengan, termasuk persoalan kesehatan yang menjadi kepentingan publik dan amanat konstitusi Indonesia, demikian panitia hibah wartawan untuk peliputan secara kritis terhadap kebijakan dan praktik kesehatan hari ini.

Pada awal tahun ini, pemerintah menerapkan program jaminan pelayanan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia. Ini langkah penting demi terwujudnya hak publik atas kesehatan. Kendati demikian, program itu masih menuai kritikan, termasuk masih membebankan iuran bagi mereka yang mengakses layanan kesehatan. Dengan kata lain, program ini tak sepenuhnya gratis bagi rakyat, terlebih bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Sebagian besar pemberitaan media juga melaporkan bila masih banyak perlakuan diskriminatif dan tidak-seriusnya rumahsakit, yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra, dalam menjalankan program-program jaminan kesehatan masyakarat.

Namun persoalan kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tak sebatas perkara pelayanan maupun regulasi, demikian panitia hibah. Isu kesehatan publik di Indonesia menyangkut pula pelbagai dimensi lain, dari alokasi anggaran tahunan pemerintah pada bidang kesehatan hingga tak meratanya sebaran dokter, jumlah ketersediaan dokter dan tenaga medis dengan penduduk yang berobat, paradigma pemerintah dalam melihat isu kesehatan sampai relasi-relasi para pemain dominan dalam industri kesehatan yang ujungnya mencekik mayoritas warga Indonesia kala berhadapan dengan dunia kesehatan untuk mendapat pelayanan medis yang memadai.

“Wartawan semestinya tak hanya mengabarkan persoalan kesehatan di permukaan, tapi juga harus mamaparkan cerita di balik berita, dengan pendekatan yang segar dan mendalam,”  kata wartawan senior Rusdi Mathari, yang menjadi panitia seleksi hibah.

Hibah peliputan ini diperuntukkan bagi para wartawan yang bekerja minimal setahun terhitung sejak mereka mengusulkan topik liputan kepada panitia. Para pelamar program fellowship, yang diseleksi Rusdi Mathari dan Bambang Bujono, akan mendapatkan biaya liputan sebesar Rp 10 juta bagi setiap pelamar terpilih. Panitia seleksi akan memilih 10 pelamar terbaik dari segi topik liputan, kebaruan masalah, relevansi, dan aspek-aspek jurnalistik lain, disamping memenuhi syarat dan ketentuan fellowhsip.  Panitia seleksi akan mendampingi 10 wartawan penerima hibah untuk menajamkan usulan topik liputan mereka menjadi outline liputan dan persetujuan redaksi mereka memuatnya. Sepuluh wartawan penerima hibah menerima orientasi dan lokakarya selama sehari di Jakarta sebelum melakukan peliputan dan penulisan selama dua minggu, di bawah konsultasi panitia seleksi.

Forum Peduli Kesehatan Rakyat dan Pindai, sebuah organisasi yang bergiat dalam menyediakan bantuan teknis dan finansial bagi wartawan di Indonesia, menilai bahwa informasi yang mendalam, independen, kredibel, utuh dan proporsional amatlah penting dalam melihat isu kesehatan, yang menjadi bagian meneguhkan fungsi pers sebagai pemantau kekuasaan dan forum publik.

“Pers berperan krusial untuk mengurai segala masalah kesehatan di negara kepulauan ini, suatu isu publik yang amat mendasar demi apa yang menjadi slogan ‘kesehatan untuk semua’ benar-benar dinikmati masyarakat Indonesia tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka, tanpa ada diskriminasi atas akses kesehatan,” ujar Rusdi Mathari. “Memang tidak mudah untuk mengarah ke sana, tapi pemberitaan yang kritis atas beragam pesoalan kesehatan adalah ikhtiar yang selalu dikabarkan wartawan; suatu panggilan mengabdi pada hati nurani publik.”