BAGIKAN

Bagaimana peraturan yang menyangkut industri hasil tembakau mematikan pabrik rokok dan membuat petani khawatir tak bisa lagi menanam tembakau di ladang-ladangnya?

 

PAK guru, pak guru… Bâdâ tamoy!

Seorang perempuan tua yang tengah menyortir daun tembakau menghentikan pekerjaanya. Dia memberi kabar kepada si pemilik rumah bila ada seseorang yang hendak bertemu. Setelahnya, dia masuk ke musala berdinding keramik hijau yang terdapat tumpukan daun tembakau, dan di sana perempuan itu kembali bekerja.

Di pelataran rumah, ada lebih banyak lagi tumpukan daun tembakau; beberapa tumpuk telah dikemas dan siap dikirim ke gudang. Beberapa alat seperti kayu, gergaji, dan untaian tali tergeletak di lantai. Di atasnya terpal biru dihampar, menaungi para pekerja dari terpaan matahari. Sore itu, 28 September 2014, hanya ada dua pekerja di rumah Hendro Handoko. “Nanti setelah mandi dan melaksanakan salat Magrib, para pekerja akan datang kembali,” katanya.

Hendro Handoko lebih dikenal seorang guru di lingkungan rumah. Dia mengajar sejak 1990, dua tahun sebelum lulus kuliah. “Kebetulan diminta mengajar terus,” katanya. Dia berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain, sempat pula mendirikan Sekolah Menengah Tinggi Pertanian (SMTP). “Tapi sifatnya membantu, saya enggan menerima bayaran.”

Kini dia mengajar Bahasa Indonesia dan ekstrakulikuler pertanian di SMP Ledokombo, kecamatan dia tinggal. “Orangtua ingin saya menjadi guru. Bapak saya hanya pesuruh sekolah.”

Hendro berulangkali membenarkan bila pekerjaannya adalah petani, “Selingannya guru. Asli petani, tapi bekerja sambilan sebagai guru.”

Begitu mendapatkan gelar sarjana pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Jember, dia memutuskan kembali ke desa. Tak ada niatan untuk menetap di kota. Dia mengaku, enggan bekerja ikut orang, tak ingin diperintah. Begitu kembali ke desa, hampir tak ada yang diliriknya untuk mendapatkan penghasilan kecuali bertani.

Semasa menjadi mahasiswa, dia sering mendapatkan uang dari membantu dosen. Dia juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Supersemar, satu yayasan pendidikan yang didirikan Soeharto pada 1974. Dari sana, rupiah demi rupiah berhasil disisihkan. Begitu kembali ke desa, tabungannya dipakai untuk menyewa sebidang tanah seluas 1.500 m². Dan di lahan itu dia mulai bertani. Tanaman pertamanya ialah tembakau.

Dia mengenang masa-masa awal menjadi petani. Mulanya dia mengira, dengan memberikan pupuk sebanyak-banyaknya, membuat tanaman makin subur. Dugaannya keliru. Tanaman tembakau justru layu, lantas mati. Dia menceritakan ini kepada tetangga serta orangtua, dan disambut dengan tawa.

Tetapi tekadnya sudah bulat. Kegagalan panen pertama justru bikin dia terpacu belajar. Dia menggali ilmu pertanian dari orangtua serta para tetangga. Setiap ada penyuluhan, dia berusaha ikut. Dia mendaftar pula jadi anggota setiap organisasi petani. Dengan begitu dia terus bersinggungan dalam dunia pertanian, dan secara alamiah, dia lebih banyak belajar.

Hingga sekarang menanam tembakau tak bisa ditinggalkannya. Setiap tahun dia menyempatkan untuk menanam tembakau. Terlebih di desanya, petani yang tak menanam tembakau tidak dianggap sebagai laki-laki. Karena anggapan ini, seseorang yang tak memiliki modal untuk tanam tembakau, berusaha keras mencari modal walau harus berutang.

“Kalau kebiasannya sudah tanam tembakau, enggak tanam, enggak bisa,” katanya.

Terlebih, ada alasan sosial yang membuat petani tembakau seperti dirinya tak bisa melewatkan begitu saja musim tanam tembakau. Dari sejumlah komoditas di pasaran, hanya komoditas tembakau yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Jika tak menanam tembakau, dia jadi memikirkan para tetangga yang ikut bekerja dengannya saban tahun.

Engkok tanem mbako, alako!” katanya dalam Bahasa Madura. Artinya, saya menanam tembakau, ayo kerja! Pemberitahuan itu dikabarkan kepada para tetangga agar mereka datang ke ladang tembakau.

Dari masa awal tanam, tembakau telah melibatkan banyak orang. Dan proses itu terus berlangsung sampai empat bulan. Baik laki-laki maupun perempuan terlibat.

“Proses menyiangi rumput satu hektar lahan membutuhkan 30 tenaga kerja. Dan proses memupuk, saya membutuhkan tenaga kerja perempuan. Belum lagi mencari ulat daun. Begitu memasuki tahap akhir, prosentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan seimbang. Lelaki dan perempuan bekerja semua,” cerita Hendro.

Ketika panen berlangsung, para lelaki bekerja memetik daun dari pagi sampai sore. Adapun para perempuan bertugas melaksanakan proses jemur, meletakkan daun tembakau di bawah terik matahari sejak pagi dan menyimpan di gudang ketika sore menjelang. Di sela waktu itu dilakukan proses memilah daun tembakau berdasarkan kualitas. Pekerjaan ini dilakukan hingga malam hari supaya daun tembakau yang dipanen tidak menumpuk secara bertahap.

“Proses kerjanya panjang, membutuhkan tenaga kerja lumayan banyak. Setiap minggunya, ketika berlangsung panen seperti sekarang, saya menyiapkan setidaknya Rp 4 juta untuk membayar pekerja.”

Pada masa seperti itu suasana hati Hendro gundah kalau belum menengok tanaman tembakaunya. Selalu ada keinginan untuk datang ke kebun setiap pagi dan malam. Dia senang bila tanamannya tumbuh dengan subur, bebas hama atau penyakit tanaman lain.

“Banyak hikmahnya bekerja di dunia pertanian. Kata kuncinya: tekun. Kedua, selalu ada komoditas yang bisa dipanen,” ujarnya

 

SARIDIN menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah pohon mangga di halaman Pabrik Rokok Sukun, Kudus, pada akhir 2012. Dia duduk-duduk sambil mengisap kretek. Terkadang bila badannya terasa pegal, dia akan membersihkan halaman.

Ada pekerja pabrik yang melihatnya dan memberikan sebungkus kretek tapi ditolaknya. Pekerja lain mengingatkan agar tak usah di sana. Saridin bilang, dia sedang berjaga. Dia akhirnya ditanya meminta kompensasi berapa atas kerjanya berjaga dan membersihkan halaman pabrik. Saridin bingung dengan kosakata kompensasi dan bertanya, “apa itu artinya?” Setelah tahu, dia menolak.

Kulo iki ora dikenken wis jaga. Sampean iki dulur kula. Sampean ora gelem diakoni dulur ya rapapa. Dulur Islam ya iya.. Dulur Bangsa Indonesia ya iya. Yen soal kebersihan kui sebagian dari iman.” Maksudnya, dia tak mengharapkan apapun dari apa yang dia lakukan; dia sudah berjaga tanpa perlu diminta.

Barangkali kesal dengan ulahnya, Saridin diminta datang ke kantor saat akhir bulan. Kepadanya diberi amplop, yang tanpa dibukanya dia masukkan ke dalam saku. Dia diminta untuk berjaga, dengan waktu jaga terserah kepadanya. Dia juga bertugas membersihkan halaman pabrik.

“Sampai yang punya Pabrik Rokok Sukun ingin bertemu dan mengajak mengobrol. Ketika berada di luar negeri, dia sering menghubungi untuk didoakan,” katanya, “Tidak usah diminta, sudah saya doakam. Wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya…”

Iku ngelu-ngelune, aku metu edan,” kisah Saridin tentang usaha pabrik rokoknya bangkrut lantaran tak sanggup mengikuti peraturan yang berlaku.

Rumah Saridin bersisian dengan lokasi Pabrik Rokok Sukun. Ada foto dia berjenggot panjang tergantung di dinding. Di sampingnya ada tongkat menyerupai ular. Tak ada kursi di ruang tamu. Hanya karpet merah.

Dulu di rumah ini jadi tempat produksi kretek dengan merek ‘Jabal Rum’ dan ‘Joyo Mulyo’ yang dikelolanya.

Dia mulai menjalankan usaha pabrik rokok sejak 2003, mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan di kampungnya. Terlebih sejak kecil dia telah terbiasa memperhatikan kakeknya membungkus rajangan tembakau dengan daun jagung, kemudian mengedarkan dari desa satu ke desa lainnya.

Di kota ini, Kudus, kretek kali pertama diciptakan antara 1870-1880. Seorang bernama Haji Djamhari, untuk menyembuhkan sesak napas, mencoba mengusap dadanya dengan minyak cengkeh. Dia merasakan ada khasiat, lalu dia coba mengiris daun cengkeh jadi rajangan kecil-kecil dan membubuhkan pada lintingan tembakau. Ternyata makin meringankan sakit yang dideritanya, hingga kemudian sembuh. Sebutan kretek mengacu pada bunyi lintingan tembakau dan cengkeh saat dibakar.

Beberapa orang yang mengetahui kisah ini mulai memproduksi apa yang dilakukan Haji Djamhari. Praktiknya masih rumahan dan, pada masa dulu, kretek dijual di toko obat, atau zaman sekarang mengenalnya apotek, sebagai pereda bengek.

Pada tahun-tahun Saridin mendirikan pabrik rokok, belum ada peraturan ketat. Pembuatan kretek bisa dilakukan di rumah, meski menempati bangunan seluas 60 m². Ada duabelas orang yang bekerja di pabrik. Empat bertugas menggiling tembakau, empat orang merapikan kedua ujung batang kretek (batil), dan empat orang lagi mencampur tembakau dan mencontong.

Saridin bercerita, dia mendapatkan produk kretek yang cacat dari produksi pabrikan, lalu diambil tembakau dan cengkehnya; diracik kembali. “Tak ada masalah, setiap jenis rokok akan laku apapun mereknya,” katanya.

Setiap harinya, usaha yang dijalankan Saridin memproduksi 4 bal kretek, atau 9.600 batang. Dia tak berani memproduksi lebih dari empat bal dalam sehari. Alasanya, jika lebih dari itu, produk kreteknya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tiada kendala berat baginya menjalankan usaha. Pita cukai mudah didapatkan. Satu-satunya persoalan ialah pemasaran karena harus bersaing dengan perusahaan besar. Tetapi pabrik rumahan punya kebiasaan bahu-membahu. Setiap berjalan memasarkan kretek, Saridin juga membawa kretek yang diproduksi perusahaan rumahan lain. Begitu pula sebaliknya.

Tapi arah angin berubah. Rokok diklaim sebagai sumber panyakit. Pelbagai penyakit, dari jantung, paru-paru, kanker, impotensi, dan ganguan janin, dianggap bersumber dari rokok. Peraturan yang menyangkut rokok mulai dipertajam termasuk setiap perusahaan rokok harus memiliki izin, pengawasan diperketat, dan peredaran rokok dipantau.

Saridin berupaya mengikuti aturan dengan mendaftarkan usahanya agar mendapatkan cukai. Dia memasarkan produk kreteknya ke daerah-daerah, dan mempunyai langganan tetap seperti di Ciamis, Tasikmalaya, beberapa daerah di Bengkulu sampai Langkat di Sumatra.

Suatu ketika petugas dari Dinas Perindustrian datang ke pabrik kretek sekaligus rumahnya. Sidak ini memantau berlangsungnya proses kerja.

“Banyak peraturan mengenai kondisi pabrik yang dianggap dilanggar, keterhubungan ruang kerja dan rumah salah satunya. Kemudian ketersediaan kamar mandi yang layak bagi pekerja,” kata Saridin mengulang teguran yang disampaikan petugas itu. Saridin mengikuti saran, rumah dan pabriknya diberi sekat dan memperbaiki kamar mandi tenaga kerja.

Pada 2008, terbit aturan baru tentang cukai. Menteri Keuangan, saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati, menetapkan prasyarat bagi pengusaha yang bergerak di bidang industri hasil tembakau, di antara ketentuan lain, untuk menjalankan usaha di pabrik yang terpisah dari bangunan lain, tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal, tidak boleh berbatasan langsung dengan tempat umum, dan wajib memiliki luasan bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Pertanda buruk bagi usaha Saridin, juga banyak pengusaha kretek rumahan lain.

Meski peraturan ini sudah disosialisasikan sejak 2008, Saridin tak mempunyai modal cukup untuk membeli lahan baru atau memperluas usaha rumahannya.

“Kalau ada uang, tidak usah disuruh. Pasti beli sendiri,” katanya.

Beberapa pengusaha lain di Kudus memutuskan meminjam uang ke bank agar usaha mereka tetap jalan. Kebanyakan malah tak bisa membayar utang, hingga rumahnya disita oleh pihak bank.

Seorang pelanggan dari produksi kretek milik Saridin dari Bengkulu datang ke Kudus, dan menanyakan alasan kenapa tidak bisa mengirim lagi. “Pelanggan itu marah-marah, mengatakan perusahaan tidak bonafit dan lain sebagainya.”

Peraturan yang makin memberi batasan bagi industri hasil tembakau membuat usaha Saridin kesulitan. Dia lantas memutuskan menutupnya. Kretek yang masih tersedia, dia berikan kepada tetangga. Gudang penyimpanan tembakau digunakan sebagai kandang ayam.

“Kita ini warga Indonesia wajib berkarya. Kita ini berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan malah dibunuh. Memang pekerja 12 sampai 15 orang. Tapi berapa ribu pabrik?”

Dia mencoba menuntut, berdemontrasi, menemui pejabat tinggi di Jakarta, tapi tak mampu membuat peratuan tersebut dicabut.

Jumlah Pabrik Rokok di Indonesia

Tahun Jumlah Perusahaan (Unit)
2009 3.255
2010 1.994
2011 1.664
2012 1.530
2013 1.133
2014 800*

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

*Data Perkiraan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)

 

PARA pemuda di Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, harus berpuasa bermain bola. Pasalnya lapangan di desa mereka dimanfaatkan oleh para petani untuk menjemur hasil panen tembakau. Sebagai gantinya, para petani tembakau patungan untuk membantu perawatan lapangan serta membeli bola baru.

Begitulah masa-masa panen tembakau di Kabupeten Jember. Sejak awal September 2014 di daerah ini panen tembakau jenis Voor-Oogst (musim kemarau), berlangsung sekitar dua bulan setiap tahun.

Delapanbelas dari 31 kecamatan merupakan daerah budidaya tembakau. Dan sejarah wilayah Jember adalah juga sejarah tembakau. Sejak 1860-an, perkebunan swasta kolonial mulai berdiri. Karena tuntutan ketersediaan buruh perkebunan tembakau, para tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, paling banyak dari Madura. Itu sebabnya kultur Madura lekat dengan daerah ini.

Dalam tiga kali masa tanam setahun, para petani memanfaatkan satu masa tanam untuk tembakau. Dari tembakau jenis Voor-oogst, baik jenis Kasturi, rajang, dan White Burley, ditanam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kretek. Berbeda lagi tembakau jenis Na-Oogst (musim penghujan) yang digunakan sebagai bahan baku cerutu. Ketika menjelang musim hujan, tembakau jenis Na-Oogst akan memasuki masa tanam.

Iklim kemarau yang panjang bermanfaat dalam menghasilkan daun tembakau Voor-Oogst dengan mutu terbaik. Dengan kualitas bagus, maka pundi-pundi rupiah yang terkumpul di kantong para petani meningkat.

Berdasarkan pengalaman Erfan Mashodi, petani tembakau rajang di Desa Biting, jika musim sedang baik harganya pun bakal tinggi. “Ini harga saat buka gudang tinggi dan terus meningkat,” katanya. Di tingkatan petani, harga daun bawah (kualitas rendah), yang dipanen paling awal, mencapai Rp 30 ribu. “Tetapi harga di gudang, belum stabil,” katanya.

Jika makin banyak yang panen, masing-masing gudang berebut mendapatkan tembakau terbaik di daun bagian atas dan dipanen paling akhir. “Insyaallah akan mencapai harga tertinggi,” ujar Irfan.

Dengan musim yang baik, harga tembakau jenis rajang berkisar Rp 20 ribu – 40 ribu/kg. Harga jual tembakau Kasturi di kisaran Rp 25 ribu – 47 ribu/kg.

Perkara peran iklim membantu petani menghasilkan tembakau terbaik dibenarkan oleh Hendro Handoko, sekaligus Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember. Menurutnya, iklim tahun 2014 sedang berpihak kepada petani. Kualitas tembakau lebih baik dari dua musim sebelumnya.

Hendro menyadari bila harga komoditas tembakau tidak stabil. Ketika musim bagus, harga melejit. Tetapi begitu musim tanam beriringan dengan hujan lebat, maka hasil panen berkualitas buruk. Pabrikan pun tidak bisa menerapkan harga di tingkat tertentu. Dan dalam penentuan harga dipengaruhi banyak faktor, di antaranya cuaca, budidaya, dan pengepakan.

“Kalau saya, Alhamdulilah aman. Anjlok-anjloknya, selalu aman. Pada 2013 yang musim hujannya kacau, tembakau saya bagus,” katanya. Lewat kebiasaan menanam, dia berusaha menyesuaikan bibit tembakau dengan kemungkinan cuaca. “Lumayanlah, bisa dibuat makan. Kalau orang desa, kalau ada perlu atau apa, bilangnya tunggu sesudah mbako’.”

Sama seperti komoditas pertanian lain di Indonesia, dalam budidaya tembakau tak luput dari panjangnya mata rantai distribusi hasil pertanian. “Kalau saya hitung ada lima tingkatan. Petani, blandang (tengkulak) kecil-kecil, pengepul, koper (pengepul besar), baru masuk pabrik,” jelas Hendro.

Baru lima tahun ke belakang, petani bisa mengirim langsung ke koper kendati gudang besar masih membedakan antara partai dan eceran. Kalau yang partai lebih mendapatkan perhatian, karena cara pengemasan tembakau sudah pakai mesin. Selain banyak, juga rutin.

Sayangnya, meski musim sedang mendukung namun petani yang tanam tembakau Voor-Oogst berkurang pada 2014. Luasan lahan menyusut sekitar 20 persen. Di Kabupaten Jember, luasan lahan perkebunan tembakau setiap tahun mencapai 25 ribu hektar. Untuk tembakau Voor-Oogst berkisar 16 ribu hektar, sisanya tembakau Na-Oost.

Ini disebabkan petani khawatir terkena imbas penutupan pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT HM Sampoerna di Jember dan Lumajang pada 31 Mei 2014, menjelang masa tanam tembakau.

Bagi Slamet Riyadi, seorang blandang yang juga menjemur tembakau di lapangan Desa Biting, tutupnya dua pabrik Sampoerna itu membuat perbedaan panen tembakau dari tahun-tahun sebelumnya. Para pemasok tembakau untuk kebutuhan pabrik Sampoerna, biasanya datang ke desa-desa dan membeli tembakau petani dari kualitas tinggi hingga rendah, sulit ditemui. Sampoerna memprioritaskan para petani kemitraannya saja. Itu pun harga beli tembakau di bawah harga pasaran.

Keadaan itu yang mengakibatkan para petani kemitraan, meski telah membuat kesepakatan, banyak yang memilih menjual tembakau di gudang untuk pabrik lain. “Menyetor ke gudang Sampoerna memang masih tetap dilakukan. Tapi jika ada kiriman tembakau lima pick-up. Satu dikirim ke gudang Sampoerna, empat lain berjalan ke gudang lain,” kata Slamet

 

SEJAK diresmikan pada 25 Februari 2011, satu per satu pabrik rokok di Kudus berpindah ke Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau, terletak di Desa Megawon, Kecamatan Jati.

Berdirinya sentra industri itu sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kudus menyiasati peraturan tentang prasyarat bangunan pabrik rokok. Dana pembangunan LIK diambil dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau, biasa disingkat DBH-CHT, sebagian pendapatan negara dari cukai hasil tembakau yang dikembalikan ke daerah. Ia menyerap anggaran sebesar Rp 22 miliar.

Tak semua pabrik rokok kecil dan menengah di Kudus dapat ditampung di sentra industri itu; hanya 11 pabrik dari 57 pabrik rokok pada 2011. Sebagian besar pabrik rokok lain kolaps.

Empat tahun setelah peresmian, kondisi gedung banyak rusak, rumput-rumput liar menutupi pelataran, kaca berdebu dan sebagian pecah. Beberapa pabrik tak sanggup beroperasi lagi. Pengusaha yang menyewa bangunan telah meninggalkannya.

Di gedung yang jadi tempat produksi Pabrik Rokok Paku Bumi, dikelola Rusdi Rahman, juga sama: debu-debu bertebaran dan sampah berserak. Tak terlihat tanda-tanda aktivitas pabrik rokok. Pintu tertutup rapat dan digembok.

Namun, tak berapa lama, Rusdi datang bersama anaknya. “Sedang tak ada produksi hari ini,” katanya.

Operasional pabrik hanya dilakukan ketika dia mendapatkan pesanan kretek dari agen. Baru kemudian dia mendatangkan para pekerja. Itu pun jika tak ada perusahaan lain yang sedang berproduksi. Perusahaannya tak dapat berproduksi terus-menerus. Langkah ini juga untuk menyiasati keterbatasan tenaga kerja, dan pabrik-pabrik yang terdapat di sentra industri itu secara bergantian menggunakan tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibayar harian, bergantian dari satu pabrik ke pabrik lain.

“Jika masing-masing pabrik memaksakan untuk punya tenaga kerja sendiri, justru akan sulit berjalan,” ujar Rusdi. Terlebih produksi pabrik bergantung pesanan, yang tidak datang setiap hari. “Sifatnya musiman. Pada musim-musim tertentu pesanan ramai. Tapi ada saat-saat tak ada order untuk sekian lama,” jelasnya.

Dengan bergantian menggunakan tenaga kerja, penghasilan pekerja setidaknya akan lebih lancar. Sejak berpindah, biaya operasional usahanya membengkak ketimbang di tempat lama, letaknya berdekatan dengan rumahnya sekaligus lingkungan rumah para pekerja. “Biaya transportasi pekerja juga harus masuk hitungan. Ketika sore hari, produksi harus segera dihentikan karena pintu gerbangnya sudah ditutup,” kata Rusdi.

“Di sini pengeluaran kami lebih tinggi. Kami mendatangkan 5 sampai 10 tenaga kerja begitu datang order dari agen pemasaran di daerah,” katanya.

Sistem kerjanya juga beli putus dengan agen di daerah. “Agen membeli, terus penentuan harga di konsumen terserah mereka. Kelemahannya kami tidak bisa kontrol harga. Kelebihannya saya dapat uang cash.”

Rusdi berangan-angan jika peraturan yang membatasi bangunan pabrik rokok tak dikeluarkan, maka proses usahanya lebih bisa leluasa.

Dia memang sedang berkhayal. Peraturan terkait industri hasil tembakau makin mempersempit ruang gerak. Aturan ini bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 81/ 1999 yang mengatur iklan, tingkatan tar dan nikotin, serta promosi yang dilakukan perusahaan rokok.

Dia mengatakan jangka panjang dari aturan itu mematikan petani kita. “Kalau tembakau dari petani kita, tar dan nikotin kan tinggi. Itu artinya yang diuntungkan produk tembakau dari luar,” katanya.

Padahal, dibandingkan tembakau dari luar, harga tembakau dari petani di Indonesia jauh lebih tinggi. Terkait ini belum ada peraturan yang memberikan batasan impor tembakau. Apabila dibiarkan, makin banyak pabrik yang berlomba-lomba menggunakan tembakau dari luar.

Pabrik Rokok Paku Bumi, memproduksi merek ‘Gendam’, yang dikelola Rusdi hanya sanggup mengambil tembakau sisa-sisa panen petani yang tak diserap pabrik besar. “Mau bersaing dengan perusahaan besar juga tak bisa, kalah modal,” katanya.

Biasanya, dia mendatangkan tembakau dari daerah-daerah yang kelebihan produksi. Dengan begini, dia meski maklum untuk urusan rasa yang berbeda setiap kali berproduksi. Demi memenuhi kebutuhan cengkeh pun sama. Dia hanya membeli cengkeh rajangan sesuai kebutuhan produksi yang tak tentu itu.

Dengan sistem produksi yang menunggu pesanan ini juga membuat Rusdi agak kesulitan. Kebijakan cukai tak mengenal sistem produksi berdasarkan pesanan. Dia juga harus menyediakan modal terlebih dulu untuk mendapatkan cukai rokok yang akan digunakan selama setahun mendatang. Bila di akhir tahun pabriknya kekurangan stok banderol, dia mesii meminta izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlebih dulu agar mendapatkan tambahan pita cukai. Namun bila mengambil terlalu banyak dan akhirnya tak terpakai sampai masa berlaku cukai habis, maka perusahaannya bisa merugi.

Keadaan makin memberatkan bagi pengusaha rokok seperti Rusdi. Sejak 2009, ada kecenderungan dari pemerintah menjadikan cukai hasil tembakau sebagai sumber untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena itu, tarif cukai terus naik. Di satu sisi, kebijakan tarif cukai hasil tembakau ini memberi pendapatan bagi negara. Tapi, di sisi lain, justru memberikan beban tambahan bagi para pengusaha rokok. Dalam skala tertentu kebijakan semacam ini akan mengancam keuangan negara. Logikanya: bila akhirnya banyak industri hasil tembakau tak sanggup bertahan, banyak orang menjadi pengangguran, dan keuangan negara akan terserap untuk memberikan subsidi kepada pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau

Tahun Jumlah
2009 55.4 triliun
2010 63.3 triliun
2011 73.3 triliun
2012 84.4 triliun
2013 101.2 triliun
2014 117,9 triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 24 Desember 2012 diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah No 109. Peraturan ini kepanjangan dari ketentuan dalam UU Kesehatan No 36/ 2009 yang menyatakan tembakau sebagai “zat adiktif.”

Selain memuat aturan yang memberikan batasan produksi, peredaran dan penggunaan tembakau dan produk turunannya mesti diawasi. Sejak peraturan itu berlaku, setiap kemasan harus terdapat gambar peringatan dan kalimat yang lebih tegas mengungkapkan rokok berbahaya bagi kesehatan.

Walau telah diberlakukan sejak 24 Juni 2014, tapi produk kretek dari pabrik kecil seperti milik Rusdi belum memasang peringatan bergambar. Pabriknya tak sanggup mencetak kemasan bergambar, dan lagi stok kemasan tak bergambar masih banyak tersedia.

Aturan tentang dana cukai dari hasil tembakau sejak 2008, rupa-rupanya, tak banyak membantu operasional pabrik-pabrik kecil. Padahal dalam salah satu ketentuannya menegaskan, pemakaian dana cukai itu untuk “pembinaan industri”.

Rusdi menunjuk ke dalam bangunan pabrik yang disewanya, di sentra industri pengolahan tembakau itu. Terdapat sembilan etalase dan dua rombong dagang pedagang kakilima yang datang pada Desember 2014. Barang-barang itu merupakan bantuan dari Dinas Perindustrian dari DBH-CHT. Sebelumnya, Dinas Perindustrian melakukan pendataan terhadap buruh lokal yang bekerja di pabriknya, kepada mereka ditanyakan kebutuhan perlengkapan untuk memulai kerja baru.

Sulit bagi Rusdi memaksa tenaga kerja ini untuk menolak bantuan dari Dinas Perindustrian. Ada yang ingin membuka toko kelontong, dagang bakso, dan nasi padang

 

SETELAH azan Subuh terdengar di desa Ledoksari, Lukman Sutopo berangkat mendaki Gunung Sumbing. Di hari itu, 3 Oktober 2014, dia tak sedang hendak pergi berladang. Dia tengah menemani rombongan wisatawan yang hendak melihat aktivas petani tembakau di Temanggung. Setelah berada di ketinggian 1.300 mdpl, semua rombongan itu sampai di tempat tujuan, di lereng tenggara Gunung Sumbing.

Gunung Sumbing merupakan satu daerah di Indonesia di Jawa Tengah yang menghasilkan tembakau dengan kualitas terbaik. Tembakau Srintil, namanya, hanya dapat dihasilkan dari tempat ini.

“Tak semua pohon tembakau bisa menghasilkan tembakau Srintil. Hanya daun bagian atas saja,” ujar Lukman. Terkecuali ketika musim sedang baik-baiknya, seperti tahun 2011, daun agak bawah bisa menjadi Srintil.

Diperlukan prosedur yang tepat agar tembakau bisa jadi tembakau Srinthil. Sebagai contoh, petik tembakau perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Biasanya jam 10 sampai 11 pagi setelah embun yang mengendap di daun tembakau menguap oleh sengatan matahari.

Lukman telah lekat dengan dunia pertanian sejak dia bisa membaca dan menulis. Dia kerap turut kedua orangtuanya pergi ke ladang. Dia masih ingat, ketika sekolah menengah atas, dia belajar merajang setiap malam minggu. Dia bangun sekitar jam 2 pagi, minum kopi, dan mulai merajang. Ketika matahari muncul, rajangan daun tembakau sudah di luar.

Dia meminta dibelikan gobang, pisau khusus untuk merajang, kepada orangtuanya. Tak lama setelahnya, dia meminta juga kerajang kecil dan membawa tembakau dari kebun. Ketika itu belum ada kendaraan, jadi mesti berjalan dari rumah hingga kebun tembakau milik orangtuanya di ketinggian 1.400 mdpl.

Anak-anak sebayanya juga melakukan hal sama. Bahkan ada kompetisi tersembunyi di antara mereka, termasuk menata tembakau paling rapi. Dia berpikir aktivitas bertani tembakau ada seninya. Dia menikmati setiap proses bertanam tembakau.

Kepadanya pula, lahan perkebunan tembakau ibunya seluas 1 hektar diwariskan. Dari luas ini dia mendapatkan rezeki termasuk menyekolahkan dua anaknya.

Dia bercerita, ketika musim sedang bagus seperti tahun 2011, dari dua kali petik dia mendapatkan 10 keranjang. Empat keranjang laku dengan harga Rp 350 ribu/kg, empat keranjang lagi terjual seharga Rp 300/kg, dan dua keranjang Rp 225 ribu/kg. Totalnya, dia mendapatkan Rp 118 juta dalam sekali jual. Dia masih mendapatkan tambahan uang dari dua kali hasil daun bagian bawah, yang kualitasnya paling jelek, dan baru terjual paling akhir.

“Tembakau sudah menjadi penyangga kehidupan petani di sini,” ujar Lukman.

Tak hanya petani tembakau. Masih banyak lagi aktivitas ekonomi warga Temanggung terikat dengan perkebunan tembakau, di antaranya penjual keranjang, pupuk, kayu bakar, pelepah pisang, dan penyedia jasa transportasi.

“Kalau petani tidak untung, tidak sejahtera, tidak mungkin desa kami punya gedung balai desa yang besar. Tidak mungkin punya kendaraan yang layak. Mereka ini membangun rumah, membeli kendaraan, tidak menjadi pegawai negeri, tidak menjadi pengusaha selain tembakau,” Lukman menegaskan.

Alasan ini yang membuat petani di Temanggung bersemangat ketika melakukan pembelaan bila ada kebijakan pemerintah yang menyudutkan industri kretek. Tugas Lukman biasanya menjadi koordinator petani tembakau di Kecamatan Tlogomulya dan Tembarak. Setiap kali ada regulasi, maka petani tembakau mengadakan pertemuan, membahas setiap detail kebijakan itu.

Menurutnya, peraturan pemerintah sudah tak adil dalam menempatkan industri hasil tembakau. Di antaranya, UU Kesehatan No.36/ 2009 dan PP 109/2012 tentang “pengamanan bahan zat adiktif”.

Bagi Lukman, peraturan macam ini memang tidak berdampak langsung ke petani. Dia menganalogikan: peraturan lalu lintas misalnya, soal diharuskan memakai “helem berstandar nasional”; ketika aturan itu berlaku, seakan tak berdampak, tapi lama-lama masyarakat mengikuti aturan.

Petani tembakau dari Temanggung tak pernah ketinggalan berangkat ke Jakarta untuk berdemontrasi. Semua biaya untuk melakukan aktivitas ini diupayakan secara mandiri. Mereka iuran Rp 300 ribu. Yang tak ikut, memberikan sumbangan sukarela.

Lukman berkata “bingung” terhadap peraturan pemerintah yang menempatkan hasil kebun dari tanahnya seolah barang terlarang. Sering dia diminta untuk alih fungsi lahan, dari aren kemudian kopi.

“Katanya di sini cocok untuk aren. Aren membutuhkan 10 tahun untuk panen. Dalam kurun waktu 10 tahun ini akan menanam apa? Kopi tidak sama dengan tembakau. Di daerah tertentu kopi bisa ditanam dan berbuah secara bagus. Tapi begitu panen raya, tonase produksi naik, dan otomatis harganya rendah,” jelasnya.

Setiap pergantian presiden, Lukman berharap pemerintah memberikan perhatian kepada petani. “Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak menanam tembakau, kita punya hak secara ekonomi sosial budaya…”

Dia khawatir, jika anak-cucuknya kelak tak ikut merasakan hasil dari pertanian tembakau.[]

———–

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: