BAGIKAN
Siapa yang dapat memungkiri bahwa media adalah wadah yang sangat efektif dalam membentuk opini publik? Dalam setiap gerakan, isu, sampai dengan promosi komersial, media memiliki peran signifikan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena peran untuk mempengaruhi dan menggiring pandangan publik melekat dalam media.

Catatannya, ada kaidah-kaidah penulisan yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh wartawan. Dalam jurnalisme, kode etik jurnalistik menjadi satu pegangan yang wajib ditaati oleh wartawan agar dapat memberikan informasi dan pemberitaan yang berimbang. Selain itu yang lebih penting adalah terhindar dari bias kepentingan-kepentingan di belakang pemberitaan tersebut. Singkatnya, jurnalisme mestinya bersifat independen. Hal ini tentu saja demi kepentingan publik yang lebih besar dalam menyampaikan berbagai informasi[i].

Keberimbangan menjadi salah satu kata kunci dari sebuah penulisan berita, walau dalam berbagai praktiknya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Subyektifitas dari wartawan, redaktur bahkan juga kebijakan redaksional media seringkali kita jumpai dalam berbagai pemberitaan. Contoh terdekat misalnya dapat kita lihat pada masa pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Dari sana terlihat betapa subyektifitasnya media karena berita-berita yang muncul jelas berpihak dan partisan pada afiliasi politiknya masing-masing.

Prinsip-prinsip jurnalisme yang ingin memberikan informasi yang berimbang dan obyekif, pelan-pelan memudar. Dalam situasi semacam ini, pembaca mesti aktif memilah dan menilai mana media yang dapat dipercaya sebagai rujukan informasi. Pembaca juga yang pada akhirnya akan memberikan hukuman bagi media yang dianggap tidak berimbang dalam memberitakan sebuah informasi.

Konstelasi Pertarungan Isu Pertembakauan

Dalam isu pertembakauan, media juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan informasi kepada publik. Isu tentang rokok menjadi salah satu isu yang secara konsisten sering hadir melalui berbagai pemberitaan dan varian framingnya. Isu ini seperti tak lekang oleh waktu karena dari tahun ke tahun, isu pertembakauan selalu muncul dengan wajah baru.

Pembaca mesti aktif memilah dan menilai mana media yang dapat dipercaya sebagai rujukan informasi.

Bertahun-tahun, diskursus ihwal kesehatan masih mendominasi dalam konstelasi isu pertembakauan. Diskursus ini yang paling berhasil melekat dalam pikiran publik. Pergeseran wacana dalam diskursus pertembakauan baru terjadi pada kisaran tahun 2010 dengan diluncurkannya buku berjudul Nicotine War karya Wanda Hamilton[ii]. Mulai dari titik inilah, pertarungan opini seputar pertembakauan di tingkat nasional menjadi sangat dinamis.

Kelompok-kelompok baru muncul, memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada publik. Informasi yang berhubungan dengan tembakau tak lagi berisi sisi buruk bagi kesehatan saja. Diskursus yang muncul kemudian merentang sampai pada pembahasan terkait politik dagang di balik isu pertembakauan, penyelamatan industri nasional kretek, kebudayaan, bahkan juga pada gaya hidup.

Lambat laun medan perang wacana tersebut beralih. Salah satu medan perang yang sangat ketat pertarungannya berada pada ranah pembuatan kebijakan atau regulasi. Berbagai kelompok antirokok seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Demografi FE UI, Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain mendorong isu pertembakauan tersebut pada sektor hukum. Sebagai tambahan informasi, dalam kampanye dan berbagai programnya kelompok-kelompok ini dibiayai oleh Blommberg Initiative[iii].

Salah satu dorongan pada sektor hukum adalah dengan memasukkan butir tentang rokok dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Selain itu kelompok-kelompok ini juga mendorong aksesi atau ratifikasi Framework Convention of Tobacco Control (FCTC).

Salah satu medan perang yang sangat ketat pertarungan antara kelompol pro dan antitembakau berada pada ranah pembuatan kebijakan atau regulasi.

Sementara yang berhadapan dengan kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang mendukung kretek atau tembakau sebagai salah satu aset bangsa, baik secara ekonomi maupun budaya. Mereka mencoba peruntungannya dengan mendorong dibuatnya UU Pertembakauan yang bertujuan untuk melindungi tembakau dari serangan kepentingan modal asing.

Walaupun secara praktis pertarungan sudah bergeser pada ranah regulasi, namun pembentukan wacana melalui media tetap dilakukan. Tujuannya ada dua: untuk mendapatkan dukungan publik dan sebagai bentuk tekanan politik kepada pejabat berwenang agar dapat segera menerima dan melaksanakan tuntutannya.

Komunitas Kretek melakukan monitoring media terkait isu FCTC dan RUU Pertembakauan dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2014. Hasil monitoring menunjukkan ketatnya pertarungan kelompok antirokok dan protembakau dalam pembentukan opini publik. Pada isu FCTC, dari sekitar 90 berita yang disaring dari 20 media online. 67 berita, atau sekitar 74%-nya menunjukan sentimen negatif akan rencana ratifikasi FCTC yang didorong oleh kelompok anti rokok.

Pada umumnya opinion leader dari isu tersebut merupakan anggota DPR dan juga dari kelompok petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Alasan utama penolakan dari ratifikasi FCTC adalah kerugian besar yang akan dirasakan oleh petani tembakau.

Sementara dalam isu RUU Pertembakauan, dari 26 berita yang disaring dari 20 media online. Sebanyak 20 berita, atau sekitar 76% nya menunjukan sentimen negatif terhadap rencana diberlakukannya RUU Pertembakauan.

Adapun opinion leader dari kalangan kelompok antirokok yang menolak RUU Pertembakauan, salah satunya adalah pengusaha besar Indonesia, Arifin Panigoro. Selain memiliki perusahaan migas, Medco, ia juga merupakan penasihat Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT). Hakim Sarimuda Pohan, anggota dari Komnas Perlindungan Tembakau adalah opinion leader lainya. Salah satu isu yang kerap dimunculkan oleh para tokoh ini adalah bahwa dalam proses RUU tersebut terindikasi adanya penyuapan dan tanpa naskah akademik.

Data monitoring tersebut menunjukkan betapa ketatnya pertarungan kedua kelompok dalam pembentukan opini publik. Dalam ketatnya pertarungan tersebut, bagaimana media menunjukkan keberimbangan dan independensi sebagaimana terlihat dari berita-berita yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mengambil satu contoh media massa yang kerap memberitakan isu pertembakauan.

Majalah TEMPO Menolak RUU Pertembakauan

Siapa bilang anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lihai berlegislasi? Mereka cekatan menghilangkan aturan penting, dari ayat tentang nikotin hingga rancangan undang-undang antirokok. Belakangan muncul lagi manuver baru: “Menyelendupkan” rancangan undang-undang pertembakauan dalam daftar program legislasi nasional alias prolegnas 2013. Sebagian anggota dewan bahkan rela berpayah-payah pergi ke daerah untuk mengkampanyekan rancangan ini.”[iv]

Begitu kutipan alinea pertama dari rubrik opini di Majalah Tempo yang berjudul Manuver Aneh Soal Tembakau edisi 27 Mei – 2 Juni 2013. Rubrik tersebut merupakan tajuk rencana redaksi dalam edisi yang secara khusus membahas perihal pertembakauan. Sejak awal, pembaca disuguhkan terlebih dahulu satu alinea yang bisa dilihat sudah menyimpulkan bahwa RUU pertembakauan yang digagas oleh beberapa kelompok masyarakat tersebut adalah satu hal yang buruk.

Dalam media, tajuk rencana merupakan rubrik yang menjadi ruang untuk memperlihatkan posisi redaksi terhadap sebuah isu.

Berangkat dari sini saja sudah terlihat “sikap politik” Majalah Tempo seperti ditulis dalam tajuk rencana. Dalam media, tajuk rencana merupakan rubrik yang menjadi ruang untuk memperlihatkan posisi redaksi terhadap sebuah isu. Sikap semacam ini, langsung maupun tidak langsung, tentu akan menimbulkan bias kepentingan dan berpengaruh terhadap berita-berita yang dihasilkan. Hal ini bisa menjadi indikasi tidak independennya sebuah media seperti yang ditekankan oleh Bill Kovach[v].

Tulisan tersebut dilanjutkan dengan asumsi bahwa yang ditunggu oleh publik adalah ratifikasi FCTC. Redaksi Majalah Tempo tidak menunjukkan survei atau penelitian yang mendukung klaimnya bahwa publik menunggu ratifikasi tersebut segera dilakukan. Yang ada, asumsi yang bias tersebut muncul untuk menegasikan rencana RUU Pertembakauan.

RUU Pertembakauan sendiri diajukan oleh tiga kelompok masyarakat, yaitu oleh Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK), Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), dan versi ketiga diajukan Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya, RUU Pertembakauan adalah sebuah inisiasi dari para pemangku kepentingan di bidang pertembakauan yang menginginkan perlindungan tembakau, produk tembakau, dan para pemangku kepentingan pertembakauan nasional dari ancaman FCTC.

Bagi para pemangku kepentingan ini, FCTC akan sangat berbahaya mengingat konvensi tersebut mencoba mengatur pertembakauan dari hulu sampai hilir. Bahayanya bahkan akan mengancam pemerintah Indonesia yang tiap tahunnya mendapatkan triliunan rupiah dari cukai tembakau juga pertanian. Sebagai catatan, industri tembakau membuka jutaan lapangan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada titik ini, adanya perlindungan dari undang-undang akan membuat pertembakauan terlebih dulu diproteksi sebelum ratifikasi FCTC. Dengan begitu, FCTC tidak mengancam pendapatan negara dan juga tidak mengancam kelangsungan hidup jutaan orang yang menggantungkan ekonominya dari tembakau.

Dasar inilah yang sepertinya luput dikupas oleh majalah Tempo. Dari berbagai tulisan yang dimuat dalam edisi tersebut, majalah Tempo cenderung menyasar pada proses dan ihwal prosedural dari RUU Pertembakauan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi kita lihat, apa yang ditulis Majalah Tempo – serta berbagai media lain – terlihat sinergis dengan langkah-langkah yang diambil kelompok antirokok dalam upayanya menolak RUU Pertembakauan.

Dalam rentang waktu Mei sampai dengan Juni 2013, banyak media memberitakan pro dan kontra RUU Pertembakauan yang kemudian disusul dengan gerakan dari kelompok antirokok. Komnas Perlindungan Tembakau melalui Arifin Panigoro melaporkan RUU Pertembakauan tersebut ke KPK dengan dugaan penyelundupan RUU ke Prolegnas[vi]. Dengan ramainya pemberitaan tersebut, pembahasan RUU Pertembakauan di parlemen sempat menjadi tertunda. Namun demikian, sampai dengan tulisan ini dibuat, tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK dari laporan Komnas PT tersebut tidak membuktikan bahwa RUU tersebut merupakan penyelundupan dan termasuk sebagai bentuk korupsi.

Jika membaca Majalah Tempo edisi 27 Mei – 21 Juni 2013 tersebut, terlihat memang ketidakberimbangan dari tujuh tulisan yang jelas ingin mengajak para pembaca untuk menyimpulkan bahwa keberadaan RUU Pertembakauan dipaksakan oleh parlemen dan penuh dengan muatan kepentingan industri rokok. Apalagi di majalah edisi tersebut tak dijelaskan secara gamblang apa yang melatarbelakangi berbagai kelompok masyarakat mengajukan RUU Pertembakauan.

Monitoring Media Pasca Keriuhan RUU Pertembakauan

Pascapelaporan RUU Pertembakauan yang dilakukan Komnas PT ke KPK, pembahasan mengenai RUU tersebut meredup. Pemberitaan media yang sepanjang Mei dan Juni 2013 cukup masif menjadi berkurang. Dari monitoring media yang dilakukan oleh Komunitas Kretek sepanjang Juli 2013, berita-berita yang muncul di media seolah-olah ingin mengatakan bahwa pemberitaan tentang isu tembakau kembali “normal”. Isu tentang bahaya rokok bagi kesehatan, pajak dan cukai, serta kawasan tanpa rokok kembali menjadi konsumsi publik.

Gambar hasil monitoring media yang dilakukan oleh Komunitas Kretek di bawah ini menunjukkan fluktuasi isu RUU Pertembakauan sepanjang Mei sampai dengan Juli 2013. Juga dapat dilihat gambaran pemberitaan media terkait isu pertembakauan dari berbagai sudut pandang tulisan.

Monitoring media yang dilakukan oleh Komunitas Kretek ini menggunakan Google Alert dengan kata kunci “kesehatan”, “kawasan tanpa rokok”, “iklan dan sponsor rokok”, “cukai dan pajak rokok”, “pertanian”, “tembakau”, “PP 109”, “RUU Pertembakauan”, “kampanye antirokok”, dan kata kunci lainnya. Adapun media yang dimonitoring sebanyak 23 media online di Indonesia yaitu aktual.co, antaranews.com, beritasatu.com, bisnis.com, detik.com, gatra.com, hukumonline.com, inilah.com, jaringnews.com, jpnn.com, kompas.com, kompasiana.com, liputan6.com, merdeka.com, metrotvnews.com, okezone.com, pelitaonline.com, republika.com, seruu.com, tabloidbintang.com, tempo.co, tribunnews.com dan voaindonesia.com.

tembakau-mei2013-pindai tembakau-juni2013-pindai tembakau-juli2013-pindai

Dari ketiga gambar diatas, dapat dilihat bahwa ada penurunan tren pemberitaan seputar isu RUU Pertembakauan. Tren ini terjadi khususnya pascaterbitnya Majalah Tempo tanggal 22 Mei 2013, dan pelaporan Komnas PT ke KPK. Keduanya memiliki satu kesamaan pandangan terkait RUU Pertembakauan yang dianggap sebagai penyelundupan. Sementara itu secara lebih luas sepanjang tahun 2013, isu ihwal pertembakauan di media online bisa dilihat sebagai berikut :

isu-tembakau2013-pindai

Sepanjang tahun 2013, ada 1.130 item berita mengenai isu tembakau. 504 item berita (45 %) memiliki nada negatif, 342 item berita (30 %) memiliki nada positif, dan 284 item berita (25 %) dengan nada netral.

Besarnya pemberitaan media tentang tembakau yang mempunyai kecenderungan negatif tentu merugikan bagi mereka yang selama ini hidup dari pertembakauan termasuk para petani tembakau. Sebagai contoh, berita tentang bahaya rokok bagi kesehatan yang terus direproduksi berlebih tentunya akan merugikan konsumen rokok.

Contoh lainnya mengenai berita bahwa merokok dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Ini tentu sebuah pemberitaan yang sulit untuk diterima akal sehat. Berita tersebut dilansir dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh The British Lung Foundatioan, yang sempat dimuat oleh salah satu media online[vii]. Berita-berita lainnya berisi tentang perokok pasif, yang terus direproduksi dan membentuk opini seolah-olah hendak menyalahkan para konsumen rokok.

Jika mengacu pada berbagai pemberitaan dan dalam contoh Majalah Tempo seperti yang disinggung dalam tulisan ini, apa sebenernya tujuan sebuah media dalam memberitakan berbagai itu tembakau? Apa yang mendasari “sikap politik” media dalam melakukan framing pemberitaan baik bagi kelompok pro maupun antitembakau?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan satu investigasi yang lebih mendalam. Apalagi ia melibatkan kebijakan redaksional dan dapur sebuah media. Ia membutuhkan sebuah analisis wacana yang bisa menunjukkan pertautan antara teks berita yang dihasilkan dengan situasi ekonomi politik yang ada di belakang sebuah media. Tulisan ini tidak berpretensi menjawab pertanyaan itu sampai tuntas. Penulis hanya menunjukan gejala-gejala yang terlihat dari teks-teks berita yang diproduksi media.

Pertarungan wacana di media yang malih rupa menjadi pertarungan regulasi tentu juga memiliki dampak signifikan bagi para pemangku kepentingan pertembakauan. Misalnya saja bisa dilihat dari kewajiban mencantumkan peringatan bergambar pada bungkus rokok. Aturan ini memaksa industri rokok untuk mengubah cetakan bungkus rokok dan memproduksi ulang bungkus rokok dengan peringatan bergambar.

Tanpa landasan independensi dan keberimbangan, media hanya akan menjadi alat propaganda bagi kepentingan tertentu.

Ini sama artinya dengan penambahan biaya produksi. Bagi industri besar dengan modal besar, penambahan modal tentu bukan sebuah hal yang sulit. Namun bagi industri kecil rumahan, penambahan modal tentunya merupakan pekerjaan rumah dan beban tersendiri. Belum lagi dampak pewacanaan diversifikasi tanaman tembakau dan rancangan pembatasan kadar tar dan nikotin dari produk tembakau (rokok).

Hal tersebut tentu sangat merugikan petani tembakau Indonesia. UU Kesehatan, PP 109, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2013, berbagai Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok dan produk hukum lainnya semakin hari semakin menggerus para pemangku kepentingan pertembakauan. Ratifikasi atau aksesi FCTC yang akan dilakukan pemerintah hanya akan semakin memperburuk kondisi.

Semua produk hukum tersebut tidak lahir begitu saja. Bertahun-tahun sebelum produk hukum tersebut dibuat dan disahkan, kampanye dan wacana telah lebih dahulu dikumandangkan. Pada titik ini, media memiliki peran sentral dalam pertarungan wacana maupun pembentukan opini publik ihwal isu tembakau tersebut. Dengan peran sentral yang dimilikinya, tanpa landasan independensi dan keberimbangan, media hanya akan menjadi alat propaganda bagi kepentingan tertentu.

[.i] Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Pantau

[ii] Buku ini diterbitkan oleh INSIST Press pada tahun 2010, dan bedah buku Perang Nicotin ini dilakukan diberbagai kota di Indonesia. Buku tersebut memberikan satu informasi bahwasanya berbagai kampanye anti rokok yang begitu marak didunia, tidak murni memberikan informasi bahaya kesehatan dari rokok. Namun dibelakangnya berisikan kepentingan dagang dari industri farmasi yang ingin menjual produk Nicotine Replacement Teraphy (produk pengganti rokok).

[iii] Salamudin Daeng. 2011. Kriminalisasi Berujung Monopoli. Jakarta: Indonesia Berdikari

[iv] Majalah Tempo. Agar Merokok Dianggap Sehat. edisi 27 Mei – 2 Juni 2013, halaman 31.

[v] Seorang wartawan senior berasal dari Amerika Serikat, yang menjadi panutan banyak jurnalis didunia. Pernah bekerja sebagai kepala biro The New York Times, editor The Atlanta Journal dan penulis buku Sembilan Elemen Journalisme.

[vi] Kompas, http://nasional.kompas.com/read/2013/06/28/1947498/Dugaan.Kongkalikong.Legislator.dalam.RUU.Pertembakauan.Dilaporkan.ke.KPK, diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 17.14

[vii] Merokok Bisa Menyebabkan Gangguan Jiwa, Rakyat Sulsel Online, http://rakyatsulsel.com/merokok-bisa-menyebabkan-gangguan-jiwa.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2014, pukul 19.29

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: