BAGIKAN

Laporan dari Merdeka.com

Di balik obat yang kita konsumsi kala penyakit menerjang.

 

MAYORITAS penduduk Indonesia biasa memanfaatkan jenis obat generik berlogo atau generik bermerek. Awam biasa mengonsumsinya bila sakit kepala, mual, atau diare. Mendapatkannya pun mudah, cukup di warung atau apotek yang tersebar di banyak lokasi.

Jenis kedua, kurang dikenal pasien, adalah obat paten. Ini merupakan produk hasil riset khusus yang teruji klinis untuk penyakit tertentu. Biasanya wajib menggunakan resep dokter. Masalahnya bagi sebagian orang, berurusan dengan obat paten amat menguras isi kantong.

Contohnya Ade Irawan (35) warga Kemanggisan, Jakarta Barat. Ia trauma bila diminta mengingat kejadian pertengahan Januari 2013. Ibunya berusia 62, suatu pagi setelah mengeluh tak enak badan, mengalami pembengkakan perut hanya dalam tiga hari. Kesadarannya melemah, bahkan kesulitan bicara. Terpaksa keluarga merujuknya ke rumahsakit terdekat.

Diagnosis dokter menyatakan rangkaian gejala itu akibat kekurangan albumin, yakni plasma protein di hati, berfungsi sebagai antioksidan dan mencegah kuman masuk ke pembuluh darah.

Buat menebus cairan berwarna kuning itu, pria yang berprofesi karyawan bank ini merogoh kocek Rp 1,4 juta untuk satu botol isi 100 mililiter. Sementara albumin isi 50 mililiter ditebus Rp 850 ribu.

“Itu cuma buat empat jam, progresnya kurang, alhasil pindah rumahsakit,” ujarnya di salah satu rumahsakit swasta kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa 15 Februari 2014.

Dari rumahsakit rujukan yang baru, Ade mendapat rekomendasi salah satu dokter untuk menggantikan infus albumin dengan ekstrak ikan gabus cair.

Harganya jauh lebih murah, dua sachet kecil Rp 65 ribu. Dari pengalaman itu, ia rajin mencari tahu bermacam metode alternatif meningkatkan kadar albumin. Termasuk mengonsumsi putih telur dalam jumlah banyak saban hari.

“Tapi kabarnya albumin cair tetap lebih bagus efeknya ke tubuh untuk menggenjot produksi albumin di tubuh dalam waktu singkat,” ucapnya.

Muhammad Reza, 43 tahun, berdomisili di Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok, punya pengalaman lain. Putranya, berusia lima tahun, mengidap epilepsi. Dokter sempat memberi varian resep Fenitoin, iasa digunakan mengatasi kejang para penderita ayan. Tapi rupanya tak terlalu ampuh karena serangan kejang berulang cukup sering.

“Dari terapi selanjutnya, kondisinya lebih baik dengan Topamax,” ujarnya.

Persoalannya, biaya menebus obat itu menguras kocek pria yang bekerja tenaga keamanan ini. Itu karena Topamax adalah obat paten, produksi Janssen-Cilag, anak usaha Johnson & Johnson, perusahaan farmasi berpusat di Amerika Serikat.

Reza menuturkan putranya disarankan mengonsumsi dosis kapsul 50 miligram per hari. Sementara harga 6 strip dalam satu dus yang biasa ia beli mendekati Rp 300.000. Gajinya cuma Rp 1,5 juta per bulan.

“Pusing juga mikir biayanya, karena kata dokter terapi masih satu tahun lagi supaya stabil,” ungkapnya sambil mengelus kening.

Keluarga Ade ataupun Reza adalah bagian dari 15 persen pasien medis di Indonesia yang bersinggungan dengan kebutuhan obat produksi farmasi asing. Itu merujuk keterangan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia mengenai sebaran pengguna obat di seluruh kepulauan.

Untuk kasus albumin, belum ada pabrikan lokal yang memproduksi plasma protein ini. Paling banyak pasokannya dari India dan China, selebihnya Eropa.

Keterangan serupa disampaikan dr. Marius Widjajarta, yang biasa berpraktik di rumahsakit St. Carolus, Jakarta. Ia menceritakan mahalnya biaya obat paten bakal mudah didapatkan dari pengalaman pengidap Alzheimer, diabetes, jantung, ataupun kanker.

Penyakit-penyakit kronis itu seringkali membutuhkan asupan obat medis paten ataupun yang belum disediakan farmasi lokal. Pasien terpaksa membeli obat itu dengan harga jutaan rupiah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disokong beleid keluaran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mewajibkan setiap negara patuh mengedarkan secara monopolistis obat paten milik perusahaan farmasi tertentu. Kurun waktunya sembilan hingga 20 tahun, dengan alasan mendukung investasi swasta yang sudah menggelontorkan jutaan dolar Amerika buat riset. Kebijakan WTO disesuaikan keputusan internasional soal pengakuan hak paten yang gencar dipromosikan ke seluruh dunia pada 1990-an.

Baru setelah masa paten tuntas, perusahaan farmasi lain terutama pabrikan lokal, boleh turut memproduksinya. Saat itulah obat tersebut turun ‘kasta’ jadi generik.

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi mengklaim tak punya cukup kemampuan mengisi kebutuhan obat paten di Indonesia. Alasannya riset butuh dana besar.

Sebagai gambaran, sekali riset termasuk pengujian pada hewan di laboratorium hingga disetujui regulator untuk produksi massal, satu perusahaan bisa menggelontorkan USD 200-400 juta.

“Sekarang, pasar Indonesia yang dikuasai farmasi asing 30 persen. Perkiraan saya, dari 30 persen itu, 15 persennya minimum adalah obat paten,” kata Direktur Eksekutif GP Farmasi Darodjatun Sanusi saat ditemui di Jakarta, pertengahan Februari lalu.

Otoritas farmasi di sisi lain pasrah jika struktur harga obat paten sulit diturunkan supaya lebih terjangkau. Pasalnya, riset adalah sektor terlemah dari struktur industri farmasi Indonesia.

Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparinga mencetuskan muaranya adalah anggaran riset tak memadai, khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Belanja riset penelitian dan pengembangan cuma 0,07 persen dari Produk Domestik Bruto. Saya yakin pemerintah akan melihat ini sebagai persoalan serius,” katanya.

Swasta pun mengklaim tak punya cukup dana menganggarkan dana riset. Dorodjatun yang lama aktif sebagai direksi Kimia Farma mengatakan kebutuhan riset tak sebanding laba yang mereka peroleh.

Banyak perusahaan farmasi lokal tidak berani berjudi menggelar riset obat. Ia beralasan pertumbuhan bisnis obat di Indonesia mencapai 9 persen tahun lalu. Tetapi, mayoritas pemain lokal hanya mencatatkan laba 8 persen, jauh lebih rendah dari ceruk pasar yang ada. Ini karena laba 70 persen datang dari bisnis obat paten. Sementara mayoritas perusahaan lokal memperebutkan sisa 30 persen pangsa obat generik yang selisih keuntungannya tipis.

“Jadi kemampuan kita sangat kecil untuk riset,” kata Sanusi.

Marius Widjajarta turut mengakui peliknya persoalan obat paten. Ia melihat, sulit bagi pemerintah mencari celah supaya farmasi asing bersedia menurunkan harga obat bagi pasien kronis tersebut. Apalagi, struktur harga ini disokong aturan internasional yang mengikat regulator di Indonesia.

“Harga obat paten itu tidak bisa diintervensi, kita tidak bisa ngapa-ngapain,” keluhnya.

 

Bertekuk di bawah desakan

November tahun lalu Daftar Negatif Investasi, biasa disebut DNI, resmi direvisi. Lima sektor dilonggarkan kepemilikan sahamnya bagi pengusaha asing, salah satunya farmasi. Dari penelusuran merdeka.com, kebijakan pro-asing ini murni berdasar kalkulasi bisnis, bukan melayani kepentingan masyarakat. Apalagi turut membantu pasien yang membutuhkan kebijakan agar harga obat lebih terjangkau.

Usulan DNI telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, buat diteken menjadi peraturan pemerintah. Sesuai jadwal, Maret 2013 seharusnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 soal DNI sudah berubah lebih ramah kepada investor asing.

Tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan usulan pelonggaran DNI atas saran para pengusaha lokal.

Salah satu poin dari draf beleid itu, peningkatan peran asing di industri farmasi. Hatta mengatakan hal itu terpaksa dilakukan lantaran banyak pebisnis Indonesia yang tak punya cukup modal membangun pabrik obat dan alat kesehatan.

Awalnya pengusaha lokal digadang-gadang bisa bermitra dengan perusahaan asing sekaligus mempelajari alih teknologi dengan porsi 75 persen asing, 25 persen lokal. Dari temuan pemerintah, tak ada yang berminat jadi mitra asing. Soalnya tak ada pengusaha yang bersedia memiliki saham lebih kecil dan tak banyak berwenang mengelola perusahaan.

Alhasil, kendali rata-rata farmasi asing beroperasi di Indonesia tetap dikuasai sepenuhnya pemodal utama luar negeri. Bahkan, keleluasaan asing selama beberapa tahun terakhir turut mengerek kuantitas impor bahan baku obat-obatan. Data Kemenko Perekonomian menyebut perkiraan impor tahun lalu antara 90 hingga 96 persen kimia dasar.

“Tadinya farmasi asing hanya boleh punya saham 75 persen, tapi karena partner lokal enggak kuat, impor bahan obat malah tinggi. Makanya ada pikiran asing dilonggarkan 10 persen,” kata Hatta di kantornya, 14 November 2013.

Pangsa pasar bisnis obat di Indonesia sebetulnya dikuasai pemain lokal, mencapai 70 persen dari total obat terjual di negara ini. Masalahnya, semuanya nyaris bermain di bisnis obat generik. Sedangkan paten atas obat, bahan baku, sampai divisi riset, tak dimiliki farmasi dalam negeri.

Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi kepada merdeka.com membenarkan kekalahan telak itu. Dari segi finansial saja, kira-kira baru 10 pabrik obat lokal mampu menghadapi 24 perusahaan farmasi asing yang beroperasi di Indonesia. Itu pun bersaing untuk penjualan obat generik bermerek, misalnya obat batuk atau paracetamol, yang konsumsinya tinggi.

Kondisi itu diakui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Apalagi dalam hal bahan baku obat, negara ini sangat tergantung asing.

“Bahan baku didominasi dari India dan China,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Sitanggang, sadar kondisi ini kurang sehat. Sebagai solusi jangka pendek, ia menilai pihaknya tak punya pilihan selain kembali meminta bantuan asing. Pelonggaran DNI yang berdampak pada kepemilikan saham hingga 85 persen diharapkan merangsang farmasi luar negeri membangun pabrik bahan baku di dalam negeri.

Kemenkes menambahkan, pelonggaran kali ini juga lebih ideal, karena menetapkan kewajiban divisi riset. Bila farmasi asing ingin menguasai saham lebih besar, maka wajib hukumnya mengembangkan laboratorium yang bisa memproduksi obat paten di Indonesia.

“Sekarang kita beri syarat. Harus ada yang berkualitas, yakni teknologi tinggi berbasis riset. Belum tentu molekul terbaru, tapi paling tidak dia buat pusat riset. Jadi dia buat yang ada nilai tambah daripada yang hanya formulasi,” kata Sitanggang.

Senyampang itu, farmasi asing ternyata tak hanya diam menunggu situasi menguntungkan mereka di Indonesia.

Sebaliknya, dari penelusuran merdeka.com, banyak perusahaan sangat getol menyuarakan perlunya pemerintah membuka diri dalam bisnis obat-obatan.

Ini diakui terang-terangan misalnya oleh Eka Wahyuni, juru bicara PT Sanofi-Aventis Indonesia, perusahaan farmasi asing dengan pangsa pasar terbesar di negara ini.

Tawaran pemerintah dalam draf DNI teranyar, bagi Wahyuni, tak sesuai harapan awal. Para pelaku farmasi asing dalam International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) Indonesia sejak setahun terakhir sudah mendapat sinyal pemerintah luluh.

Kasak-kusuk beredar, Kemenkes bahkan bersedia membuka kepemilikan saham hingga 100 persen. Bila sepenuhnya mengelola bisnis tanpa harus membagi kepemilikan saham, harapannya, ekspansi usaha lebih mudah. Pilihan melansir produk obat baru di pasaran tak perlu mengajak berunding mitra lokal.

“Yang kita harapkan lebih (dari 85 persen), karena kalau perusahaan punya inovasi, kita ingin itu masuk Indonesia,” kata Wahyuni.

Ia menilai tawaran hak saham hingga 85 persen tak bakal membuat farmasi asing membangun pabrik bahan baku maupun divisi riset seperti harapan pemerintah. Permintaan Indonesia itu baru bisa dipenuhi bila kendali perusahaan 100 persen mereka kuasai.

“Untuk bangun pabrik tidak gampang. Kita berharap tidak disamakan dengan industri lain, karena karakternya spesifik, unik, dan omzetnya tidak terlalu besar. Jenis usaha kita juga bukan padat karya,” ungkapnya.

Hal lain jadi penyebab pengusaha asing enggan mencari mitra lokal adalah persoalan paten. Mereka merasa tak sudi investasi besar dalam penelitian obat, tiba-tiba bisa diakses pebisnis dalam negeri yang hanya bermodalkan sedikit saham.

“Tentu yang sifatnya paten kalau kita bermitra, maka banyak yang dibicarakan. Bukan sekadar modal yang dibagi,” katanya.

Tak sekadar bersuara lewat asosiasi, perusahaan asing beberapa kali langsung mengontak lembaga resmi negara. Salah satu instansi pemerintah yang paling banyak mendapat lobi asing soal pelonggaran farmasi asing adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Guyub Sagotrah Wiroso, Direktur Kerja Sama Dunia Usaha Internasional BKPM, membenarkan gencarnya lobi perusahaan farmasi asing supaya DNI jadi longgar.

Ia mengingat paling tidak sejak 2008, bujukan farmasi asing supaya aturan ketat di sektor obat-obatan dikurangi makin deras datang ke kantornya. Selain DNI yang membatasi kepemilikan saham 75 persen, ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 mewajibkan pengusaha luar membangun pabrik jika ingin berbisnis obat-obatan di Indonesia.

Rupanya, sebelum ada beleid dikeluarkan Menteri Siti Fadilah Supari (2004-2009) itu, kebanyakan farmasi asing mengimpor obat jadi, dan langsung menjualnya seperti distributor belaka. Ini beberapa hal yang diminta pemodal asing supaya dilonggarkan. “Dinamika itu memang ada. (Pengusaha farmasi) Eropa sampai Amerika Serikat concern,” kata Wiroso.

Informasi dalam kertas posisi Kamar Dagang dan Industri Eropa (Euro Chamber) perwakilan Indonesia untuk 2013 yang diperoleh merdeka.com juga menunjukkan adanya perhatian besar pelaku farmasi Benua Biru. Mereka meyakini sektor obat-obatan dalam waktu dekat bakal dikelola lebih liberal. “Kami mendapat informasi bahwa ada arah kepemilikan asing akan dibuka 100 persen,” seperti dikutip dari dokumen yang terbit pada Februari lalu itu.

Adanya pembicaraan dengan industri juga diakui Sitanggang sebelum draf DNI diusulkan kepada BKPM. Untuk diketahui, usulan sektor bisnis yang hendak dilonggarkan buat asing, berasal dari kementerian teknis.

Kemenkes menyatakan pelonggarkan kepemilikan asing tak bakal merugikan kepentingan nasional, kendati memang berasal dari masukan pelaku usaha. Apalagi, mereka yang diberi izin menguasai modal hingga 85 persen adalah yang membangun divisi riset, titik terlemah farmasi Indonesia.

“Tentu dilakukan pembicaraan dengan BKPM dengan industri. Itu juga belum terbuka 100 persen, dari 75 persen ke 85 persen. Kalau dulu tanpa persyaratan, sekarang kita memilih yang berkualitas,” kata Sitanggang, yakin.

Bukan cuma negara Barat yang berambisi mencicipi bisnis obat di Indonesia, yang tahun lalu menghasilkan omzet USD 4,9 miliar itu. Pabrikan obat asal India sejak 2009 juga beberapa kali secara gamblang mengutarakan niat masuk ke bisnis kesehatan.

Pejabat di Kementerian Perindustrian dan Kemenkes aktif diajak bersua. Dua perusahaan India yang paling aktif berekspansi adalah Nicholas Piramal dan Aurobindo Pharma.

Di sisi lain, Kepala BKPM Mahendra Siregar menilai niatan investor itu harus diterima dengan tangan terbuka. Itu ia sampaikan saat mengumumkan rencana perluasan pabrik Pfizer, perusahaan berinduk di Amerika Serikat. Nilai investasinya mencapai USD 4 juta.

“Pada triwulan I ini semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspansi, kini giliran Pfizer,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, awal Maret 2014.

Pfizer lewat investasi terbarunya merencanakan 80 persen produksi pabrik barunya untuk memasok kebutuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hanya 20 persen baru diekspor.

Siregar menyebut tujuan investasi itu sebagai upaya Pfizer memasok kebutuhan obat generik bermerek di Indonesia. Bukan untuk segmen paten, misalnya, yang selama ini memberatkan pasien penyakit kronis. “Kebutuhan obat di Indonesia semakin meningkat seiring dengan implementasi BPJS kesehatan,” kata mantan wakil menteri keuangan ini.

Direktur Eksekutif GP Farmasi Darodjatun Sanusi sejak awal meyakini pelonggaran itu tak terkait upaya penguatan struktur industri nasional. Ini semua, menurutnya, sekadar strategi pemerintah supaya target investasi terpenuhi. Tawaran kepemilikan 85 persen, yang berarti kesempatan balik modal lebih cepat, diandaikan bikin banyak pemodal tertarik membangun pabrik farmasi di Indonesia.

Untuk diketahui, BKPM tahun ini dibebani target memperoleh realisasi invesatasi Rp 450 triliun. “DNI ini kan pemanis saja supaya investasi asing meningkat,” kata Sanusi.

Ia berkata selama pemerintah tak memberi kelonggaran asing dalam hal paten, farmasi lokal tak bakal banyak protes. “Definisi kita soal serbuan asing itu, kalau mereka masuk ke semua sektor dan ingin memperpanjang patennya. Hak paten 15-17 tahun mereka ingin perpanjang 3-5 tahun, produk itu akan terus mahal, dan tidak memberi kesempatan bagi industri lokal, jadi pasar tergantung. Kalau seperti itu kita tidak mau,” ungkapnya.

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta kecewa pemerintah mengizinkan asing leluasa memperluas cengkeramannya di bisnis farmasi lokal. Padahal di negara lain, farmasi adalah salah satu sektor usaha yang diregulasi sangat ketat. Contohnya di China atau India, yang kini terbukti menjadi pemasok bahan baku obat utama buat Indonesia.

“Sekalian saja negara ini dijual. Kalau mereka dominan sahamnya, dia menentukan harga, dong. Padahal obat itu enggak bisa tawar-tawaran, dalam hitungan detik orang harus menggunakannya,” ujarnya.

Ia juga sudah yakin bahwa pembukaan investasi asing bukan untuk mengurangi biaya obat, baik generik maupun paten, sehingga lebih terjangkau bagi pasien.

Sebaliknya, dengan 240 juta penduduk, masyarakat Indonesia adalah pasar menggiurkan untuk siapapun produsen generik bermerek, yang harganya jauh di atas generik logo. “Obat yang beredar di Indonesia itu 70 persen generik bermerek, itu semua yang jadi incaran,” kata Marius.

 

Impor bahan baku obat

Iqbal Nugroho, 24 tahun, warga Cipinang, Jakarta Timur, menuturkan biasa menenggak obat generik bermerek, yang populer berkat iklan dibintangi aktor Dede Yusuf. Itu salah satu produk paling ia percaya bila tak kuat lagi menahan gigil akibat demam tinggi.

“Enak tuh, kalau sudah minum itu tidur keringetan. Dari pertama sudah cocok, makanya saya pakai terus setiap kali demam yang sakit banget,” ujarnya.

Ia tahu obat favoritnya ini bisa menghilangkan sakit, karena mengandung paracetamol. Merek pilihan Iqbal mengandung 500 miligram senyawa kimia yang secara teknis disebut asetil-para-aminofenol itu.

Pria yang bekerja sebagai desainer grafis ini berkata akan terus mengonsumsinya saban tak enak badan. Apalagi obat itu terhitung populer dan harganya tak sampai Rp 3.000 per strip. “Percaya saja, apalagi memang terasa efeknya,” tandasnya.

Di Indonesia, paracetamol terhitung bahan obat paling populer. Lebih dari 200 obat generik bermerek beredar di pasaran menggunakannya sebagai elemen utama, khususnya buat meredakan demam, nyeri, ataupun sakit kepala.

Di balik popularitas obat ini, Iqbal dan jutaan masyarakat Indonesia lain tidak tahu bahan baku paracetamol mayoritas diimpor.

Malah paracetamol salah satu senyawa kimia dasar yang menggelembungkan nilai impor bahan baku obat di Indonesia. Diperkirakan tahun lalu saja mencapai USD 1,5 miliar. Jumlah itu berarti 25 persen dari total omzet industri farmasi di Indonesia.

“Paracetamol itu kan banyak pemakaiannya di Indonesia tapi disokong impor,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi saat ditemui Februari 2014 di Jakarta.

Mirip kasusnya seperti paracetamol, ada pula senyawa sinfastatin atau biasa disebut statin oleh kalangan apoteker. Sanusi mengatakan, bahan ini ketika diolah berkhasiat menurunkan kolesterol, dan biasa dikonsumsi penderita gangguan jantung. Apa daya, bahan ini pun harus dibeli dari produsen asing.

Muasalnya, nyaris tidak ada pabrik petrokimia untuk farmasi di dalam negeri. Mayoritas pelaku industri obat-obatan mendatangkan bahan baku dari India atau China.

Idealnya, jika ada pabrik bahan baku di dalam negeri, pelaku industri farmasi yakin harga obat bisa jauh lebih murah. Sanusi beralasan bahan baku didatangkan dengan pembelian memakai mata uang dolar Amerika. Padahal mereka menjual produk jadinya dalam rupiah.

Ini semua, menurut GP Farmasi, imbas dari perjanjian tarif Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Kota Marakesh, Maroko, pada 1994. Setelah beleid itu disahkan, di mana Indonesia termasuk salah satu negara anggota WTO, tak ada lagi bea masuk untuk produk kimia dasar. Mengimpor bahan baku obat jadi jauh lebih murah dibanding memproduksinya sendiri.

“Dulu kita punya lima atau enam pabrik kimia dasar. Tapi dengan adanya WTO, kita tidak boleh menggunakan hambatan tarif. Ini menyebabkan industri dalam negeri kalah bersaing terus, dan tutup satu per satu,” kata Sanusi.

Ketiadaan bahan baku memadai dari dalam negeri adalah mata rantai ketiga yang diakui para pemangku kepentingan sebagai bukti ketergantungan Indonesia pada farmasi asing. Dua masalah lain, persoalan paten obat dan minimnya fasilitas riset di kalangan industri lokal.

Atas dasar mengurangi beban impor ini pula alasan pemerintah melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor farmasi pada 2010. Saat itu, asing diizinkan menguasai saham hingga 75 persen, dengan harapan mereka tertarik membangun pabrik kimia dasar di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang ingat, harapan itu sirna karena tak ada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bersedia memenuhi keinginan mereka.

Malah, impor bahan baku jadi melonjak lebih tinggi ke kisaran 96 persen dari semula 90 persen sebelum DNI berlaku empat tahun lalu. “Ada dulu asing bangun pabrik paracetamol, dia impor kimia dasar lebih banyak lagi,” keluhnya.

Ketergantungan pada impor bahan baku, menyebabkan perputaran uang industri farmasi lokal terbatas. Duit cekak menghasilkan pengusaha obat tak bersedia investasi besar dalam hal riset. Tanpa riset, akhirnya negara ini menjadi peracik obat saja.

Terbukti, seluruh perusahaan dalam negeri, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara, tak ada yang memiliki obat paten. Farmasi lokal amat bergantung pada “obat copy” atau lebih akrab disebut generik.

Monopoli pasar dari obat paten, sesuai kesepakatan WTO, akan lepas sesudah sembilan hingga 20 tahun. Sesudahnya, pabrik di negara lain boleh meniru lantas memproduksi secara massal.

Alur logika itu diungkapkan oleh Poempida Hidayatullah, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana salah satu amanat komisi ini mengawasi aspek kesehatan publik. Ia menyebutnya lingkaran setan dunia obat-obatan yang menjerat Indonesia.

“Hampir semua obat-obatan yang beredar, walau sekarang disebut generik, kan aslinya obat berlisensi. Masalahnya, farmasi kita enggak ada risetnya, kita itu meracik doang,” ungkapnya.

Poempida mengklaim DPR akan mendukung bila Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kesehatan bersedia menuntut porsi anggaran lebih besar. Khususnya, supaya riset obat berkembang, termasuk dalam hal bahan baku.

Maura Linda Sitanggang dari Kementerian Kesehatan lebih percaya solusi terhadap masalah bahan baku adalah insentif lebih besar buat perusahaan asing. Jalan pikir ini landasan pemerintah kembali menambah kepemilikan asing dalam industri farmasi nasional, jadi 85 persen dalam revisi DNI tahun lalu.

Usulan itu akhirnya diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan pada November 2013, rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyetujui draf beleid pelonggaran farmasi asing ini diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Artinya kita ingin mereka investasi lebih ke hulu dulu. Kita longgarkan lagi asalkan mereka invest ke Indonesia membuat bahan baku,” kata Sitanggang.

Rachmi Hertanti selaku peneliti isu kesehatan dari Indonesia for Global Justice (IGJ), sebuah lembaga kajian pasar bebas berbasis di Jakarta, menganggap pemerintah terlalu naif.

Dengan merevisi DNI, Kementerian Kesehatan bagi Rachmi memilih cara gampangan buat menyelesaikan masalah kelangkaan pabrik bahan baku. Justru struktur industri akan semakin tidak sehat bagi pelaku farmasi lokal, dan sebaliknya, menguntungkan pemodal dari luar negeri.

“Tanpa adanya transfer teknologi, kita berarti sekadar pasar obat dan bahan bakunya. Sejauh mana batasan transfer teknologinya dengan mitra lokal yang cuma punya saham 15 persen? Solusinya jelas bukan di pembukaan investasi asing,” ujarnya.

Juru bicara PT Sanofi-Aventis Indonesia Eka Wahyuni menyuarakan pendapat yang tak jauh beda dari pandangan para pegiat antiasing. Tuntutan pemerintah agar mereka membangun pabrik setelah DNI dilonggarkan 10 persen lagi, tak menarik buat pabrik obat asing peringkat keempat di Indonesia itu.

Faktor keengganan farmasi asing mengikuti kemauan Kemenkes macam-macam. Salah satunya, tingkat daya beli masyarakat Indonesia dianggap belum memadai terhadap beberapa varian obat yang patennya dimiliki farmasi asing.

“Produksi obat itu tergantung economic of scale suatu negara, kadang tidak cukup untuk mendirikan pabrik, ada beberapa kriteria. Karena obat ini bukan mass production,” kata Wahyuni.

Pengambil kebijakan sudah kadung bersikap. Pilihan tetap dijatuhkan pada pelonggaran kepemilikan saham buat asing, dengan harapan nasib bangsa ini sebagai peracik obat diharapkan berubah. “Kita mau investasi asing masuk ke hulu. Jangan asal jahit baju,” kata Sitanggang.

Legislatif tidak memprotes pilihan pemerintah. Poempida mengatakan anggota Komisi IX mempersilakan ada revisi DNI, meski mengetahui ketergantungan impor berdampak buruk bagi ketahanan nasional di bidang farmasi.

Bagi politikus, isu penguatan industri farmasi lokal supaya ketergantungan pada asing berkurang, tak mendesak. Rakyat, kata Poempida, lebih membutuhkan obat ketika sakit. Tak peduli dari mana sumbernya.

“Paling penting ketika masyarakat perlu obat, ada barangnya. Mau mintanya ke setan pun tidak ada masalah.”

 

Bergantung pada itikad politik

Penderita kanker di negara ini mendapat beban vonis dua kali. Selain vonis usia oleh dokter kala sakitnya kian kronis, vonis kedua adalah ongkos mahal harus dikeluarkan untuk menebus obat.

Ambil contoh harga sorafenib yang penting bagi penderita kanker hati atau ginjal supaya perkembangan sel jahat berkurang. Seorang pasien butuh biaya hingga Rp 50-an juta menebus obat itu buat konsumsi rutin sebulan.

Itu di luar biaya kemoterapi Rp 2-6 juta sekali sesi. Tak salah bila Yayasan Kanker Indonesia melansir kira-kira satu penderita butuh biaya Rp 102 juta per bulan untuk mempertahankan hidupnya.

Komponen obat jadi salah satu paling membebani. Ini dibenarkan dr. Marius Widjajarta yang terlibat tim perumus harga obat Kementerian Kesehatan. “Obat riset itu mencakup 20 persen dari yang beredar di pasaran. Rata-rata memang untuk penyakit-penyakit berat, kanker, HIV, flu burung, dan semacamnya. Harganya mahal karena ada paten yang harus dibayarkan pada perusahaan sebagai penemunya,” ujarnya awal bulan ini.

Namun, kondisi ini bukannya tanpa jalan keluar. Khususnya supaya harga obat lebih terjangkau bagi penderita penyakit kronis. Akar dari mahalnya obat paten adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Ini beleid perlindungan hak paten produsen obat hasil riset wajib dipatuhi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Itu disampaikan pengamat isu kesehatan dari lembaga swadaya Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti. Ia meyakini beban ongkos paten menjerat itu masih bisa dilobi pemerintah.

Itu berkaca pada artikel nomor 31 dari ketentuan WTO mengenai TRIPS. “Setiap anggota bebas menggunakan metode sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan terdapat dalam perjanjian sesuai ketentuan hukum mereka miliki.”

“Artinya, suatu negara dibolehkan memproduksi atau mengimpor obat dari pihak ketiga, tidak harus dari pemegang paten, jika ada suatu situasi-situasi yang dianggap darurat,” ujar Rachmi. “Sehingga harganya bisa jadi lebih murah.”

Pemerintah bukannya tidak mengetahui celah hukum itu. Pada Oktober 2012, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengesampingkan paten dari tujuh obat HIV/AIDS dan hepatitis C dimiliki oleh Merck & Co (perusahaan farmasi berpusat di Amerika Serikat), GlaxoSmithKline (Inggris), Bristol-Myers Squibb (AS), Abbott (AS), dan Gilead (AS).

Dampaknya segera dirasakan pasien karena harga obat paten langsung lebih murah. Contohnya, beban belanja lopinavir dan ritonavir, yang dibutuhkan penderita HIV untuk memperpanjang hidupnya, jadi tak sampai Rp 100 ribu buat kebutuhan sebulan.

Rachmi menyatakan pemerintah bisa mengupayakan harga obat paten lain diturunkan meniru kebijakan buat penderita HIV. “Penyakit kanker atau jantung, sebenarnya hampir 70 persen dari penyebab kematian di negara kita, butuh kebijakan serupa,” tuturnya.

Apalagi negara di kawasan sudah menjalankan negosiasi TRIPS. Ambil contoh Thailand pada 2008 menerbitkan lisensi mengabaikan paten buat beberapa jenis obat kanker. Hasilnya, harga docetaxel dan letrozol turun 24 kali lipat dari harga paten. Negeri Gajah Putih ini juga mengabaikan paten buat clopidogrel, biasa dikonsumsi penderita kanker paru, sehingga harganya turun 91 persen dari pasaran.

India lebih agresif lagi mengabaikan paten. Data Organisasi kemanusiaan medis internasional Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas (MSF) menunjukkan negara itu mengabaikan paten atas sorafenib. Obat kanker itu dari semula seharga hampir Rp 50 juta, turun drastis jadi hanya sekira Rp 1,7 juta. Mahkamah Agung India memaksa perusahaan obat Bayer asal Jerman pada 2012 melepas hak eksklusif paten atas bermacam obat kanker.

“Thailand dan India nyatanya berani. Ini perkara kemauan politik saja,” Rachmi menegaskan.

Masalahnya, pemerintah akhir tahun lalu justru memperlemah daya saing industri farmasi lokal melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor farmasi. Perusahaan luar tadinya hanya boleh menguasai 75 persen saham, kini diperbesar jatahnya menjadi 85 persen.

Situasi ini akan membuat mereka makin dominan dibanding pabrik obat lokal. Sebab, 24 perusahaan asing beroperasi di Indonesia menguasai 80 persen pasar obat paten.

Rachmi mengingatkan kesuksesan India dan Thailand disokong oleh kesiapan farmasi lokalnya memproduksi obat. Artinya, tanpa ada industri dalam negeri yang kuat, pengabaian TRIPS jadi percuma. “Kalau asing semakin diperlonggar masuk ke Indonesia, dia harus diwajibkan kerja sama transfer teknologi dengan BUMN farmasi,” usulnya.

Marius Widjajarta punya gagasan lain. Ia melihat hak paten untuk beberapa obat bermerek, yang dikuasai farmasi asing, sudah kadaluarsa. Artinya, statusnya hanyalah generik bermerek. Obat-obat semacam itu, misalnya Topamax yang dibutuhkan penderita epilepsi, wajib dikontrol Kementerian Kesehatan.

Ia mengklaim punya data bahwa ada harga gila-gilaan untuk obat generik bermerek dalam satu sektor, tanpa pernah dikontrol. “Obat merek itu harganya dilepas begitu saja. Data saya ada yang 40-60 kali lipat dari harga generiknya,” katanya.

Itu juga menyangkut perkara kemauan politik. Kenyatannya, Widjajarta melihat data harga obat, yang dipasok industri untuk program pemerintah, dilepas hanya 3-4 kali dari biaya produksi. “Mekanisme pengendalian harga jual harus dibuat,” katanya, tegas.[]

 

———–

Liputan ini dipublikasikan di rubrik “Khas”, ruang reportase feature di portal merdeka.com, pada 17 Maret 2014. Ia dipecah menjadi empat tulisan: Kuasa asing di bisnis obat paten; Asing tekan, longgar aturan; Minta ke setan pun tak masalah; dan Harga obat turun tergantung kemauan politik.

Ardyan M. Erlangga, penerima hibah Pindai untuk isu kesehatan publik di Indonesia, bekerja di portal berita merdeka.com dari 2012. Sebelumnya bergiat di Yayasan Indonesia Buku, mengelola siaran daring dunia literasi lewat radiobuku.com. Ia bergiat di pers kampus Ekspresi selagi studi sarjana sastra di Universitas Negeri Yogyakarta. Sembari bekerja rutin sebagai jurnalis, ia menulis ulasan film, musik dan budaya populer di blog pribadi dan situs Jakartabeat. Berkeinginan menulis buku tentang bioskop di Indonesia. Twitter: @ardyanme.