BAGIKAN

Laporan dari Inilah Koran

Mafia kamar berseliweran di rumahsakit Hasan Sadikin. Sasarannya para pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran.

LELAKI setengah baya itu menyebut dirinya Ayah. Berkulit sawo matang, berperawakan sedang dengan kumis tipis tertata rapi. Namanya cukup terkenal di lingkungan rumahsakit Hasan Sadikin Bandung. “Panggil saja saya Ayah!” ucapnya menjawab sapaan INILAH.

Dari dua kali pertemuan, pada hari berbeda, ia mengenakan baju yang sama: batik hijau dengan sedikit corak hitam. Ia pun masih sama, menutupi identitas aslinya. Bahkan saat bertukar nomor kontak, dengan tegas ia menolak berbincang lewat telepon. Ia bilang telepon hanya untuk menentukan tempat pertemuan.

Meski menutupi identitasnya, pria itu tak sulit ditemui, terutama bagi pasien yang kesulitan mendapat kamar di Hasan Sadikin Bandung. Tinggal tanya tukang parkir atau pedagang, pasien akan dipertemukan dengan Ayah.

Di sana, Ayah punya panggilan lain, “ustadz”. Ia sendiri lebih senang mengenalkan dirinya sebagai preman Hasan Sadikin. “Kalau soal kamar insyaallah saya bisa bantu. Mau kelas berapa?” ujar Ayah kepada INILAH, belum lama ini.

Lelaki yang mencari penghasilannya melalui jasa macam itu sejak 1982 di Hasan Sadikin ini mengaku sudah biasa membantu pasien yang kesulitan mendapat kamar. Maklumlah, sebagai rumahsakit rujukan utama di Jawa Barat, Hasan Sadikin selalu kebanjiran pasien.

Namun karena ruangan terbatas, terutama meja operasi, pasien harus masuk daftar tunggu. Ada yang menunggu tiga bulan, bahkan lebih dari enam bulan. Jika dijumlah dari berbagai sub-spesialis, antreannya bisa mencapai angka seribuan.

Di sinilah fungsi orang seperti Ayah. Ia bisa memperpendek waktu tunggu dari 3-6 bulan, misalnya, hanya jadi sebulan untuk pasien penerima Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Caranya, ia bekerjasama dengan bagian admission center dan administrasi tiap ruangan di rumahsakit itu untuk menyelipkan nama pasien yang dibawanya di tengah antrean daftar tunggu.

“Banyak pasien BPJS PBI yang batal operasi karena berbagai hal, nah nomor antrean yang batal ini, diganti pasien yang saya bawa. Tapi jika pasien membutuhkan kamar kelas 1-3 (BPJS non-PBI dan umum), istilahnya, satu jam pun saya bisa dapet. Apalagi untuk Ruang Anyelir (kelas 2),” ucapnya.

Atas jasanya ini, ia tak memasang tarif dengan dalih tugasnya membantu pasien yang membutuhkan. Hanya saja, pasien harus menyediakan uang untuk orang dalam sebagai ucapan terima kasih. Jumlahnya, bergantung situasi dan kondisi.

Namun yang pasti, minimal pasien harus menyiapkan dana untuk dua orang, yakni di bagian admission center dan administrasi ruangan, masing-masing minimal Rp 100 ribu.

Selain membantu menyediakan kamar, Ayah biasanya mencari tahu kebutuhan pasien. Bak seorang konsultan, ia akan memberikan beberapa opsi. Pertama, jika memiliki sejumlah dana, sebaiknya pasien masuk sebagai peserta BPJS non-PBI.

Kedua, pasien masuk sebagai umum, setelah mendapat jadwal operasi, baru mengganti status dari umum ke Jamkesmas (BPJS PBI). Ketiga, masuk sebagai pasien BPJS PBI.

Ketiga cara ini umum dilakukan di Hasan Sadikin untuk mengakali biaya dan lamanya antrean operasi dan kamar. “Mau ambil cara yang mana, saya bisa bantu,” katanya.

Seorang pasien yang pernah Ayah bantu adalah Euis. Setelah menjalani serangkaian operasi kanker nasofaring, suami Euis harus disinar.

“Suami saya dapat antrean malam. Tapi, alhamdulillah, dibantuin (oleh Ayah), jadi pindah ke siang. Banyak kok yang minta bantuan ke dia. Bayarnya seikhlasnya kita saja,” kata perempuan asal Majalengka ini.

Cerita Ayah dan Euis hanya salah satu ‘transaksi’di luar jalur normal yang terjadi di rumahsakit Hasan Sadikin. Jika teliti, duduklah di bangku pendaftaran peserta BPJS PBI. Dari sekian banyak yang menanti nomor antreannya dipanggil, terdapat sejumlah calo.

Perbedaannya cukup mencolok. Mereka biasanya membawa setumpuk berkas pendaftaran lengkap dengan sejumlah alat tulis kantor, seperti pulpen, stapler, dan lainnya. Padahal di setiap sudut ruangan, terpampang spanduk maupun poster bertuliskan “Hindari Calo”.

Namun, Ayah berbeda dengan calo-calo itu. Ayah tidak membantu pasien antre menunggu panggilan atau sengaja mencari pasien. Karena biasanya pasien mencarinya untuk dimintai bantuan. Ayah pun dengan tegas menolak disebut calo. Bisa dibilang, Ayah mirip dengan mafia kamar yang isunya sudah lama beredar di rumahsakit itu.

Ada beberapa orang seperti Ayah. Biasanya, mereka memiliki lahan masing-masing. Salah seorang sopir pengantar pasien, Agus mengklaim biasa mengantarkan pasien BPJS PBI asal Cirebon ke Hasan Sadikin. Termasuk pasien yang saat itu dibawanya.

“Ibu itu divonis kanker di bagian perutnya, RS di Cirebon nggak sanggup, jadinya dirujuk ke RSHS,” katanya sambil menunjuk orang yang ia antar.

Karena keluarga pasien tidak tahu seluk-beluk Hasan Sadikin, mereka pun minta bantuan seseorang untuk mengurus pendaftaran, tempat tinggal sementara selama proses pemeriksaan berlangsung, hingga mendapat kamar.

“Sudah ada yang ngurusin. Kalau pasien Cirebon, pasti ke dia. Kalau pasien daerah lain, beda lagi yang menanganinya,” terangnya.

Agus menyarankan, untuk pasien luar kota lebih baik menggunakan cara tersebut. Prosesnya lebih cepat karena mereka sudah tahu seluk-beluk rumahsakit, yang bikin keluarga pasien tidak ribet, hanya tunggu beres. Bayarnya? Seikhlasnya, hasil rembugan keluarga. “Tapi ya, kalau bantuannya maksimal, mana iya keluarga pasien ngasih dikit,” tandasnya.

Pasien yang dibawa Agus saat ini tergolong mampu. Mereka sanggup membayar operasi jalur umum di Cirebon. Hanya sayangnya, Cirebon tak bisa menanganinya. Setelah konsultasi dan bicara kesana-kemari, keluarganya sepakat memasukkan pasien ke rumahsakit Hasan Sadikin lewat jalur BPJS PBI.

Salah satu keluarga pasien, Abdullah mengatakan sengaja menggunakan jasa seseorang karena tak mengerti cara mengurus administrasi secara cepat, mengingat waktu adalah kemewahan bagi para pasien yang membutuhkan perawatan segera.

“Kasihan yang sakit, tidak apa-apa keluar uang lebih yang penting ibu sembuh, segera ditangani. Saya sudah capek, dari Cirebon jam 11 malam, jam segini (09.00) baru nyampe, kabayang bagaimana capeknya yang sakit,” katanya sambil merebahkan badan di kursi tunggu.[]

 

———————

 

Rumahsakit Hasan Sadikin: Jangan Asal Tunjuk Hidung

DIREKTUR Medik dan Keperawatan rumahsakit Hasan Sadikin Bandung, Rudi Kurniadi Kadarsyah mengatakan terus berbenah dan memperbaiki diri. Perbaikan meliputi sisi fasilitas, kemampuan SDM, hingga kualitas pelayanan.

Salah satu fasilitas yang tengah digenjot adalah penambahan tempat tidur. Hingga akhir 2013, Hasan Sadikin memiliki 996 tempat tidur, terdiri 72 unit VIP, 98 unit Kelas I, 129 unit Kelas II, 587 unit Kelas III, 35 unit Internal, 42 unit High Care, 29 unit Khusus, dan 4 unit Isolasi. Jumlah itu tentunya tak sebanding kunjungan rawat jalan yang rata-rata 1.935/ hari, sementara rata-rata gawat darurat 121 pasien/ hari.

Untuk meningkatkan kapasitas sekaligus pelayanan, pada tahun, rumahsakit itu berencana menambah tempat tidur jadi 1.256 unit. “Tapi dilakukan bertahap. Karena dengan penambahan kamar tidur, kita juga harus menyiapkan SDM yang mumpuni,” ucap Rudi kepada INILAH, belum lama ini.

Persoalan kapasitas rumahsakit ini, menurut Rudi, menjadi salah satu penyebab pasien mengantre. Namun ia membantah daftar tunggu pasien capai ribuan. “Di sini ada 127 sub-spesialis yang membutuhkan pelayanan berbeda. Seperti penanganan jantung tentu berbeda dengan kanker. Di sub-spesialis ini bisa saja terjadi antrean, tapi tidak mungkin sebanyak itu,” imbuhnya.

Rudi menjelaskan, salah satu faktor utama penyebab pasien menumpuk karena sistem rujukan yang belum optimal. Seharusnya, pasien yang sakit ditangani dulu di Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat I (Puskesmas) lalu ke PPK II (rumahsakit umum).

Jika tidak bisa tertangani baru dirujuk ke rumahsakit Hasan Sadikin sebagai PPK III, kecuali untuk pasien gawat darurat, bisa langsung ke rumahsakit ini. Karena selama ini, ada pasien yang bisa ditangani PPK I dan II langsung ke Hasan Sadikin, sehingga terjadi penumpukan pasien.

Dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional, sistem rujukan ini terus digalakkan, diperbaiki, dan dimaksimalkan. Jika sistem ini bisa berjalan optimal, pasien di Hasan Sadikin tidak akan antre.

Mengenai calo ataupun mafia kamar, Rudi menghimbau, ini persoalan bersama. Rumahsakit ini mengajak semua pihak ikut mengawasi. Jika menemukan kasus seperti itu, segera laporkan. Jika pelakunya orang luar, tentu yang berhak menindak adalah polisi.

“Tapi jika ada orang dalam terlibat, laporkan namanya pada kami, akan kami beri sanksi jika terbukti. Jangan sampai asal tunjuk hidung juga. Baru sekadar ‘katanya’,” imbuh Rudi.

Selama ini, kata Rudi, rumahsakit mengambil sejumlah kebijakan untuk membersihkan calo. Selain imbauan tidak menggunakan jasa calo lewat spanduk, poster, dan selebaran, pihaknya mengubah jadwal pendaftaran ke jam 7 pagi. Karena dari pengalaman sebelumnya, ada orang-orang yang mengambil nomor antrean 5-10 lembar, ternyata nomor itu dijual ke pasien.

“Kami juga menempatkan sejumlah satpam di tempat pendaftaran agar tak ada yang tertipu calo,” terangnya.

Kepala bagian Humas dan Protokoler rumahsakit Hasan Sadikin Nurul Wulandani menjelaskan, sejak diberlakukan JKN, kunjungan rawat jalan pada Januari 2014 naik 13% menjadi 39.500 dari rata-rata kunjungan 2013 35.100/ bulan.

Seiring dengan itu, rumahsakit terus mengoptimalkan sistem rujukan. Pasien bukan kriteria tetap dilayani, namun dirujuk kembali ke rumahsakit awal.

“Sistem rujukan ini rupanya sudah membaik. Itu terbukti dari jumlah kunjungan yang menurun 1,7% pada Februari 2014. Semua pihak memang harus bekerja keras untuk mengoptimalkan sistem rujukan ini,” katanya.

Mengenai calo, ia menghimbau kepada pasien agar menanyakan kepada petugas jika menemukan kendala. Jangan tergiur ucapan calo yang belum tentu terbukti. Sebab, katanya, dengan atau tanpa calo, sistemnya tetap sama.[]

 

———————

 

Antrean Panjang, Mafia Datang

Ruang pendaftaran BPJS Penerima Bantuan Iuran punya banyak cerita. Antrean panjang membuka peluang praktik mafia kamar.

 

TUBUH kurusnya bersender di kursi antrean pasien BPJS PBI rumahsakit Hasan Sadikin Bandung. Seperti kebanyakan orang di sana, perempuan itu hanya diam sambil sesekali melihat kertas kecil bertuliskan nomor antrean.

Pada wajahnya terlihat gurat lelah. Kedua matanya berkantung, segaris tipis hitam mengitarinya.Nomer sabaraha, Neng? Ibu mah nomer 468,” ucapnya.

Perempuan bernama Oneng ini sudah biasa antre seperti itu. Berjam-jam, hingga pinggang terkadang terasa pegal. Maklum, meski loket pendaftaran buka jam 7 pagi, banyak orang luar kota yang sengaja menginap di halaman rumahsakit. Mereka antre sejak jam 3 pagi.

Alasannya, pasien rela antre demi mendapat nomor antrean rendah. Alhasil, orang Bandung yang datang pukul 7 atau 8 pagi, akan mendapat nomor antrean 400-an seperti dirinya.

Oneng tidak sedang mengantar pasien baru. Ia tengah menunggu adik iparnya yang tengah dirawat di lantai 4 Ruang Kemuning (khusus BPJS PBI).

“Walau sedang dirawat, pasien kalau mau disinar, kemoterapi, periksa lab, atau naon weh (apa saja) harus antre dulu seperti pasien yang baru dateng. Nasib orang nggak punya, Neng. Kalau yang lain diurusin rumahsakit. Fotokopi juga dilakukan orang rumahsakit,” ucapnya.

Oneng menceritakan proses yang harus dilalui BPJS PBI sebelum masuk ruang periksa. Begitu datang, ia mengambil nomor antrean pendaftaran. Sambil menunggu, Oneng kembali antre di tempat fotokopi untuk melengkapi berkas.

Tempat fotokopi rumagsakit Hasan Sadikin kurang representatif. Jumlah pegawai maupun mesin fotokopi tak sebanding antrean pasien. Nah, kalau ternyata persyaratannya ada yang kurang, petugas akan menolak dan menyuruh keluarga pasien kembali mengulang proses tersebut.

“Kurang lebih ada sehari cuma untuk periksa. Periksa paling cuma 10 menit. Belum lagi persoalan lain. Saya sudah berbulan-bulan di sini menjaga Aji (adik ipar). Kalau nggak kuat, saya juga bisa sakit,” terangnya.

Proses yang panjang ini membuat stres. Bukan cuma fisik dan mental yang harus disiapkan, pasien dan keluarganya juga butuh uang operasional seperti ongkos dan makan.

Ia hanya mengantongi Rp 50 ribu dari anak sulung untuk menunggui pasien. “Uang segitu harus cukup buat seminggu. Ah diempet-empet weh,” sambungnya.

Kusnadi mengungkapkan hal sama. Warga Sumedang ini merogoh Rp 700 ribu sekali pergi ke rumahsakit untuk ongkos, biaya makan, dan lain-lain. Makanya untuk mengirit, ia biasanya minta bantuan pedagang/calo untuk mengambilkan nomor antrean.

“Bayarnya cuma Rp 20 ribu. Kalau dihitung-hitung, mending minta tolong tukang dagang, bisa mempersingkat waktu. Toh kalau kita ngantre dari awal, tetap saja keluar uang buat kopi dan bala-bala mah,” imbuhnya.

 

Rumah Singgah

Selain Oneng dan Kusnadi, ada pula cerita dari Bu Ade (58). Warga Cijerah Bandung ini divonis kanker payudara, Lebaran tahun lalu. Setelah melalui pemeriksaan dari Puskesmas, rumahsakit Rajawali, dan rumahsakit Kebonjati, ia dirujuk ke rumahsakit Hasan Sadikin. Saat itu dokter memutuskan harus mengangkat sebelah payudaranya.

“Saya menunggu tiga bulan untuk mendapat kamar. Setelah dapat kamar saya menunggu lagi 3 minggu untuk operasi. Kerjaannya hanya makan dan minum sambil diinfus. Katanya sih, jadwal operasi padat makanya menunggunya lama,” ucap Ade.

Ade mengaku beruntung karena jarak rumahsakit ke rumahnya tidak begitu jauh. Berbeda orang luar kota yang harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menunggu. Pemeriksaan yang panjang dan berhari-hari bikin pasien dari luar kota memilih bertahan di rumahsakit.

Bagi yang punya sedikit uang, mereka akan menyewa kos-kosan di seputar rumahsakit dengan kisaran harga Rp 400 ribu Rp 1,2 juta. Tapi bagi yang miskin, mereka tinggal di rumah singgah.

Rumah singgah ini merupakan ruangan di lantai dasar Ruang Kemuning. Ada sekitar empat ruangan. Satu ruang terdiri 17 tempat tidur. Layaknya barak tentara, tak ada sekat antara ranjang berwarna coklat itu. Setiap ruangan dilengkapi tempat handuk dan air mineral dalam galon.

Selain itu, ada pula pasien yang memilih tidur di luar, di pinggir parkiran mobil. Jika malam tiba, keluarga menggelar tikar untuk tidur di sekitar pasien. Namun jika pagi menjelang, mereka membereskannya, karena tukang sapu maupun motor dan mobil akan memarkirkan kendaraannya di lantai dasar itu.

Pasien yang tinggal di rumah singgah memiliki penyakit beragam. Ada yang mengidap kanker, tumor ganas, ginjal, dan lainnya. Mereka bersatu dalam satu ruangan yang saluran udaranya pengap.

“Mau bagaimana lagi, uang yang kami miliki pas-pasan, hanya cukup untuk makan. Makanya tinggal disini,” ujar Een, warga Sukabumi.

Ia datang ke rumahsakit Hasan Sadikin sejak 10 Maret, mengantar anaknya yang mengalami kecelakaan di Sukabumi. Karena datang ke sini saat sore, ia baru bisa diperiksa esok harinya. Dokter mengambil sampel darah dari kakinya yang bengkak. Hasilnya, baru keluar seminggu kemudian.

“Belum tahu dioperasi kapan. Baru diperiksa sekali, itu pun hasilnya seminggu. Kenapa ya bisa lama?” ucapnya seraya bilang akan tinggal di rumahsakit selama proses berlangsung.

Een tak punya pilihan lain. Ia tetap tinggal di rumah singgah, yang tidur seadanya untuk ditempati orang sakit. Seandainya rumahsakit di Sukabumi punya fasilitas dan kemampuan sama dengan rumahsakit Hasan Sadikin, ia tidak perlu menunggu proses begitu lama dan bisa tinggal di rumahnya.[]

 

———————

 

Mafia Kamar, DPRD Kaget

 

WAKIL Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat dari dewan legislatif kota Bandung, Tedy Rusmawan mengklaim baru mendengar dugaan mafia kamar di rumahsakit Hasan Sadikin. Dalam waktu dekat, ia akan melakukan klarifikasi rumahsakit rujukan se-Jabar ini.

“Baru dengar. Jujur, saya terkejut. Ini perlu diklarifikasi. Soalnya mereka saat ini sedang memperbaiki diri, terutama profesionalisme dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Tedy saat dihubungi melalui telepon, Senin, 17 Maret.

Menurut Tedy, klarifikasi menjadi sangat penting agar kasus ini bukan sekadar isu atau bertendensi negatif terhadap pelayanan masyarakat. Apalagi dalam kondisi berbenah, Hasan Sadikin Bandung harus menjelaskan secara konkret tudingan itu.

“RS HS harus bijak dan konkret. Misalnya menanyakan ke pihak yang melaporkan. Beri keterangan publik. Jangan sampai menjadi isu kurang positif,” tuturnya.

Tedy juga meminta masyarakat secara aktif memantau kasus ini. Salah satunya memanfaatkan costumer service. Pengaduan 24 jam tersebut pasti ditindaklanjuti pihak berwenang.

“Harus disampaikan data faktanya. Selama ini saya kerap mendapat aspirasi, langsung dilaporkan ke bagian pelayanan konsumer rumahsakit, alhamdulillah ditangani maksimal. Sila manfaatkan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat dewan Kota Bandung Akhmad Nugraha menyebut praktik percaloan kamar di rumahsakit Hasan Sadikin merupakan dampak pembiaran yang dilakukan pejabat berwenang di rumahsakit terbesar di provinsi Jawa Barat itu.

Ahmad mengklaim kerap menerima aspirasi dari warga tentang layanan rumahsakit itu. Banyak yang bilang harus menginap di lorong atau menunggu lama untuk mendapatkan perawatan medis.

“Saya punya bukti-buktinya saat pasien datang ke kami mengaku sulit mendapat layanan. Masih banyak yang dirawat di lorong. Saya tahu di sana penuh karena jadi rujukan se-Jabar. Tetapi persoalan sekarang, masak dalam 1 hari bisa sampai lebih dari 3 orang tidak dapat kamar,” paparnya.

Selain itu, Ahmad Nugraha menyoroti penjadwalan tindaka operasi yang harus menunggu lama. “Apa begitu secara medis? Sampai 4-6 bulan menunggu?” cetusnya.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan ini meminta rumahsakit Hasan Sadikin bisa memberikan contoh baik sebagai pelayan publik, mengingat ia rekanan pemerintah dalam kebijakan pelayanan kesehatan publik. Ia juga meminta rumagsakit segera menginformasikan warga miskin yang belum terdata dalam BPJS bisa memakai surat keterangan miskin.

“Jangan hanya cari pasien untuk profit. Kami paham rumahsakit perlu berjalan untuk operasional dan gaji. Tetapi ada fungsi kemanusiaan. Kalau masyarakat mampu, pasti bayar,” tandasnya.

Karena berada di wilayah kerja Kota Bandung, Ahmad akan memanggil Direktur rumahsakit Hasan Sadikin terkait kinerja pelayanan publik kepada warga kota Bandung. “Kami khawatir ada faktor kesengajaan. Kami berhak meminta keterangan karena wilayah kerja mereka ada di Bandung,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat dari dewan provinis Jawa Barat, Didin Supriadin mengklaim belum mengetahui adanya mafia kamar di rumahsakit Hasan Sadikin. Jika terjadi hal itu tentu “akan meresahkan masyarakat”. “Kita akan koordinasi terlebih dulu apakah peristiwa itu benar atau tidak,” katanya saat dihubungi INILAH melalui telepon pada 17 Maret.[]

 

———————

 

RS Hasan Sadikin Perketat Pengawasan

Seribu pintu, begitu Direktur Utama rumahsakit Hasan Sadikin, Bayu Wahyudi menggambarkan banyaknya akses menuju rumahsakit itu.

Pasien, keluarga pasien, bahkan orang-orang tak bertanggungjawab seperti calo bisa masuk dari pintu manapun. Bahkan, warga Jalan Sederhana (pinggir rumahsakit) pun menggunakan pintu itu ketika akan naik angkot ke Pasteur.

“Ke depan, tak boleh seperti itu. Pintu masuk dan keluar harus tertata optimal. Kita akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan,” ujar Bayu di ruang kerjanya, 18 Maret lalu.

Begitupun orang yang masuk. Selama ini, siapapun bisa bebas masuk. Ke depan, akan makin diperketat, termasuk mereka yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat. Sebab, dari pengamatan rumahsakit, calo yang pernah berhasil ditangkap mengatasnamakan LSM.

LSM ini mengajarkan pasien menggunakan umum, menurut Bayu. Setelah proses berlangsung, baru mengurus Jamkesda. Atau ada pula pasien yang harus membayar Rp 12 juta, namun tiba-tiba ada orang yang bisa mengurus itu hanya dengan uang Rp 4 juta. Pasien tentunya senang. Rupanya, uang Rp 4 juta itu digunakan untuk mendapatkan surat-surat seperti Jamkesda.

“Kalau surat-surat sudah lengkap, rumahsakit tidak bisa menolak. Administrasi bukan urusan kita. Kalau Pemkot/Pemkab benar-benar baik, data lah dengan benar, mana yang benar-benar membutuhkan bantuan,” imbuhnya.

Bayu beralasan, tak sedikit masyarakat Indonesia yang mampu, begitu sakit mengaku miskin. Mereka bisa mengadakan hajatan tiga hari tanpa henti, tapi begitu sakit mereka membuat surat keterangan tidak mampu.

Rumahsakit terus berupaya menghilangkan praktik percaloan. Caranya, dengan menyosialisasikan pada seluruh pengunjung lewat spanduk, poster, bertuliskan hindari calo. Ia pun memundurkan pembukaan loket.

Jika dulu orang bisa mengambil nomor antrean dari subuh, sekarang dimulai dari pukul 7 pagi. Ini agar calo tidak bisa menjual nomor antrean pada pasien.

Namun, kata Bayu, hal ini memang dijadikan kesempatan oleh “orang-orang tak bertanggungjawab.” Dulu pernah diberlakukan sistem keterbukaan, menyebutkan nama pasien di ruang apa. Itu pun dijadikan penipuan. Oknum ini menelepon bahwa si A atau B mengalami kecelakaan lalu minta sejumlah uang dan lainnya.

“Bahkan ada orang yang mengaku sebagai saya, menelepon seorang pengusaha. Pengusaha itu datang ke sini, katanya disuruh saya. Padahal seumur-umur saya tidak pernah janjian ketemu dengan si pengusaha. Saya langsung bilang ke pengusaha itu, bapak sebaiknya lapor polisi,” katanya.

Hasilnya memang belum maksimal. Bayu dan seluruh staf takkan menyerah. Ke depan, ia akan membuat aturan lebih ketat. Seluruh LSM maupun tamu harus seizin Humas rumahsakit Hasan Sadikin. Selain itu, pihaknya akan memasang monitor di setiap sudut ruangan, termasuk di pendaftaran pasien BPJS PBI. Dengan cara ini, segala praktik percaloan bisa mudah terungkap.

Misalnya, hari ini ia mengambil antrean untuk keponakannya. Besoknya, ia mengantar pamannya. Tiga hari kemudian, ia mengantar isterinya. “Kan tidak mungkin terus-terusan. Orang itu bisa ditangkap,” ucapnya.

Bahkan ia akan memberikan imbalan bagi siapapun yang mau melaporkan praktik percaloan. Ia tak segan-segan akan menindak tegas pegawainya yang terlibat dalam percaloan.

Untuk pegawai, diterapkan sanksi disiplin dari sedang hingga berat. Ada disebut “pembinaan,” mutasi, dan lain-lain. Kalau pegawai itu memiliki jabatan, akan dicopot. Semua sanksi itu disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

“Kita pernah menindak tegas pegawai yang niatnya membantu keponakannya dengan memalsukan kwitansi,” tegasnya.

 

Hambatan

Namun, seluruh rencana itu takkan berjalan maksimal jika pemerintah daerah kota/ kabupaten, rumahsakit umum, dan Puskesmas tidak menerapkan sistem rujukan dengan optimal. Hingga kini, masih banyak pasien yang bisa ditangani Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat I (Puskesmas) datang ke rumahsakit Hasan Sadikin (PPK III).

Data Hasan Sadikin hingga 17 Maret 2014, dari seluruh pasien setiap hari, 54% adalah pasien dengan kasus yang bisa ditangani Puskesmas), 27% ditangani rumahsakit umum (PPK II), dan kasus hanya 19% untuk ditangani rumahsakit Hasan Sadikin (rujukan PPK III). Namun rumaghsakit mengklaim kerap tak bisa berbuat apa-apa saat pasien mengatakan, rumahsakit umum penuh, tak ada obat dan fasilitas, serta alasan lain.

“Warga Jawa Barat tuh besar sekali, mencapai 44 juta jiwa. Kalau semua numplek ke sini, sebagus-bagusnya manajemen akan susah mengaturnya. Kita akan menjadi tempat pembuangan sampah. Pemkot/pemkab harus lebih waspada terhadap persoalan ini,” ucapnya.

Bayu mengatakan, kelemahan rumahsakit umum di daerah tingkat kecamatan dan kabupaten terletak pada komitmen pemerintahnya sendiri. Terkadang, pemerintah memperlakukannya antara butuh tak butuh dan terkesan dipolitisasi.

Padahal, saat Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan, ini kesempatan pemerintah tingkat II (kota dan kabupaten) dan rumahsakit-rumahsakitnya untuk mengaktualisasikan diri. Jika sumberdaya mereka kurang mumpuni, rumahsakit Hasan Sadikin bisa membantu dengan melakukan pembinaan hingga ada jejaring di tiap rumahsakit.

“Dalam urusan penyakit jantung, dulu orang larinya ke rumahsakit Cipto Mangungkusumo dan Harapan Kita. Tapi Hasan Sadikin melakukan pembenahan, dan sekarang menjadi salah satu rujukan,” tegasnya.

Saat ini, manajemen tengah mewujudkan mimpinya menjadi rumahsakit yang lebih modern. Ruangan akan ditata, dari ruangan rawat jalan, rawat inap, rumah singgah, ruang publik, parkir. Itu akan dibuat senyaman mungkin. Prasyarat tambahannya, pemerintah pusat maupun daerah segera membayar utangnya ke rumahsakit Hasan Sadikin.

“Ada daerah yang tiga tahun belum bayar utang. Piutang saat ini mencapai Rp 135,2 miliar. Rencana untuk menambah ruang rawat inap, dari awalnya 2014, mundur jadi tahun 2015. Bahkan sekarang kami kehabisan obat. Kami sudah melakukan pelayanan, tapi kenapa klaimnya begitu susah?”[]

 

———————

 

RSHS Kehabisan Obat

Direktur Rumahsakit Hasan Sadikin mengklaim terutama stok obat generik habis pada Maret ini. Bagaiman bisa?

 

Di ruang kerjanya, direktur utama rumahsakit Hasan Sadikin Bayu Wahyudi mengatakan, “Dokter pada teriak obat habis. Kita lagi lieur (pusing).” Ia bilang di depan wartawan, 18 Maret.

Menurut Bayu, obat yang tersisa saat ini hanya sejumlah obat paten. Sambil menunggu pengadaan obat, ia mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan obat yang ada dulu. Untuk pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemberian obat paten harus disertai dengan berita acara.

“Kita harus buat berita acaranya, jika tidak bisa menjadi temuan saat audit. Pasien BPJS PBI yang seharusnya menggunakan generik kenapa pakai obat paten? Saat ini kita jadi pahlawan, besok-besok terkena audit kita jadi pengkhianat karena dianggap menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Masuk penjara akhirnya,” tuturnya.

Untuk meminimalisasi dampak habisnya obat ini, manajemen rumahsakit melansir empat kebijakan: efisiensi dengan memberikan obat; memanfaatkan obat yang ada meski itu obat paten yang harganya 10 kali lipat dari obat generik; perusahaan pemenang lelang dikirimi surat, dan yang terakhir lapor ke Kementerian Kesehatan, kata Bayu.

Ia berkata, kehabisan obat seperti sekarang pernah terjadi, tapi tidak separah tahun ini. Kondisi ini disebabkan beberapa hal.

Di antaranya, penghasilan rumahsakit diblokir pusat. Jadi, meski punya uang, kami tidak bisa menggunakan uang itu. Ia tidak mengetahui jelas kenapa dana itu diblokir, yang pasti blokir baru dibuka Februari 2014.

Kedua, kebijakan lelang yang harus melalui e-katalog. Pihaknya sudah melakukan lelang, namun belum ada pengiriman obat. Terutama untuk obat-obat tertentu yang dimonopoli perusahaan farmasi tertentu. Beredar informasi, harga-harga di e-katalog akan naik pada April 2014 karena pengaruh dolar dan lainnya, sehingga para pengusaha memilih untuk menunggu.

“Itu akal-akalan mereka. Tapi perusahaan juga tidak mau rugi. Mereka harus bayar pajak, gaji karyawan, dan lainnya,” ucapnya.

Kalau ingin obat menjadi murah, sebaiknya hilangkan pajak. Karena walau perusahaan membayar pajak, yang menanggung pajak tersebut tetap masyarakat. Atau buat kebijakan farmasi asing buka pabrik di Indonesia, agar menekan biaya impor.

Ketiga, piutang rumahsakit Hasan Sadikin yang masih besar. Hingga Februari 2014, piutang mencapai Rp 135.204.864.542. Piutang ini berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 13 miliar dan JKN Non-PBI Rp 38,2 miliar. Ditambah piutang Jamkesda 2013 sebesar Rp 35,5 miliar, Jamkesmas Rp 46,6 miliar, dan Jamkesmas lintas tahun Rp 2,8 miliar.

“Ada daerah yang belum bayar sampai 3 tahun. Seperti Subang, Garut, dan Sumedang. Tapi Subang kemarin bayar sebagian,” terangnya.

Jumlah ini, menurut Bayu, diluar dana tanggungjawab sosial rumahsakit pada 2013 sebesar Rp 49 miliar. Dana sosial ini berasal dari biaya pengobatan pasien.

Pada 2013, pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu hanya mendapat jaminan sekitar Rp 3 juta dari daerah masing-masing. Sementara ada pasien yang berobat di Hasan Sadikin menanggung biaya belasan hingga puluhan juta.

“Kan tidak mungkin, setelah dana Rp 3 juta terpakai lalu kami suruh pulang pasien karena jatahnya habis. Kami tetap rawat dia. Nah, sisa pembayarannya ini mau ditagih ke siapa? Akhirnya kami jadikan dana CSR,” imbuhnya.

Bayu berharap kepala daerah maupun pemerintah pusat memperhatikan piutang ini. Mengingat banyak rencana rumahsakit terganjal piutang ini. Misalnya, rencana pembangunan ruang rawat jalan. Seharusnya rencana ini mulai dilaksanakan tahun ini. Tapi rumahsakit menunda hingga tahun depan.

“Rumahsakit Hasan Sadikimn memang milik pusat, tapi kan digunakan oleh warga Jawa Barat. Mudah-mudahan pemerintah lebih peduli,” kata Bayu.[]

 

 

——

Liputan ini dipublikasikan di halaman muka Inilah Koran secara serial pada 17, 18, dan 19 Maret 2014.

Reni Susanti, penerima hibah Pindai untuk liputan kritis atas kebijakan dan sistem kesehatan publik, sebelumnya jurnalis Republika dan majalah ekonomi Sharing. Ia bekerja di Inilah Group sejak November 2011, mengisi waktu luang dengan bertualang. Blog pribadi: renisusanti.wordpress.com.