BAGIKAN

Skema dana talangan mandeg saat harga gula merugikan petani.

SELASA sore, 7 Oktober 2014, dua minggu sebelum dilantik sebagai presiden, Joko Widodo menyambangi ribuan petani tebu di Jember, Jawa Timur. Berdiri di atas panggung di halaman rumah Arum Sabil, ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Jokowi mendengar keluh kesah petani tebu yang datang dari pelbagai daerah.

“Petani tebu untuk tahun 2014 ini sangat terpuruk sekali. Sekarang gula tidak laku. DO-nya sudah tiga bulan tidak dibayar,” tuntut Rupi’ah asal Jember. DO kependekan ‘delivery order’, istilah untuk bukti penyetoran tebu petani ke pabrik gula sekaligus berkas tagihan.

“Sebentar… Sebentar… Apa sebabnya?” tanya Jokowi.

“Sebabnya, gula dari luar sudah terlalu banyak. Kami minta kepastian. Petani mohon dibantu, dipikirkan. Subsidi sekiranya bisa diberikan.”

Rupi’ah menuntut pemerintahan Jokowi segera mengucurkan subsidi Rp 5 juta/ hektar. Uang itu untuk menambal kerugian para petani tahun 2014 sekaligus modal menanam tebu musim depan.

Tuntutan Rupi’ah mewakili kondisi harga gula lokal sepanjang 2014 yang anjlok ketimbang tahun sebelumnya.

Jika melihat masa kemarau tahun ini yang cukup panjang, mestinya tebu-tebu yang ditanam para petani akan memiliki rendemen tinggi. Menilik harga tebu pada 2012 dan 2013, harga lelang gula yang relatif mahal juga menguntungkan petani.

Pada 2012 harga rata-rata gula Rp 9.700/kg, bahkan dalam beberapa kali lelang bisa lebih dari Rp 10 ribu. Tahun berikutnya berkisar Rp 9.300. Tapi masih di atas harga yang ditetapkan pemerintah, biasa disebut Harga Patokan Petani, sebesar Rp 8.100. Sementara pada 2014 harga lelang gula selalu di bawah Rp 8.300. Bahkan pada Desember 2014, banyak gula cuma dihargai Rp 7.500.

Rendahnya harga lelang gula membuat para pedagang besar yang selama ini jadi pelanggan sungkan memborong gula. Lantaran tak kunjung laku, pabrik-pabrik berdalih kesulitan membayar tebu petani.

Sukandar, petani asal Bululawang, Malang, misalnya. Ketika ditemui di ladang miliknya, ia berkata tahun ini mengalami kerugian paling besar selama pengalamannya bertani lebih dari 20 tahun terakhir.

“Ini panen terakhir. Putus asa saya. Rencananya mau saya bongkar semua. Mau saya tanami kayu atau padi saja. Bingung saya. Kadung biaya banyak, utang banyak, uang enggak keluar-keluar dari pabrik. Pokoknya tahun ini merugi sekali,” katanya.

Tahun lalu, dari tebu sebanyak 5 truk yang disetor ke pabrik gula, Sukandar mendapat ± Rp 30 juta. Tahun 2014 saat setoran tebunya naik menjadi 7 truk, ia hanya mendapat Rp 13 juta.

Padahal beban biaya sewa lahan yang ia tanggung setiap dua tahun sekali bisa sampai Rp 25 juta/ hektar. Biaya pemeliharaan tanaman bisa sekitar Rp 12 juta/ hektar.

Keadaan serupa terjadi di Kediri, salah satu kabupaten sentra tebu di Jawa Timur. Pada Oktober 2014, tanaman tebu di sejumlah ladang di kecamatan Kandat misalnya, dibiarkan mengering hingga batang-batang tebu ambruk, justru sewaktu siap panen.

Siti Badriyah, petani asal Ngletih, ikut resah mendengar kabar pencairan duit tebu yang seret dari pabrik gula. Berkas tagihan milik rekannya, banyak yang belum ditebus pabrik sampai lebih dari sebulan.

Tak ingin ikut-ikutan antre menunggu jadwal pencairan duit yang tak menentu itu, Badriyah memilih memasok tebu-tebu miliknya ke pabrik pengolahan gula merah di dekat rumah.

“Enggak ngatasi kalau ke pabrik (gula putih). Daripada kering, lebih baik cepat diolah. Hasilnya enggak banyak. Tapi, kan, saya enggak terlalu rugi. Bisa cepet jadi duit. Ada wujudnya,” katanya.

Buruh tebang mengangkut tebu-tebu di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang bagian selatan, salah satu sentra perkebunan tebu Jawa Timur, 2 Oktober 2014. @Adiansyah Putra
Buruh tebang mengangkut tebu-tebu di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang bagian selatan, salah satu sentra perkebunan tebu Jawa Timur, 2 Oktober 2014. @Adiansyah Putra

Kehadiran pabrik gula merah memang jadi pilihan bagi petani tebu selain pabrik gula (kristal) putih. Jika harga gula anjlok, pabrik gula merah bersaing membeli tebu petani.

Namun petani tetap rugi. Pabrik gula merah hanyalah usaha skala kecil-menengah, yang belum bisa memberi bagi hasil selayaknya pabrik gula putih.

Situasi lebih suram menghantui para petani tebu di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI.

Budi Susilo, petani asal Lumajang, berkata uang hasil penjualan tebunya sejak tiga bulan terakhir di pengujung 2014 belum juga dibayar.

“Ada sekitar Rp 300 jutaan. Seharusnya ada yang menalangi. Tapi tahun ini uang tebu susah cairnya,” tuntutnya.

PTPN XI menaungi 16 pabrik gula; semuanya di Jawa Timur. Para petani diwakili Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, sementara pabrik gula di bawah koordinasi PTPN XI. Keduanya menjalin kerjasama berupa pemberian dana talangan. PTPN XI akan mengucurkan dana talangan ke petani jika harga gula pabrik di bawah harga gula yang dipatok pemerintah. Tujuannya supaya petani tak merugi meski harga gula dalam titik paling murah.

“Setahu saya yang namanya dana talangan itu ada. Tapi sekarang ini pas harganya anjlok pol, kok malah enggak ada. Mestinya kalau pabrik enggak bisa nalangi, ya pemerintah cawe-cawe nalangi,” kata Susilo.

Hampir di semua pabrik, tak terkecuali milik PTPN XI, harga lelang gula pada musim giling kali ini selalu di bawah harga patokan pemerintah, yakni Rp 8.500/kg.

Lori, kereta muat tebu, memasuki PG Krebet, 12 November 2014. Kinerja pabrik tebu diarahkan ke biaya angkut tebu dari ladang ke pabrik, kendati makin hari terbiasa memakai ribuan truk, imbasnya menyedot biaya bahan bakar yang terus naik. @Adiansyah Putra
Lori, kereta muat tebu, memasuki PG Krebet, 12 November 2014. Kinerja pabrik tebu diarahkan ke biaya angkut tebu dari ladang ke pabrik, kendati makin hari terbiasa memakai ribuan truk, imbasnya menyedot biaya bahan bakar yang terus naik. @Adiansyah Putra

Pada Oktober 2014, harga lelang gula di lingkungan PTPN XI seperti Perkebunan Gula Prajekan, Bondowoso, sebesar Rp 7.900. Sementara harga di PG Jatiroto, Lumajang, hanya Rp 7.555.

Sebelumnya, pada 15 Agustus 2014, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sudah mengirim surat kepada pihak PTPN XI, mendesak perusahaan plat merah itu lekas menyalurkan dana talangan. Tapi permintaan ini diabaikan.

Melalui surat balasan kepada ketua Asosiasi Petani Tebu, 8 September 2014, direktur utama PTPN XI berkata perusahaan “mengalami kesulitan keuangan yang serius.”

Ketiadaan investor yang tertarik membeli gula diakui PTPN XI telah memperburuk kondisi keuangannya, hingga sulit menyalurkan dana talangan. Imbasnya, skema dana talangan berhenti.

Sekretaris PTPN XI Muhammad Khoiri mengatakan persoalan dana talangan “telah clear.” Menurutnya, dana talangan bukanlah kewajiban PTPN XI sebagaimana selama ini dituntut para kelompok tani.

“Tahun 2012 sampai sekarang PTPN XI tidak ditunjuk sebagai pemegang IT (Importir Terdaftar) gula oleh pemerintah, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan dana talangan,” ujar Khoiri. Kalaupun pada 2012 dan 2013 PTPN XI masih menyalurkan, menurutnya, itu semata dijalankan untuk mempertahankan hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani.

“Sekaligus mempertahankan pasokan tebu rakyat. Juga supaya petani tetap berminat menanam tebu,” kata Khoiri.

 

 

 

SAAT krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara dan merembet ke Indonesia, di ujung kekuasannya, Soeharto setuju menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan menuruti pelbagai kebijakan. Melalui Nota Kesepahaman 15 Januari 1998, IMF mendesak sistem ekonomi Indonesia lebih dekat ke pasar bebas dengan melakukan pembaharuan mendasar soal hubungan antara negara dan pasar.

Industri gula Indonesia tak ketinggalan kena imbas. Urusan dagang gula mesti dideregulasi alias dirombak supaya pemerintah tak banyak ikut ambil wewenang.

Alasan-alasan IMF, industri gula Indonesia adalah industri yang paling banyak diatur. Pabrik gula dan para petani tebu dianggap terlalu dilindungi negara lewat subsidi pabrik dan petani. IMF menganggap perlindungan negara meninabobokan industri gula dan justru menjadi pangkal tak sanggup bersaing dengan industri gula di luar negeri.

IMF juga menilai, kebijakan menggelontorkan subsidi kepada industri gula kelewat boros. Demi penghematan, subsidi mesti dicabut. Alasan lain, wewenang pemerintah menarik ongkos masuk gula dari luar negeri diduga menyebabkan harga gula di dalam negeri jadi mahal. IMF menyarankan ongkos masuk ini ditiadakan alias nol persen. Anggapannya, kalau pedagang dari luar negeri tidak dikenai tarif, pedagang bisa berhemat dan harga gula di pasar bisa ditekan lebih murah.

Nalar IMF rupanya dianggap masuk akal belaka oleh pemerintah. Pada Februari 1998, kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengendalikan pemasaran gula dicabut.

Sebelum campur tangan IMF, tataniaga gula diatur Bulog. Gula dari petani dan pabrik dibeli Bulog, lantas dijual kepada grosir dengan harga patokan pemerintah. Namun, lewat skenario IMF itu, harga gula sepenuhnya manut aturan para pedagang.

Bulog yang semula punya wewenang mengatur urusan dagang bahan-bahan pokok, dipangkas hanya mengatur ekspor beras. Sebagai ganti tugas Bulog, pemerintah membuka jalan kepada 146 pengusaha swasta mengimpor gula.

Pabrik-pabrik gula di negara maju, karena unggul teknologi, sanggup membikin gula dalam jumlah besar tapi dengan ongkos murah. Harga gula yang rendah di pasar dunia lantas mendorong masuknya gula impor ke Indonesia. Sementara di dalam negeri, biaya mengolah tebu oleh pabrik tentu kelewat mahal tanpa suntikan subsidi. Tak ayal harga gula petani lokal kalah bersaing.

Kelanjutannya adalah sejarah muram. Cuma butuh setahun sejak keran impor dibuka, pada 1999, tak kurang dari 55% kebutuhan gula nasional saat itu 3,4 juta ton dipenuhi dari asing. Inilah periode impor gula terbesar dalam sejarah Indonesia dari masa-masa sebelumnya.

Menyadari timbunan gula impor merugikan industri gula lokal, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan merilis peraturan nomor 527 tahun 2004, dengan menetapkan importir gula sebagai importir terdaftar (IT). Syaratnya, izin impor hanya diberikan kepada perusahaan gula yang 75% bahan baku tebu dipasok dari petani. Logikanya, kalau pabrik-pabrik gula mengolah sebagian besar bahan bakunya dari tebu rakyat, tentu hasil panen petani laku setiap tahun.

Dari aturan baru itu, PTPN XI bersama investor didesak menyerap gula petani pada masa-masa panen dan diedarkan ke pasar secara bertahap sesuai permintaan.

Kementerian Pertanian menetapkan bagi hasil harga gula. Kalau harga gula di bawah harga yang dipatok pemerintah, PTPN XI dan investor wajib membayar selisihnya kepada petani. Tapi kalau harga jual gula lebih mahal dibanding yang dipatok pemerintah, selisih keuntungan itu dibagi antara petani dan investor.

Contohnya, kalau harga patokan pemerintah ditetapkan Rp 8.500/kg sementara harga lelang mencapai Rp 9.000, keuntungan Rp 500/kg dibagi kepada petani dan pedagang. Petani mendapat bagian sekurang-kurangnya 60%, sisanya diterima pedagang. Tapi kalau harga lelang justru lebih rendah, PTPN XI wajib memberi dana talangan sebagai bentuk ganti rugi.

Namun, aturan bagi hasil itu hanya berjalan sampai 2011.

Buruh mengangkut sak-sak gula di PG Gempolkrep, Mojokerto, 28 Oktober 2014. Harga lelang gula yang murah membuat sebagian pabrik menunggu harga pasaran membaik. Sepanjang musim giling 2014, gula-gula menumpuk di sebagian gudang milik PG. @Adiansyah Putra
Buruh mengangkut sak-sak gula di PG Gempolkrep, Mojokerto, 28 Oktober 2014. Harga lelang gula yang murah membuat sebagian pabrik menunggu harga pasaran membaik. Sepanjang musim giling 2014, gula-gula menumpuk di sebagian gudang milik PG. @Adiansyah Putra

Para petani menilai, saat harga gula tinggi, bagian 60% terlalu sedikit, bila melihat bagian 40% untuk pedagang yang tak perlu repot mengurus ladang. Ekornya, banyak petani pada 2011 tak mengirimkan tebu ke pabrik milik PTPN XI.

Kondisi tataniaga gula pada 2012 dan 2013 relatif lancar sebab harga lelang gula hampir selalu di atas harga patokan pemerintah. Gula petani dapat terserap oleh pasar, aliran dana PTPN XI berjalan baik, dan dana talangan mengalir kepada petani.

“Tapi pada 2014 keadaannya lain,” ujar Muhammad Khoiri, sekretaris PTPN XI. “Perusahaan tidak mampu jika memberikan dana talangan harga gula petani sebesar Rp 8.500/kg karena pihak perbankan hanya dapat mengucurkan dana talangan sesuai terjualnya gula petani.”

Kesal kepada PTPN XI, pada 22 September 2014, ribuan petani dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia berdemonstrasi di dewan legislatif Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, lantas menuju PTPN XI di Jalan Merak nomer 1. Mereka menuntut pengucuran dana talangan serta pengunduran diri direktur utama PTPN XI.

Menurut Arum Sabil, ketua Asosiasi Petani Tebu, dalih PTPN XI melepas tanggungjawab atas dana talangan dianggap “mengada-ada dan upaya cuci tangan” atas nasib petani yang tengah terpuruk. Ia menyebut tindakan PTPN XI sudah melanggar peraturan 527 tahun 2004.

“Bisa saja PTPN XI mengatakan sudah tidak terdaftar sebagai importir terdaftar. Tapi soal izin menjadi penyangga dana talangan tidak begitu saja hilang. Karena bagi petani, selama aturan nomor 527 tidak dicabut, tanggungjawab PTPN XI itu tidak serta-merta hilang.”

Arum menilai, aturan main yang tercantum dalam peraturan nomor 527 tahun 2004 itu penting dalam melindungi pergulaan lokal. Selain mengatur dana talangan petani, status importir terdaftar yang disandang PTPN XI dinilai menguatkan perusahaan negara itu untuk berani menolak gula impor jika kondisi gula di dalam negeri tengah jenuh. Sebaliknya, lewat aturan itu pula, PTPN bisa mengimpor gula jika pasaran dalam negeri tengah kekurangan.

“Sebagai IT, mestinya PTP itu untung. Mereka tahu data berapa hasil gula. Kalau produksi banyak, mereka boleh usul pemerintah, impornya setop dulu. Kalau produksi sedikit, usul impor dinaikkan. Ini, kok, malah seneng dianggap enggak jadi IT?” ujarnya.

Tanpa memberi talangan, ibaratnya perusahaan cuma bertugas mengolah tebu menjadi gula. Soal berapa harga lelang gula, itu jadi urusan petani saat tawar-menawar langsung dengan pedagang.

Arum menolak skenario tataniaga yang mempertemukan langsung antara petani dan investor sebagaimana digagas pihak PTPN. Menurutnya, itu berpeluang bikin lemah posisi petani di hadapan pedagang.

“Sebab tidak semua petani tahu track-record pedagang itu baik atau tidak. Dan tidak jelas juga jaring pengaman ketika petani dirugikan,” ujarnya.

 

 

ARIFIN, petani tebu asal Balongbendo, Sidoarjo, mengatakan “mesti memutar otak” untuk menekan biaya merawat kebun tebu pada 2014. Selain biaya sewa lahan yang terus naik, biaya membeli pupuk dan mengupah buruh terus melambung. Padahal harga gula sedang anjlok.

Tak ingin rugi banyak, ia memangkas sejumlah pekerjaan yang menyedot banyak uang.

Dua buruh menebang tebu di Gondanglegi, Kabupaten Malang, 6 Agustus 2014. Setiap 1 kwintal tebu yang diperoleh, seorang buruh mendapat upah Rp 3.500 – Rp 4.000. @Adiansyah Putra
Dua buruh menebang tebu di Gondanglegi, Kabupaten Malang, 6 Agustus 2014. Setiap 1 kwintal tebu yang diperoleh, seorang buruh mendapat upah Rp 3.500 – Rp 4.000. @Adiansyah Putra

“Memupuk yang biasanya tiga kali bisa cuma dua kali. Malah ada temen yang cuma sekali. Mau bagaimana lagi? Demi penghematan.”

Sebagai petani tebu lebih dari 20 tahun, Arifin memahami kebun tebu butuh banyak pupuk. Memangkas alokasi pupuk tentu bikin mutu tebu jeblok

“Orang pabrik juga bilang ke saya, ‘Kalau begini tebunya jadi enggak bagus’ dan lain-lain. Tapi saya jawab juga, ‘Kalau di kebun, petani yang paling paham.’ Petani mikirnya bukan cuma mau dapat panen bagus. Tapi juga enggak rugi-rugi amatlah,” katanya.

Arifin bukan satu-satunya petani tebu yang sengaja menggarap tebu serampangan. Lantaran beban biaya bertani makin mahal, banyak petani melakukan hal serupa. Sudah dipupuk pun rendemen masih jeblok. Apalagi tidak.

Rendemen ialah kadar kandungan gula dalam batang tebu, dihitung lewat bilangan persen. Jika rendemen tebu 10%, artinya dari 100 kg tebu yang digiling pabrik gula, akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

Rendemen tebu di setiap perkebunan tentu berbeda. Tebu-tebu yang ditanam di lahan sawah biasanya mengandung rendemen lebih tinggi daripada tebu yang ditanam di lahan kering. Menurut Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan, cuaca yang bagus sepanjang 2014 memungkinkan rendemen tebu di Jawa Timur rata-rata 8%. Bandingkan pada tahun 2013 hanya sebesar 7,2%.

Tapi rendemen tebu lokal masih kalah jauh dibanding tebu Thailand, negara yang ajek memasok gulanya ke Indonesia. Rendemen tebu di Thailand bisa diatas 10%. Buruknya rendemen memojokkan petani yang kerap dianggap tak becus menanam tebu sehingga produksi gula lokal tak kunjung baik.

Menurut data Dewan Gula Indonesia, saat ini ada 456 ribu hektar lahan tebu swasta dan rakyat. Sementara kebutuhan gula pada 2014 diperkirakan sejumlah 5,9 juta ton. Pemerintah menargetkan produksi gula dalam negeri mencapai 2,9 juta ton. Tapi produksi riil di lapangan ditaksir cuma menyentuh 2,4 juta-2,5 juta ton.

Soemitro Samadikoen, ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, mengatakan tak ada cara lain untuk membereskan soal gula selain menyelesaikan persoalan tataniaga lebih dulu. “Saya setuju soal target luasan kebun diperluas atau rendemen mesti naik. Tapi kalau ujung-ujungnya harganya dimainin, kan, sama saja,” ujarnya.

Justru kalau soal harga dibereskan dulu, kata Samadikoen, petani punya patokan apakah musim berikutnya masih akan menanam tebu. Dengan harga yang rendah seperti sekarang, ia tak merasa heran jika musim depan luasan lahan tebu tak akan bertambah. Bisa jadi malah berkurang.

Ia mengatakan, jenuhnya gula di pasaran saat ini berpangkal pada jumlah gula impor rafinasi yang berlebihan. Sejak akhir 2013, mestinya pemerintah sudah bisa menaksir jumlah gula yang akan meningkat pada 2014.

“Nyatanya pada era Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, justru impor gula digenjot. Saya masih ingat hitungannya, dia sampai impor 2,2 juta ton. Apa nggak luar biasa banyak?” kata Samadikoen.

Tak ada salahnya mengimpor gula. Jumlah kebutuhan gula dalam negeri memang tak bisa dipenuhi pabrik-pabrik seantero Indonesia. Masalahnya, setiap tahun selalu ada keributan soal merembesnya gula rafinasi impor ke pasaran umum.

Gula rafinasi memang berbeda dibanding gula putih lokal. Gula jenis ini adalah hasil pemurnian dari gula mentah (raw sugar) dan hanya untuk kebutuhan pabrik makanan dan minuman serta farmasi. Sesuai aturan, gula rafinasi juga dilarang diecer ke pasar-pasar.

Tapi harga gula mentah di pasaran dunia jauh lebih murah dibanding gula putih lokal. Lantaran harganya miring, banyak importir nakal mengalirkan ke pasaran umum dan menyelundupkan ke wilayah-wilayah Indonesia, khususnya yang jauh dari pabrik gula.

Samadikoen berujar, selepas era menteri Gita, impor sedikit bisa direm lantaran penggantinya, Muhammad Lutfi, dinilai “kerap membuka komunikasi dengan petani.” Ia mencatat selama 10 bulan menjabat, Lutfi “hanya” mengimpor 512 ribu ton gula rafinasi.

“Untunglah itu sudah enggak ditambah lagi. Tapi keran impor sebelumnya sudah terlalu berlebih. Tumpah-tumpah. Masak sampai 2,8 juta ton lebih? Padahal kita butuh paling-paling 2 juta saja,” ujarnya.

 

 

 

HARGA Pokok Petani oleh pemerintah, atau lebih mudah disebut harga gula patokan pemerintah, selama ini digodok oleh Dewan Gula Indonesia kemudian ditentukan oleh kementerian perdagangan. Salah satu taksiran menentukan harga itu lewat nilai biaya pokok produksi. Artinya, biaya petani mengolah ladang selama semusim. Dari biaya itu diolah dengan beban harga lain, misalnya kenaikan biaya pupuk dan biaya upah buruh. Hasilnya harga patokan pemerintah.

Soemitro Samadikoen yang juga anggota Dewan Gula, mengatakan sempat mengusulkan pada Maret 2014 silam, harga patokan pemerintah untuk tahun 2014 naik 31,6% dari Rp 8.100 tahun 2013 atau berkisar Rp 10.664/kg.

“Waktu itu saya usulkan dengan asumsi rendemen tebu 7 persen,” katanya.

Ia berpendapat, gula layak dihargai 1,5 kali harga beras—sebuah skema yang pernah diterapkan pemerintahan Orde Baru. Bila harga beras termurah Rp 6.500/ kg, idealnya harga gula sekira Rp 9.800/ kg.

Dewan Gula menilai harga jual gula yang paling layak bagi kalangan petani maupun pabrikan sekira Rp 9.500/kg. Klaimnya, biaya mengolah gula sekitar Rp 8.740/ kg.

Namun usulan Dewan Gula Indonesia mentok begitu sampai ke meja menteri perdagangan. Muhammad Lutfi mematok harga gula Rp 8.250, yang diubah lagi menjadi Rp 8.500. Alasannya, harga gula dunia di gudang Indonesia hanya Rp 7.880/ kg. Ia menilai, usulan harga itu terlalu besar dan membebani masyarakat. Lewat asumsi pangan murah untuk rakyat, harga gula mesti dikendalikan sekecil mungkin.

Sementara gula rafinasi terus merembes ke pasar-pasar, gula putih lokal “tertahan” di gudang-gudang pabrik.

Pabrik, juga petani, ragu-ragu menerima tawaran lelang dari pedagang yang kelewat murah. Tapi makin ditahan, kebutuhan gula untuk masyarakat justru akan terus dipenuhi rafinasi. Tak heran jika importir gula rafinasi terus dijatah.

Perkembangan dramatis terjadi di bawah pemerintahan Jokowi. Lewat peraturan presiden nomor 176, hanya tujuh pekan sejak menjabat sebagai presiden, pada awal Desember 2014, Jokowi membubarkan 10 lembaga nonstruktural termasuk Dewan Gula Indonesia yang tugas-tugasnya dialihkan ke Kementerian Pertanian. Alasannya, Dewan Gula “tidak efektif mengelola persoalan gula.”

Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi, Rachmat Gobel menawarkan solusi. Ia berencana menerapkan ketentuan yang mewajibkan 11 pabrik gula rafinasi memiliki kebun tebu sendiri supaya tidak terus-menerus mengandalkan impor gula mentah.

Masalahnya terbentur pada lahan yang terbatas. Jangankan membuka lahan tebu baru. Jika petani enggan menanam tebu lantaran merugi terus, yang ada justru jatah tebu untuk pabrik gula putih makin menipis.

Di Mojokerto misalnya, telah berdiri pabrik gula baru milik swasta dengan kapasitas yang tergolong besar: 10 ribu ton tebu/ hari. Pabrik gula yang sanggup memproduksi gula rafinasi ini diperkirakan mulai beroperasi pada 2015.

“Masalahnya selama ini petani-petani di sekitaran situ (Lamongan) langganan ngirim tebu ke pabrik-pabrik gula putih biasa, ke kabupaten sebelah. Kalau benar pabrik baru itu bikin rafinasi, kan sama saja nyuruh pabrik gula dan pabrik rafinasi rebutan tebu petani,” ujar Mohammad Cholidi, staf sekretaris PTPN X yang menaungi 11 pabrik gula di Jawa Timur.

Cholidi beranggapan, membiarkan pabrik gula lokal beradu dengan pabrik baru yang berteknologi lebih canggih sama saja membiarkan pabrik gula pemerintah kalah. Padahal selama ini pemerintah gembar-gembor memprogram revitalisasi alias memperbaiki pabrik.

Tanpa lebih dulu memperbaiki pabrik-pabrik yang sudah ada, ia mengatakan akan selalu ada potensi pabrik gula rafinasi menyedot impor gula mentah berlebihan. Makin banyak impor rafinasi, menurutnya, PTPN akan punya dalih untuk membebaskan harga gula ditentukan sendiri oleh petani dan pedagang.

“Kalau pabrik gula rafinasi terus dijatah impor, memang lebih enak tanam tebu di pelabuhan daripada di kebun,” ujar Cholidi.

Seorang pekerja mengolah gula merah di Wajak, sebuah pabrik rumahan di Kabupaten Malang, 10 Oktober 2014. Pabrik gula merah mendapat pasokan tebu berlebih sepanjang 2014. Murahnya harga tebu dan lambatnya pencairan dana dari pabrik mendorong petani memasok tebu-tebu mereka ke pabrik gula rumahan. @Adiansyah Putra
Seorang pekerja mengolah gula merah di Wajak, sebuah pabrik rumahan di Kabupaten Malang, 10 Oktober 2014. Pabrik gula merah mendapat pasokan tebu berlebih sepanjang 2014. Murahnya harga tebu dan lambatnya pencairan dana dari pabrik mendorong petani memasok tebu-tebu mereka ke pabrik gula rumahan. @Adiansyah Putra

Para petani tetap menunggu janji Presiden Jokowi. Saat bertemu para petani di Jember, Jokowi mengatakan lebih memihak petani, “Kalau memang merugikan petani, dan gula di Indonesia cukup, gampang saja, kita setop impor gula.”

Hingga akhir 2014, sebagian besar pabrik gula tutup giling, dan harga gula belum kunjung terkerek. Bahkan, makin jarang menyentuh Rp 8.000/kg.

Minggu ketiga Desember 2014, saat menghubungi pihak PTPN XI, mereka sempat membocorkan angka, “Untuk pelelangan tidak dilakukan pabrik. Jadi lelang dilakukan petani dan mereka punya tim lelang sendiri. Tapi sebagai informasi, di wilayah PTPN XI penawaran sekitar 7.500 untuk yang terbaru.”

Sementara itu sejumlah petani mulai menipis harapannya.

Arifin, petani dari Sidoarjo, mengatakan kepada saya, separuh ladang tebunya seluas 4 hektar sudah dijual lantaran tak ingin merugi banyak. Awal Desember 2014, saat saya melintasi ladang-ladang milik Sukandar di Malang, tak ada lagi tanaman tebu. Seperti yang ia katakan sebelumnya, semua sudah ditanami pohon sengon.*

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF:

 

  • paidjo.s

    Saya rasa sulit tebu petani kita menyaingi tebu thailan . Di indonesia pada masa pemupukan , pupuk hilang dari pasar ..adpun dg harga yg sangat tinggi dan dibebani harus beli pupuk organik . lalu petani pindah ke pupuk amina (tetes ) . Apakah pupuk amina bisa bersaingi dg pupuk buatan sejenis ZA atau ponska . Kedua…. lahan pertanian tebu bagian selatan jawa kebanyakan pegunungan .sampai sekarang sangat sulit di mekaniksasikan . Jadi sangat sulit untuk membuat kos menanam tebu memjadi murah.