BAGIKAN

Laporan dari Portal KBR

Beragam industri farmasi melakukan pendekatan ke rumahsakit maupun dokter untuk menjual obatnya ke pasien, cara pintas meraup laba kendati melanggar hukum.

 

DI depan ruang tunggu poliklinik di salah satu rumahsakit swasta, duduk pria muda sambil memegang brosur. Ia tengah menunggu dokter. Sebut saja namanya Heru. Ia datang bukan untuk berobat layaknya pasien.

Pria bertubuh jangkung itu adalah penjual obat dari perusahaan farmasi PT Guardian di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ia datang ke rumahsakit di kawasan Salemba itu setiap tiga minggu sekali untuk menawarkan obat ke dokter. Menurutnya, sebelum menawarkan produk, ia perlu menjalin kedekatan dengan dokter terlebih dulu, kendati tak menjamin dokter bersedia.

Heru sudah setahun bekerja di PT Guardian. Ia mendatangi rumahsakit yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Pria berumur 22 tahun ini memegang dua rumahsakit swasta di Jakarta. Bukti tandatangan dari dokter yang ditemuinya, meski misalnya tak bersedia atas obat yang ia tawarkan, adalah semacam tanda laporan bagi perusahaan farmasi tempat Heru bekerja bahwa ia sudah bertemu dengan dokter tersebut.

Obat yang dipromosikan adalah obat paten, atau dalam istilah lebih halus dari dunia kedokteran disebut “obat generik bermerek”. Obat yang dijualnya untuk penyakit dalam alias internis. Saban bulan perusahaan menuntutnya harus mampu menjual obat ke pihak rumahsakit hingga Rp 100 juta. Satu jenis obat ia jual Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu.

“Target pribadi kita dikasih Rp 100 juta, maka kita harus kejar Rp 100 juta itu. Kalau kita dapat, ya dikasih insentif. Kan realistis juga tergantung areanya obat kita udah banyak belum di rumahsakit itu. Kalau kita sales-nya dihitung tergantung pengambilan obat dari rumahsakit, dari berapa banyak dokter pakai untuk pasiennya. Ya, pokoknya tergantung penjualannya saja,” katanya.

Menurut pria dari Bogor ini, obat yang ditawarkan akan dipakai dokter saat meresepkan ke pasien. Nantinya, ia bakal minta rekap pengeluaran obat yang telah dipakai si dokter ke pihak apotek. Makin banyak jumlah produk yang diresepkan dokter kepada setiap pasien maka makin mudah mencapai target.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, dr. Marius Widjajarta mengatakan gencarnya promosi oleh industri farmasi itulah yang seringkali mempermainkan pasien. Oknum dokter akan memberikan obat paten yang harganya bisa 200 kali lipat dari obat generik.

“Pasien kan bisa dibodohi oleh oknum dokter. Misal, kalau pasien minta generik, si dokter bilang mana bisa sembuh. Kalau pakai obat paten ibaratnya naik becak diganti naik pesawat. Makanya, itu udah diatur seolah-olah obat yang murah itu obat yang enggak mantap. Padahal kita itu udah dibodohi,” katanya.

Dari situlah oknum dokter memperoleh imbalan dari industri farmasi. Imbalan promosi itu pun bermacam-macam.

“Kalau yang dokter main (dengan sales) itu ada yang terang-terangan cuma bawa kalkulator terus dihitung. Ada yang dapat imbalan, mulai makan-makan, dikasih kredit rumah, kredit mobilnya dibayarin sama industri farmasinya. Terus, yang saya tahu juga, jalan-jalan ke luar negeri sama keluarganya, pembantunya, ada juga yang disekolahin,” tambahnya.

Menurut survei Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan pada 2012 terhadap rumahsakit di 22 provinsi Indonesia, 100 persen rumahsakit swasta melakukan permainan resep obat bersama industri farmasi. Sementara 50 persen praktik itu juga dilakukan rumahsakit pemerintah, antara lain rumahsakit Thamrin, rumahsakit umum Sardjito di Yogyakarta, dan rumahsakit umum Cipto Mangunkusumo di Jakarta.

Bahkan industri farmasi bekerjasama rumahsakit lewat sistem target penjualan obat yang ditentukan melalui kelas ekonomi pasien. Selain itu, survei itu menemukan rumahsakit pemerintah di Yogyakarta melakukan kecurangan dengan cara obat paten yang dijual ke pasien dalam bentuk puyer.

Salah satu pasien, Inggrid menceritakan pernah jadi korban permainan mafia obat di salah satu rumahsakit di Jakarta. Pada 2004 ia mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk menebus obat kista. Ibu dua anak ini disarankan dokter agar membeli obat lewat perawat rumahsakit.

“Tadinya kan mau beli di apotek, eh perawatnya di sana malah bilang, ‘Udah beli saja sama saya, enggak usah ke apotek, Bu.’ Kita kan enggak tahu apa-apa, jadi ya beli di situ. Karena ternyata memang sudah tersedia, dia nyuruh saya, ‘Udah enggak usah ke apotek, kita ada kok,’ kata si susternya,” kata Inggris.

Ada lagi Yati Yuningsih. Ia pernah mengalami hal serupa. Penderita kanker payudara ini menuturkan resep obat dari dokter tak pernah tersedia di apotek rumahsakit. Ia harus menebus di apotek rujukan dengan uang sendiri. Padahal, sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, biaya obat seharusnya jadi tanggungan rumahsakit.

“Selama dirawat itu beli obat-obatan harus sendiri-sendiri. Belinya juga di luar apotek. Beli di Apotik Rini. Jadi semua obat beli di situ. Waktu dirawat itu kan untuk menghilangkan nyeri dan sakit, dan itu obat antibiotik.”

“Kenapa tidak menyediakan obat dari apotek rumahsakit?”

“Karena alasannya selalu kosong. Ya, padahal seharusnya gratis. Terus setelah itu saya harus tebus dan semuanya habis Rp 2,4 juta,” katanya.

Perempuan berusia 48 tahun ini merasa jadi korban permainan oknum rumahsakit. Ia bingung kemana harus mengadu, “Dengan enggak adanya obat atau obat itu harus disuruh tebus di luar, itu apa sih?! Apa karena dari BPJS yang enggak mau bayar atau karena dokternya atau rumahsakitnya? Saya sendiri bingung sekali. Kalau saya mau tebus obat di apotek rumahsakit selalu saja kosong, alasannya tidak bisa ditanggung (lewat klaim BPJS) dan selalu seperti itu.”

 

Upaya Pembenahan

Kongkalikong antara industri farmasi dan oknum rumahsakit sudah terjadi bertahun-tahun, namun ini masih sulit dibuktikan. Ketua Yayasan Pemberdaya Kesehatan Konsumen Indonesia dr. Marius Widjajarta mengatakan secara kasat mata pasien awam tidak dapat melihat praktik kotor macam ini. Alasannya, selama ini pasien percaya terhadap obat yang diresepkan dokter. “Saya bisa jamin semua rumahsakit ada permainan ini,” katanya.

Menjamurnya industri farmasi di Indonesia, membuat persaingan ketat antara produsen obat dalam mempromosikan produknya. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan ada 210 industri farmasi di Indonesia, terdiri industri farmasi BUMN dan swasta. (Lihat perbandingan daftar 244 pabrik farmasi di seluruh Indonesia dari Ikatan Apoteker Indonesia, rilis terakhir Mei 2010)

Wakil bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza BPOM, Retno Tyas Utami mengatakan, Badan POM turut mengawasi pelaksanaan promosi obat sesuai Undang-undang Kesehatan 36/ 2009. “Jadi, promosi obat kepada dokter itu sebetulnya tidak boleh promosi one to one, artinya mengiklankan door to door. Jadi, kalau pabrik obat mau memberikan informasi kepada dokter itu, misalnya lewat seminar. Semua informasi obat itu harus objektif, lengkap dan tidak menyesatkan sesuai yang telah disetujui Badan POM.”

Ia menambahkan, pada 2002 BPOM telah membuat regulasi tentang promosi obat. Dalam kebijakan itu melarang kerjasama produsen obat dengan apotek maupun penulis resep, serta memberikan hadiah kepada dokter yang meresepkan obat produksinya. “Bagi Badan POM, kalau obat itu diiklankan, tidak sesuai dengan apa yang disetujui, maka izin edar obat dari perusahaan itu yang kita cabut,” ujarnya.

Sementara, pada Juni 2007 Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia juga telah membuat kesepatan kode etik promosi obat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Ali Bazaid, dokter yang melanggar kesepakatan itu dinilai melanggar disiplin dokter.

“Ada 28 pelanggaran disiplin yang oleh dokter tidak boleh dilanggar. Salah satunya, meresepkan obat kerjasama dengan industri obat. Boleh saja dia meresepkan obat lebih dari satu, mungkin itu kepercayaan dia bahwa selama ini obat itu bagus, ya itu enggak apa-apa. Tapi, kalau diiming-imingin dengan macam cara, itu jelas-jelas melanggar etika dan juga melanggar disiplin. Kalau kami lihat, ‘Loh, kok ada dua macam obat dikasih sama isinya?’ Oh, ternyata satu perusahaan A dan satu lagi perusahaan B, nah bisa kena dia,” tegasnya.

Selama ini Majelis Kehormatan terbuka menerima laporan dari pasien yang merasa dirugikan dokter. Tahun lalu mereka menerima 68 pengaduan pasien. Sementara, selama Januari-Februari 2014, mereka telah menerima delapan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran dokter.

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin menyarankan agar pasien langsung melaporkan ke IDI bila menjadi korban permainan resep dokter. IDI mengklaim bakal segera menindak oknum dokter yang melakukan praktik curang itu. Dokter yang dilaporkan pasien akan langsung disidangkan oleh Majelis Kehormatan.

“Tetap, kalau ada laporan kita akan periksa dan panggil dokternya. Tapi kan harus ada laporan dulu. Dan yang paling penting adalah fungsi dari komite medik dan komite pengendalian obat di rumahsakit untuk melihat itu. Nanti disampaikan ke Majelis Etik untuk memeriksa dokternya. Tapi, yang jelas kalau ada laporan ke IDI, kita langsung panggil dokternya,” tegas Zaenal.

Ironisnya, dari catatan pengaduan, belum pernah ada pasien yang mengadu mengenai oknum dokter memainkan resep obat. Kata Bazaid, hingga kini Majelis Kehormatan belum pernah menyidangkan dokter dengan kasus tersebut, “Gimana ya, pertama mungkin karena pasien enggak ngerti. Kedua, ya arena pasien juga memang enggak ngerti.”

Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia menyarankan agar pasien menggunakan haknya. Menurut dr. Marius Widjajarta pasien dapat menggunakan hak bertanya kepada dokter saat diresepkan obat.

“Kalau kita mengacu ke undang-undang perlindungan konsumen, itu bisa dipidana. Di undang-undang itu ada beberapa hak konsumen. Disitu salah satunya hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar, hak untuk memilih, jaminan keamanan dan keselamatan. Jangan lupa, konsumen meminta hak tuntutan ganti rugi, denda maksimal Rp 2 miliar dan pidana kurungan lima tahun. Jadi, kalau konsumen sudah mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban, setelah diputus Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ya silakan saja,” katanya.

Terlepas dari persoalan hak konsumen, selama ini masih banyak pasien yang lebih percaya terhadap obat paten ketimbang generik. Padahal, menurut Retno Tyas Utami dari Badan POM, obat paten dan generik memiliki khasiat sama, “Toh yang membuat mereka sendiri juga. Bedanya, yang satu dibungkusnya pakai baju pesta, yang satu pakai baju dinas biasa.”

Menurut daftar Kementerian Kesehatan ada lebih dari 500 jenis obat. Namun, ada 70 persen peredaran obat paten ketimbang obat generik. Padahal harga obat paten bisa 200 kali lipat lebih tinggi dari obat generik. Marius Widjajarta menyarankan agar pemerintah mengatur harga obat paten maksimal tiga kali lipat saja dari harga obat generik.

Pemerintah sendiri mengklaim tak memiliki wewenang mengatur peredaran harga obat paten. Direktur jendral Bina Pelayanan farmasi Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam undang-undang kesehatan, “Untuk harga obat generik bermerek itu memang tidak ditentukan pemerintah karena memang menurut undang-undang itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Jadi, itu betul-betul sebenarnya harganya berdasarkan pasar.”

“Tapi, memang benar harga itu bisa 200 kali lipat lebih mahal?”

“Enggak, ah. Itu sih jarang. Kebangetan itu kalau segitu. Ya, boleh-boleh aja harga segitu tapi siapa yang suruh beli, apalagi undang-undang kesehatan ada yang boleh disubstitusi asal pasiennya setuju,” katanya.

Meski begitu, menurut Sitanggang, melalui program BPJS Kesehatan mestinya pihak rumahsakit tak dapat lagi mempermainkan pasien dalam pemberian obat. Pemerintah mengklaim, dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian obat kepada pasien wajib menggunakan obat generik. Nantinya, ini akan mendorong produsen obat memproduksi lebih banyak lagi obat generik.

“Kalau pasiennya itu harus membayar dari kantongnya sendiri tanpa setahu apa-apa, diresepkan yang mahal, branded dan segala macam, maka dia seperti tidak berdaya. Tetapi, kalau itu pembayaran dalam sistem asuransi maka pasien tak usah pusing-pusing lagi karena kendali mutu dan kendali biaya akan terjadi. Dengan sistem asuransi ada sistem biaya Indonesia Case Base Groups (suatu sistem pengajuan klaim pelayanan kesehatan), kalau mereka membeli obat yang mahal walaupun sama saja, itu rumahsakit sendiri yang tekor. Jadi, dibikin sistem yang efektif sehingga itu enggak bisa berjalan, karena sistem pembiayaannya satu paket,” ungkapnya.

Ketua IDI Zaenal Abidin sependapat dengan Kementerian Kesehatan.“Saya yakin nanti kalau ada peresepan obat seperti itu dan merugikan pasien, maka beban untuk membayarkan obat ada pada dokter yang meresepkan. Misal, saya dokter dan mestinya pasien itu cuma dapat tiga macam obat tapi saya resepkan sepuluh maka itu tanggungjawab saya untuk membayar obat itu dengan uang saya sendiri.”

Sayangnya, tak semua peserta BPJS Kesehatan merasakan manfaat tersebut. Seperti Yati yang justru merasa makin sulit mendapatkan obat dari pihak rumahsakit. Penderita kanker payudara stadium akhir itu berharap pemerintah memperhatikan hak-hak pasien agar tak lagi dipermainkan oleh oknum rumahsakit.

“Dokter meresepkan kalau saya tebus di apotek kan selalu kosong dan tidak ter-cover. BPJS ini malah menyulitkan dan menyusahkan rakyat Indonesia. Itulah yang saya rasakan diambil-alihnya ke BPJS. Kalau bisa sih kembali semula saja seperti KJS,” kata Yati.[]

 

 

——

Liputan ini dipublikasikan portalkbr.com pada 21 Maret 2014, dipecah jadi dua bagian, dengan judul “Bau tak Sedap Obat Rumah Sakit”. Ia juga disiarkan lewat Radio KBR68H.

Evilin Falanta, penerima hibah Pindai untuk liputan isu kesehatan, bekerja di media Kantor Berita Radio 68H sejak 2011. Sebelumnya ia reporter Kontan. Ia lulusan komunikasi Dr. Moestopo, Jakarta.