BAGIKAN

Bagaimana media online memotret kebijakan-kebijakan Jokowi di periode awal pemerintahannya?

Prolog

Terhitung sejak 20 Oktober 2014, Indonesia memiliki presiden baru: Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi. Pergantian jabatan kepresidenan ini menarik tidak hanya karena kebaruan sosok yang menjabat, tapi juga latar belakang yang dimiliki. Jokowi bisa disebut sebagai presiden pertama di Indonesia dengan latar belakang biasa-biasa saja. Layaknya rakyat kebanyakan. Ia menembus sekat-sekat elite politik di Indonesia yang secara tradisi didominasi para petinggi partai politik maupun militer. Merepresentasikan rakyat kebanyakan, Jokowi dipandang mampu membawa harapan dan perubahan besar.

Perlu dicatat, harapan-harapan tersebut tidak hanya mewujud dalam ketertarikan personal kepada Jokowi. Ada fenomena baru yang muncul dalam pemilihan umum kemarin. Sebutlah aksi saweran dari masyarakat untuk dana kampanye Jokowi-JK. Selain itu yang fenomenal juga masifnya kemunculan relawan nonpartai dari berbagai latar belakang yang membantu memenangkan Jokowi. Keberadaan relawan nonpartai ini menjadi faktor menentukan dalam kemenangan Jokowi apabila melihat bahwa koalisi partai politik pendukungnya kalah secara jumlah jika dibandingkan dengan koalisi pendukung Prabowo.

Dalam fenomena politik yang baru ini, media memiliki peran yang sangat penting. Di era personalisasi politik, peran media telah menggantikan fungsi tradisional partai politik. Sosok seorang tokoh jauh lebih penting daripada partai politik yang ada di belakangnya. Di titik ini, media memiliki peran dengan “membesarkan” nama Jokowi melalui rangkaian berita demi berita sejak Jokowi menjadi walikota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, ketika maju dalam gelanggang pemilihan presiden, juga setelah resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia.

Di era personalisasi politik, peran media telah menggantikan fungsi tradisional partai politik.
Beberapa saat yang lalu, seratus hari sudah Jokowi memimpin negeri ini. Kebijakan-kebijakan telah dibuat dan mulai dieksekusi. Tentu saja dalam dunia politik, tidak semua pihak sepakat atas kebijakan yang diambil. Sepakat atau tidak sepakat, adalah sebuah kewajaran. Perbedaan pendapat tersebut malah bisa berfungsi sebagai salah satu sarana check and balance dalam melihat kinerja pemerintahan. Koreksi atau catatan atas seratus hari pemerintahan yang baru bertebaran di berbagai media maupun ruang-ruang yang lain seperti yang dilakukan lembaga survei. Periode awal 100 hari pemerintahan acapkali dipandang krusial karena menjadi semacam penanda akan dibawa ke mana arah negeri ini di bawah kepemimpinan nasional yang baru.

Harapan masyarakat yang begitu tinggi tentu menjadi beban yang berat bagi Jokowi. Publik berekspektasi tinggi. Namun, baru di seratus hari berlangsung, ekspektasi yang begitu tinggi ini anjlok secara drastis. Sebuah lembaga survei melansir hasil survei terbarunya yang menyatakan bahwa hanya 25% publik yang merasa puas terhadap pemerintahan Jokowi.[i] Padahal ia dipilih oleh sekitar 53% dari seluruh pemilih.[ii] Artinya Jokowi kehilangan kepercayaan lebih dari separuh pendukungnya sendiri.

Melihat tingkat kepuasan dan ekspektasi yang anjlok drastis tersebut, menarik untuk melihat bagaimana peran media massa yang sebelumnya juga memiliki andil besar dalam “membesarkan” nama Jokowi. Kuasa media tentu tidak sebatas untuk membesarkan semata. Ia juga bisa mengerdilkan sesuatu yang tergantung pada konten dan pembingkaian informasi yang dilakukan media.[iii]

Apalagi jika konten yang diberitakan terkait dengan permasalah politik yang konkret seperti pemberitaan informasi politik mengenai isu-isu kebijakan-kebijakan. Ditambah, menurut Ramsden,[iv] publik kebanyakan menyandarkan informasi politik mereka kepada media, dan informasi tersebut mampu mempengaruhi persepsi publik. Maka media tidak mungkin dilepaskan dalam melihat pergeseran tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi.

Berdasar latar dan bangun argumen tersebut, tulisan ini ingin menyoroti tidak hanya bagaimana Jokowi diberitakan oleh media massa tetapi juga melihat lebih dalam kepada media yang memberitakan berbagai kebijakan di periode awal pemerintahan Kabinet Kerja. Hal-hal di luar itu seperti personifikasi atas pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya tidak termasuk dalam bahasan tulisan ini. Tulisan ini, mula-mula, bertujuan untuk menakar kualitas informasi media massa dalam memberitakan isu-isu kebijakan seratus hari pemerintahan Jokowi.

Penelitian ini juga hanya membatasi pada pemberitaan yang ada di portal dalam jaringan (online) saja. Portal dalam jaringan dipilih karena peneliti berasumsi, ia mampu merepresentasikan kesinambungan dan dinamika isu-isu kebijakan dalam rentang waktu yang terbilang singkat. Dengan begitu bisa dilihat detil dinamika serta penekanan atas suatu isu yang terjadi. Karena ingin melihat konten pemberitaan dan dinamikanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif yang diajukan oleh Neuendorf.[v]

Pemilihan portal dalam jaringan dilakukan dengan mengajukan dua asumsi. Pertama, terkait ranking [vi] dan content portal online. Dalam hal ranking portal online dipilih karena memiliki rata-rata pengunjung yang tinggi serta masuk dalam top sites. Hal ini menjadi penting mengingat semakin banyak pengunjung artinya semakin besar pula media itu memberikan pengaruh secara luas. Sedangkan dari sisi content, portal berita termasuk penyedia informasi yang sering dibagikan lewat media sosial. Kedua, dari sisi kepemilikan media itu sendiri[vii]. Maksudnya, motivasi dan kedekatan para pemilik media ini sangat berpengaruh pada informasi yang nantinya dihadirkan dalam portal online[viii]. Dengan kata lain peneliti berasumsi media tersebut mewakili “media pemerintah” dan “media oposisi”.

Setelah mengajukan dua asumsi dasar tersebut penelitian ini memilih empat portal dalam jaringan sebagai obyek kajian. Keempat media itu adalah Kompas.com, Detik.com, Viva.co.id, dan Republika.co.id. Dari sisi ranking Detik.com dan Kompas.com masuk di dalam sepuluh top sites portal online di Indonesia. Sementara itu, dari sisi content keempat media tersebut termasuk penyedia content yang sering dibagikan. Terakhir, peneliti menilai Kompas.com yang berada di bawah bendera Kompas Gramedia Grup dan Detik.com di bawah Trans Corp pada pemilihan presiden 2014, pemberitaanya bernada positif terhadap Jokowi. Sebaliknya Viva.co.id yang dimiliki Bakrie & Brothers dan Republika.co.id milik Mahaka Media Grup pemberitaannya bernada negatif terhadap Jokowi.

Jika dirangkum, dalam periode awal pemerintahan baru ini tercatat narasi-narasi besar dalam visi pidato pelantikan[ix] dan juga visi janji-janji kampanye Jokowi[x] yang diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan. Pertama, ihwal fokus pada pembangunan yang berbasis kemaritiman. Kedua, merombak kultur pemikiran, etos kerja dan pendidikan melalui revolusi mental. Ketiga, pengadaaan jaminan sosial. Keempat, ketersediaan dan kemandirian energi, diwakili oleh kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelebaran celah fiskal dan pengondusifan iklim investasi. Keenam, penegakan hukum, diwakili oleh isu pemilihan jaksa agung dan kepala Polri.

Masih ada beberapa bidang lagi yang tercantum dalam visi-misi Jokowi. Namun, penelitian ini hanya akan fokus pada enam bidang yang telah disebutkan. Pasalnya enam bidang tersebutlah yang paling santer dibincangkan. Selain itu, narasi dari visi tersebut juga sudah mewujud menjadi kebijakan yang telah dilakukan.

Perspektif yang akan dipergunakan untuk melihat pemberitaan pemerintahan Jokowi atas keenam isu kebijakan tersebut adalah political news journalism. Irisan penelitian antara bidang komunikasi politik dan jurnalisme. Karena objek yang diteliti merupakan kelindan antara dua bidang tersebut. Maka, secara substansi, teori yang akan dipergunakan adalah dari Barelson, Lazarfeld, dan McPhee (1954) mengenai takaran kualitas isu kebijakan dalam informasi politik.[xi] Informasi politik dinilai berdasarkan kriteria ada tidaknya: (1) pemaparan isu; (2) konteks; (3) relevansi; (4) alternatif isu kebijakan; (5) konsekuensi kebijakan. Semakin lengkap unsur informasi politik yang tedapat dalam berita, berarti semakin berkualitas informasi politik di dalam pemberitaannya.

Secara prosedur kerja-kerja jurnalistik, peneliti akan menggunakan salah satu elemen jurnalisme yang diajukan oleh Kovach dan Rosenstiel, yakni verifikasi.[xii] Selain itu yang juga untuk melengkapi analisis, juga akan dilihat newstone dan popularity dari pemberitaan yang ada. Newstone digunakan untuk melihat keberpihakan media. Popularity untuk melihat isu mana yang “disukai” publik.

Analisis

Dalam seratus hari sejak 20 Oktober 2014 hingga 28 Januari 2015, diperoleh 2745 item berita dari keempat portal dalam jaringan. Perolehan berita tersebut didapat dari screening menggunakan keyword berdasar turunan batasan penelitian ini. Keyword utamanya “jokowi” dengan sub-keyword “jaksa agung, polri, Budi Gunawan, HM Prasetyo, revolusi mental, pendidikan, susi, maritim, KKS, KIP, KIS, kartu sakti, investasi, investor, BBM”. Screening dilakukan di mesin pencari masing-masing portal. Dari jumlah tersebut, kami lakukan sampling secara proportional random dengan tingkat kepercayaan (confidence level) 95% dan nilai kesalahan yang dimungkinkan (sampling eror) 5%. Alhasil diperoleh sampel sejumlah 467 item.

gambar-1

Sebaran Isu Kebijakan

Riuh rendahnya wacana atas isu perencanaan dan pemberlakuan sebuah kebijakan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Ia menandakan bahwa setidaknya tidak ada dominasi otoritas yang memaksakan sebuah kebijakan. Selain itu, ia juga menandakan pada hal apa yang menjadi perhatian baik publik maupun elite politik dan pada bidang manakah kepentingan-kepentingan saling beradu kuat.

Dari pidato pelantikan Jokowi, pemerintahan Kabinet Kerja akan fokus pada bidang maritim dan melakukan revolusi mental sebagaimana janji-janji di masa kampanye. Meski demikian, di 100 hari pertama rezim Jokowi, dua isu tersebut kalah oleh isu hukum yang justru paling banyak mendominasi (35,5%). Nuansa kepentingan politik baik yang sifatnya laten maupun eksplisit bisa dengan mudah dibaca publik.

Perlu diketahui, hal yang termasuk dalam tema hukum hanya soal kebijakan pemilihan jaksa agung dan Kapolri saja. Barangkali kontroversi yang menyelimuti keduanya yang menjadikan tema ini laris “digoreng” media.

gambar-2

gambar-3

gambar-4

Isu-isu yang direncanakan dan digadang-gadang oleh pemerintahan sedari awal, nampaknya tidak terlalu menjadi bahan yang seksi bagi media. Hanya pada awal masa pemerintahan isu-isu jaminan sosial dan maritim diangkat. Isu revolusi mental lebih naas lagi. Ia paling tidak dilirik oleh media. Sementara isu kebijakan investasi, mendapatkan momentumnya ketika awal pemerintah dibentuk.

Di era personalisasi politik, peran media telah menggantikan fungsi tradisional partai politik.
Ada dua isu kebijakan yang mendapatkan perhatian media begitu tinggi. Pertama, isu energi yang dioperasionalkan sebagai kebijakan terhadap BBM. Sejak era reformasi, isu BBM memang menjadi bahan perbincangan yang menarik, terutama ketika harganya naik. Karena BBM adalah hal yang bersentuhan dengan seluruh lapisan masyarakat, maka ia pun menjadi komoditas yang potensial untuk ditunggangi baik itu kepentingan politik atau ekonomi. Kedua, kebijakan Jokowi di bidang hukum. Isu kebijakan di bidang hukum ini yang paling lama bertahan menjadi perbincangan. Ada dua kejadian penting di sini: pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo, dan pencalonan calon Kapolri Budi Gunawan.

Dari penekanan di setiap isu ini, bisa diketahui betapa rumit dan tumpang tindihnya julur-julur kepentingan atas kebijakan Jokowi. Belum lagi kelindannya dengan media yang tidak mungkin bisa bebas nilai. Viva.co.id adalah media yang paling banyak menaruh perhatian pada tema hukum. Untuk tema investasi dan maritim, detik.com lah yang dominan. Kompas.com pada jaminan sosial. Sementara republika.co.id banyak membahas isu-isu energi.

Alasan mengapa masing-masing media menitikberatkan pada isu-isu tertentu, tidak menjadi bahasan dalam tulisan ini. Hanya saja, publik perlu tahu bahwa kepemilikan media merupakan keniscayaan ikut memengaruhi setiap kebijakan media. Dengan dasar ini publik harus bersikap kritis terhadap pemberitaan media.

Selain karena kepentingan, intensitas pemberitaan media massa juga karena mendapatkan momentum. Bisa dikatakan media hanya merespon atas tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Baru setelah itu diputuskan untuk membesarkan atau mengecilkan porsi isunya. Isu kebijakan yang paling banyak diberitakan pada sekali kejadian waktu (peak) adalah isu energi. Hal ini terjadi ketika pemerintah menaikan harga BBM pada 18 November 2014. Menariknya, ketika pada 1 Januari 2015 harga BBM diturunkan, pemberitaan di media relatif sepi.

Nada Pemberitaan (Newstone)

Newstone merupakan nada pemberitaan yang menunjukan penilaian berita terhadap sebuah peristiwa atau realitas tertentu. Karena itu, newstone bisa dipergunakan sebagai indikator awal untuk menunjukkan keberpihakan suatu media. Dalam hal ini tentunya mendukung atau tidaknya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi.

gambar-5

gambar-6

Secara umum, pemberitaan atas isu kebijakan Jokowi bersifat negatif. Memang benar, dominasi newstone pemberitaan adalah netral. Namun, netral merupakan sikap tengah yang bisa diartikan tidak peduli atau bersifat kritis terhadap kebijakan yang dilakukan. Artinya, sikap netral bisa dimaknai cenderung lebih mengarah pada sikap negatif.

Institusi yang persentase pemberitaanya lebih ke arah negatif adalah viva.co.id kemudian disusul republika.co.id. Sebaliknya, detik.com pemberitaanya dominan bernada positif. Kemudian disusul oleh kompas.com. Hasil analisis atas newstone ini menguatkan asumsi yang digunakan peneliti di awal ketika memilih institusi media yang diteliti. Secara tekstual konten pemberitaan bisa dikatakan viva.co.id dan republika.co.id tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Sementara detik.com dan kompas.com sebaliknya.

gambar-7

gambar-8

Jika persoalan dukung mendukung ini ditelisik lebih lanjut,keseluruhan media tidak mendukung kebijakan Jokowi dalam isu hukum yaitu pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri. Bisa jadi sikap kontra ini karena memang nuansa politik yang terlalu kental dan rumit di keduanya terutama pada kasus Budi Gunawan sebagai Kapolri. Semua media serempak tidak mendukung bahkan dengan intensitas nada yang tajam. Bisa dilihat dalam grafik dinamika newstone, pada rentang waktu mulai 9 Januari hingga akhir 100 hari Jokowi, pemberitaannya sangat tinggi nilai negatifnya. Rentang itu waktu tersebut merupakan periode drama pencalonan Kapolri.

Viva.co.id adalah media yang paling banyak menaruh perhatian pada tema hukum. Untuk tema investasi dan maritim, detik.com lah yang dominan. Kompas.com pada jaminan sosial. Sementara republika.co.id banyak membahas isu-isu energi.
Hal yang menarik adalah kebijakan lain secara umum mendapatkan respon positif. Kebijakan tersebut adalah investasi dan maritim. Kebijakan maritim jelas mengapa ia didukung. Meski dengan intensitas pemberitaan yang sedikit, namun 43%-nya bernada positif. Hanya 20,5% yang negatif. Kebijakan mengenai pengembalian kejayaan nusantara masa lalu sebagai negara maritim, kiranya hanya sebagian kecil pihak saja yang akan menyangkal. Juga memang, secara geografis dan faktual Indonesia merupakan negara kepulauan. Antara kebijakan dan kondisi di lapangan sangat selaras.

Sedangkan kebijakan investasi ini yang masih samar. Secara ideologi, Indonesia tidak meletakan seluruh kebijakannya sesuai mekanisme pasar. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam rangka membiayai kebijakan-kebijakan dibutuhkan kapital yang tidak sedikit. Sementara itu, untuk mencukupinya Indonesia belum mampu. Terlepas dari itu, nampaknya kebijakan investasi yang mempermudah pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya senada dengan kepentingan pemilik media. Kepentingan pemilik media yang juga pengusaha tak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Alhasil arah kebijakan media dan kepentingan ekonomi-politik pemiliknya berbaur.

Kualitas Pemberitaan

Di era banjir informasi seperti sekarang, selektif dalam memilih pemberitaan, terutama mengenai informasi politik merupakan hal yang krusial. Terlebih ketika informasi tersebut berhubungan langsung dengan dengan kehidupan riil. Misal, implikasi atas pemberlakuan kebijakan. Pasalnya informasi tersebut menjadi salah satu sandaran untuk bersikap. Sikap dan tindakan publik yang rasional dan bertanggung jawab tidak mungkin terjadi jika informasi yang ada tidaklah memadai. Apalagi memang terdapat kecenderungan kebijakan redaksional media berbaur dengan kepentingan pemiliknya.

Selain berusaha menilai respon atas kerja-kerja Jokowi, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah respon dari media yang berwujud produk jurnalistik tersebut berkualitas atau tidak. Menggunakan kriteria yang diajukan oleh Barelson, Lazarfeld, dan McPhee, penelitian ini ingin menakar kualitas pemberitaan atas 100 hari pemerintahan Jokowi.

Dengan menggunakan rumus yang diajukan sebelumnya untuk mengukur kedalaman konten informasi kebijakan (KIK) berdasarkan kelengkapan unsur-unsurnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel persentase kualitas isu kebijakan di setiap media.
Tabel persentase kualitas isu kebijakan di setiap media.

Berdasarkan tabel kedalaman isu kebijakan (KIK), bisa diketahui isu-isu kebijakan yang diturunkan dalam informasi politik pemberitaan media, sebagian besar hanya mencakup dua unsur saja yakni pemaparan isu dan konteks. Pemaparan isu menjelaskan mengenai isu kebijakan tersebut secara lebih mendetil, tidak hanya menyebutkan isu saja. Konteks lebih mengenai latarbelakang penetapan atau pemilihan isu kebijakan.

Unsur informasi politik mengenai kedalaman isu yang paling sedikit dipaparkan oleh media adalah alternatif kebijakan. Unsur alternatif kebijakan didefinisikan sebagai sebagai isu penyokong lain sebagai komplemen atau substitusi isu utama. Kemudian berturut-turut di atasnya adalah relevansi dan konsekuensi. Relevansi merupakan penjelasan kemungkinan isu tersebut dilakukan. Sementara konsekuensi merupakan penjelasan atas dampak atau implikasi atas pemberlakuan sebuah isu kebijakan. Baik itu dampak negatif ataupun positif.

Selain itu, dari tabel diperoleh hasil bahwa media yang menyajikan informasi politik paling berkualitas adalah kompas.com. Sementara yang paling rendah adalah viva.co.id. Dari data tersebut jika menggunakan ambang penilaian penentuan berkualitas atau tidaknya adalah 50%, hanya kompas.com saja yang memenuhi kriteria tersebut. Bisa diambil simpulan awal bahwa secara substansial, media online gagal atau tidak berkualitas dalam mengover isu-isu kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi.

Sementara itu secara prosedural atau berdasarkan salah satu takaran kerja jurnalistik, yakni verifikasi diperoleh hasil yang berbeda. Secara umum rerata nilai verifikasi adalah 66%. Untuk menentukan nilai verifikasi ini dilihat melalui ada tidaknya narasumber, kelengkapan atribusi narasumber, dan penggunaan data sekunder.

gambar-10

Semakin tinggi nilai persentase yang didapatkan media, semakin baik pula kualitas informasi proseduralnya. Maka media yang paling baik dalam menerapkan prinsip verifikasi berdasar operasional penelitian ini adalah republika.co.id. Sebaliknya, yang persentasenya paling rendah adalah detik.com. Nilai verifikasi ini bisa dipergunakan sebagai kadar atau tingkat kepercayaan publik dalam membaca setiap berita yang ada dalam portal dalam jaringan. Pada dasarnya nilai verifikasi adalah untuk melihat akurasi pemberitaan yang diturunkan.

Epilog

Meningkatkan kualitas pemahaman atas setiap pilihan dan tindakan politik yang diambil publik tidaklah mudah. Jika informasi politik yang ada tidak berkualitas atau memadai maka akan terjadi disparitas antara tindakan dan pemikiran. Hal yang sering terjadi kekinian adalah pilihan dan tindakan yang dipaksakan antara kesetaraan politik tetapi dengan massa yang relatif tidak kompeten. Yang tidak memiliki preferensi isu kebijakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemberitaan yang tidak berkualitas atas isu kebijakan Jokowi bisa berakibat kesalahpahaman masif, sistematis, dan terstruktur bagi publik –tentu ini terlepas apakah kebijakan yang dibuat oleh Jokowi berkualitas atau tidak. Apalagi ada banyak aktor politik yang bermain. Media berdasar penelitian ini juga memiliki kecenderungan berperan sebagai aktor politik yang turut bermain. Ia bermain berdasarkan kepentingan yang dituju redaksi yang juga sudah baur dengan pemilik media.

Berdasarkan hasil penelitian pula, ada dua poin utama yang menyebabkan kesalahpahaman pada publik mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertama, kualitas pemberitaan terutama yang berisikan informasi politik isu kebijakan tidak berkualitas. Kedua, media memiliki kecenderungan untuk berpihak pada kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan dirinya.

Ada semacam multiple standard yang dipergunakan media dalam menurunkan setiap pemberitaan politiknya. Ada kebijakan yang disorot dengan intensitas tinggi, seperti pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan kenaikan harga BBM. Ada pula kebijakan yang intensitasnya rendah seperti pada kebijakan revolusi mental. Selain itu hanya pada kebijakan revolusi mental dan energi, media menurunkan pemberitaannya secara proporsional, seimbang antara negatif, netral, dan positif. Kebijakan yang diberitakan dengan nada dominan negatif adalah hukum, dan pemberitaan dominan positif adalah kebijakan investasi.

Pada periode seratus hari pemerintahan jokowi, realitas maya yang tertangkap dari media memang bervariasi. Tidak melulu mendukung atau menolak terhadap kebijakan yang dipilih. Setidaknya ini memberikan sedikit optimisme bahwa kekhawatiran akan keseragaman berita terhadap Jokowi tidak terjadi. Meski bukan karena alasan ideologis, melainkan benturan kepentingan. Ada variasi pemberitaan yang paling tidak bisa membuat publik mempertimbangkan sikap politiknya baik mendukung atau menolak kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

 

[.i] Lihat http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesia-weighs-jokowis-poor-start/

[ii] Lihat http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3433/KPU-Tetapkan-Hasil-Pemilu-Presiden-dan-Wakil-Presiden-2014

[iii] Herman, Edward S dan Noam Chomsky. 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. Pantheon Books: New York.

[iv] Ramsden, Graham Phillip. 1992. Local Press Coverage of The Iowa Caucus Campaign. The Univeristy of Iowa. Diunduh dari http://media.proquest.com

[v] Neuendorf, Kimberly E. 2002. The Content Analysis Guide Book. Sage: Thousand Oaks.

[vi] Lihat melalui situs www.alexa.com/topsites/countries/ID dan www.similarweb.com/country_category/indonesia/news_and_media tanggal 31 Januari 2015

[vii] Merlyna Lim, The League of Thirteen : Media Concentration in Indonesia. 2012. Participatory Media Lab

[viii] James T. Hamilton, News That Sells: Media Competition and News Content, Japanese Journal of Political Science 8 (1) 7-42, Kalimat asilnya : “I trace out hypotheses about how media content in many countries should vary depending on three factors in news markets: the motivations of media outlet owners, the technologies of information dissemination available, and the property rights that govern how information is created and conveyed”

[ix] Disarikan dari http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/20/isi-lengkap-pidato-joko-widodo-usai-pelantikan-presiden-di-mpr?page=2 tanggal 27 Januari 2015

[x] Disarikan dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/23/091348426/100.Hari.Jokowi-JK.yang.Krusial tanggal 27 Januari 2015

[xi] Bartels, Larry M. 1996. Uninformed Votes: Information Effects in Presidential Elections. American Journal of Political Science Vol. 40, No. 1. : 194-230. Diunduh dari http://www.uvm.edu/~dguber/POLS234/articles/bartels2.pdf tanggal 1 November 2013.

[xii] Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2010. Elements of Journalism: What Newspeolpe Should Know and The Public Should Expect. Edisi Revisi.Three Rivers Press: New York.

 

*Tulisan ini dikerjakan oleh Arif Akbar JP dibantu Diaz Prasongko. Diaz Prasongko adalah mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Diaz Prasongko bisa dihubungi lewat alamat email dzprasongko@gmail.com

==========================================

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: