BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 13 menit

Eksklusi, penyingkiran, dan pergeseran ruang hidup.

SETELAH lima kali dijadwalkan, akhirnya Joko Widodo datang ke Jambi, akhir Oktober lalu, sesudah asap telah lenyap dan puluhan ruang evakuasi kosong, ketika pada momen pertemuannya dengan komunitas orang Rimba, kunjungan itu meninggalkan foto-foto yang beredar di media sosial dan menjadi perdebatan para netizen. Foto yang satu tampak tiga orang Rimba tak berbaju, satunya lagi sebaliknya. Sementara wajah orang Rimba yang terlihat di kedua foto tampak mirip.

Sebagian debat itu cuma pergunjingan apakah dua foto itu hasil setting-an atau rekayasa. Mereka yang bergosip macam ini jelas tidak paham sebelumnya bahwa rata-rata orang Rimba menikah sedarah sehingga ada kemiripan wajah di antara mereka. Sebagian lain mengangkat diskusi yang substansial: respons terhadap tawaran pemerintahan Jokowi merumahkan komunitas orang Rimba yang tergusur ruang hidupnya karena terpapar proyek-proyek pembangunan termasuk oleh industri perkebunan monokultur.

Gosip viral yang pertama makin ngawur ketika Ferry Mursyidan Baldan, menteri agraria dan tata ruang serta kepala badan pertanahan nasional, menonjolkan aturan kementeriannya, diteken 15 Mei 2015, tentang tata cara menetapkan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat termasuk Suku Anak Dalam. Kata Baldan, Suku Anak Dalam sudah diberikan lahan seluas 2 ribu hektare.

Suku Anak Dalam yang dimaksud Baldan adalah orang Batin 9—telah berkonflik dengan PT Asiatic Persada selama puluhan tahun (Baca liputan Pindai: Dalam Selimut Konflik). Mengasosiasikan kelompok suku ini dengan orang Rimba jelas keliru—atau sesungguhnya menunjukkan pemahaman antropologis yang fatal. Budaya maupun bahasa orang Batin 9 dan orang Rimba jauh berbeda. Urusan pembagian lahan 2 ribu ha jelas bukan buat orang Rimba, yang mayoritas tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas di kabupaten Sarolangun.

Jokowi, bersama rombongan menteri, ditemani bupati Sarolangun Cek Indra dan pejabat sementara gubernur Irman, mendatangi komunitas orang Rimba di sebuah lokasi transmigran perkebunan sawit PT Sari Aditya Lestari, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, yang berdiri tahun 1988. Di dekatnya ada empat orang Rimba tak berbaju, hanya mengenakan cawat. Mereka adalah Meriau, Nyerak, Genap, dan Ngelawang—anggota Rombong Ninjo di bawah Ketemenggungan Grip.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan pantalon hitam, Jokowi berjongkok di atas tanah, bicara dengan orang Rimba dalam jarak dekat, dan ia presiden pertama di Indonesia yang menemui mereka secara langsung. Tak satupun orang Rimba di sekitarnya yang merokok, di luar kebiasaan mereka mengisap tembakau, baik pria maupun perempuan. Mereka bicara di bawah tenda sederhana. Ada yang beratap kain lusuh warna biru, plastik terpal, ada yang beratap daun anai dan rumbia.

Komunitas orang Rimba mengobrol dengan rombongan presiden di lokasi perumahan yang dibangun Dinas Sosial. ©Ade Chandra (Dok. KKI Warsi)
Komunitas orang Rimba mengobrol dengan rombongan presiden di lokasi perumahan yang dibangun Dinas Sosial. ©Ade Chandra (Dok. KKI Warsi)

Jokowi menawarkan rumah bagi mereka, dan mereka menjawab “mau”, asalkan letaknya agak jauh dari permukiman transmigran. Itu segera direspons presiden, dengan menginstruksikan jajaran rombongannya termasuk kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa “yang akan mengurus rumah.”

Sesudahnya, rombongan itu menempuh dengan mobil sekira 500 meter menuju lokasi 22 perumahan orang Rimba yang dibangun kementerian sosial tahun 2013. Ia bertemu dengan Tumenggung Tarib, Tumenggung Grip, Prabung, dan Bejalo. Mereka mengenakan baju dan celana panjang. Wakil Tarib adalah Tumenggung Betaring. Namun Betaring absen. Bejalo dan Prabung masih keluarga dekat Grip. Di sini orang Rimba mengeluh soal listrik dan air bersih.

Bupati Cek Endra menimpali, “Pak Presiden, mereka sebenarnya ingin nonton televisi. Mereka juga butuh sumber air bersih seperti sumur.”

“Orang Rimba berharap sarana kebersihan dan sumber air bersih. Karena selama ini yang mereka gunakan tidak layak minum karena sudah banyak tercemar limbah kebun sawit,” ujar Kristiawan, koordinator unit kajian suku-suku dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

“Pak Babinsa, di sini kalau pasang listrik berapa satu unit?” tanya Jokowi.

“Kira-kira Rp 2 juta per satu unit Kwh.”

“Ya sudah, saya bantu 10 unit.”

Ditambah dengan biaya sumur gali, Jokowi beri uang tunai Rp 30 juta kepada Tumenggung Grip.

Gaya khasnya pun tak luput. Di dua tempat itu, Jokowi membagikan paket bantuan sembako dan Kartu Indonesia Sehat. Tercatat penduduk di wilayah itu sebanyak 1.738 jiwa dengan 257 kepala keluarga.

Sontak, sesudah kedatangan Jokowi, selain keributan di media sosial, komunitas orang Rimba di taman nasional juga ikut gaduh. Mereka bertanya, siapa yang mengatur pertemuan itu?

Mijak Tampung, usia 28 tahun, dari Kelompok Makekal Bersatu protes. “Saya dengar yang mengatur kedatangan Jokowi itu adalah KKI Warsi. Mereka tidak menghormati adat kami. Bagaimana mungkin kelompok Grip keci itu bisa mewakili keseluruhan orang Rimba?” Mijak adalah anak didik Saur Marlina “Butet” Manurung yang mendirikan Sokola Rimba setelah keluar dari KKI Warsi pada 2003.

Lagipula, menurut Mijak, kebutuhan mendasar orang Rimba bukan rumah. Setiap tahun pemerintah selalu bangun rumah tapi selalu kosong. Kebutuhan orang Rimba adalah perlindungan kawasan taman nasional sebagai ruang hidup, pelatihan, infrastruktur jalan untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

LIMA belas tahun lalu, Presiden Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, menetapkan kawasan adat Orang Rimba menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 60.500 hektare. Sebelumnya, kawasan itu adalah Cagar Biosfer seluas 28.707 ha yang ditetapkan 25 April 1984. WARSI (berubah nama jadi KKI Warsi) melakukan riset pada 1997-1999 dan menemukan di sisi timur, barat, dan utara Cagar Biosfer adalah kampung-kampung tua kawasan hidup Orang Rimba. Di bagian itu pula terjadi pertempuran izin HTI Inhutani V dan eks-HPH PT Intan Petra Darma.

Warsi hendak memperluas kawasan cagar biosfer menjadi kawasan hidup dan jelajah Orang Rimba. Ia berhasil. Pada 2000, pemerintah menyetujui pertambahan areal cagar biosfer seluas 33.000 hektar. Tetapi wilayah utara milik Perhutani enggan dilepaskan buat Orang Rimba.

Sebelum 1980-an, seluruh kawasan yang kini menjadi taman nasional masih berupa hutan. Binatang buruan melimpah. Situasi ruang hidup berubah ketika lahan hutan dibuka untuk penebangan kayu, serta orang Melayu dan orang luar mulai merambah hutan. Perusahaan pembalak kayu sudah masuk ke kawasan itu dan mengkapling. Program pemerintah mulai masuk lewat konsep “masyarakat terasing” kendati gagal. Pada 1990-an, pembukaan lahan terjadi meluas seiring program transmigrasi dan konsesi perkebunan besar untuk sawit dan industri kayu. Batas hutan dan desa sudah sedemikian terbuka.

Gagasan utama Warsi saat itu adalah bagaimana mengamankan lahan dan wilayah Orang Rimba agar terlindungi dari ancaman orang luar dan korporasi. Bagaimanapun, kawasan cagar biosfer tak punya cantelan hukum yang kuat. Tiada aturan larangan kecuali menjadikan taman nasional. Meski opsi terakhir cukup rawan mengingat taman nasional lebih ditujukan untuk kepentingan puspa ragam hayati (biodiversity). Tetapi ia bukannya minim contoh. Rujukannya adalah Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, yang tahun 1999 mengakui hak adat orang Katu menempati lahan 1.1178 ha dan jadi bagian integral dari pengelolaan kawasan konservasi seluas 229.000 ha (D’Andrea, 2013).

Bahkan ketika Gus Dur mengubah kawasan cagar biosfer menjadi taman nasional, ia juga belum bikin aturan mainnya. Ia lantas minta Kementerian Kehutanan membuat aturan pembagian zona, termasuk di dalamnya ada zona inti, rimba, pemanfaatan dan sebagainya. Tetapi justru sistem zonasi ini berbuah pelik. Aturan main macam ini bukan pertama-tama mengakomodasi kepentingan orang Rimba.

Sesudah dibuatkan taman nasional, tujuh wilayah besar orang Rimba tergamit di dalamnya. Ada cukup benteng untuk menangkal ekspansi perusahaan. Dan idealnya, setelah 15 tahun, orang Rimba bisa terjamin hidupnya secara berdaulat.

Tetapi kini, yang tinggal di kawasan taman nasional, hanya tersisa kelompok Celitai dan Grip; keduanya di Makekal Ulu. Grip persisnya berada di SP I (perbatasan Makekal Ulu dan Kecamatan Air Hitam).

Orang-orang Rimba ini bertahan di pinggiran taman nasional karena terkendala akses ke luar. Mereka memiliki kebun karet yang harus disadap. Tetapi bagi yang tak sanggup tinggal pun masih terus bergerak untuk menyadap kebun karetnya di dalam taman nasional. Ruang hidup mereka yang mestinya terjamin atas kehadiran taman nasional justru mengalami proses sebaliknya: keterasingan dan penyingkiran.

Daya jelajah mereka dengan mengangkut beban hasil rotan, misalnya, semula terbantu perusahaan pembalakan liar lewat akses jalan kayu. Mobil para cukong kayu biasa masuk hingga ke lokasi kebun mereka. Kondisinya kini berbeda dan makin ditekan oleh konflik dengan masyarakat desa maupun pihak-pihak perusahaan yang mengantongi konsensi. Orang Rimba kerap jadi lapisan terbawah dari piramida relasi mencari kebutuhan hidup. Salah satu pilihan mereka: eksodus ke selatan menuju Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Sementara, dalam kondisi yang makin menggerus penyangga sumber hidup orang Rimba, sedikitnya 100 ribu hektare hutan di sekitarnya, semula tempat hidup mereka, sudah habis dibagi-bagi oleh 16 perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Ada enam perusahaan yang berbatasan langsung dengan taman nasional.

Tidak hanya jernang dan binatang buruan yang terkikis. Tapi pohon yang biasanya dijadikan obat-obatan, tempat lebah madu, dan sumber buah-buahan juga musnah. Akibatnya, orang Rimba tak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara layak.

Kondisi ruang hidup yang menyempit telah menyeret orang Rimba ke luar. Mereka kerap diimingi oleh pemerintah lewat tawaran pemukiman dari Dinas Sosial. Misalnya Tumenggung Jelitai, Melimun, Ngamal, dan Girang yang dimukimkan di Sungai Geger, Batanghari.

Mereka juga dijanjikan sarana macam sekolah, Puskesmas, dan lahan usaha untuk perkebunan. Namun sampai dinantikan lima tahun, hanya pemukiman yang dibangun. Belakangan kondisinya terlantar. Banyak rumah mengalami rusak berat dan longsor sehingga orang Rimba takut tinggal di sana. Praktis, dari 55 rumah yang diberikan pemerintah, hanya 3 rumah yang dihuni.

Sejak 1968 pemerintah telah menempatkan 1.600 Orang Rimba untuk hidup menetap bersama sekitar 600.000 pendatang (mayoritas dari Jawa). Lebih dari 40 tahun, pemerintah telah membangun 202 unit pemukiman transmigrasi bagi 82.297 kepala keluarga atau 350.048 jiwa. Permukiman ini tersebar di delapan kabupaten termasuk di Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

Peta komunitas orang Rimba ©Willy Marlupi
Peta komunitas orang Rimba ©Willy Marlupi

Kondisi ini ditambah alihfungsi hutan alam menjadi hutan tanaman industri yang dikelola 18 perusahaan. WARSI mencatat, telah terjadi alihfungsi 633.809 ha hutan alam. Selain itu, ada 52.000 ha kawasan hutan yang dicadangkan untuk HTI atas nama PT Rimba Hutani Mas. Sebagian kawasan yang beralihfungsi ini merupakan hunian dan sumber mata pencaharian orang rimba.

Kebijakan itu menimbulkan apa yang disebut “gegar budaya” di kalangan orang Rimba. Mereka yang semula terbiasa hidup secara tradisional dalam hutan, secara pelan-pelan, dipaksa menjalani kehidupan para pendatang, termasuk bagi yang dianggap berhasil hidup menetap.

“Ini telah menghancurkan akar budaya orang Rimba. Jika dibiarkan, lima atau delapan tahun ke depan, orang Rimba akan habis,” ujar Robert Aritonang, antroplog yang bekerja untuk Warsi. Ia lebih suka menyebut “gegar budaya” itu adalah “etnosida”.

Tetapi, hubungan orang Rimba dan KKI Warsi juga tak selamanya membaik, dan bukan kali ini saja dalam situasi curiga sesudah kedatangan Jokowi. Robert Aritonang pernah menulis di Majalah Alam Sumatra edisi 2005 bahwa Orang Rimba “hanya penumpang sementara” di Taman Nasional Bukit Duabelas. Seketika hubungan keduanya memburuk.

BERDASARKAN pendataan bersama oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan KKI Warsi pada 2010, populasi orang Rimba sekira 2.916 jiwa. Jumlah ini meningkat dibanding 12 tahun lalu (2.669 jiwa). Mereka tersebar di Bukit Duabelas (Sarolangun, Merangin, dan Batanghari), Bukit Tigapuluh (perbatasan Jambi dan Riau), dan sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Sementara jumlah warga Suku Anak Dalam sekira 3.198 jiwa. Mereka tersebar di enam kabupaten: Sarolangun (1.095 jiwa), Merangin (858), Tebo (823), Bungo (286), Batanghari (79), dan Tanjung Jabung Barat (57). Komposisi gender: 1.610 laki-laki dan 1.588 perempuan.

Menurut Kepala BPS Jambi Dyan Pramono Effendi, meski jumlah warga Suku Anak Dalam cukup banyak, tapi tidak semuanya dikategorikan orang Rimba. Ada sebagian kecil yang telah menetap, dikategorikan warga desa terdekat. “Hanya yang masih semi-nomaden dan tinggal di dalam hutan yang kami kategorikan orang Rimba.”

Menurut Rudi Syaf, manajer komunikasi KKI Warsi, kelompok besar orang Rimba di kedua taman nasional menggantungkan kebutuhan pada sumberdaya hutan, hidup nomaden, dan nyaris tak bersentuhan dengan kehidupan luar hutan. Kelompok lain yang tinggal di kawasan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, yang bertahan di sana karena ia tempat leluhur, kakek, dan orangtua mereka. Kelompok ketiga yang menetap di desa, tinggal di rumah-rumah yang dibangun pemerintah.

Kelompok terakhir itu yang rentan konflik. Pada 2000-an, kompetisi dan konflik antara orang Rimba dan orang luar makin meningkat.

Kasus kekerasan terjadi pada Gilan dan Joni pada pertengahan Januari 2011. Kedua anak muda ini, masing-masing berumur 28 dan 23 tahun, dipukul beramai-ramai. Gilan tewas di lokasi kekerasan, sementara Joni mengalami gegar otak ringan.

Ceritanya, mereka hendak menuju rumah abang tiri Joni, bernama Murai, di daerah perkebunan PT Jambi Agro Wijaya, anak perusahaan Sinar Mas Group, di desa Air Hitam. Joni hendak membayar utang dari motor bekas yang dibelinya, sebuah Honda Suprafit keluaran 2007, kendaraan yang jadi tunggangan mereka ketika kejadian nahas itu menimpa mereka.

Ada dua jalur tempuh. Jalur singkat 1,5 jam dengan kendaraan motor, lebih sepi, hanya semak belukar di kiri-kanan jalan. Jalur kedua, melintasi sebuah kampung, durasi 3 jam. Mereka memilih jalur kedua. Berangkat petang, mereka berhenti sejenak di rumah kenalan untuk mengisi daya baterai ponsel.

Di kampung transmigran—yang akan jadi tempat Jokowi mendatangi orang Rimba akhir Oktober lalu—ada sebuah desa bernama Bunga Antoi, di sekitar perkebunan sawit PT Sari Aditya Lestari. Desa itu, ketika kejadian menimpa dua pemuda orang Rimba tersebut, dalam situasi serba awas mengingat sebulan terakhir sering terjadi pencurian ayam milik warga. Kepala desa Sumadi, yang tinggal di sana sejak 1982, telah melaporkan keresahan ini kepada polisi setempat. Polisi hanya menyarankan sistem keamanan lingkungan diperketat.

Sewaktu Gilan dan Joni melintasi desa itu, di dekat sebuah perkuburan desa, motor mereka dihentikan oleh tujuh warga yang tengah menjalani ronda. Meski mereka sudah menjawab “sanak”, kata lain untuk orang Rimba, mereka dicurigai sebagai pencuri, dan warga yang mencegat segera memukul mereka, dengan tangan kosong dan kayu.

Sewaktu Joni mempertahankan diri, Gilan lari dan berteriak minta tolong kepada warga desa yang malah mengeroyoknya. Mereka diseret ke pos ronda dan terus dipukuli. Aksi ini berhenti setelah Sumadi datang. Kedua orang Rimba itu sudah terkulai.

“Saya baru datang ke lokasi kejadian kira-kira setengah jam kemudian. Saya terlambat, ” kata Sumadi.

Kabar ini direspons cepat. Ipar Gilan ditelepon lewat ponsel Gilan, dan empat jam kemudian disampaikan kepada orangtua angkatnya, Wiyono Saputra (56 tahun), yang akrab dipanggil Nano.

Nano bukan orang lain bagi mereka. Berkat Nano, 15 kepala keluarga orang Rimba di desa Pauh Menang, termasuk keluarga korban, bisa mendapat tanah tiga hektare. Tanah ini adalah sisa dari lokasi transmigrasi, dibagi setiap kepala keluarga sekira 2.000 meter persegi atau 20 tumbuk, ukuran tanah yang biasa dipakai orang di Jambi. Tanah itu hanya bisa untuk rumah tinggal.

Sesudahnya, menjelang magrib, jenazah Gilan dimakamkan di belakang kantor kejaksaan negeri kabupaten Merangin, dipimpin Sardaini, kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial. Ayah Gilan sengaja belum diberitahu demi mencegah reaksi balas dendam. Bagaimanapun, ketika kabar pengeroyokan itu telah beredar luas, sorenya rombongan keluarga dengan dua truk dari kabupaten Batanghari nyaris datang untuk balas menyerang. Rencana itu bisa digagalkan oleh Nano (meninggal pada lebaran 2015 akibat diabetes).

Meski polisi menetapkan para tersangka dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, dalam tempo 16 hari kemudian, kasus kekerasan terhadap Gilan dan Joni berujung damai. Warga desa membayar ganti rugi kepada kedua korban, masing-masing Rp 25 juta. “Setengah hasil sumbangan warga desa, setengah lagi saya cari utangan sana-sini,” kata Sumadi.

Mundur ke belakang, pertengahan Maret 2007, kekerasan sampai tewas menimpa seorang Rimba bernama Lando karena dituduh mencuri petai. Kasus ini berujung damai, nyawa Lando diganti rugi Rp 25 juta. Kasus Lando menggambarkan sistem kehidupan orang Rimba yang tak mengenal kepemilikan pribadi justru membawa pergesekan ketika pola itu dinegosiasikan di ruang hidup dengan relasi sosial dan ekonomi yang sebaliknya.

Menurut catatan Warsi, sejak 1997 hingga 2015, telah terjadi 21 kasus konflik antara orang Rimba dan warga serta perusahaan, menyebabkan 14 nyawa orang Rimba melayang. Hanya satu kasus yang diproses ke pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman mati. Konflik selalu dipicu masalah-masalah sepele. Misalnya, orang Rimba dituduh maling ayam, maling petai, senggolan motor, berebut buah semangkuk (tunom), atau dituduh mencuri sawit masyarakat desa.

BAGAIMANA melihat masa depan Orang Rimba? Dr. Adi Prasetijo, antropolog yang mengikuti proses perpindahan status cagar biosfer menjadi taman nasional sewaktu terlibat di WARSI, mengatakan “tidak tahu nantinya” generasi orang Rimba bisa bertahan. Ia pernah bertanya kepada orang Rimba dan mereka sendiri bingung mau jadi seperti apa kelak.

“Pertama kali aku masuk hutan tahun 1997, masih sangat naif. Ketika ada orang Rimba yang menjual kayu, aku marah. Kenapa bisa mereka menebang pohon dan menjual lahan padahal itu katanya kearifan lokal mereka? Ya, ternyata mereka mikirnya rasional. Daripada orang lain yang jual, mendingan sekalian saya yang jual biar dapat duit,” kata Prasetijo, biasa disapa Tijok, kini bekerja untuk Indonesia Center for Sustainable Development. Tijok telah menulis dua buku tentang orang Rimba, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa (2011) dan Orang Rimba: True Custodian of The Forest—keduanya dari tesis dan disertasi.

Menurut Tijok, bila mereka bermukim maka mereka yakin tidak akan bertahan apalagi untuk bersaing dengan anak-anak desa yang lain. “Jadi pilihannya hidup di dalam hutan. Kalaupun hidup di luar, suka tidak suka, mereka harus berintegrasi.”

Saya banyak menimba informasi dari Tijok soal sejarah orang Rimba. Menurutnya, orang Rimba—sampai ada pembuktian ilmiah terbaru—adalah bagian dari masyarakat rasa Melayu. Perbedaaannya hanya tingkat interaksi sosial dan biologis. Data lain lewat folklor dan memori kolektif tentang hubungan mereka dengan orang Melayu dan orang luar zaman dulu. Dari tulisan (orang) Belanda, biasanya diceritakan mereka orang Melayu kasta terendah sehingga disebut “kubu”.

Tulisan orang Belanda menyatakan, mereka diambil oleh orang Melayu untuk dijadikan “budak” di Jambi, biasanya menimpa anak-anak gadis atau perempuan. Tetapi orang Melayu menolak tindakan macam itu disebut “budak”.

Proses hubungan itulah yang membentuk struktur sosial dan pola budaya orang Rimba. Apakah mereka selalu mengalah? Pihak kolonial Belanda dan Melayu selalu berpikir demikian, orang Rimba adalah lapisan terendah dari kekuasaan dan eksploitasi ekonomi para pemangku otoritas, yang kelak diteruskan oleh negara modern.

Namun, orang Rimba tak selalu mengalah. Mereka melawan melalui sesuatu yang bersifat simbolik. Lewat pantun-pantun atau seloka.

Abad ke-19, dalam beberapa tulisan Belanda, kawasan taman nasional sudah diatur oleh satu kesultanan Melayu, dan dibikin struktur perangkat pengawasnya, yaitu jenang dan waris. Dua struktur terakhir itu adalah penghubung orang Rimba dengan orang luar. Bedanya, jenang bisa berasal dari orang biasa, sementara waris harus seseorang yang punya hubungan kerabat dengan orang Rimba. Penentuan keduanya lewat satu rapat adat. Ini berbeda dengan orang Rimba di luar taman nasional, yang dianggap “liar” atau tak bisa diatur.

Strukur itu dipakai (atau dieksploitasi?) untuk membantu tugas orang Melayu mengambil sumberdaya alam di hutan. Untuk ke hutan, orang Melayu harus izin ke jenang dan waris serta orang Rimba.

Bagaimana dengan Warsi?

Hubungan lembaga nonpemerintah berfokus pada lingkungan ini sering naik-turun dengan orang Rimba. Sebagai lembaga gerakan lingkungan yang sudah lama bergiat di Jambi, tak sekali dua perubahan ruang hidup orang Rimba kerap membawa keterlibatan pelik soal “kepengaturan” dari lembaga tersebut. Menurut Tijok, sebagai lembaga yang bergerak dalam nalar konservasi, “bisa dipahami” bila pendekatan Warsi lebih pada tata ruang atau ekologi.

Namun, dalam dimensi apapun yang melibatkan orang Rimba, mestinya mereka punya hak untuk berubah sesuai keinginan. Orang Rimba yang ingin tetap hidup sesuai identitas budayanya, yakni bergantung pada sumberdaya hutan, difasilitasi oleh Warsi. “Tetapi keliru bila kita berharap semua orang Rimba diurusi oleh Warsi karena itu seharusnya tugas negara!”

Rombongan Jokowi mengunjungi komunitas orang Rimba di lokasi perkebunan sawit, akhir Oktober 2015. ©Ade Chandra (Dok. KKI Warsi)
Rombongan Jokowi mengunjungi komunitas orang Rimba di lokasi perkebunan sawit, akhir Oktober 2015. ©Ade Chandra (Dok. KKI Warsi)

Tijok mengingat satu pertemuan antara orang-orang Rimba dan otoritas Taman Nasional Bukit Duabelas. Datang orang Melayu dari Dinas Sosial, lalu marah-marah. Seketika orang-orang Rimba di pertemuan itu ketakutan. Relasi ratusan tahun sebagai komunitas yang ditindas, bikin mereka inferior, selalu duduk di bawah ketika berhadapan dengan orang Melayu dan tidak berani menatapnya, telah mendorong komunitas orang Rimba jadi lapisan terendah dalam relasi apapun.

Yang ingin dibilang Tijok, kerja pendampingan Warsi telah menyentuh martabat orang Rimba sebagai manusia yang utuh dan membawa determinasi mental sebagai sebuah identitas budaya.

“Jadi,” kata Tijok, “orang Rimba bisa berbicara di forum terbuka, berhadap-hadapan tatap muka dengan orang Melayu dan orang luar, itu sudah sangat-sangat luar biasa.” Titik krusial ini proses penting bagi orang Rimba: menentukan kosmologi bahwa mereka bisa mengatur diri sendiri secara berdaulat.

Bilapun ada konsep ideal dalam proses “kepengaturan” terhadap orang Rimba—dalam situasi hutan kian sempit dan tuntutan hidup ‘modern’—menurut Tijok, adalah mengembalikan pada hak asasi manusia mereka sebagai masyarakat hukum adat. “… Juga mereka punya hak untuk hidup sesuai dengan pilihan. Apapun itu. Itulah hak identitas budaya. Ada yang mau hidup menetap, silakan. Mau hidup di hutan juga harus dilindungi dan dibantu aksesnya. Itu saja.”

Yang mesti ditekankan, kendati tiap masyarakat terus berubah, tapi perubahan adalah pilihan dan konsensus. Dan tidak berubah pun bukan berarti pilihan “terbelakang”.

“Sebaliknya, yang harus negara lakukan adalah menjamin hak masyarakat hukum adat, dengan memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, termasuk kebutuhan mengekspresikan budaya sekelompok masyarakat,” ujar Tijok.

Saya melihat kembali foto-foto antara orang Rimba dan Jokowi. Orang Rimba, sesungguhnya, tak peduli soal foto-foto itu apakah settingan-an atau rekayasa. Mereka cuma minta satu: jaga hutan sebagai ruang kehidupan mereka.[]

 

Catatan redaksi:

  • Roy Thaniago, peneliti Remotivi yang tengah studi media, menanggapi naskah ini karena kesamaan kalimat dari artikelnya yang dimuat di Geo Times dengan kalimat di dua paragraf terakhir naskah Jogo Sirait
  • Redaksi Pindai telah menanggapinya secara terbuka di Blog Pindai sekaligus sikap kami untuk mengoreksi diri dan mempertanggungjawabkan metode kerja jurnalisme yang keliru.

________

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: