BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 5 menit

Ketika memutuskan menuruti “panggilan Tanah Air”, menulis menjadi salah satu yang ia tempuh. Tiga magnum opus-nya justru ditulis ketika mahasiswa. Salah satunya Indonesia Vrij, pidato pembelaan yang tajam.

 

Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Semboyan ini akhirnya membakar kepala orang-orang. Ketika itu, medio 1908, di suatu kampung bernama Kamang, sekira 16 kilometer dari Bukittinggi, orang-orang memberontak. Setelah dikenai kewajiban menanam kopi—sisa-sisa cara pengisapan rakyat jajahan setelah sistem Tanam Paksa, sebuah peraturan baru berbentuk “pajak langsung” diterapkan terhadap orang-orang Minangkabau oleh pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang Kamang tentu tak terima. Mereka merasa dibenamkan dalam kekuasaan kolonial. Di berbagai negeri jajahan, pajak memang penyulut perlawanan atas pemerintahan jajahan (lihat Ni’am 2014). Itu yang terjadi di Kamang.

Sebenarnya Belanda datang ke negeri Minangkabau disambut sebagai sahabat. Ada surat pengumuman yang dipercaya oleh orang Minangkabau bahwa Belanda telah berjanji kepada rakyat setempat untuk tidak menancapkan kuku-kuku kekuasaannya. Pengumuman itu keluar pada 1837. Orang-orang Minangkabau lantas mengenalnya dengan sebutan Plakat Panjang. Peraturan “pajak langsung” itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Plakat Panjang.

Pengkhianatan serta orkestrasi kekuasaan kolonial itu menjadi sumber yang menyulut api pemberontakan. Belanda memang tak pernah belajar. Begitu tanah dirampas dari hakikatnya sebagai barang sosial, seketika itu juga akan muncul gerakan tandingan atasnya. Alhasil, pada suatu malam yang dingin, bersenjatakan parang, rencong, dan sabit, orang-orang Kamang, tak peduli lelaki atau perempuan, menyerang Belanda. Pertarungan tak terhindarkan. Sekira 100 orang Kamang meninggal. Di kubu Belanda, selusinan mati dan sekira 20 orang luka-luka.

Di Bukittinggi, gegar Perang Kamang itu terkisahkan kepada seorang bocah bernama Mohammad Athar. Dekat rumah sang bocah, segera setelah pemberontakan di Kamang, diberlakukan penjagaan lalu lintas oleh serdadu kolonial. Mereka diperlengkapi senapan dengan bayonet. Keluar-masuk kota, orang-orang ditodong dan digeledah. Ketakutan pun ditebar. Tatkala mendengar semua itu, sang bocah berusia 6 tahun. “Belanda jahat,” pancangnya dalam batin. Sejarah kemudian mencatat, sang bocah tumbuh dewasa sebagai penentang kolonial. Generasi sekarang mengenalnya sebagai Mohammad Hatta, sang proklamator.

 

Panggilan Tanah Air

Setelah melukiskan Bukittinggi—kota lahir Hatta pada 12 Agustus 1902, kisah Perang Kamang itu membuka otobiografinya yang berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2014). Buku itu pertama kali terbit dengan judul Mohammad Hatta: Memoir, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-77, 1979. Sejarawan Taufik Abdullah, dalam kata pengantar Untuk Negeriku, menduga bahwa momen kecil yang merasuk ke Hatta saat mendengarkan kisah Perang Kamang itu menancap tajam di batin. Magi. Ia mewujud “panggilan Tanah Air”.

Memang, sebagaimana dicatat ahli bahasa dan sejarah dari London School of Oriental and African-Studies, Russel Jones, Hatta adalah penulis dari kelompok nasionalis yang pertama-tama menempatkan kata “Indonesia” dengan tekanan politik yang kental. “Indonesia” bukan saja kata yang merujuk kawasan kepulauan secara geografis, tapi juga punya pemaknaan kuat sebagai bangsa yang berdaulat. Sebelumnya, selama berabad-abad, para ilmuwan—mulai dari G.W. Earl, J.R. Logan, E.T. Hamy, A.H. Keane, hingga Adolf Bastian—menggunakan nama yang berbeda-beda. Terutama sejak 1920-an, nama “Indonesia” mulai dipakai untuk merujuk pada cita-cita negera merdeka—terlebih oleh Hatta, baik dalam tulisan maupun pergerakan.

Untuk prestasi tersebut, Hatta berutang besar pada Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam otobiografinya, tak disinggung tentang betapa ngotot-nya Hatta atas usul perubahan nama organisasi, dari “Indische Vereeniging” (Perhimpunan Hindia) ke “Indonesische Vereeniging” (Perhimpunan Indonesia). Seturut dengan itu, majalah mereka pun beralih nama, dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Hatta menjadi penanggung jawab atas format baru Indonesia Merdeka. Tetapi, puncaknya adalah ketika Hatta diangkat sebagai Ketua PI pada awal Januari 1926, lima tahun sesudah terdaftar sebagai anggota organisasi tersebut pada September 1921.

Hatta membacakan naskah pidato inaugurasi yang bertajuk “Economische wereldbouw en machtstegenstellingen” (Struktur Perekonomian Dunia dan Pertentangan Kekuasaan). Dari naskah pidato ini, gagasan antipenjajahan Hatta sangat dipengaruhi oleh Heraclitus, G.W.F. Hegel, dan Karl Marx. Parakitri T. Simbolon (2007) menilai, Hatta mengajukan “argumen perlawanan terhadap penjajahan, dengan cara dan bahasa yang setara canggihnya dengan para pendukung penjajahan”. Tak syak lagi, Hatta memang tokoh penting dalam Perhimpunan Indonesia. Ia menjadi pumpunan ikan bagi para pemuda yang kemudian sebagian berkiprah dan berposisi penting dalam gerakan politik di Tanah Air, kata Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600–1950 (2014).

Sejak pengukuhan Hatta itu pula, PI gencar memperkenalkan nama “Indonesia” dalam berbagai forum internasional. Salah satunya, dicatat oleh Russel Jones (dalam “Earl, Logan and ‘Indonesia’”, Archipel, 1973), di International Youth Peace Camp pada Agustus 1926 di Bierville, kota kecil di selatan Paris. Nama “Indonesia” disebutkan sebagai negara perwakilan tersendiri. Tepat pada 17 Agustus dua tahun kemudian, mantan Ketua PI yang menjadi wakil dalam World Youth Peace Congress di Overijssel, Negeri Belanda, Nazir Datoek Pamontjak, juga tercatat dari “Indonesia”. Kita ingat, barulah pada Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928, dirumuskan tiga butir pengikat persatuan kita: tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Selain itu, Hatta juga berkunjung ke negara-negara Skandinavia dalam rangka mencari rujukan ekonomi koperasi untuk Indonesia merdeka. Indonesianis asal Australia, David Reeve (dalam Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika, 2013) melihat Hatta sebagai salah satu pengusung teguh gagasan kolektivisme dalam merancang negara Indonesia merdeka. Hadiah terbesar Hatta atas keteguhannya adalah gelar Bapak Koperasi Indonesia, yang baru disematkan pada 1953. Reeve merujuk setidaknya empat buku utama untuk menilik imajinasi Hatta tentang koperasi: The Co-operative Movement in Indonesia (1957), Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun (1971), Portrait of a Patriot: Selected Writings by Mohammad Hatta (1972), dan Kumpulan Karangan: Jilid I (1976).

Tentu saja, rajutan pemikiran Hatta tak berhenti di PI, sebagaimana terbaca dari cara Reeve melihat gagasan kolektivisme dari Hatta. Tetapi, masa itulah yang menempa keseimbangan Hatta sebagai kolumnis dan intelektual sekaligus pemimpin pergerakan. Dia mempersiapkan diri sejak di sana, sebelum kembali ke Tanah Air, setelah sebelas tahun menempuh doktoral.

Di Indonesia, keseimbangan itu teruji. Panggilan Tanah Air itu sekeras batu karang, tak beranjak meski diterjang ombak. Hatta pun banyak menghasilkan karya tulis kala berada di lokasi pembuangan politik di Boven Digul. Buku yang kemudian jadi mas kawin pernikahan Hatta dengan Rachmi Rachim, Alam Pikiran Yunani, ditulis di Boven Digul. Ia juga menulis Beberapa Pasal Ekonomi di sana. Taufik Abdullah mencatat, Hatta kian menampakkan sosok ilmuwan setelah lepas jabatan sebagai wakil presiden. Ia menulis Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan dan Pengantar ke Jalan Sosiologi Ekonomi saat menjadi warga biasa.

 

Mengacungkan Jari ke Muka Hakim

Sebenarnya, rasa lelah masih menyergap. Beberapa hari sebelumnya, Hatta baru tiba dari Konferensi Liga Internasional Wanita. Tapi dua orang polisi tiba-tiba datang ke rumah Hatta di Den Haag, 23 September 1927. Mereka membawa surat penangkapan. Hatta segera dibawa ke penjara di Casiusstraat. Bersama Hatta, tiga pemimpin PI yang lain juga dipenjarakan: Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamontjak, dan Abdoel Madjid Djojoadiningrat. Sontak saja berita ini tersebar ke Indonesia. Jarak Indonesia dan Negeri Belanda, saat itu, segera terasa menciut.

Awalnya, mereka dituduh atas tiga perkara: menjadi anggota dari perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang Kerajaan Belanda. Tetapi, ketika perkara disidangkan di depan mahkamah pada 8 Maret 1928, perkaranya tinggal satu: menghasut. Mereka dituduh melanggar Pasal 131 KUHP (Wetboek van Strafrecht). Tulisan mereka di Indonesia Merdeka, yang ditujukan kepada Pemerintah Hindia Belanda, dianggap sebagai hasutan terhadap Kerajaan Belanda. Mereka dibela oleh J.E.W. Duijs dan kawan-kawannya. Saat sidang itu, Hatta membacakan sekitar tiga setengah jam pembelaan bertajuk Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka). Naskah pembelaan ini segera tersebar ke Tanah Air.

Indonesia Vrij adalah naskah yang, kata Parakitri T. Simbolon, membawa reputasi Hatta sebagai pemimpin pergerakan melambung. Sementara sejarawan Sartono Kartodirdjo dalam Indonesian Historiography (dikutip dalam P. Swantoro, Dari Buku ke Buku, 2002) memberi perhatian khusus pada “beginselprogram” atau “pernyataan prinsip” dari PI yang menurutnya mengedepankan unsur-unsur pemikiran fundamental seperti kesatuan dan solidaritas, prinsip nonkooperasi, dan prinsip berdiri sendiri (Hatta memaparkan soal itu pula dalam Indonesia Vrij). Tulis Sartono, bahkan Sumpah Pemuda hanya “amplifier” dari “beginselprogram”.

Dalam pergulatan hayat Hatta di tengah perjuangan meraih kemerdekaan (dan sesudahnya untuk mengisi pembangunan setelah proklamasi), Indonesia Vrij adalah naskah pentingnya selain Lampau dan Datang (1956) dan Demokrasi Kita (1960). Di dalamnya, Hatta tak surut menantang Pemerintah Belanda atas apa yang diperjuangkan melalui Indonesia Merdeka. Di depan muka para hakim, Hatta bahkan tak segan mengacungkan jari, menutup pembelaan:

“Yang Mulia, lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain.” []

 

Referensi:

  • Abdullah, T. 2014. “Pengantar”. Pengantar buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi. Tiga jilid. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  • Hatta, M. 2014. Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi. Tiga jilid. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  • Jones, R. 1973. “Earl, Logan and ‘Indonesia’”. Archipel 6: 93–118.
  • Mata Najwa. 2014. Pernyataan Sri-Edi Swasono dalam “Belajar dari Bung Hatta.” Ditayang di Metro TV pada 12 November 2014.
  • Ni’am, L. 2014. “Sepak Bola yang Melawan Kolonialisme”. Fandom Football. 11 Juli. http://fandom.id/fitur/sejarah/2015/07/sepak-bola-yang-melawan-kolonialisme/.
  • Poeze, H.A. 2014. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600–1950.
  • Jakarta: KPG bekerjasama dengan KITLV-Jakarta dan Universitas Leiden.
  • Reeve, D. 2013. Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika. Jakarta: Komunitas Bambu.
  • Simbolon, P.T. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  • Swantoro, P. 2002. Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu. Jakarta: KPG bekerjasama dengan Rumah Budaya Tembi.

________

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: