BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 10 menit

Upaya kaum pekerja rentan di Indonesia menggalang solidaritas menolak upah murah dan pasar tenaga kerja fleksibel.

SELAMA apa yang disebut “reformasi” sesudah Soeharto turun pasca-1998, pelbagai organisasi masyarakat dan partai politik bermunculan. Ia dampak positif dari kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul yang semula ditekan oleh pemerintahan tiga dekade Orde Baru. Iklim terbuka itu juga mendorong kebebasan bagi buruh untuk berserikat—salah satu fase penting dari gerakan buruh di masa itu yang sebelumnya dijinakkan dalam serikat tunggal atas restu negara bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Kebijakan itu mengubah bentuk-bentuk negosiasi antara pemerintah, pengusaha, dan kaum buruh—biasa disebut “tripartit”—dalam proses dan mekanisme kepengaturan tenaga kerja. Dalam satu pasal dari undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, misalnya, diatur apa yang disebut “lembaga kerjasama tripartit”. Dan, melalui aturan turunannya berupa peraturan pemerintah, forum itu diisi 45 orang dengan pembagian seimbang dari ketiga pihak, dengan masa jabatan tiga tahun.

Pada 25 Agustus 2015, misalnya, lewat sidang resmi kementerian tenaga kerja yang membahas verifikasi anggota serikat pekerja, tercatat 6 konfederasi di dalam forum lembaga tripartit di tingkat nasional. Mereka adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, dan Federasi Kahutindo (sektor kayu, kehutan, dan perkebunan). Sementara berdasarkan pendataan kementerian tahun 2014, ada sekira 100 federasi, 6.808 serikat pekerja, dan 170 serikat perusahaan pelat merah yang meliputi 1.678.364 anggota serikat buruh. Jumlah anggota serikat ini masih sangat minim dibandingkan jumlah pekerja formal sekira 46,6 juta orang (BPS, Agustus 2014).

Kendati ada langkah legal yang mengatur perburuhan di masa reformasi—termasuk undang-undang 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial—era pasca-Soeharto juga ditandai sebagai rezim pasar tenaga kerja fleksibel. Ia mengatur sistem kerja kontrak dan outsourcing (diatur dalam UU Ketenagakerjaan) selain upah buruh murah (dari warisan Orde Baru). Kebijakan macam itu kian mendekatkan relasi ekonomi-politik Indonesia ke dalam mekanisme pasar global.

Dalam pengantar Buruh Menuliskan Perlawanannya (2015), memuat catatan refleksi dan metode pembelajaran ke-15 aktivis buruh yang bergulat dalam dinamika berserikat, rezim itu mendorong buruh yang memasuki awal abad 21 ke dalam dunia “angkatan kerja”—istilah teknokratis untuk usia 15–64 tahun—sebagai “generasi yang masa mudanya dirampas oleh pabrik dan masa depannya dihancurkan oleh sistem outsourcing.”

Situasi ekonomi-politik yang merugikan kaum buruh dan kelompok pekerja rentan lainnya, dengan sejumlah beleid yang menguntungkan pengusaha, telah memperkeras gabungan serikat buruh melakukan demonstrasi dan pemogokan. Hingga rentang 2010 tercatat aksi gerakan buruh yang menolak revisi (pengurangan) pasal pesangon dalam UU Ketenagakerjaan (lewat Aliansi Buruh Menggugat tahun 2006), dan aksi mogok serikat pekerja BUMN tahun 2008 dari Angkasa Pura I (melayani kawasan tengah dan timur Indonesia) untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Aksi terakhir itu membentuk aliansi dari pelbagai sektor buruh yang tergabung dalam Komite Solidaritas Nasional. Aliansi ini membawa agenda perlawanan terhadap pemberangusan serikat buruh, privatisasi BUMN, dan sistem tenaga kerja fleksibel. Kelak komite ini membangun Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

Protes besar-besaran serikat buruh meningkat sesudahnya termasuk dua kali “mogok nasional” pada 2011-2012. Periode ini ditandai terbentuknya Majelis Pekerja Buruh Indonesia pada Hari Buruh Internasional (1 Mei 2012) yang terdiri tiga konfederasi (KSPSI, KSBSI, dan KSPI). Mereka dikenali lewat barisan Garda Metal (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan Brigade SPSI dalam setiap aksi besar.

Tuntutan lewat protes nonlitigasi ini mendorong gerakan serikat yang lebih besar dan makin militan ketika proses litigasi lebih cenderung memihak kaum majiikan sekalipun lewat saluran lembaga kerjasama tripartit. Buruh diperas tenaganya, dikepung oleh pelbagai regulasi, dan diperlakukan buruk yang merendahkan martabat manusia—sebagaimana misalnya terbaca dalam sejumlah kesaksian lewat Buruh Menuliskan Perlawanannya.

Geruduk Pabrik

Sepanjang 2012, gerakan buruh di Bekasi, Jawa Barat—salah satu situs industri terpenting dan kantung massa buruh terbesar di Indonesia—memiliki satu metode yang unik dalam memobilisasi dan mengadvokasi kasus-kasus perburuhan. Bernama “geruduk pabrik”, taktik itu dipakai oleh kaum buruh dari pabrik-pabrik lain untuk menggeruduk satu pabrik yang mengebiri hak buruhnya. Aksi seperti ini terus dijalankan hingga tuntutan buruh di pabrik itu diakomodasi. Para buruh yang menggeruduk itu, dengan nada sinsime yang sehat, menyebutnya tengah melakukan “hajatan”.

Menurut Simon, pengurus pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), informasi “hajatan” diperoleh dari pesan pendek serta, misalnya, jejaring sosial grup Facebook “Buruh Bekasi Bergerak”. Biasanya buruh yang “hajatan” akan memberikan informasi detail sehingga rekan-rekan buruh dari pabrik lain dapat mengetahui dan ikut bersolidaritas.

Kendati protes berkisar masalah normatif yang membelit buruh seperti aturan outsourcing (pasal 66 dalam UU Ketenagakerjaan), tapi taktik “geruduk pabrik” telah memberi skema gerakan solidaritas antarburuh, antarkawasan, dan antarkota. Aksi itu tidak terjadi secara spontan tapi direncanakan lewat organisasi dan konsolidasi gerakan. Protes via “geruduk pabrik” tidak berhenti sekadar “hajatan”, melainkan diikuti pemogokan oleh para buruh di pabrik bersangkutan. Metode ini menurun intensitasnya setelah para pengusaha menyewa tenaga preman bayaran untuk mengancam pengurus serikat buruh bahkan keselamatan pribadi dan keluarga mereka.

Aksi premanisme macam itu kerap dipakai oleh sebagian besar perusahaan di banyak tempat dan sektor usaha lain. Gunanya, apa yang sering kita dengar, membereskan “kerja-kerja kotor” di luar sistem tapi bebas dari pantuan hukum. Peran mereka, dengan kata lain, menjaga karpet merah investasi dari gangguan eksternal, dan berkat itu mereka dijamin oleh kekuasaan legal.

Dalam catatan di Facebook, Danial Indrakusuma menulis bahwa UU Ketenagakerjaan tidak bisa sepenuhnya membela hak dan kepentingan buruh, terlebih lagi membela buruh kontrak dan buruh outsourcing. Yang hanya bisa membela buruh adalah “negosiasi dengan cara tekanan massa”. Pendeknya, gerakan buruh tidak semata menyandarkan nasibnya pada proses hukum (yang biasanya berlarut-larut) ataupun beragam mediasi di belakang meja dengan perusahaan dan pemerintah (yang umumnya diundur-undur). Mobilisasi massa sebagai sebuah tekanan politik dan solidaritas antarburuh telah jadi modal gerakan untuk mengatasi masalah mereka.

Protes di jalanan masih jadi metode penting bagi kaum buruh. Ini akan dilakukan ketika mereka menghadapi rezim upah murah lewat aturan baru PP Pengupahan 78/2015. Kaum buruh juga bisa sangat sadar memakai terbitan internal dan media sosial sebagai media pendidikan dan propaganda di tengah media arus utama menepikan suara mereka.

Menolak PP Pengupahan

Pada 12 Oktober 2015, dua pemimpin serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia—dua serikat yang dikenal radikal—diundang oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di kantornya. Hanif seakan berusaha melobi dan meyakinkan mereka untuk menerima pengesahan PP Pengupahan. Sehari kemudian, Hanif mengundang seluruh pemimpin serikat buruh dalam satu pertemuan bertajuk “dialog sosial ketenagakerjaan” di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara itu lebih banyak mensosialisasikan draf PP Pengupahan tapi para pemimpin serikat menolaknya.

Alasan mendasarnya, selain tidak melibatkan unsur serikat buruh dalam merancang PP Pengupahan, juga formulasi upah buruh yang mengabaikan standar kebutuhan hidup layak. Poin penolakan lain: Peran serikat buruh yang diamputasi dalam melakukan advokasi dan dialog melalui dewan pengupahan dalam penentuan kenaikan upah setiap tahun. Rancangan itu secara berjalan ditentukan oleh pemerintah dengan taksiran inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ia mengabaikan peran serikat menyurvei kebutuhan hidup layak serta dialog tripartit dalam penentuan upah.

Ekspresi penolakan serikat buruh diabaikan dan kemudian mereka menggelar aksi di luar Istana Negara pada 15 Oktober ketika pemerintah mengumukan paket baru kebijakan ekonomi yang secara spesifik mengatur perburuhan. Sehari berikutnya, Menteri Hanif Dhakiri mengumpulkan para pemimpin redaksi dari beragam media untuk menjelaskan PP Pengupahan. Esok harinya banyak pemberitaan bernada positif tentang formulasi pengupahan terbaru.

PP Pengupahan kemudian diteken oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015 sebelum lawatannya ke Amerika Serikat. Setelah itu, selama seminggu sampai 30 Oktober 2015, serikat-serikat buruh melakukan aksi besar di Istana Negara.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Konsolidasi serikat buruh dalam menolak PP Pengupahan menjadi intens. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, misalnya, dalam satu bulan sebelum PP 78 disahkan, mereka mengadakan pertemuan nasional dengan para pemimpin daerah setiap dua minggu sekali. Lalu rapat-rapat konsolidasi setiap pengurus daerah dan pengurus serikat di tingkat pabrik. KSPI bahkan secara rutin mengirimkan siaran pers ke media setiap dua hari, menurut Roni Febrianto, penanggungjawab divisi informasi dan komunikasi konfederasi itu.

Berbeda dari pengalaman tahun 2012, dengan memakai media sosial seperti Facebook sebagai sarana komunikasi, konsolidasi menolak PP Pengupahan tak seintens memakai perangkat media sosial, terlebih bila berbagai informasi internal. Agaknya, kegagalan mereka merencanakan aksi duduki jalan tol tahun 2014 jadi evaluasi penting dalam menapis informasi untuk tujuan kampanye dan kepentingan internal. Aksi menuntut penaikan upah itu terhadang lebih dulu oleh pasukan kepolisian sebelum massa buruh memasuki pintu tol. Aksi mereka terdeteksi sebelumnya lewat media sosial.

Kini, saat menolak PP Pengupahan, mereka lebih banyak berkomunikasi lewat WhatsApp untuk merancang aksi. Adapun kampanye dan propaganda dibagikan lewat situswebnya, serta terbitan internal “Koran Perdjoeangan” yang diklaim beroplah sekira 7.000 eksemplar per bulan.

Kendati pengurus serikat belum sampai mengukur secara efektif antara kampanye dan meningkatnya kesadaran buruh dalam topik mutakhir macam PP Pengupahan untuk memobilisasi massa, tetapi mereka mengaku lalu lintas kunjungan ke situswebnya naik dan bahkan harus menambah besar bandwith. Pengurus serikat sadar bahwa media arus utama lebih condong menyuarakan sumber dari pengusaha dan pemerintah, dan acapkali pemberitaannya menyudutkan buruh. Ada sikap skeptis dari mereka terhadap media besar.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Menurut Agus Bobo, koordiniator agitasi dan propaganda, KASBI membangun kesadaran anggota serikatnya lewat selebaran, melakukan diskusi di tingkat pabrik, melalui sosial media Facebook dan situsweb, serta terbitan internal “Bintang Buruh” (klaimnya beroplah sekira 15.000 eksemplar per bulan). Ajakan untuk aksi menolak PP Pengupahan bisa berjalan di lingkaran konfederasi, kendati ragu mampu melibatkan buruh di luar serikat.

Daya jangkau melibatkan “buruh yang belum terorganisir”—istilah lazim bagi buruh non-serikat—tergantung besaran isu yang mengancam hak buruh secara mendasar. Sebelum PP Pengupahan diteken, menurut Agus Bobo, pelbagai media besar memberitakan bahwa kenaikan upah pasti terjadi sebagaimana disampaikan Menteri Hanif Dhakiri dalam sejumlah kesempatan. Dalam PP Pengupahan, upah buruh memang naik setiap tahun tapi mayoritas serikat menolaknya karena meniadakan proses rundingan buruh menghitung standar kehidupan layak.

Artinya, protes menentang PP Pengupahan sangat mungkin dilakukan bagi buruh yang berserikat—yang memahami standar upah layak lewat pendidikan politiknya; sementara isu tersebut terdistorsi lewat pemberitaan media besar. Ini berbeda dari isu revisi UU Ketenagakerjaan pada 2006 yang akan meniadakan pesangon PHK, menurut Agus Bobo. Isu itu direspons oleh mayoritas buruh—baik yang berserikat maupun tidak—karena dikenali langsung akan menimpa semua buruh. Agus mengatakan, mobilisasi anti-PP Pengupahan akhirnya “lebih bergantung pada kemampuan organisasi serikat” dalam menggalang kekuatan internal, dan “hanya sedikit” yang mampu merangkul kalangan buruh non-serikat.

Sesudah Aksi 30 Oktober

Sebelum aksi besar di Jakarta, serikat-serikat buruh menggalang protes di masing-masing kawasan sentra industri seperti di Tangerang, Cakung, Karawang, Subang, dan Purwakarta. Di grup Facebook beranggotakan individu-individu buruh seperti “Gerakan Revolusi Buruh Indonesia”, mereka memajang foto-foto di jalan. Bahkan pada 28 Oktober, Kawasan Industri Bukit Indah City di Purwakarta terlihat lumpuh dari aktivitas produksi karena aksi besar mereka.

Puncaknya, pada 30 Oktober jam 7 malam di depan istana, pasukan polisi membubarkan aksi dengan melakukan kekerasan serta penangkapan terhadap 22 buruh, seorang mahasiswa, dan dua pengacara publik. Beredar foto-foto di dunia maya yang menggambarkan brutalitas polisi membungkam protes buruh, terutama oleh 30-an polisi berseragam biru gelap dari “Turn Back Crime”.

Keadaan mengendur di Jakarta, tetapi demonstrasi buruh tetap jalan di kawasan. Tidak hanya di sisir kawasan Jakarta, tetapi di kota-kota lain yang jadi pusat industri. Rencananya aksi ini bermuara pada “mogok nasional” pada 24-27 November 2015.

Tetapi, pemerintahan Joko Widodo sudah siap dengan antisipasi. Selain memengaruhi ruang redaksi hampir semua media besar (dalam mendistorsi isu), dan menurunkan kesatuan-kesatuan polisi di kawasan pabrik (menghadang demo buruh), pemerintah menginstruksikan dinas tenaga kerja di daerah-daerah untuk “mensosialisasikan” PP Pengupahan. Setidaknya sudah ada 19 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi sesuai perhitungan baru.

Isu PP Pengupahan bisa terbaca positif bila bersumber dari mayoritas media besar. Aksi-aksi buruh bilapun diberitakan bukanlah menjadi halaman utama. Terlebih bila melihat kecenderungan media massa yang dimiliki para pengusaha-cum-politisi yang jadi bagian dari lingkaran pemerintahan Jokowi. Atau nada pemberitaan yang cenderung mendorong “investasi”.

Menurut Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, isu “PHK” kerap dimainkan oleh kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau lewat Sofjan Wanandi (mantan ketua Apindo yang kini tim penasihat wakil presiden Jusuf Kalla). Tujuannya, pengusaha bisa diuntungkan dari kebijakan-kebijakan terbaru yang diambil pemerintah.

Hal sama dikatakan Sunarno dari Federasi Serikat Buruh Nusantara, berbasis di Tangerang Raya, Ia berkata, baik ada krisis maupun tidak, PHK buruh pasti tetap ada namun tidak sebesar yang dihebohkan oleh media. Biasanya isu PHK memang muncul di media menjelang akhir tahun pada saat penentuan penaikan upah buruh.

Di tengah ruang redaksi dari media besar yang kian meminggirkan suara buruh, pertarungannya nanti adalah bagaimana kalangan buruh melakukan pendidikan politik. Juga penyebaran kampanye atas isu dan masalah yang merugikan hak mereka lewat media internalnya. Sekaligus memanfaatkan media sosial dalam memperluas jangakuan isu lintas-sektoral dan lintas-kelas. Setidaknya isu mereka dapat terserap sebagai topik penting bagi kelompok pekerja rentan lainnya. Selain, tentu saja, apa yang terus dilakukan oleh serikat-serikat buruh untuk menjaring anggota lebih besar diiringi advokasi dan pendidikan yang sadar kelas.[]

 

Catatan pengiring:

– Kebijakan pasca-Soeharto dalam bentuk regulasi terkait artikel ini:

– Verifikasi kementerian tenaga kerja unsur buruh dalam Lembaga Kerjasama Tripartit merujuk artikel “Inilah Komposisi Anggota Forum LKS Tripartit”, Kabar Buruh, 25 Agustus 2015: http://bit.ly/1QxJnqm (diakses 2 Nov 2015)

Jumlah serikat buruh dan lainnya. Angka dalam naskah ini merujuk artikel “Inilah Data Serikat Pekerja di Indonesia”, Hukum Online, 29 Juli 2015, http://bit.ly/1SLh86J (diakses 2 Nov 2015). Bandingkan berita Kompas.com yang mencatat 8 konfederasi, 101 federasi, 11.852 serikat, 170 serikat BUMN dengan jumlah anggota serikat seluruhnya 3.414.455 orang; “Menaker Minta Serikat Buruh/ Pekerja Tidak Jadikan Pemerintah Sebagai Lawan”, 10 Maret 2015 http://bit.ly/1LbPYj5 (diakses 9 Nov 2015). Dalam “epilog” Buruh Menuliskan Perlawanannya: Data anggota serikat sama dari rujukan berita Kompas.com tetapi keterangan lain berbeda (11.766 serikat, 90-an federasi). Berdasarkan data dewan pimpinan pusat FSPMI dari kementerian tenaga kerja (6 Agustus 2015), ada 110 federasi, 9 konfederasi, dan 1.395.855 anggota serikat yang terverifikasi (versi konfederasi sekira 1.9 juta). Inkonsistensi data ini sangat mungkin terjadi karena ada beberapa konfederasi yang saling tidak mengakui satu sama lain. Misal ada konfederasi yang pecah, masing-masing tidak saling mengakui tapi merasa mewakili seluruh serikat sebelum pecah. Persoalan lain, serikat tidak melaporkan diri ke dapartemen tenaga kerja. Ada juga konfederasi yang sengaja tak masuk dalam lembaga kerjasama tripartit karena tak mau dikooptasi pemerintah. Hal semacam ini bikin pencatatan jadi simpang siur.

– Data pekerja formal menurut BPS (Agustus 2014), lihat http://bit.ly/1krqrO0 (diakses 9 Nov 2015).

– Pasar tenaga kerja fleksibel, dalam istilah dari UU Ketenagakerjaan, disebut sebagai “perjanjian kerja waktu tertentu” untuk sistem kerja kontrak (pasal 56–59) dan “perjanjian pemborongan pekerjaan” untuk sistem outsourcing (pasal 65-66).

– Rujukan “geruduk pabrik” pada bagian para buruh melakukan “hajatan” secara terorganisir dan disertai pemogokan, lihat catatan refleksi Danial Indrakusuma di Facebook, “Rachmat, Tarikh (Sejarah), Hidayah dan Rekomendasi” (14 September 2012): http://on.fb.me/1Qkkrn7 (diakses 10 November 2012). Bagian aksi premanisme yang membungkam taktik “geruduk pabrik”, lihat refleksi lain oleh Sherr Rinn, “Kemunduran Gerakan Buruh Setelah 2012”, Koran Pembebasan, 1 Juni 2015, http://bit.ly/1MZ6lqH (diakses 10 Nov 2015).

– Catatan kritis Danial Indrakusuma terhadap UU Ketenagakerjaan merujuk pada notes Facebook, “Catatan-catatan Tercecer tentang Buruh Outsourching dan Buruh Kontrak,” 20 Juni 2012, http://on.fb.me/1SLhudG (diakses 10 Nov 2015).

– Menteri Hanif Dhakiri mengumpulkan para pemimpin redaksi, lihat “Menaker Kumpulkan Pemred Media Jelaskan PP Pengupahan,” Kabar Buruh, 17 Oktober 2015, http://bit.ly/1Pq2yD7 (diakses 5 Nov 2015).

– Konteks dan penggambaran kesatuan polisi berseragam “Turn Back Crime” yang bertindak brutal terhadap demonstrasi buruh pada 30 Oktober, lihat opini Azhar Irfansyah, “Ada Apa dengan Polisi dan Buruh Kita,” Geo Times, 8 November 2015, http://bit.ly/1HD06qa (diakses 10 Nov 2015).

 

________

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: