BAGIKAN

Laporan dari Tribun Medan

Sebuah rumahsakit di Medan melakukan praktik curang menggelembungkan jumlah pasien guna memperbesar klaim Jamkesmas pada pemerintah, membayar agen untuk mencari orang yang berlaku pasien. Mempertebal kocek pribadi.

JAMINAN Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dibentuk atas semangat dan tujuan mulia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Namun, pada praktiknya, Jamkesmas justru dimanfaatkan oknum rumahsakit, yang diduga mempertebal pundi-pundi mereka. Seperti sebuah rumahsakit swasta di Medan, RS A, yang diduga melakukan modus pemalsuan demi klaim Jamkesmas. Uang yang ditangguk bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Sebut saja Sondang (bukan nama sebenarnya) yang menceritakan pengalamannya ketika “direkrut” sebagai pasein oleh agen lepas pemasaran RS A, bernama Marnaek (bukan nama sebenarnya). Ia tertarik dengan ajakan agen itu semata demi imbalan. “Karena sering main-main dengan beberapa anak sini pas sore-sore. Bilang kalau ada yang mau kasih uang jajan, Rp 10 ribu, Rp 20 ribu,” cerita Sarni. Ia percaya dengan ajakan itu selain teman-teman sepermainannya, agen itu dikenal tetangganya.

Sondang mengakui kalau ia sudah lebih dari sekali sebagai “pasien” Jamkesmas. Ia lebih memilih berakting sebagai pasien berobat jalan ketimbang rawat inap, kendati iming-iming uang jajan yang didapatkan lebih besar sebagai pasien rawat inap. “Kalau opname, bisa dapat Rp 20 ribu – Rp 30 ribu. Tapi kan kalau opname harus nginap, aku kan harus sekolah. Bantu-bantu Mamak di rumah. Jadi aku lebih pilih berobat biasa,” katanya.

Kemudian, bagaimana dengan obat yang diberikan rumahsakit? “Ya dibuang lah, masak dimakan. Namanya kita nggak sakit. Cuma pura-pura saja. Kalau dikasih dokter, ya, diterima saja. Tapi jangan dimakan,” katanya.

Marnaek kemudian membayar jasa Sondang sehabis menjalankan perannya sebagai orang sakit. Biasanya datang ke rumah Sondang, dikumpulkan dengan orang sakit lain, atau diberi langsung sehabis berobat. “Rp 10 ribu sekali berobat. Lumayan nambah-nambah uang jajan. Nggak memberatkan Mamak dan Bapak,” ujarnya.

Itu dibenarkan Dosma, mantan staf manajemen RS A. Ia mengakui melihat sendiri bagaimana atasan manajemen rumahsakit memalsukan surat rujuk. Sebagaimana yang diketahui, syarat untuk menggunakan Jamkesmas di rumahsakit yang dituju selain membawa kartu Jamkesmas, juga surat rujukan dari Puskesmas.

“Saya lihat dengan mata kepala sendiri, surat rujuk itu dibuat dan ditandatangani sama pihak rumahsakit. Mereka mungkin berpikir lebih menghemat dengan memalsukan surat rujuk. Jadi dana klaim yang didapat itu semua masuk untuk pendapatan rumahsakit,” ujarnya.

Seingat Dosma, selama pertengahan hingga akhir 2012, RSA kebanjiran pasien Jamkesmas. Dalam sehari mereka bisa melayani hingga 300 pasien. Bahkan, saking kewalahannya, staf yang tidak menangani bagian administrasi dipaksa ikut bantu menangani pendataan pasien Jamkesmas.

“Yang lebih lucu, di kartunya tercetak bahwa yang memiliki kartu itu pasien berusia lansia, umur 50-an. Eh, yang berobat anak-anak. Gitu juga sebaliknya. Juga saya dapati pemiliknya sudah meninggal, tapi kartunya digunakan orang lain,” ujarnya.

Kebanyakan orang yang mengaku pasien itu direkrut oleh agen. “Biasanya, mereka ada jadwalnya. Dibawa naik angkot, misalnya dari Medan Belawan. Keluhan sakitnya macam-macam. Ada yang cukup diberikan obat, ada yang opname,” cerita Dosma.

Jumlah pasien yang membeludak itu serta-merta menambah keuntungan rumahsakit. Jika setiap bulan RS A bisa mengklaim Jamksesmas hingga seratus jutaan, setiap tahun RS A meraup miliaran lewat praktik pemalsuan surat rujuk dan perekrutan orang yang berlagak sakit. “Biasanya klaim Jamkesmas kan dicairkan per enam bulan, rata-rata bisa lah dapat setengah miliar,” kata Dosma.

Dosma menuturkan, sebenarnya bukan ia saja staf rumahsakit RS A yang memilih keluar terkait modus pemalsuan itu. Ada dua rekannya yang mengundurkan diri. Selain itu, ada juga dipecat gara-gara sering berkomentar tentang modus pemalsuan ini. “Di dalam itu, sepertinya masih ada dokter di RS A yang sengaja mendiagnosis pasien ala kadarnya. Maksudnya, yang terpenting tercantum jenis sakitnya apa. Ada juga yang memilih keluar, ada yang memilih bertahan. Mereka bertahan sebagian karena alasan finansial, sedang menempuh kuliah,”cerita Dosma.

Tribun menelusuri keberadaan Marnaek, yang disebut-sebut merekrut Sondang sebagai orang yang berlagak sebagai pasien. Tribun berperan sebagai “konsumen” yang punya saudara penyakit diabetes, ingin menjadi pasien yang akan berobat ke RS A. “Siapa yang mau ngurus rupanya. Ada keluargamu yang sakit,” tanya Marnaek. Hari itu, Tribun mengaku ada keluarga yang menderita sakit diabetes. Mendengarnya, Marnaek kemudian memanggil anaknya, Sintong. “Ini ada yang mau ngurus Jamkesmas. Coba tanya,” katanya.

Dalam perbincangan itu, Marnaek mengaku sudah berhenti melakukan pengurusan Jamkesmas. “Saya sudah tua. Nggak kuat kesana-kemari. Sekarang kakakmu lah yang ngurus. Sama dia saja,” ungkapnya merujuk Sintong.

Sintong lantas bertanya pada Tribun, kapan akan melakukan pengurusan Jamkesmas. Ia menyarankan Tribun agar melengkapi semua berkas. “Kalau di RS A memang bisa. Tapi bawak lah syarat-syaratnya. Nanti biar kakak bantu,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk melakukan pengurusan Jamkesmas ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi.

“Nanti kalau mau ngurus, bawak fotokopi kartu keluarga dua lembar. Fotokopi KTP dua lembar. Sama surat rujukan dari Puskesmas,” katanya.

Tribun berpura-pura tidak paham soal bagaimana meminta surat rujukan dari Puskesmas. “Kadang kalau mau ngambil rujukan, di Puskesmas yang ada di Padang Bulan pun bisa. Di mana aja bisa kok,” ungkap Sintong.

Ditanya mengenai biaya pengurusan, Sintong beralasan hanya sekadar uang transpor saja. Karena waktu itu hari menjelang malam, Tribun pamit kepada Marnaek dan Sintong. Namun, Marnaek sempat meminta Tribun membawa semua berkas yang telah disebutkan, “Nanti bawak semua berkasnya, ya. Sama kakakmu. Kapan ada waktu, hubungi aja kakakmu.”

“Ya udah Sintong, tanya kapan bisanya. Biar diurus ke RS A,” kata Marnaek.

“Catat aja nomor HP saya. Nanti hubungi saya,” ujar Sintong.

Pada hari lain, Tribun menelusuri cara agen lain merekrut calon pasien. Biasanya, pada hari-hari tertentu , ada angkot yang akan membawa segerombolan pasien. Penumpang angkot ini adalah pasien yang dibawa oleh agen. Beberapa penumpang memang diketahui memiliki riwayat penyakit.

Sebuah angkot pintu samping berwarna kuning, dengan stiker bertuliskan “Father” di kaca belakangnya, berplat BK 17** F* masuk ke halaman RS A sekitar pukul 12.00. Angkot itu menurukan penumpang di halaman RS A, kemudian pergi. Pada pukul 15.00, angkot yang sama menjemput lagi.

Tribun mengikutinya. Satu setengah jam kemudian angkot menuju kawasan Deli Serdang. Cukup aneh, membawa pasien dari luar kota ke Medan, padahal penumpang bukanlah pasien gawat darurat. Angkot berhenti, lantas menurunkan seorang nenek yang mengenakan daster.

Tribun menghampirinya. Dalam kasus ini, ternyata Lamtiar (69), si nenek itu, adalah pasien yang diantar ke RS A karena menurut pengakuannya, ia mengidap sakit rematik yang sudah dideritanya beberapa tahun belakangan. Selama empat-lima bulan terakhir ia memilih berobat ke RS A di Medan. Padahal jarak yang ditempuh cukup jauh dengan naik angkot, sebenarnya, membuatnya merasa tak nyaman. Namun, karena diajak dan cukup membayar ongkos angkot pulang-pergi Rp 15 ribu, Lamtiar pun tak keberatan.

Lamtiar diduga direkrut seorang agen, yang dikenal dengan nama panggilan Tumpak (bukan nama sebenarnya). “Saya diajak sama ada itu, panggilannya Tumpak. Dia katanya orang dekat RS A. Tumpak datang ke daerah sini, menawarkan kalau ada yang sakit, dibantu dia untuk berobat ke Medan. Saya tertarik. Saya nggak tahu pasti di mana Tumpak tinggal. Yang penting Tumpak yang uruskan Jamkesmas, surat rujukan Puskesmas, saya tinggal terima bersih saja. Untuk jadwal kunjungan ke RS A, biasanya tiap Senin dijemput angkotnya Tumpak,” cerita Lamtiar.

“Nanti, baru dikabarkan Tumpak kapan jadwal saya berobat. Biasanya jadwal berangkat dari sini jam 10.00, sampai di RSA jam 12.00. Tumpak yang menyediakan angkot untuk mengantar kami ke RS A. Kami tidak dapat apa. Kami lah yang justru bayar Rp 15 ribu, untuk ongkos angkot, pulang-pergi. Ya, karena kita terbantu, saya nggak mau banyak tanya. Nggak gitu kenal sama Tumpak, tinggalnya di mana, nggak saya tanya-tanya,” lanjut Lamtiar.

Ketika ditanya, apa isi surat rujukan Puskesmas? Lamtiar menuturkan tak tahu detil isinya, yang penting baginya berkas lengkap (surat rujukan, kartu Jamkesmas dan kartu identitas diri) menjadi syarat utama untuk diantarkam ke RS A demi mendapat pelayanan.

Sementara Hasiholan, yang menurut pengakuannya pernah jdi tenaga bidan lepas di RS A, menuturkan modus yang dilakukan RS A untuk memperkaya diri. Hasiholan tak terima bahwa rumahsakit itu justru melakukan hal yang melenceng, tidak sesuai aturan. Ia menceritakan agen yang direkrut RS A tak mempersoalkan usia, latarbelakang atau pengalaman kerja dan jenjang pendidikan.

Siapa yang bersedia bekerja dengan rumahsakit dan menjaga perjanjian, dan tetap menguntungkan, maka agen tetap dibayar. Hasiholan menunjukkan format surat perjanjian kerjasama antara agen dan RS A. Di situ tertulis, “Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan kerja sama di mana pihak kedua (agen) menunjuk atau merekomendasikan pihak pertama sebagai rumahsakit yang akan melayani peserta Jamkesmas.” Kemudian, “Pembayaran jasa dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua pada waktu pihak kedua mengantar pasien ke rumahsakit pihak pertama dan dipastikan bahwa syarat-syarat bagi peserta Jamkesmas telah dilengkapi.”

Menurut Hasiholan, tak jarang syarat atau pendataan Jamkesmas tidak sesuai. “Misalnya, yang punya kartu nanti atas nama orang lain, yang data berbeda. Tapi tanpa keterangan jelas. Atau si pasien warga mana, yang surat rujukannya juga tak jelas, tetap dilayani,” ceritanya.

Sementara itu soal pembayaran jasa, kata Hasiholan, setiap agen yang membawa pasien untuk berobat jalan mendapat Rp 50 ribu. Sementara untuk rawat inap bisa Rp 100 ribu.

 

“Kami Nggak Tahu Ruang Direktur”

Disebut-sebut kalau direktur RS A mengetahui praktik agen dan kongkalikong Jamkesmas. Tribun mengusut dengan berusaha menemui direktur RS A, bernama dr. Ruhut. Setibanya di rumahsakit, Tribun sempat bertemu dengan salah seorang pegawai di ruang Irna I. Lelaki yang mengenakan seragam serba biru itu kemudian menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Tribun. “Ada perlu apa ya, Bang? Dari mana kita?” tanyanya pada Kamis, 13 Maret silam.

Menjawab pertanyaan itu, Tribun menjelaskan hendak mewawancarai soal dugaan calo Jamkesmas yang disinyalir dilakukan pihak rumahsakit. Mendengarnya, lelaki yang bertugas mencatat administrasi rumahsakit itu sempat terdiam. Ia terlihat berpikir beberapa saat. Bahkan, beberapa pegawai rumahsakit lain di ruang Irna I tampak pucat dan terdiam. Beberapa dari mereka langsung duduk sambil melirik-lirik ke arah Tribun.

“Oh, sebentar,” katanya gugup, sembari menelepon seseorang dengan menggunakan telepon kantor. “Halo, ini ada Tribun mau ketemu direktur. Agus mana, si Maria sama Melda mana? Udah pulang orang itu ya? Orang Tribun ini mau nanyak Jamkesmas,” kata lelaki yang rambutnya beruban ini. Tak lama, pegawai rumahsakit itu mengatakan direktur tidak ada di ruangan.

“Direktur lagi nggak ada pulak lah. Kami nggak tau ruangannya di mana. Kebetulan ini lagi ada renovasi, jadi ruangannya tidak tetap. Entah di mana-mana dia (direktur). Kalau nggak, jumpai ajalah security,” katanya, lagi. Karena pegawai itu takut menunjukkan ruangan direktur, Tribun menemui seorang satpam di depan pos jaga.

“Ada perlu apa, Bang?” tanya satpam bernama Binsar (bukan nama sebenarnya). Tribun kembali menjelaskan hendak menemui direktur RS A.

“Waduh, pimpinan kami semuanya keluar. Ada urusan di daerah Langkat. Tadi pagi sekitar jam 11.00 mereka pergi,” katanya. Ditanya siapa pihak yang bisa memberikan keterangan selain direktur, lelaki berbadan tegap ini mengaku tidak tahu.

“Kalau itu kami nggak tahu lah. Kami harus minta petunjuk dari beliau (direktur),” ujar lelaki yang memiliki tahi lalat di wajahnya ini. Karena gagal menemui penanggungjawab rumahsakit, Tribun pun kembali. Namun, Tribun mendapatkan nomor selular milik dr. Ruhut, si direktur RS A. Sayangnya, dua nomornya berdering tak aktif kala dihubungi.

 

“Kebobolan Sulit Dibendung”

Guna meraup keuntungan dari pengurusan Jaminan Kesehatan Masyarakat, diduga RS A memanfaatkan tenaga “calo”. Menanggapi ini, sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara, Afwan saat dikonfirmasi Tribun memang mengakui jika ada “sebagian oknum” memanfaatkan celah pengurusan Jamkesmas.

“Jamkesmas itu kan dari pusat. Terkadang memang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan,” ujarnya.

Ia bilang “belum tahu” soal dugaan calo di RS A. “Memang di tahun-tahun sebelumnya ada masalah seperti ini. Tapi bukan Jamkesmas, melainkan Jamkesda,” katanya. Jamkesmas, kata Afwan, itu wewenangnya pemerintah pusat. “Kalau Jamkesda baru wewenang kita,” ujarnya.

Pada tahun sebelumnya, kata Afwan, pihaknya memang sempat mendapat laporan. Namun hal itu tidak sampai ditelusuri secara detil. “Kalau masalah kebobolan, saya rasa begini. Terkadang ada pasien datang berobat yang sifatnya umum. Namun, setelah dua hari dirawat, barulah dia mengurus Jamkesdanya,” urai Afwan.

Ia bilang, kebobolan ini juga sulit dibendung. “Terkadang begini, ada pasien datang membawa surat miskin dari lurah atau camat. Kalau kita tolak kan nggak mungkin. Kita juga tidak tahu apakah yang bersangkutan itu memang membutuhkan atau tidak. Nanti kalau kita tolak, katanya kita malah mempersulit,” ujarnya. Kendati demikian, lanjut Afwan, pihaknya tetap bekerja sesuai standar.

“Apabila ada yang datang membawa surat miskin dari lurah dan camat, ya tetap kita terima. Kita kan belum tahu juga soal itu praktik percaloan,” ungkapnya. Disinggung soal dugaan percaloan di RS A, Afwan bilang tidak bisa memberikan komentar. Ia takut jika dirinya salah penyampaian. “Itu kan (percaloan) masih belum bisa dipastikan. Saya juga tidak bisa memberi komentar banyak,” terangnya.

Kata Afwan, soal masalah Jamkesmas, itu wewenangnya pusat. Begitu juga terkait masalah kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya aksi percaloan ini, “Kalau ada pemalsuan data, seharusnya ranah itu ke pihak kepolisian lah saya rasa. Karena itu tidak ranah saya lagi.”

Soal sanksi bila RS A terbukti memakai jasa calo, Afwan juga enggan berkomentar, “Saya takut salah-salah ngomong, Dek. Karena itu bukan ranah saya. Jadi begitu saja dulu, ya.”

Menurut Destanul Aulia, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Mutu Universitas Sumatera Utara, yang komentarnya soal isu kesehatan sering dikutip media lokal, menuturkan apa yang terjadi di RS A merupakan bentuk fraud (kecurangan) dari sistem Jamkesmas. Keberadaan calo, penyalahgunaan identitas pasien dan lain-lain, menurutnya, membutuhkan pengawasan dan evaluasi.

“Inilah kelemahan sistem Jamkesmas itu. Tidak ada security ID. Di sisi lain, juga tidak ada sistem monitoring dan evaluasi independen yang berjalan baik. Kecurangan ini menguntungkan bagi beberapa pihak. Oleh karena itu diperlukan penelusuran yang jelas,” ujarnya.

Aulia berpendapat, selama ini, tim pengawas dan evaluasi tak berjalan maksimal dengan dalih anggaran yang tidak kunjung cair. Padahal adanya tim pengawas dan evaluasi cukup vital untuk terus berjalannya program kesehatan. “Jadi jangan heran kalau tiba-tiba anggaran kesehatan membengkak. Cost control-nya tidak jelas,” katanya.[]

 

——

Laporan ini dipublikasikan Tribun Medan secara serial dari 13, 14, dan 15 Maret 2014. Nama-nama sumber dari kasus ini oleh redaksi Tribun ditulis sebatas inisial, dengan pertimbangan narasumber hanya mau melayani wawancara bila namanya dirahasiakan. Bila melihat respons pembaca, tampaknya mengundang sejumlah komentar yang mengecam praktik rumahsakit di Medan itu yang memalsukan data pasien demi mendapat klaim Jamkesmas. Tribun Medan menyebut laporan ini sebagai “Liputan Eksklusif.”

Penulis laporan ini salah satu penerimah Hibah Pindai untuk liputas kritis atas isu kesehatan publik di Indonesia.