BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 9 minutes

Satu demi satu koran dan majalah bertumbangan, didorong situasi ekonomi yang melambat dan tren percepatan media daring.

 

PESAN pendek dan surat elektronik dikirim kepada 40 karyawan di jajaran redaksi Surat Kabar Sinar Harapan, termasuk reporter dan editor, pada 5 November 2015. Sehari berikutnya mereka diminta berkumpul di kantor, kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ada penegasan dalam undangan bahwa pertemuan ini sangat penting. Seluruh karyawan wajib hadir tanpa kecuali.

Pertemuan dilakukan sekira pukul 14.00 di lantai empat. Pemimpin redaksi Rikando Somba ditemani redaktur pelaksana Sri Wahyu Dramastuti segera mengabarkan informasi penting: bisnis koran sore itu tak mungkin dipertahankan lagi.

“Waktu rapat 6 November itu, pemimpin redaksi bilang iklan sudah tidak ada, dari sisi keuangan meninggalkan utang Rp 1,1 miliar,” kata Kristofer, reporter yang hadir pada pertemuan tersebut.

Dari perhitungan manajemen, kas operasional Sinar Harapan tersisa hingga Maret 2016. Vonis tutup belum terucap secara gamblang. Awak redaksi diminta berkumpul lagi pada 9 November untuk membahas masa depan perusahaan bersama direksi dan perwakilan investor. Sempat muncul gagasan, seandainya reporter ingin koran ini bertahan, maka mereka perlu ikut mencari iklan. Setidaknya sampai manajemen berhasil memperoleh investor baru.

“Banyak (reporter) yang menangis, termasuk gue nahan nangis,” imbuh Kristofer. Pemimpin redaksi Sinar Harapan menyalami semua rekan kerjanya di akhir pertemuan.

Hanya berselang tiga jam setelah rapat berakhir, pesan berantai muncul di jejaring sosial, khususnya grup WhatsApp para pekerja media di Jakarta: Sinar Harapan dinyatakan tak lagi terbit per 1 Januari 2016. Saat pertemuan berikutnya, tanpa babibu, vonis penutupan dibicarakan lebih gamblang.

Investor PT Sinar Harapan Persada tak sanggup lagi menggelontorkan dana untuk koran sore yang terbit kembali pada 2 Juli 2001 itu. Sebelumnya, tahun 1986 koran ini diberedel Orde Baru. Dalam catatan David Hill lewat Pers di Masa Orde Baru (2011), pada dekade 1980-an oplah Sinar Harapan pernah mencapai 340 ribu eksemplar. Ketika hidup lagi, Sinar Harapan terbit dengan oplah 100 ribu eksemplar. Menjelang tutup, sirkulasi menyisakan 30 persen dari angka satu dekade lalu.

Bagi reporter Sinar Harapan, yang lebih mengejutkan bukan cuma edisi cetak gulung tikar. Divisi media daring (sinarharapan.co) ikut dilikuidasi. Beberapa wartawan mempertanyakan kebijakan manajemen itu, sebab ongkos mengelola media daring diyakini lebih murah. Direksi tak menjawab pertanyaan mereka.

Dalam pertemuan terakhir, tak banyak dialog antara manajemen dan karyawan. Yang lebih banyak dibahas janji penyelesaian tanggung jawab perusahaan kepada setiap pekerja, termasuk pemberian pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Pada pertengahan November, secara bertahap, awak Sinar Harapan menandatangani pemberhentian kontrak. Uang pesangon cair akhir tahun ini.

Para karyawan masih menyisakan asa. Mereka berharap, tahun depan Sinar Harapan terlahir kembali untuk kali ketiga, entah dalam format apa. “Gue yakin penutupan ini cuma sementara, ingin mengubah wajah baru. Walaupun nggak ada cetak, daring-nya pasti bisa,” kata Kristofer. Suaranya serak.

KEMATIAN tak hanya menghampiri Sinar Harapan, kendati nasib koran sore itu yang paling dramatis. Beberapa media skala “nasional” mengumumkan penutupan divisi cetak masing-masing memasuki triwulan IV (Oktober-Desember) tahun ini.

BeritaSatu Holding, pengelola surat kabar harian berbahasa Inggris, The Jakarta Globe, menghentikan versi cetak sejak September 2015. Koran milik Grup Konglomerat Lippo itu beralih sepenuhnya menjadi media daring. Kabar berakhirnya edisi cetak JakGlobe mulai beredar di Twitter pada 1 Oktober.

PT Tempo Inti Media Tbk ikut menghentikan penerbitan edisi koran Minggu. Rencananya, edisi Minggu digabungkan dengan edisi Sabtu, menjadi Koran Tempo akhir pekan. Surat pemberitahuan Tempo kepada mitra kerja soal kebijakan ini, utamanya pengiklan dan agen, disampaikan pada 5 Oktober.

Muasalnya oplah Koran Tempo khusus hari Minggu yang turun drastis. Pemimpin redaksi Daru Priyambodo mengatakan oplah surat kabar mereka, untuk hari kerja, stabil di kisaran 80 ribu-90 ribu eksemplar. Sementara khusus Ahad, sirkulasinya mentok tak sampai 60 ribu eksemplar, sulit menopang ongkos produksi yang terus meningkat.

“Kami berusaha menghemat produksi untuk koran,” kata Priyambodo.

Yang ikut pamit berikutnya adalah Harian Bola, media di bawah naungan Grup Kompas Gramedia (Baca: Pertarungan Media Cetak Berebut Pembaca Melalui Berita Sepak Bola).

“Mengelola Harian Bola sungguh pengalaman indah dan mengasyikan, keindahan dan keasyikan itu juga pasti dirasakan oleh pembaca, pelanggan, dan rekan bisnis kami tercinta selama sekitar 2,5 tahun terakhir ini,” demikian salam perpisahan redaksi Harian Bola dalam halaman 16 edisi terakhirnya, 31 Oktober 2015.

Harian Bola bernasib tak jauh beda Soccer, juga dari Grup Kompas Gramedia, yang terpaksa beralih ke daring sepenuhnya pada 30 Oktober 2014. Setidaknya Soccer 14 tahun bertahan di pasar, sementara Harian Bola tak sampai tiga tahun.

Tiga nama itu contoh pemain kakap yang mengakhiri laganya di palagan industri media cetak.

PT The Nielsen Company Indonesia, lembaga independen yang rutin memantau industri media, merinci lebih detail jumlah yang masuk kubur. Sepanjang tahun ini, dari 117 surat kabar yang biasanya dipantau, 16 unit media telah gulung tikar. Sementara dari 170 majalah, kini menyisakan 132 saja yang sanggup bertahan.

Pangkal soalnya situasi ekonomi yang berada di luar kuasa para pengelola media cetak tersebut. Semua diawali anjloknya harga komoditas unggulan Indonesia, seperti batu bara, karet, dan kelapa sawit, lima tahun lalu. Selanjutnya menyusul pelarian modal asing dari bursa dan bidang-bidang investasi lain pada pertengahan 2013 karena Amerika Serikat hendak menaikkan suku bunga acuan yang selama ini nol persen. Dolar ikut diangkut para investor. Nilai tukar mulai ambruk sejak itu.

Perlambatan ekonomi, yang masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik tahun ini, menurut Nielsen, mempercepat proses kematian media yang tak punya basis modal kuat. Soalnya, tren belanja iklan ke media cetak sejak 2012 konsisten menurun.

Pada triwulan III (Juli-September), Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,73 persen, turun 0,19 persen dibanding capaian periode yang sama pada 2014. Akhir tahun nanti, ekonomi nasional diramal Bank Indonesia mentok di level 4,8 persen, meleset dari asumsi pemerintah yang semula mematok di atas 5 persen.

Hitung-hitungan makro itu menggambarkan perilaku swasta di sektor riil yang lesu sepanjang tahun. Nyaris semua perusahaan mengerem belanjanya, termasuk untuk anggaran iklan.

Padahal iklan adalah urat nadi bisnis media cetak dalam struktur industri liberal. Jika tak mengandalkan iklan, media cetak wajib memiliki kompensasi pemasukan tinggi dari langganan atau penjualan eceran. Harga jual juga dilepas tiga kali lipat dari ongkos produksi. Langkah seperti itu tak pernah diambil manajemen media bermodal cekak. Hanya pemain besar, yang justru meraih kue iklan besar seperti Kompas dan Jawa Pos, berani melepas edisi eceran mendekati Rp 5 ribu per eksempelar. Itu harga relatif tinggi untuk pembaca Indonesia.

PT Tempo Inti Media Tbk termasuk yang berhasil memaksimalkan iklan untuk menambal lini penjualan. Pada 2014, Majalah Tempo dan Koran Tempo meraih Rp 119,3 miliar dari iklan. Namun nilai itu pun gagal menambal terus menerus ongkos produksi edisi Minggu mereka.

Kalaupun masih getol beriklan, perusahaan bermodal besar yang tak terlalu terpengaruh melambatnya ekonomi—seperti produsen mi instan, perawatan tubuh, atau industri berbasis tembakau—memprioritaskan dananya membeli jam tayang acara hiburan televisi. Sinetron dan acara pencarian bakat adalah primadona sejauh ini.

HELLEN Katherina, direktur Media Nielsen Indonesia, mengatakan periode paling buruk bagi media massa di Tanah Air adalah awal tahun ini. “Dari triwulan IV 2014 ke triwulan I (Januari-Maret) tahun ini, belanja iklan minus satu persen. Itu sejarah baru pertama kali terjadi.”

Belanja iklan di tiga bulan pertama menjadi acuan pendapatan media selama sembilan bulan berikutnya. Karena di periode itu kontrak iklan dalam setahun dibuat antara media dan pengiklan. Selama momen minus itu, pendapatan koran dan majalah terhantam, lebih buruk daripada televisi. Jatuh di bulan-bulan pertama, sama saja ambruk sepanjang tahun.

Sepanjang Januari-September 2015, belanja iklan yang diterima koran dan majalah ataupun tabloid hanya 28,2 persen dari total kue iklan nasional. Untuk koran, perkiraan iklan yang diperoleh Rp 22,8 triliun, sementara majalah cuma meraup Rp 1,3 triliun. Artinya, pertumbuhan pendapatan media cetak minus 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Direktur eksekutif Serikat Perusahaan Pers Asmono Wikan menyatakan data-data ekonomi makro menunjukkan beratnya situasi eksternal yang menggelayuti pemain bisnis media. Keengganan perusahaan beriklan memperburuk isu kenaikan harga kertas yang sudah membayangi sejak tahun lalu, ketika nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat melemah.

Mengacu nilai tukar dolar termutakhir, rata-rata satu kilogram kertas koran dihargai Rp 15 ribu oleh pabrikan. Kenaikan harga itu mencapai 60 persen dibanding pemesanan pada semester I tahun ini. Biaya produksi satu edisi surat kabar, dengan asumsi 16 halaman, menyentuh Rp 2 ribu per eksemplar seandainya sebagian halaman dicetak berwarna. Kondisi ini yang menurut Asmono gagal ditanggulangi beberapa perusahaan media, “Bahan media cetak menjadi naik. Parahnya tidak diimbangi dengan iklan yang meningkat.”

Di luar melonjaknya biaya produksi, ada persoalan khas masing-masing media hingga terpaksa tutup layar. Penutupan total semua divisi pemberitaan Sinar Harapan, menurut Asmono, dipengaruhi pilihan redaksinya berkukuh menerbitkan koran sore. Pembaca koran sore tak ada lagi karena konsumsi informasi saat momen berakhirnya jam kerja. Ceruk pasar ini dikuasai media daring beberapa tahun belakangan.

“Peluang koran sore untuk dibaca jarang sekali,” kata Asmono.

Kasus lain yang unik adalah tutupnya Harian Bola. Kendati ceruk pasar pembaca berita sepakbola relatif besar di negara ini, Asmono menilai Harian Bola gagal bersaing dengan media olahraga daring yang kian menjamur membidik pasar terbesarnya, yakni pembaca muda kisaran usia 15-30 tahun.

“Anak muda yang gemar olahraga lebih memilih membaca daring dibanding koran.”

Asmono meyakini mundurnya bisnis cetak dipicu perkembangan media daring ditopang popularitas jejaring sosial. Nielsen memberi kesimpulan yang mirip.

Pemasukan iklan media daring sulit dipantau, tapi Katherina meyakini ada sebagian perusahaan migrasi dari koran atau majalah. Cakupan pembaca daring sangat luas, tak terbatas waktu, serta bisa menawarkan paket pariwara menarik bagi pengiklan.

Materi iklan yang dilihat pembaca sebuah media daring, dari layar komputer atau ponselnya, berbeda-beda tergantung latar belakang si pengakses. Mulai dari strata sosial hingga rekam jejak situs yang biasa dikunjungi. Ongkos beriklan pun lebih murah dibanding koran.

Sistem iklan daring ini tak bisa diimbangi surat kabar yang menyamaratakan pembacanya dalam kategori besar. Lebih dari itu, keluwesan jejaring sosial menghadirkan informasi adalah budaya yang telah dihayati pengguna ponsel pintar di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 55 juta orang pada tahun ini.

Sedangkan pengguna internet di Indonesia, termasuk yang memanfaatkannya untuk membaca berita, tahun lalu mencapai 88,1 juta orang. Di periode yang sama, peningkatan oplah media cetak secara nasional tak sampai 0,5 persen.

Dari hitung-hitungan itu, wajar belaka jika pengiklan di Indonesia akan lebih memaksimalkan media yang punya daya sebar maksimal dan ongkos lebih murah, untuk mempromosikan produknya.

“Sangat mungkin pengiklan memang beralih ke media online,” kata Katherina. “Dari ponsel pintar, konten-konten sangat mudah didapat di mana saja.”

BERAKHIRNYA Orde Baru membuka lembaran baru pengelolaan media selepas tiga dasawarsa penuh kontrol ketat. Pemerintahan Habibie mengeluarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999, intinya tak lagi membatasi penerbitan media melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, yang dulu wajib dimiliki perusahaan media. Kerja-kerja jurnalistik pun dibebaskan, dengan jaminan tak akan ada lagi intervensi negara. Industri diliberalisasi.

Hasilnya langsung tampak. Media cetak termasuk yang tumbuh paling pesat, mencapai 1.687 unit, dalam wujud surat kabar, tabloid, majalah, hingga buletin. Sebagian besar terbit dengan motif mencari laba. Nyaris separuh pembaca adalah kelas menengah perkotaan.

Kegairahan ini hanya sementara. Dibanding format media lain, koran dan majalah paling cepat layu sebelum berkembang. Dewan Pers menyatakan lebih dari 1.300 penerbitan cetak di seluruh provinsi terpaksa gulung tikar selama 15 tahun terakhir. Mereka limbung digilas teknologi sekaligus ditinggalkan pembaca kelas menengah (Baca liputan Pindai: Bersiap untuk Sebuah Akhir).

Serikat Perusahan Pers menyatakan bagi perusahaan media cetak, yang tanpa inovasi pemberitaan ataupun rencana melebarkan sayap menghasilkan konten digital, jalan satu-satunya buat bertahan adalah sabar menantikan perbaikan ekonomi. Setidaknya untuk tahun depan. Dengan begitu pengusaha sektor swasta kembali bersedia beriklan.

Namun harapan itu tipis bisa terwujud. Kemarau panjang diyakini masih berlanjut, setidaknya menurut Bank Indonesia. Juda Agung, direktur eksekutif kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, mengatakan tahun depan pemerintah tetap berperan paling besar menggelontorkan perputaran uang di masyarakat.

“Investasi swasta masih agak lemah,” kata Juda.

Swasta diramalkan oleh otoritas moneter membelanjakan dananya untuk sektor-sektor yang konkret, yang memberikan pemasukan. Contohnya investasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau waduk.

Dan pemerintah pula yang memang menjadi sumber pemasukan media cetak di banyak daerah, pada tahun ini. Setelah gelaran pemilihan presiden usai, pada 9 Desember 2015 giliran 262 kota dan kabupaten menggelar pemilihan kepala daerah langsung serentak. Pemerintah dan partai politik, sampai September 2015, setidaknya telah menggelontorkan Rp 4,58 triliun hanya untuk iklan. Nielsen mencatat 77 persen dari nominal itu mengalir ke media cetak.

Tak cuma membeli slot pariwara terkait Pilkada, pemerintah daerah memasang iklan ini untuk mempromosikan kebijakan ataupun ragam pencitraan lain. Dua pemerintah daerah paling getol memasang iklan adalah Provinsi Kalimantan Timur (Rp 404 miliar) dan Pemerintah Provinsi Riau (Rp 355 miliar).

“Daerah-daerah itu menjadi tujuan investasi,” kata Hellen Katherina. “Mereka melakukan berbagai macam perbaikan dan itu mereka iklankan.”

Sumber pemasukan iklan nonswasta ini sudah disadari Serikat Perusahaan Pers. Asmono Wikan mengatakan juru selamat di masa depan adalah pengiklan sekaligus pembaca, dari luar Jawa.

Penetrasi koran di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi mengalami peningkatan paling tinggi. Dari 23 persen empat tahun lalu menjadi 26 persen pada 2014. Kebalikannya, pembaca koran di Jawa justru menyusut 3 persen di tahun yang sama. Di kota-kota seperti Banjarmasin, Denpasar, Makassar, atau Palembang, minat membaca koran tumbuh lebih baik dibanding Jakarta, Bekasi, atau Depok.

Pemain besar seperti Tribun (di bawah naungan Grup Kompas Gramedia), Jawa Pos, dan Media Indonesia, sudah menancapkan lini bisnis untuk menggarap isu regional. Kemampuan redaksi menghasilkan konten yang dekat dengan pembaca “nasional”—yang kebutuhan informasi sehari-harinya tak banyak dipasok oleh televisi yang berkutat di (isu) Jakarta—menjadi nilai tambah lain.

“Saya yakin koran-koran daerah masih bertahan, setidaknya selama 20 tahun ke depan. Mereka punya segmen pasar tersendiri,” kata Asmono.

Tapi, media daerah tak imun dari paceklik sebagaimana dialami media “nasional” (berpusat di Jakarta dan Surabaya). Beberapa perusahaan, dalam catatan Serikat Perusahaan Pers, mengurangi oplah 20-30 persen demi mengakali tingginya harga kertas setahun terakhir.

Dalam waktu bersamaan, media yang menggarap segmen pembaca nasional memutar otak lebih keras. Laiknya siasat petani menghadapi paceklik, yang bisa dilakukan hanya menunggu sembari berharap musim berangsur membaik bagi pelaku industri.

“Jika kemungkinan ada evaluasi, Koran Tempo Minggu akan terbit kembali dengan melihat peluang pasar dan iklan,” kata Daru Priyambodo.

Nielsen, sebagai mitra perusahaan media cetak, mengaku tak bisa meramalkan titik terendah bisnis koran dan majalah di Indonesia. Menurut Katherina, bangkit dari situasi sekarang saja sudah merupakan keajaiban.

“Kami hanya bisa berharap bisnis tetap positif. Setidaknya kembali dari pertumbuhan yang minus.”[]

 

Catatan: sebagian data disumbangkan oleh Achmad Fikri Faqih Haq, kolega kerja Ardyan.

 

_________

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: