BAGIKAN

 

Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan
oleh Ahmat Adam (penerjemah: Amarzan Loebis )
Hasta Mitra (2003), 345 hal.

Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia
oleh Edward C. Smith (penerjemah: Atmakusumah )
Pustaka Grafiti (1983), 298 hal.

The State, The Rise of Capital, and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry
oleh Daniel Dhakidae
Cornell University (1991), 583 hal.

 

 

SURATKABAR berukuran selembar kertas folio, dengan kedua halaman memuat masing-masing dua kolom, ternyata pernah menjadi ancaman yang ditakuti Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau kongsi dagang Hindia Belanda. Dewan direktur VOC menulis surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia agar segera melarang penerbitan Bataviase Nouvelles, nama suratkabar tersebut, dengan alasan, “telah menemukan akibat-akibat yang membahayakan di negeri ini dalam hal mencetak dan menerbitkan suratkabar di Batavia.”

Bataviase Nouvelles sebenarnya hanya berisi maklumat atau aturan-aturan hukum pemerintah Belanda dan iklan perdagangan. Namun VOC menilai informasi iklan yang dimuat suratkabar ini bisa jadi akan menguntungkan kongsi dagang negara-negara lain. Thus, ancaman terhadap kehadiran dan praktik monopoli mereka di Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff merespons surat tersebut, dan pada 20 Juni 1746 suratkabar pertama di Hindia Belanda yang belum genap berusia dua tahun itu dipaksa berhenti terbit. Tigapuluh tahun sesudahnya, suratkabar Vendu Nieuws mengalami nasib serupa. Dengan konten iklan lelang yang mirip informasi Bataviase Nouvelles, media ini mendapat pengawasan dan sensor ketat dari VOC. Nasib suratkabar ini lebih beruntung karena mampu bertahan selama 33 tahun sebelum dibredel. Dua suratkabar ini merupakan koran pertama dan terakhir yang terbit semasa VOC sebelum perusahaan multinasional pertama di dunia itu bangkrut dan diserahkan ke tangan pemerintah Belanda.

 

SEJARAH perkembangan pers di Indonesia, dari era kolonial maupun pasca-kolonial, dari masa demokratis maupun otoriter, menunjukkan bagaimana hubungan yang berkelindan antara pers dan sistem politik. Keduanya berinteraksi dan saling memengaruhi dan menjadi konteks latar dalam mengkaji perkembangan media di Indonesia. Ahmat Adam menunjukkan bahwa keberadaan awal pers di Hindia Belanda digerakkan oleh semangat kolonialisme Belanda dalam rupa motif ekonomi-politik, dan agama dalam dakwah misionaris Gereja.

Pers di Hindia Belanda lahir sebagai produk sampingan usaha orang Eropa. Perkembangannya tak bisa dilepaskan dari dua hal: pergolakan politik di Belanda ketika kritikan terhadap eksploitasi tanam paksa makin gencar disuarakan kaum liberal, dan kemunculan kelas menengah baru yang mendapat keuntungan dari aktivitas ekonomi di Hindia Belanda. Salah satu tuntutan liberalisasi ekonomi bermuara adanya kebutuhan mengenai kebebasan pers yang lebih luas dan secara otomatis leluasa menjalankan kritik terhadap pemerintah.

Namun, oleh rezim politik yang berkuasa, pers dipandang sebagai alat untuk melakukan propaganda. Dan karena itu kehadirannya mesti di bawah pengawasan ketat agar ia tak berbalik menyerang pemerintah. Tak mengagetkan bahkan saat jumlah suratkabar di Hindia Belanda belum juga lebih dari 10, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Pers (drukpersreglement) yang represif pada 1856.

Watak represif yang melumpuhkan kritik secara efektif dari aturan ini bisa terbaca dari ancaman-ancaman yang diterapkan bagi pers “yang tidak bersahabat.” Salah satunya pelarangan penerbitan tulisan di suratkabar Tijdschrift voor Nederlansch-Indie, berisi kritik terhadap para bupati di Priangan. Jika tetap diterbitkan, penulisnya diancam dideportasi dari Hindia Belanda. Sebelum tulisan terbit, naskah memang harus dikirimkan dulu kepada pemerintah kolonial.

UU Pers tersebut yang lantas jadi dasar tindakan keras bagi aturan-aturan selanjutnya termasuk pembredelan pers (Pers-breidel Ordonantie) pada 1930-an, tahun ketika “kesadaran keindonesiaan di Hindia Belanda tumbuh subur,” tulis Adam.

 

SEBAGAI negara-bangsa yang baru lahir, Indonesia dalam kondisi keletihan luar biasa pasca-kolonialisme Belanda. Sementara kondisi sosial-ekonomi masih rawan, upaya “rasionalisasi” pasukan militer menuai ketidakpuasan, kabinet pemerintahan jatuh-bangun, dan pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Suasana politik pasca-kemerdekaan juga memunculkan iklim pers yang semakin berani melontarkan kritik kepada pemerintah dan serangan terhadap lawan politik.

Pasar media berkembang pesat oleh partai politik dari pelbagai spektrum ideologi. Sebagaimana dicatat Daniel Dhakidae, ada 77,77 persen pers yang berafiliasi dengan partai politik (28, 57 persen berhaluan komunis, 18, 14 persen sosialis, 11, 56 persen Islam, dan 19,5 persen nasionalis). Sementara pers yang independen (tidak berafiliasi dengan partai politik) sejumlah 22, 22 persen. Harian Rakjat yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menjadi suratkabar dengan oplah terbesar (pernah mencapai 55.000 eksemplar per hari).

Pergulatan atau saling serang terjadi sesama pers pada masa kemunculan jurnalisme politik pasca kemerdekaan, satu masa demokrasi liberal yang disebut sebagian ilmuwan sebagai periode paling demokratis dalam sejarah Indonesia modern. Nyoto, pemimpin redaksi Harian Rakjat, misalnya dalam pidato ulangtahun ke-VI Harian Rakjat mengatakan, ”… Pers kanan bukannya menghidangkan setengah kebenaran kepada pembaca-pembacanya, melainkan seperlima, dan tidak jarang sepersepuluh dari kebenaran.” Pers menjadi medan perdebatan antara kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Sukarno menunjukkan rasa marahnya terhadap situasi tidak stabil, yang salah satunya diakibatkan pers. Karena itu, dengan dalih revolusi ekonomi belum selesai, ia mengatakan kebebasan pers dan “kritik destruktif terhadap kepemimpinannya” tidak dapat diterima. Pers yang kontrarevolusioner harus “di-retool” untuk membangkitkan kembali semangat revolusioner.

Edward Cecil Smith merekam “rasa marah” Sukarno ini dalam bentuk aksi-aksi kekerasan terhadap pers dan jurnalis sepanjang 1949-1965. Selama periode Soekarno itu terdapat sekurangnya 561 tindakan pemerintah yang anti-pers dalam bentuk pembredelan, penahanan wartawan, nasionalisasi pers asing, sampai penyitaan percetakan pers.

Pada awal dekade 1950-an pemberedalan belum terlalu gencar. Aksi-aksi kekerasan pemerintah terhadap pers masih minim karena pemerintah dan pers masih mencari modus vivendi di antara keduanya. Selama sistem parlementer juga Sukarno belum memiliki keuntungan dan dukungan politis yang melimpah jika ia ingin membredel pers yang secara keras menyerangnya dan terus melakukan provokasi politik.

Puncak tindakan keras terhadap pers terjadi pada 1957 (ada 125 kali), dan yang paling banyak menyasar harian Indonesia Raya (13 kali), koran yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan anti-komunis. Pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, dipenjara.

Menariknya, pada tahun ketika aksi kekerasan anti-pers itu naik, jumlah suratkabar juga paling tinggi (ada 116), dengan oplah keseluruhan mencapai satu juta eksemplar. Jumlah ini menurun seiring kekerasan dan rangkaian pemberedelan oleh pemerintahan Sukarno. Maraknya tindakan bredel ini, selain memperlihatkan watak otoriter pemerintah, juga menunjukkan perkembangan suratkabar yang bergantung pada afiliasi partai politiknya, secara finansial maupun sikap politik.

 

SEMASA kekuasaan rezim otoriter, negara sangat obsesif mengatur masyarakatnya. Negara adalah bapak sementara individu dan masyarakat dilihat sebagai anak. Relasi kekuasaan macam ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh rakyat. Salah satunya mengatur secara ketat informasi dan kebebasan pers. Sejarah mencatat bahwa Orde Baru yang diskursus pembangunannya ikut dibantu dan dilegitimasi pers (lebih lanjut cermati buku François Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia), pada akhirnya melakukan represi dan kontrol total terhadap kehidupan pers.

Sebagaimana disebut Daniel Dhakidae, kontrol total ini bernaung di bawah Departemen Penerangan sebagai pusat dari perwujudan gagasan ideologi sekaligus aksi represif aparat pemerintah. Ia memiliki peran ganda sebagai alat informasi sekaligus alat ekonomi.

Kendali absolut yang dimiliki Departemen Penerangan membikin pemerintah bisa mengarahkan informasi dan menjadikan Orde Baru sebagai kisah satu rezim pemberedalan dan represi terhadap pers.

Nyaris sepanjang usia kekuasaan rezim, pers dipandang sebagai kekuatan yang mesti dilumpuhkan . Awal kekuasaan rezim ini ditandai pembungkaman 46 dari 163 suratkabar setelah chaos politik 1965. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kantor berita Antara dibersihkan dari segala unsur Kiri.

Gelombang bredel selanjutnya pada 1974 ketika puncak ketidakpuasan sebagian kalangan terdidik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Usai kerusuhan yang dikenal Malapetaka 15 Januari, setidaknya 12 media dibredel dan dilarang terbit. Beberapa media ini antara lain Harian Kami dan Mahasiswa Indonesia yang menjadi pendukung awal dan utama Orde Baru.

Gelombang bredel ini mempertegas demarkasi hubungan antara pemerintah dan pers yang sebelumnya samar-samar. Momen ini menandai kejatuhan jurnalisme politik dan sekaligus kemunculan industri pers di Indonesia. Ancaman pembredelan dan kekerasan negara terbukti secara efektif membentuk struktur pasar media yang nanti berkembang semakin pesat dan bertahan lama. Gerak politik yang demikian sempit—bisa dirangkum dalam istilah pers bebas dan bertanggungjawab—menjadikan pers hanya memiliki celah untuk melakukan ekspansi ekonomi dan diversifikasi produk.

Struktur pasar media yang pelan-pelan terbentuk ini tak cuma melahirkan konglomerat-konglomerat media yang dilindungi oleh rezim. Tetapi lebih dari itu, ia juga membawa pergeseran dalam perkembangan diskursus mengenai jurnalisme. Karena sikap kritis yang mestinya melekat sejak awal dalam karakter kebebasan pers dibonsai, apa yang muncul kemudian adalah pertumbuhan industri media minus kekuatan politis. Media dan wartawan berjarak dari berita-berita yang mereka produksi sendiri, bahkan ketika ingin melakukan kritik terhadap kekuasaan.

Gerak pers dari masa ke masa—tak terkecuali kekerasan dan pembredelan—menunjukkan bahwa upaya mengkaji peran dan fungsi pers hampir sinonim dengan pembacaan terhadap sistem politik yang melingkupinya. Keduanya melekat sehingga kita tak mungkin mengabaikan salah satunya.

Sistem politik memengaruhi keberadaan dan eksistensi pers, menentukan apa dan sejauh apa ruang geraknya. Sebaliknya, pers memiliki pengaruh signifikan dalam satu sistem politik dengan melanggengkan atau mendelegitimasi rezim politik yang sedang berkuasa.*