BAGIKAN

Laporan dari Koran Sindo Semarang

 Bangsal untuk pasien miskin tak pernah cukup terutama di sejumlah rumahsakit di Semarang. Para pasien mengeluhkan kurangnya sarana kesehata bagi mereka, masalah lain termasuk pemerintah lamban membayar klaim rekanan rumahsakit.

 

MASIH teringat jelas dalam pikiran Riri Novita, warga Sendangmulyo Semarang pada Senin, 3 Maret silam, mengantarkan ayahnya untuk berobat di rumahsakit swasta di Kota Semarang. Ayahnya pasien Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan  rujukan dari rumahsakit di Blora. Di rumahsakit itu ia hendak berobat atas sakit batu ginjalnya.

Namun, pensiunan pegawai negeri itu tidak diterima dengan tangan terbuka. Awalnya pihak rumahsakit enggan menerimanya. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya pihak  rumahsakit baru mau menanganinya.

Persoalan belum selesai, di rumahsakit itu, ia punya hak untuk dirawat di kelas I sesuai plafon asuransi BPJS yang dimiliki. Namun pada saat itu, bangsal kelas I penuh. Ia terpaksa dirawat di bangsal kelas VIP.  Selama empat hari ia menjalani operasi dan pengobatan di rumahsakit itu. Total biayanya Rp 17 juta. Dari BPJS hanya menanggung Rp8,7 juta, sisanya ditanggung sendiri.

Kasus yang dialami Riri dan ayahnya itu hanya salah satu persoalan yang dialami pasien. “Kepesertaan ayah saya di BPJS kategori non penerima bantuan iruran (PBI). Itu pun masih dipersulit, apalagi yang PBI,” kata Riri kepada Koran SINDO.

Dalam sistem BPJS, kepersetaannya terbagi menjadi dua kategori: PBI dan non-PBI. PBI untuk warga miskin, iuran premi ditanggung pemerintah, sebesar Rp 19.500 per bulan. Sementara non-PBI iuran preminya ditanggung sendiri, baik melalui asuransi kesehatan (Akses), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Asabri (untuk para tentara, polisi maupun pegawai departeman pertahanan), maupun menjadi peserta mandiri.

Untuk pasien non-PBI, fasilitas rawat inapnya tergantung iuran premi yang dibayarkan, bisa di kelas III, kelas II, kelas I, hingga kelas VIP. Namun untuk pasien PBI, fasilitas rawat inapnya hanya di kelas III.

Sayangnya, penyediaan bangsal kelas III terutama untuk pasien PBI di rumahsakit swasta tidak banyak. Ada rumahsakit swasta yang menyediakan bangsal untuk pasien PBI hanya 14 bangsal, padahal yang dimiliki lebih dari 200 bangsal.  Bahkan ada yang hanya menyediakan 10 bangsal untuk pasien PBI. Padahal, sesuai regulasi Kementerian Kesehatan, setiap rumahsakit wajib menyediakan bangsal kelas III minimal 30% dari seluruh bangsal. Faktanya, kuota itu masih dilanggar (Lihat Tabel).

 

Jumlah Tempat Tidur Pasien BPJS di Semarang

 

No Nama Rumahsakit Total Tempat Tidur Tempat Tidur kelas III Tempat tidur PBI Tempat tidur Non-PBI
1 RS Panti Wilasa Citarum 381 117 117 264
2 RS Panti Wilasa Dr Cipto
3 RSI Sultan Agung 274 155 117 157
4 RS Bayangkara 110 34 34 76
5. RSUD Kota Semarang 200 171 171 29
6 RS Roemani 181 55 10 171
7 RS Banyumanik 41 18 18 23
8 RS Elisabeth 353 97 21 332
9 RS Tugurejo 417 221 193 224
10 RS Permata Medika
11 RS Tlogorejo 290 27 14 276
12 RS William Both 90 25 25 65
13 RS Bhakti Wiratama 124 32 32 92
14 Rumahsakit Kariadi 875 577 577 298
JUMLAH 3.336 1.529 1.329 2.007

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, Maret 2014

 

Untuk rumahsakit negeri memang mengalokasikan sebagaian besar bangsalnya untuk pasien miskin. Seperti RSUD Kota Semarang, dari 200 bangsal yang dimiliki, sebanyak 171 bangsal untuk pasien PBI. Namun tingkat keterisiannya selalu penuh. “Selama pelaksanaan BPJS, kesehatan tingkat keterisian bangsal kami rata-rata mencapai 85%,” kata Direktur RSUD Kota Semarang, Susi Herawati beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Susi, idealnya keterisian bangsal di sebuah rumahsakit maksimal 75%. Ini untuk mengantisipasi sebaran infeksi nosokomial. “Pasien kalau terlalu crowded itu tidak baik untuk rumahsakit, karena akan kumuh,” katanya.

Penuhnya bangsal kelas III di sejumlah rumahsakit itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah warga miksin di kota ini mencapai 448 ribu jiwa. Dari jumlah itu 270 ribu jiwa menjadi peserta BPJS, sisanya warga penerima jaminan kesehatan masyarakat kota (Jamkesmaskot).

Setali tiga uang, Direktur Rumahsakit Tlogorejo Semarang, Imelda Tandiyo mengatakan, sudah berulangkali menolak pasien BPJS karena bangsal yang dimiliki kerap penuh.  Ia tidak bisa mengalokasikan banyak bangsal untuk pasien BPJS, apalagi untuk pasien kelas III.  “Kalau rumahsakit swasta berbeda dengan rumahsakit milik pemerintah. Untuk pendanaan kami harus tanggung sendiri, sehingga untuk pendanaan ya mengandalkan dari pasien,” ujarnya.

Imelda bilang, untuk menjalankan operasional rumahsakit, ia mengandalkan dari pasien umum karena biaya perawatan langsung dibayarkan. Sementara, bila menangani pasien BPJS, klaim pencairannya lama. Selama Januari-Februari 2014 rumahsakit Tlogorejo juga melayani pasien pengguna BPJS, namun klaim yang diajukan hingga kini belum cair. “Sehingga kami belum bisa membayar dokter yang merawatnya, kasihan mereka,” katanya.

Di rumahsakit Islam Sultan Agung Semarang, klaim pasien BPJS yang dirawat di rumahsakit itu sejak Januari-Februari mencapai Rp 2,6 miliar. Hingga kini, klaim yang baru dicairkan baru Rp1,1 miliar.  Di luar itu, rumahsakit tersebut juga punya dana piutang klaim Jamkesmas tahun 2013 lalu mencapai Rp7,5 miliar yang hingga kini belum terbayarkan.  “Kalau sistem ini tidak diubah, cash flow rumahsakit kami bisa terganggu, dua sampai tiga bulan ke depan kami bisa bangkrut,” kata Direktur Utama Rumahsakit Islam Sultan Agung, dr Masyhudi.

Ia mengatakan, untuk menjalankan roda operasional rumahsakit, ia menggunakan dana cadangan. Namun, kalau klaim itu tidak segera dibayarkan dikhawatirkan dana cadangan itu bisa habis. “Walaupun kondisinya seperti itu, kami tetap terbuka untuk pasien siapa saja yang hendak dirawat di rumahsakit kami, karena misi rumahsakit kami tidak semata untuk kepentingan profit,” kata Masyhudi, yang juga Ketua Ikatan Rumahsakit Swasta Semarang.

Meski demikian, Masyhudi bilang, tidak semua rumahsakit swasta punya misi sama dalam menjalankan roda operasinya,  ada rumahsakit yang berorientasi profit ada yang non-profit.  “Setiap rumahsakit berbeda-beda kebijakannya,” kata dia.

Masyhudi menjelaskan, pendirian rumahsakit swasta ada berbentuk yayasan, ada pula perseroan terbatas (PT). Untuk yayasan memang tidak semata mencari keuntungan, tapi juga misi kemanusiaan. Walau begitu, kata Masyhudi, biaya operasional rumahsakit swasta memang dari pasien. “Kalau pun dari donator itu tidak signifikan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono mengatakan akan segera menegur rumahsakit swasta yang tidak memberikan kuota bangsal kelas III sesuai aturan. Menurutnya, seharusnya bisnis rumahsakit itu  harus berbentuk yayasan, bukan PT. Sebab, bisnis rumahsakit itu berbeda dengan usaha lain, “Rumahsakit tidak semata untuk kepentingan profit, tapi juga untuk kemanusiaan, silakan ambil untung, tapi juga harus tetap pentingkan unsur kemanusiannya.”

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Regional VI Jateng dan DIY, Maya Susanti saat dikonfirmasi menyatakan, proses pencairan klaim rumahsakit yang menangani pasien BPJS membutuhkan waktu lama itu tidak benar. “Kalau berkas pencairan klaim sudah lengkap, maksimal pencairan klaim itu 15 hari,” katanya.

Menurutnya, lamanya pencairan klaim itu bisa jadi disebabkan kurang lengkapnya berkas yang diserahkan oleh pihak rumahsakit, sehingga tidak bisa langsung diproses. Meski demikian, pihaknya kerapkali membayarkan uang muka dulu sembari melengkapi berkas, agar cash flow rumahsakit tidak terganggu. “Kami tidak mungkin membayarkan klaim terlambat, karena sesuai dengan aturan, kalau kami telat membayarkan klaim, maka kami akan terkena denda,” kata Maya.

Maya menilai, keterlambatan klaim itu disebebkan faktor internal rumahsakit sendiri. Misalnya, tidak cepat melengkapi berkas pengajuan klaim. Ini dimungkinkan sumber daya manusia yang dimiliki kurang, atau kalau pun sudah mencukupi tapi tak memadai.  Ia berkata, tidak serta merta bisa langsung mencairkan klaim, karena setelah semua berkas diajukan, pihaknya baru memferivikasi tindakan dan obat yang ditanggung BPJS atas tindakan yang dilakukan dokter kepada pasien.  “Kalau semua sudah benar dan sesuai ketentuan, baru dicairkan,” imbuhnya.

Menurut Maya, agar proses percairan klaim tidak membutuhkan waktu lama, harus meningkatkan koordinasi di internal rumahsakit plus sumber daya manusianya.

Hingga kini, kata Maya, sejak Januari-7 Maret, BPJS Kesehatan Regional VI Jateng dan DIY sudah membayarkan  klaim ke rumahsakit di wilayahnya mencapai Rp 131 miliar.[]

 

 

——

Laporan ini dilansir Koran Sindo Semarang edisi Minggu, 16 Maret 2014.

Amin Fauzi, penerima hibah Pindai untuk liputan kritis atas kebijakan dan sistem kesehatan publik di Indonesia, bekerja di Koran Sindo sejak 2011. Alumnus IAIN Walisongo, Semarang.