BAGIKAN

Ratusan warga di Takalar, Sulawesi Selatan, menuntut hak pengelolaan lahan dikembalikan. Sejumlah kekerasan yang didapatkan.

 

Sabtu, 25 Oktober 2014, sejak pukul 11.00, seratusan warga dari Serikat Tani Polongbangkeng berkumpul di bawah pohon beringin di tengah lahan pertanian di Desa Barugaya, Takalar. Mereka duduk beralaskan tanah dan rumput kering. Berbagi tempat dengan puluhan ternak sapi dan kuda. Sebelumnya beberapa orang membunuh waktu dengan bermain domino atau tebak-tebakkan. Beberapa lain membaringkan badan di antara akar pohon, lalu memejamkan mata.

Hasnawati Daeng So’na tiba-tiba berkeliling, meminta setiap orang menyumbang Rp 2.000 untuk urunan membeli air minum. “Tak ada terkecuali,” katanya.

Daeng So’na adalah perempuan tangguh. Sekali waktu saya melihatnya mengurus makanan, kali lain berdiri di baris terdepan saat demonstrasi. Dan beberapa menit setelah uang terkumpul, di antara kepulan debu di belakang sepeda motornya, ia mengapit dua kardus air mineral di antara pahanya. “Bagi mi ntu air,” katanya.

Ketua Serikat Abdul Hamid Daeng Mone menggunakan baju batik dan kopiah hitam. Ia berdiri di antara warga, mencoba membuka diskusi. Ia bercerita dengan intonasi pasti, tipe orator, “Kita berkumpul untuk memastikan bahwa kita masih ada. Kita tak boleh menyerah. Ini adalah tanah kita, tanah orang tua kita. Kita harus terus berjuang sampai nyawa taruhannya.”

Semua orang mengangguk setuju. Mereka mengepalkan tangan, “Hidup petani!”

Seratusan warga itu, dari sekitar 802 anggota Serikat yang tersebar di sembilan desa, sedang mengatur sisasat untuk mempertahankan tanah pertanian mereka, yang bersengketa dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Takalar sejak 2008. Lahan-lahan kering akibat kemarau terhampar di sekeliing mereka. Sebagian menjadi hak milik warga, tapi sebagian besar lagi dimiliki PTPN XIV untuk kebutuhan pabrik gula Takalar yang beroperasi sejak 1980. Perusahaan ini memegang izin konsesi berupa hak guna usaha seluas 7.970 hektar.

Konsolidasi Serikat Tani Polongbangkeng di bawah pohon beringin (25/10/14). @2014/Eko Rusdianto
Konsolidasi Serikat Tani Polongbangkeng di bawah pohon beringin (25/10/14). @2014/Eko Rusdianto

“Kita berkumpul untuk memastikan bahwa kita masih ada. Kita tak boleh menyerah. Ini adalah tanah kita, tanah orang tua kita. Kita harus terus berjuang sampai nyawa taruhannya.” – Ketua Serikat Tani Polongbakeng Abdul Hamid Daeng Mone.

Jarak Kecamatan Polongbangkeng Utara dari Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan, sekitar 50 km atau dua jam melalui perjalanan darat. Dalam beberapa literatur, pembentukan administratif Polongbangkeng sekira tahun 1816 saat pemerintahan Kerajaan Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Wilayah agraris ini dibelah bukit dan gunung relatif rendah, diselingi tanah datar yang luas dan subur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Warga mengolah lahan itu menjadi ladang sawah dan sebagian lain mengandalkan curah hujan. Pada musim sela mereka menanam umbi, sayuran, kedelai, buah-buahan, jagung, dan terutama sekali tebu.

Kebutuhan akan gula, dan adanya peluang di lahan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, menarik sejumlah perusahaan swasta untuk membangun pabrik tebu di sana. Pada 1978, PT Madubaru dari Yogyakarta—dimiliki Sultan Hamengku Buwono IX—berusaha menyewa beberapa hektar lahan warga. Dalam sejumlah riset, alih-guna lahan ini diselingi intimidasi dan manipulasi, bahkan muncul kasus pembunuhan terhadap seorang petani yang menolaknya. Namun, pada 1980, perusahaan yang namanya dikenal Madukismo ini mundur karena diduga terlibat penyelewengan dana. Pada tahun yang sama, PT Perkebunan XXXII mengajukan diri lewat SK bupati Takalar 1980. Setahun kemudian Pabrik Gula (PG) Takalar berdiri.

PG Takalar gilirannya dilebur di bawah PTPN XIV, salah satu dari 14 perusahaan perkebunan negara yang dibentuk di bawah SK menteri pertanian pada 1996, yang mengelompokan sejumlah perkebunan persero termasuk sawit, kakao, kelapa, karet dan kopi. Tujuan dari apa yang disebut “restrukturasi BUMN sektor pertanian” ini untuk menggenjot produktivitas guna menghadapi skema kawasan perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara (AFTA) pada 2015. Untuk komoditas gula, selain di Takalar, PTPN XIV mengelola PG Camming di Jeneponto (1981) dan PG Araso di Kabupaten Bone (1960). Total luas ketiga area perkebunan itu mencapai 25.578 hektar.

Pada 1980-1982, PG Takalar melakukan pengukuran tanah. Bagi warga yang memiliki surat P2 (sertifikat dan rincik) dihargai Rp 236.000/ha dan Rp125.000/ha bagi lahan tanpa sertifikat. Ketentuan sewa ini selama 25 tahun.

Basir Daeng Toro saat itu menjabat kepala desa Ko’mara. Ia ikut mengukur dan turun ke lapangan.

“Pada masa itu semua orang gembira. Kehidupan akan berjalan lebih baik karena tanah kami disewa perusahaan. Kami, atau paling tidak anak-anak kami, akan bekerja di perusahaan,” katanya.

Jabatan Daeng Toro berakhir pada pengujung 1983. Namun ia menghadapi kenyataan lain: menguburkan harapannya. Ingin kembali bertani tapi lahan sudah raib. Akhirnya, ia meninggalkan kampung menuju Makassar dan bekerja sebagai satpam di rumahsakit Wahidin Sudirohusodo.

Praktis, selama kurun 1982-2004, warga melupakan lahan mereka yang sudah disewakan kepada PTPN Takalar. Mereka hanya melintasinya saban hari, memandang dari kejauhan.

“Tak ada yang dapat kami lakukan, kami hanya menunggu hingga waktu sewa itu berakhir,” tutur Daeng Toro, kini berumur 62 tahun.

 

 

PERLAWANAN pelan-pelan mengeras. Sesudah administrasi Soeharto terjungkal, mayoritas rakyat Indonesia bisa sedikit lega, sekurang-kurangnya mampu mengorganisir diri untuk menuntut haknya. Mereka tak perlu takut dicap sebagai “anggota komunis” sebagaimana pernah dialami warga Polongbangkeng pada kurun 1970-an kala menentang pembebasan lahan. Pada 2006, puluhan warga Polongbangkeng membentuk forum tani. Mereka melayangkan surat ke perusahaan, menggelar dialog dan perundingan. Ada keberanian sekaligus ketidakpastian.

Pada 2008 warga melakukan aksi besar pertama menuntut pengembalian lahan. Ini dihadapi polisi dan tentara, yang mendukung perusahaan, dengan kekerasan. Warga terus menggalang aksi. Mereka juga mendapatkan pendampingan advokasi di antaranya dari organisasi nonpemerintah Wahana Lingkungan Hidup, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, perkumpulan mahasiswa, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, dan KontraS. Pada November 2009, warga secara resmi membentuk Serikat Tani Polongbangkeng Takalar di Benteng Somba Opu.

“Saya membekali diri bersama petani lain. Dan kini saya dan teman-teman tahu, jika setiap orang berhak berkumpul bersama,” kata Daeng Toro.

“Akhirnya kami benar-benar jadi petani karena sudah ada lahan. Namun ratusan keluarga lain belum memiliki. Maka kami akan terus berjuang.” – Daeng So’na, petani Takalar.

Pada akhir 2013, sekitar 800 hektar lahan di Desa Barugaya berhasil direbut. Warga terlihat begitu antusias. Tanaman padi sebagai sumber pangan ditanam dan dirawat dengan baik. Ketika bulir-bulir padi mulai muncul, semua orang berucap syukur. Tak jarang tanaman itu menjadi tontonan dan buah bibir sepanjang hari.

Saya menonton video perayaan pesta panen warga pada Maret 2014. Warga berbondong-bondong menuju lahan. Menggelar tarian syukur, mementaskan teater rakyat, membakar piong (lemang), makan bersama, dan bersorak kegirangan.

Ratusan petani terlihat riang. Beberapa lain berlinang bahagia. Daeng So’na terlihat di antaranya. Ia mengangkut 50 karung beras ke rumahnya. Menatap bulir padi seakan mimpi berwujud nyata.

“Akhirnya kami benar-benar jadi petani karena sudah ada lahan. Namun ratusan keluarga lain belum memiliki. Maka kami akan terus berjuang,” katanya.

Pada 17 September 2014, saya mengikuti rapat besar Serikat ke-3 di Desa Ko’mara. Acaranya berlangsung selama tiga hari di pekarangan dan di bawah kolong rumah. Tiang tenda dari bambu, kursi plastik dan kopi dalam termos-termos berjejer. Sekitar 700 warga berkumpul. Dari anak muda, orang tua, hingga kaum perempuan. Mereka datang dari pelbagai sudut desa dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Saat lagu ‘Indonesia Raya’ dikumandangkan di bawah tenda terpal, semua orang terlihat haru. Ada yang berdiri, ada yang terlihat tertunduk, ada yang menengadahkan kepala, ada pula yang menutup mata, beberapa memegang dada. Saat lagu kebangsaan itu mencapai bait terakhir, hampir serentak semua warga teriak dengan mengepalkan tangan ke udara, “Hidup Petani!”

Pertemuan itu memilih 13 pimpinan kolektif untuk periode tiga tahun ke depan, dan di antara yang dipilih adalah Daeng So’na. Sementara Abdul Hamid Daeng Mone mengemban kepercayaan sebagai ketua Serikat. Semua terlihat bahagia.

Dalam kegiatan itu, pimpinan AGRA Sulawesi Selatan, Muhammad Ismar mengatakan, pembentukan organisasi tani bertujuan melindungi hak-hak para para petani. Iming-iming tentang keberlanjutan dan bantuan dari perusahaan harus benar-benar dikawal. “Organisasi tidak untuk menentang perusahaan. Kami tahu, PTPN adalah aset negara. Namun jika tidak memihak petani, tentu kita perlu mengingatkannya secara bersama,” katanya.

 

 

SETELAH lahan raib, Hasnawati Daeng So’na tak punya pilihan selain meninggalkan kampung. Ia bekerja sebagai buruh tani dengan upah harian di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Upahnya sesuai jumlah panen.

Berapa penghasilannya? “Jangan mi dihitung, yang penting anak bisa makan,” katanya.

Pekerjaaan buruh tani bukan hal baru baginya. Di Takalar, sejak tanah orangtuanya diambilalih pabrik gula, ia menjalani buruh di perusahaan itu, “Sejak SD sampai SMA, setiap pulang sekolah, saya menjadi buruh harian. Menanam dan memotong tebu.”

Sekira 1989 hingga akhir 1990-an, upah setiap buruh adalah Rp 250 per-100 meter untuk menanam dan Rp 2.500 perton untuk menebang. Daeng So’na menerima Rp 20 ribu untuk upah menanam setiap bulan.

Saya bertemu Daeng So’na, kini berusia 40 tahun, pada September 2014. Saat hendak mewawancarainya, ia enggan dan malu. Alasannya, bahasa Indonesia dia tak begitu lancar. Warga menjulukinya sebagai “wanita pejuang.”

“Saya itu tidak tahu berjuang. Saya hanya minta dan mau tanah saya kembali, agar saya dan teman-teman lain dapat mengolah kembali lahan,” katanya.

“Pernah itu anak saya tanya, nda usah mi lari-lari terus. Tapi saya bilang, ini mi resikonya kalau orang mau benar.” – Daeng So’na, petani Takalar.

Ia mengisahkan bagaimana ia kembali ke kampung. “Saya dengar warga di Polongbangkeng mulai bertanya soal sewa lahan yang jatuh tempo. Saya pikir, kenapa saya mau panen di sawah orang, padahal di kampung saya punya tanah. Jadi, saya pulang,” katanya. Saat itu ia berada di Kabupaten Bone.

Pada 2009, gelombang warga menuntut hak tanah kian berani, termasuk dengan menahan traktor perusahaan. Pihak PTPN XIV bersama regu polisi dan tentara membubarkan warga dengan pentungan, tembakan gas airmata, dan tembakan peluru ke arah kerumunan. Delapan warga tertembak. Tujuh lain ditangkap.

Kaum ibu dan perempuan menghadang traktor PG Takalar dalam aksi 27 Oktober 2014. @2014/Eko Rusdianto
Kaum ibu dan perempuan menghadang traktor PG Takalar dalam aksi 27 Oktober 2014. @2014/Eko Rusdianto

Saat aksi itu, Daeng So’na di antara kerumunan petani. Ia merasakan ototnya mengencang saat melihat kerabatnya terluka, lebam terkena pukulan, menyaksikan darah mengucur.

“Saya marah sekali. Saya menangis lihat itu kejadian,” katanya.

Pada malam hari sesudah kekerasan itu, aparat keamanan menyisir kampung dan rumah warga. Daeng So’na salah satu dari daftar pencarian. Ia bersama suaminya bersembunyi ke rumah saudaranya di kampung lain berjarak 15 km. “Kalau siang, saya pulang lihat anak saya. Menjelang magrib, saya tinggalkan rumah setelah saya memasak,” ujarnya.

“Pernah itu anak saya tanya, nda usah mi lari-lari terus. Tapi saya bilang, ini mi resikonya kalau orang mau benar. Lama-lama anak saya mengerti,” katanya.

Seorang petani lain, Daeng Sijaya, mengingat 2009 sebagai “teror paling menakutkan di Polongbangkeng.” Ia menghindari penyisiran polisi dan tentara dengan bersembunyi di dalam kandang ayam. “Tak menggunakan penerangan. Tidur seperti ayam. Selalu terjaga,” katanya.

“Jika ada cahaya senter, atau cahaya motor, atau melihat orang berjalan menuju halaman rumah, maka saya cepat-cepat berdiri kemudian lari ke belakang rumah.”

Selama Agustus-Oktober 2009, suasana kampung mendadak suram. Sedikit kaum lelaki berani lalulalang sendiri pada siang hari. Pada malam hari, semua lampu rumah cepat padam. Sejak itu, kekerasan akibat sengketa lahan terus terjadi. Tak terhitung jumlah warga yang mengalami kekerasan fisik, puluhan terkena tembak, dan intimidasi.

 

 

PADA Oktober 2014 kekerasan itu tambah memanas.

Mulanya, empat karyawan PTPN XIV mengoperasikan empat unit traktor untuk mengolah lahan kosong milik warga Daeng Tarring. Mereka dikawal tigabelas polisi dari pasukan Brigade Mobil (Brimob) bersenjata laras panjang. Sesudahnya, perusahaan beralih mengolah lahan milik Rahman Daeng Rani yang saat itu ditanami ubi jalar.

Perusahaan tetap memakai jasa pengamanan dari unit negara, sesuatu yang dilarang dan dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia, kendati sejak 2013 sudah ada surat protes yang dilayangkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas mengeluarkan rekomendasi yang melarang aparat kepolisian bekerja untuk kepentingan perusahaan, yang bisa mendorong penyalahgunaan wewenang. Ini sesuai tuntutan warga. Perjanjian lain, Kapolres Takalar melarang PTPN XIV mengelola lahan yang diklaim milik warga hingga kasusnya benar-benar selesai.

Namun, peristiwa di lahan milik Daeng Rani di Kelurahan Parang Luara’ itu mengabaikan desakan dan instruksi tersebut. Sekira 40 petani yang berkumpul menghadang traktor dipaksa mundur oleh polisi-polisi dari kesatuan Brimob. Seorang polisi, Bripka Rahman Santawi bahkan berlaku bak operator dan menjalankan traktor.

“Kami ingin hidup. Ini lahan kami,” kata beberapa petani bersitentang.

Bergelombang, sekitar 100 petani mulai berkerumum. Bripka Rahman lantas meninggalkan kemudi, dan bersama 12 personil, ia mendatangi kerumunan petani dan menodongkan senjata, “Apa hakmu di sini?”

“Tanahku ini kodong,” kata Daeng Rani.

Na rampas ki PTPN, mau tong ki hidup. Dan tanah ini masih dalam proses penyelesaian, Pak,” kata petani lain. Maksudnya, tanah kami dirampas dan kami menuntut hak untuk hidup.

“Pihak Pemda sudah menginstruksikan untuk mengolah semua lahan tanpa terkecuali,” seru Bripka Rahman, tak kalah sengit. Pengolahan hari itu jalan terus.

Dua hari setelah pertemuan Serikat Tani Polongbangkeng di bawah pohon beringin, atau 13 hari sesudah kejadian di lahan Daeng Rani, sejak pukul 09.00 sekitar 800 petani dari Serikat berkumpul di lokasi yang sama. Mereka berjalan meniti pematang dan menenteng botol-botol air minum. Semua terlihat bersemangat.

Tujuan mereka menghentikan proses pengolahan lahan oleh karyawan-karyawan PTPN XIV yang dibekingi polisi dan tentara dan dibantu Satpol PP. Terang saja, aparat keamanan itu sudah berkumpul di lokasi, duduk santai sembari menikmati kudapan, meneguk air mineral di bawah tenda besi berterpal biru. Saat kaum tani dari usia tua, muda, dan perempuan berdiri di depan traktor, seketika pula aparat keamanan berhamburan keluar dari tenda.

Pasukan keamanaan itu menenteng senjata. Para pegawai PTPN membawa potongan tongkat kayu. Mereka berhadap-hadapan dengan warga petani.

Saya melihat Daeng So’na di garis terdepan. Ia berteriak dan memberi semangat. Saya memilih tempat berdiri di antara dua kubu.

“Kami ingin dialog, namun pengolahan lahan harus berhenti dulu,” kata warga.

“Oh tidak bisa!” terdengar suara dari kubu perusahaan. “Enak saja. Mana bisa begitu. Kalian itu seperti negara saja. Ini tanah negara,” ujar yang lain.

Beberapa menit kemudian, di tengah kerumunan, sekretaris daerah Takalar Nirwan Nasrullah, Ketua DPRD Takalar Muhammad Jabir Bonto, dan Dandim 1426 Takalar Letkol Inf. Wirawan Eko Prasetyo menengahi aksi.

“Sudahlah, program saat ini setiap keluarga tergabung dalam serikat tani memperoleh lahan dua hektar. Lahan ini bukan hak milik, tetap dimiliki perusahaan. Harus menanam tebu, bukan tanaman lain,” kata Nirwan.

“Tebu ini pasar jelas. Negara memerlukan produksi gula tebu 3 juta ton pertahun. Kita hanya mampu sebagian. Hasil tebu inilah, ibu-ibu dan bapak-bapak (bisa) beli beras.”

07 Sekda Takalar, Nirwan Nasrullah meminta para petani menuruti keinginan PG Takalar.-ok
Sekda Takalar Nirwan Nasrullah meminta para petani menuruti keinginan PG Takalar (27/10/2014). @2014/Eko Rusdianto

Nirwan melanjutkan pidato. Ia memegang mikrofon, “Setelah ada lahan kerjasama, dibentuklah koperasi. Jadi perusahan akan membeli dengan harga baik. Pabrik gula ada untuk menyejahterakan rakyat. Tidak mungkin merugikan masyarakat.”

“Bagaimana dengan lahan kami?” kata warga menimpali. “Kami ingin keluar dari HGU. Sebesar apapun tanah kami, akan kami garap. Jangan dikuasai PTPN. Kami minta hanya 2.000 hektar itu.”

“Perusahaan ini adalah aset negara, dan penolakan sama saja melawan negara.” – Dandim 1426 Takalar Letkol Inf. Wirawan Eko Prasetyo.

“Itu sulit,” ujar Nirwan. “Soal tanah itu berurusan dengan pengadilan. Harap ibu-ibu dan bapak-bapak tahu. Lahan dalam HGU ini inventaris negara. Jangankan 2.000 hektar, puluhan meter tak boleh. Saya (pemerintah daerah) pernah meminta 30 hektar untuk dikeluarkan dari HGU tapi di pusat (Jakarta) tak mengizinkan.”

Letkol Prasetyo menambahi pidato. Suaranya lantang sambil menunjuk-nunjuk demonstran laki-laki, “Kalau laki-laki jangan di belakang. Ayo, sini bicara. Jangan jadi pengecut!”

Ia mengingatkan sebaiknya warga menerima tawaran, “Jika setuju, saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak akan hidup baik. Perusahaan juga tentu baik. Jadi, saling membantu.”

“Perusahaan ini adalah aset negara, dan penolakan sama saja melawan negara.”

Hingga jelang pukul 12.00 kaum tani Polongbangkeng tetap pada tuntutannya.

Cuaca panas sekali. Saya melihat orang-orang di kubu perusahaan beristirahat di bawah tenda. Sementara warga memilih di sela pematang atau berlindung di bawah pohon. Beberapa berbagi air minum dan buras.

“Sampai kapan kita menunggu. Kenapa tidak pulang saja?” kata saya.

“Sampai orang-orang PTPN itu pulang juga. Kalau kita pulang, mereka akan menggarap lahan. Itu kan lahannya kita,” kata beberapa warga.

“Kami harap, kalian (wartawan) jangan pulang dulu. Kalau kalian pulang, saya khawatir aparat akan semakin beringas, karena sudah tak peduli,” jelas warga lain.

Saya memilih beristirahat di pinggiran sungai yang hampir kering. Empat warga laki-laki memilih turun ke dasar sungai yang berpasir. Menggalinya dengan tangan telanjang untuk mencari kerang. “Itu kerang enak dimakan. Kalau hari biasa, mana bisa kita datang mencarinya. Orang PTPN selalu curiga dan banyak pertanyaan,” jawab seorang warga.

Sebentar kemudian seorang warga berteriak untuk berkumpul. Warga sigap menapaki tebing sungai.

Beberapa orang yang menggunakan kaos PTPN XIV (menurut warga, orang luar alias preman bayaran), pegawai perusahaan, dan aparat keamanan bergerak bersama. Gelombang ini dipimpin ketua DPRD Takalar.

Jabir Bonto mengenakan safari dan kopiah hitam. Ia memberi instruksi supaya karyawan PTPN menjalankan traktor pembajak. “Jalankan. Gas-gas. Biar suara keluar. Satu, dua, tiga. Hei, karyawan PTPN ke sini. Halangi warga!”

Jabir bergerak lincah. Tangan menunjuk-nunjuk.

“Mana Satpol PP? Ambil barisan!”

Warga tak tinggal diam. Beberapa kaum perempuan berdiri kembali di depan ban traktor setinggi dua meter.

“ALLAHU AKBAR,” seru beberapa warga.

 

 

DAENG Sarro melayangkan senyum kepada saya saat mengaso di pinggiran sungai yang kering. Wajahnya penuh keriput. Saat meneguk air dari botol, ia melayangkan pandangan ke arah tenda biru milik PTPN XIV.

Dan saat Muhammad Jabir Bonto terlihat berjalan cepat, diikuti puluhan pegawai PTPN XIV serta polisi dan tentara, Daeng Sarro berdiri sigap. Sarung yang melilit badan digulungnya hingga setinggi betis. Orang-orang mulai berseru dan berkumpul. Tepat di sisi kanan depan ban traktor pembajak, ia berdiri. Seakan hendak memeluknya.

Beberapa orang terlihat menarik Daeng Sarro dengan kuat, tapi tak berhasil. Dan seperti sebelumnya ia hanya tersenyum. Dan diam. Kakinya tanpa alas tertutup debu.

To matoa apa e?” kata seseorang dari pihak PTPN XIV. “Jamma ki di situ,” lanjutnya.

Maksudnya, apa yang dilakukan orang tua keras kepala ini. Pergi dan janganlah ikut-ikutan.

Tangan Daeng Sarro disingkirkan dari dekat ban traktor. Ia ditarik kuat. Ia terus ditarik hingga ke belakang traktor pembajak. Tapi ia berdiri kembali dengan cepat di depan ban traktor di sisi kiri.

Adu mulut antara warga dan pihak PTPN XIV belum berhenti. Beberapa saling dorong. Daeng Sarro terhempas ke tanah. Tiga orang mengerubunginya termasuk Jabir Bonto yang memegangi baju dan menariknya. Kancing baju kemeja terlepas. Badan penuh debu.

Seorang perempuan yang melihat ini berteriak histeris. Ia berlari dan menyingkirkan orang-orang di sekitar Daeng Sarro. Ia sigap memeluknya. Beberapa kali ia mengingatkan perlakuan tak patut dari sejumlah orang perusahaan terhadap orang setua Daeng Sarro.

Ka loyomi itu. Tarik mi semua,” kata seorang polisi yang berdiri sekira lima meter.

Jabir makin kalut. Ia berjalan atau berlari dan terus bicara. Ia ikut memburu warga dan berusaha menangkap.

“Mana polisi? Tangkap saja mereka. Cari yang provokator,” teriak Jabir.

“Apa lagi? Ayo, bergerak. Ini kita sudah dengan ketua Dewan,” kata tentara yang memegang tongkat.

“Kasih jalan saja itu traktor. Tidak mungkin mereka bertahan,” teriak yang lain.

Seorang petani yang terhempas dalam akasi penolakan 27 Oktober 2014. @2014/Eko Rusdianto
Seorang petani yang terhempas dalam akasi penolakan 27 Oktober 2014. @2014/Eko Rusdianto

Situasi kacau. Polisi, tentara, dan pegawai PTPN berusaha menangkapi warga yang melintasi hadangan mereka. Saya melihat beberapa kali terjadi pemukulan. Ada yang mendorong perempuan hingga terhempas. Saya terkejut ketika tentara mengeluarkan pistol dan mengancam warga.

“Ayo tembak saja, Pak. Tembak itu!”

Jelang pukul 3 sore, kondisi agak tenang. Warga kelelahan. Puluhan pasukan Brimob yang membawa senapan lars panjang membuat formasi mengelilingi warga.

“Lihat! Takut itu mereka. Ayo, jalankan traktor! Mana orang PTPN?” perintah Jabir. “Jika traktor sudah bekerja dan ada yang menghalagi, itu artinya melawan negara dan merugikan perusahaan.”

Sebelum aksi 27 Oktober ini menjadi ricuh, saya sempat menemui Jabir, “Mengapa permintaan warga agar lahannya dikeluarkan dari HGU tak dituruti?”

“Oh, itu tidak bisa,” katanya. “Ingat, hari ini kita tidak bicara soal itu. Itu urusan hukum. Warga juga tak punya sertifikat, kan. Sekarang kita bicara tentang lahan kerjasama. Itu saja. Jangan bicara yang lain.”

Akhirnya, Jabir Bonto melaksanakan apa yang dikatakannya. Dua petani, Daeng Mangun dan Daeng Aming ditangkap dengan tuduhan menghalang-langi pengelolaan lahan yang tengah digarap PTPN XIV.

Empat hari setelah aksi itu, dua warga Polongbangkeng masih dalam tahanan. Sementara PTPN XIV terus melakukan pengolahan lahan, dikawal sekitar 200 personil polisi dan tentara.

Satu kali saya bertanya kepada Daeng So’na, “Sampai kapan konflik ini berakhir?”

Ia hanya tersenyum dan menerawang. “Nda tau mi itu. Tapi kami mau tanah kami kembali. Biar kami olah sendiri. Kalau besok-besok ada kerjasama dengan PTPN biar mi. Tapi biar kami yang menentukan mau tanam apa. Jadi tanah bukan punya PTPN lagi,” katanya.

“Sekarang saja ada yang tanam tebu. Tebu sudah di PTPN tapi belum pi dibayar-bayar. Ada mi satu tahun lebih, kayaknya.”

Menurut Daeng So’na, petani di Polongbangkeng Utara tak menginginkan konflik. Itu menyita waktu dan tenaga. Ia merentangkan sekian banyak aksi yang dilalui. Dan semua diwarnai kekerasan. “Bayangkan mi itu. Kita itu nda mau berkelahi. Kami ini hanya mau tanah kembali yang sudah disewa PTPN.”[]

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: