BAGIKAN
Peran media dalam panggung politik kontemporer semakin tak tergantikan. Fenomena yang muncul, media telah menjadi perpanjangan tangan dari aktor-aktor politik yang bermain. Perannya melampaui apa yang bisa dikerjakan oleh partai politik melalui cara-cara konvensional. Bisa dilihat dari bagaimana elite-elite politik mengeluarkan wacana dan gagasan-gagasannya melalui media. Pada tahap tertentu, media sendiri juga telah menjelma menjadi aktor politik.

Sebagai aktor politik, ia bisa mengeluarkan atau menahan sebuah isu yang menguntungkan maupun merugikan aktor-aktor politik yang lain. Pembentukan opini publik terjadi, siapa yang memiliki akses atas media, dia yang menguasai opini. Tesis tersebut nampak pada pergulatan para elit politik dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang lalu.

Media ramai merayakan gegap gempita pertarungan dua kandidat yang berlaga dalam gelaran Pilpres 2014. Hiruk pikuk tersebut melampaui garis batas antara pemilik media, aktivitas politiknya, dan ruang redaksi. Peniadaan batas terlihat dalam kebijakan redaksional. Produk media dari berita, editorial, sampai iklan politik menjadi kanal menyalurkan ideologi pemilik dan jurnalisnya. Hal itu muncul di sejumlah media massa di Indonesia, baik cetak mapun elektronik. Pertanyaannya, mengapa fenomena tersebut muncul dan semakin masif?

Teks Berita yang Bicara

4 Juli 2014, lima hari jelang hari pemilihan, harian The Jakarta Post melalui editorialnya berjudul Endorsing Jokowi menunjukkan dukungan terbukanya kepada Joko Widodo sebagai presiden. The Jakarta Post memaparkan sejumlah alasan berdasar rekam jejak dan pandangan kedua kandidat. Ini merupakan tradisi baru di mana dukungan politik disampaikan secara terbuka oleh media. Hal berbeda ditunjukkan media-media lain baik cetak maupun televisi yang secara malu-malu menunjukkan dukungannya. Padahal data membuktikan bagaimana isi pemberitaan media-media tersebut menunjukkan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)[i] menemukan sebanyak 14,29% berita di harian Sindo dari total 35 berita politik yang diteliti, cenderung berpihak pada kepentingan partai politik atau organisasi massa. Sementara itu, berita demikian juga ditemukan di harian Kompas yakni sebanyak 2,5% dari total 40 berita yang diteliti. Hal serupa juga terdapat di situs okezone.com yakni sebanyak 16,49% produk beritanya cenderung berpihak pada kepentingan partai politik. Berbeda dengan okezone.com, semua berita di kompas.com yang diteliti (125 berita) tidak berpihak.

media-aktor-politik-1
Sumber: Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi)
media-aktor-politik-2
Sumber : Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi).

Keberpihakan media melalui pemberitaan juga kentara di media televisi. Remotivi melaporkan pemberitaan Prabowo di TV One melonjak 70% dari Mei hingga awal Juni 2014. Pada periode tersebut, Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Partai Gerindra. Seiring dengan koalisi tersebut, pemberitaan bernada positif terhadap Prabowo meningkat sampai mencapai angka 52%. Prabowo semakin sering muncul di layar kaca dengan persentase intensitas 62%. Pola yang sama juga terjadi di media milik Bakrie lainnya, ANTV.

Dalam dukungan politik, Prabowo juga merangkul pemilik media MNC Group sekaligus politikus Harry Tanoesoedibjo. Setelah berkoalisi, kepopuleran Prabowo semakin ditonjolkan di RCTI (78%) dan seluruh berita tersebut bernada positif. Iklan politik juga diberikan kepada pasangan nomor urut satu tersebut. Sementara iklan politik rivalnya, Jokowi-JK tidak muncul di RCTI selama periode 1 hingga 7 Juni 2014. Pola yang sama juga terjadi di MNC TV dan Global TV. Berita negatif di dua media tersebut juga mengarah ke Jokowi.

Remotivi juga menyigi siaran berita dan iklan politik di Metro TV. Media berlambang elang tersebut dimiliki oleh ketua pembina Partai NasDem Surya Paloh. Pada kontes politik kali ini, Surya Paloh dan Partai NasDem yang dipimpinnya berkoalisi dengan kubu Jokowi. Alhasil, media yang dimilikinya juga meroketkan siaran berita positif kepada kandidat nomor urut dua tersebut. Remotivi meriset komposisi kemunculan terbanyak adalah pasangan Jokowi-JK (70%) sedangkan pasangan Prabowo-Hatta hanya sebanyak 30%. Surya Paloh melalui medianya juga mengambil kebijakan redaksional untuk menampilkan pemberitaan negatif kepada Prabowo-Hatta yang terus mengalami peningkatan hingga awal Juni sebanyak 95%.

Sumber : Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi).
Sumber : Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi).
Sumber : Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi).
Sumber : Heychael, Muhamad. 2014. Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014. Jakarta (Remotivi).

 

Peran Media dalam Pemilihan Umum

Dalam dunia politik, media kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Brian McNair dalam bukunya An Introduction to Political Communication (2003:21) mencatat ada lima peran ideal media dalam mewujudkan kehidupan demokratis. Pertama, untuk menginformasikan apa yang sedang terjadi (surveillance). Kedua, media mengedukasi masyarakat ihwal fakta yang ditemukan di lapangan. Pada posisi tersebut, McNair menggarisbawahi objektifitas jurnalis sebagai edukator. Soal fungsi untuk mendidik dan membentuk diskursus, John Allen Hendricks dan Robert E Denton sepakat dengan apa yang dikemukakan McNair. Menurut Hendricks dan Denton, media berperan membentuk, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat memahami isu politik dan memiliki keterikatan dengan politik.[ii]

Bias muncul karena realitas sebenarnya ditampilkan menjadi realitas media yang telah dikonstruksi oleh jurnalis saat membuat berita.

Ketiga, media menjadi wadah diskursus yang kemudian dapat mempengaruhi opini publik. Media menjadi peracik agenda politik untuk memberikan informasi dan memilah isu. Pada peran ini, media memiliki kemampuan yang besar dari yang bisa dilakukan seorang politikus dalam membentuk wacana publik. Keempat, media juga berperan sebagai pemantau pemerintah (watch dog). Dalam konteks ini, alih-alih menyanjung saja, media juga memiliki peran untuk mengkritik pemerintah. Kelima, McNair menyebutkan bahwa media juga berperan untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik (persuasion). Artinya, media sebagai kanal yang digunakan beberapa partai politik untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Peran advokasi kemudian berpotensi untuk berkembang menjadi persuasif. Hal tersebut seringkali terjadi pada media cetak di mana media cetak biasanya akan mendukung salah satu kandidat atau partai (media endorsement). Terlepas dari keadaan ideal tersebut, liputan-liputan politik di media cenderung bias, subyektif dan partisan, alih-alih obyektif atau tidak berpihak. Bias muncul karena realitas sebenarnya ditampilkan menjadi realitas media yang telah dikonstruksi oleh jurnalis saat membuat berita.

Media tidak lagi merepresentasikan peristiwa secara utuh, tapi melalui beberapa sudut pandang yang dianggap menarik.

Sementara itu, Shoemaker dan Reese menawarkan dua pendekatan dalam membaca peran media. Pendekatan pertama yakni pendekatan pasif. Media sebagai kanal yang hanya melaporkan realitas sosial. Young seperti dikutip Shoemaker dan Reese (1996:33) menawarkan konsep null effects model di mana media merepresentasikan realitas tanpa adanya distorsi. Dalam konteks ini, jurnalis merupakan neutral transmitter yang melaporkan peristiwa melalui multiperspektif.

Pendekatan kedua, yakni pendekatan aktif. Media ikut membingkai realitas sosial menjadi realitas media. Media tidak lagi merepresentasikan peristiwa secara utuh, tapi melalui beberapa sudut pandang yang dianggap menarik. Inilah yang kemudian disebut sebagai manipulasi. Manipulasi bisa dalam bentuk teks dalam media cetak maupun verbal serta video dalam media elektronik. Melalui pemilihan angle, media menyuguhkan sajian yang menekankan pada isu tertentu. Dalam konteks ini, rentan terjadi peliputan yang bias dan tidak obyektif.

Di Persimpangan Jalan: Independen vs Partisan

Menilik sejarah, jurnalisme politik Indonesia pernah berada pada sebuah persimpangan jalan pada tahun 1950-an. Era ini adalah era menjamurnya media partisan yang salah satunya bisa dilihat dalam kontestasi pemilu tahun 1955. Mochtar Lubis seperti dikutip Daniel Dakhidae (1991:43) menyebutkan bahwa hanya sedikit koran yang independen dan terlepas dari afiliasi partai politik. Media partisan menjadi perpanjangan partai dan menjadi senjata untuk berkompetisi dalam gelaran pemilihan elektoral.

Crawford dilansir oleh Dakhidae (1991:45) – bisa dilihat dalam tabel di bawah – menyebutkan jumlah pembaca media independen saat itu hanya sebesar 22,2%. Sementara itu, jumlah pembaca media partisan sebesar 77,8% dengan persentase terbanyak yakni koran kelompok komunis sejumlah 28,57%. Koran nasionalis menempati posisi kedua dengan persentase 19,50%, koran sosialis sebanyak 18,14%, dan koran muslim sejumlah 11,56%. Empat media besar yang kala itu menjadi corong ideologi partai di antaranya Harian Rakyat (Partai Komunis Indonesia), Pedoman (Partai Sosialis Indonesia), Suluh Indonesia (Partai Nasionalis Indonesia), dan Abadi (Masyumi).

media-aktor-politik-5

Partisannya jurnalisme politik ala tahun 1950-an seperti berulang kembali dalam pilpres tahun 2014. Beragam sikap politik media tergambar baik secara frontal maupun sembunyi-sembunyi. Kasus media endorsement oleh The Jakarta Post, adalah ajakan dukungan kepada salah satu kandidat melalui tajuk atau editorial (persuasion). Secara tidak langsung, The Jakarta Post menyetujui ideologi dan program kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut. Ihwal bentuk dukungan tersebut, anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan hal semacam itu lumrah terjadi sepanjang tidak mempengaruhi keberimbangan berita.[iii] Bentuk dukungan tersebut, juga terbatas hanya pada kolom editorial yang telah dipagari oleh garis api. Sementara untuk pemberitaan, laiknya media lain, The Jakarta Post masih harus mengedepankan prinsip independensi dan keberimbangan.

Meski demikian, McQuail dalam Shoemaker dan Reese (1996: 39-40) menyebutkan bahwa media endorsement terhadap seorang politikus melalui editorial sudah termasuk dalam kategori media partisan. Konten editorial tersebut, menurut McQuail dilakukan terbuka dan dengan maksud mengajak masyarakat untuk memiliki pandangan terhadap kandidat tertentu. Sementara bentuk partisan lainya adalah kolom opini di media cetak atau slot tayagan di televisi atau radio, dan iklan.

Bentuk tersebut nampak pada kasus penayangan berita bocornya materi debat calon presiden yang ditayangkan RCTI. Berita yang ditayangkan RCTI cenderung bias dan lebih tepat disebut sebagai propaganda. Stasiun televisi ini memilah isu yang dianggap menguntungkan elit politik dan bisnisnya, kemudian meramu isu menjadi sebuah tayangan yang sesuai kehendak pemilik media dan elit politik. Berita bocornya materi debat, menyudutkan kandidat Jokowi yang dibingkai sebagai sosok yang bermain curang.

Pemberitaan TV One dan Metro TV menunjukkan betapa terencananya manipulasi realitas sosial yang dilakukan. Manipulasi di sini dilakukan melalui berbagai cara di antaranya dengan menganggap penting peristiwa tertentu dan menyorotnya secara terus menerus menggunakan pelabelan atau stereotip tertentu. Salah satu cara memanipulasi yang kentara adalah dengan mencurahkan perhatian lebih kepada sosok, peristiwa, sekelompok orang, dan tempat tertentu dalam waktu yang berulang kali.

Dalam konteks tersebut, media berperan aktif ketimbang pasif. Alih-alih menjadi kanal yang hanya melaporkan realitas sosial, media justru menggambarkan peristiwa atau isu tertentu melalui realitas media. Realitas media inilah yang sudah termanipulasi melalui beberapa cara. Alhasil, manipulasi tersebut menuntun sebuah media menjadi bias dan partisan.

Kebijakan redaksional stasiun-stasiun televisi tersebut mengingkari prinsip standar jurnalistik dalam sebuah peliputan. Setidaknya ada tiga standar jurnalistik dalam liputan yaitu independensi, keberimbangan, dan objektifitas.[iv] Independen berarti terbebas dari tekanan politik, berimbang dalam konteks konten dan cakupan berita, serta menyajikan berita yang utuh dan informatif alih-alih memberikan tone negatif kepada salah satu pihak. Tiap televisi telah membuktikan secara jelas di kaki sebelah mana mereka berpijak.

Kasus pemberitaan di ketiga media menunjukkan minimnya upaya memenuhi prinsip independensi, keberimbangan, dan objektifitas. Standar dan etika jurnalistik dinafikan. Pada titik ini, berita jadi komoditas politik si pemilik. Media tidak lagi sekadar menyampaikan tetapi sekaligus membentuk dan mengonstruksi informasi.

Monopoli Informasi

Bahayanya, para pemilik stasiun televisi ini juga memiliki media-media lain yang berbeda platform. MNC merupakan grup media terbesar dilihat dari kuatnya kepemilikan platform mereka. MNC Group memiliki tiga stasiun televisi nasional, tiga televisi berbayar, 14 stasiun televisi lokal dan 22 jaringan stasiun radio.[v]

Sementara TV One dimiliki oleh kelompok Visi Media Asia dengan pemilik saham adalah Bakrie & Brothers. Visi Media Asia juga memiliki saham di satu televisi lainnya, yakni ANTV dan satu media daring yakni viva.co.id. Sedangkan Metro TV merupakan televisi yang dimiliki oleh Surya Paloh melalui Media Group. Kelompok perusahaan tersebut juga memiliki media cetak seperti Media Indonesia, Borneo News, dan Lampung Post. Selain itu, Media Group juga memiliki sebuah portal berita online yaitu metrotvnews.com.

Wartawan di lapangan juga cenderung memilah narasumber sesuai kebutuhan dan sikap politik baik dirinya secara personal maupun medianya.

Fenomena ini mengamini apa yang dikatakan Yanuar Nugroho (2012) bahwa kepemilikan perusahaan media di tangan politikus menyebabkan pemberitaan untuk beberapa isu-isu politik yang sensitif cenderung dikendalikan oleh kelompok tertentu yang berkuasa. Masyarakat hanya mengonsumsi berita yang telah diseleksi sesuai bingkai berita media.

Selain itu, fenomena wartawan yang ikut menjadi relawan dan bahkan tim sukses kandidatmencuat baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya salah seorang pemimpin redaksi televisi nasional yang terlibat secara terlibat secara aktif menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan. Keterlibatannya dalam dunia politik praktis menjadi bentuk dualisme dalam pemberitaan. Efek langsungnya, wartawan di lapangan juga cenderung memilah narasumber sesuai kebutuhan dan sikap politik baik dirinya secara personal maupun medianya. Bentuk partisan lainnya yakni wartawan yang mengutip pernyataan narasumber sesuai dengan kebutuhan bingkai berita tanpa melihatnya secara utuh dan kontekstual.

Ihwal penyeleksian atau penyensoran berita tersebut, tak hanya muncul pada ranah elite-elite pemimpin media. Bias juga bisa terjadi dalam bentuk penyensoran pada level reporter, editor, maupun redaktur.[vi] Penyensoran tersebut diadaptasi dengan kebutuhan pasar dari media dan kuasa media. Pada poin ini, wartawan sebagai pembuat berita memiliki peran yang besar: menyeleksi isu di lapangan, menentukan narasumber untuk dikutip, dan memilah hasil kutipan atau pernyataan.

Jika mengacu pada regulasi, apa yang dilakukan oleh media-media tersebut telah melanggar independensi dan objektifitas media seperti termaktub dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Merujuk pasal 11 ayat 2, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitasnya. Selain itu, pada pasal 40 dikatakan secara definitif bahwa produk jurnalistik harus akurat, adil, berimbang, dan tidak berpihak. Sementara itu, KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap media untuk menerapkan asas keberimbangan dalam pemberitaan maupun iklan.[vii]

Dewan Pers juga telah mengeluarkan surat edaran bernomor 02/SE-DP/II/2014 tentang independensi wartawan dan pemuatan iklan politik di media massa.[viii] Surat edaran tersebut meminta para awak media untuk menjaga independensinya dalam menulis berita pemilu. Tiap kandidat yang berlaga dalam pemilihan presiden sudah seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam pemberitaan dan pemuatan iklan.

Beragam aturan nampaknya hanya menjadi hitam di atas putih. Tidak ada tindak lanjut dan reaksi nyata atas terbelahnya pers di Indonesia jelang dan saat gelaran pilpres. Sebagai “hakim” media, Dewan Pers dan KPI justru seperti tak punya kuasa. Teguran berulang kali dilayangkan, namun tak diindahkan.

Pada penghujung November lalu, Dewan Pers memvonis RCTI telah melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik ihwal pemberitaan “Dugaan Pembocoran Materi Debat Capres” yang ditayangkan pada program Seputar Indonesia Sore, Seputar Indonesia Malam, dan Seputar Indonesia Pagi sepanjang tanggal 11 hingga 12 Juni 2014.[ix] Menurut Dewan Pers, RCTI tak melakukan verifikasi soal materi berita tersebut. Alhasil, yang ditayangkan bukanlah fakta melainkan racikan propaganda. Dalam rekomendasinya, RCTi diminta untuk mewawancarai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Selain itu, KPI juga menyatakan baik Metro TV maupun TV One melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Peraturan tersebut mengatur independensi dan netralitas media saat menayangkan berita. KPI juga akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan evaluasi atas Izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP) keduanya apabila kembali ditemukan pelanggaran.[x]

Fenomena di atas menggambarkan independensi media kini di ambang batas kritis. Apabila tak hati-hati memilah asupan berita, konsekuensinya, publik akan termakan propaganda para “spin doctor”. Alih-alih mencerdaskan, media justru menjerumuskan dan membungkan saraf kritis publik.

Saat momen-momen kritis pemilu, media berdiri di dua kaki: kaki kepentingan politik dan kepentingan ekonomi sang pemilik. Alhasil, berita tak lagi menjadi sebuah upaya mengungkapkan fakta, tetapi meracik propaganda.

Kesimpulan

Media telah bertransfromasi menjadi aktor politik. Namun, ia tak bergerak sendiri dalam memainkan peran tersebut. Ada kepentingan aktor-aktor politik dan pemilik modal yang membuatnya demikian. Mereka berlindung di balik topeng media untuk melakukan propaganda politik.

Pada posisi demikian, independensi media berada pada titik nadir. Kebebasan informasi termasuk bebas megkritik dan menyampaikan pendapat, beralih menjadi kebablasan informasi. Alih-alih bersandar pada kode etik, penyaringan informasi justru bersandar pada kemauan sang pemilik media yang juga merupakan politikus.

Saat momen-momen kritis pemilu, media berdiri di dua kaki: kaki kepentingan politik dan kepentingan ekonomi sang pemilik. Alhasil, berita tak lagi menjadi sebuah upaya mengungkapkan fakta, tetapi meracik propaganda, cenderung bias dan partisan. Di satu sisi, wartawan tak lagi menjalankan kewajibannya sebagai “neutral transmitter”. Ia menjelma sebagai “prajurit” yang menghamba pada “sang jenderal” yang punya kuasa.

Pengalaman pemilu yang baru saja usai menunjukkan betapa brutalnya media yang terbelah menjadi dua kubu. Efeknya bahkan masih terasa sampai sekarang. Pada titik ini, publik yang menjadi tumbal. Konsekuensinya, pemahaman mengenai literasi media menjadi pegangan yang menentukan. Hanya dengan begitu, publik bisa mengambil remah-remah kebenaran di tengah tsunami kesimpangsiuran informasi yang terjadi.

 

[.i]Pengambilan data dilakukan pada tanggal 1 hingga 7 November 2013.Jumlah berita politik yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 372. Dari jumlah tersebut, 222 item berita (59.68%) merupakan berita online, 80 (21.51%) merupakan berita surat kabar, dan 70 (18.81%) merupakan berita televisi. Laporan penelitian tertuang dalam Jurnal Dewan Pers edisi Nomor 9, Juli 2014 http://www.dewanpers.or.id/page/publikasi/jurnal/?id=2142

[ii] John Allen Hendricks dan Robert E-Denton (eds), 2010. Communicator In-Chief: How Barack Obama Used media Technology to Win The White House. Lanham: Rowman&Littlefield Publisher, Inc. Halaman 2.

[iii]Dewan Pers: Dukungan “The Jakarta Post” untuk Jokowi Lumrah dan Sah. Diakses di http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/12043771/Dewan.Pers.Dukungan.The.Jakarta.Post.untuk.Jokowi.Lumrah.dan.Sahpadatanggal 12 Oktober 2014.

[iv]Bernard-Peter Lange dan David Ward, 2004. The Media and Election. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Halaman 35.

[v]Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Riset CIPG dan HIVOS. Tidak dipublikasikan. Halaman 13.

[vi]Edward S Herman dan Noam Chomsky, 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. Halaman ix.

[vii]Peraturan tersebut tercantum secara definitive pada pasal 18 ayat 2 dan 4 dimana media massa baik cetak dan elektronik memberikan alokasi waktu yang sama dalam menyiarkan pemberitaan dan iklan kampanye pasangan calon. Selainitu, materi pemberitaan dan iklan kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Peraturan tersebut diakses di http://www.kpu.go.id/dmdocuments/6e5784e1a35de80b7e794d1fd566ca62.pdf pada tanggal 12 Oktober 2014.

[viii]Diakses di http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/pernyataan/?id=2079 pada tanggal 11 Oktober 2014.

[ix] Diakses di http://nasional.kompas.com/read/2014/11/22/00575711/Dewan.Pers.RCTI.Langgar.Kode.Etik.Jurnalistik pada tanggal 2 Desember 2014.

[x] Diakses pada http://kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32106-pemberitaan-tidak-netral-kpi-pusat-tegur-metro-tv-dan-tv-one diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

 

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: