BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 6 menit

“Mustahil menghilangkan ketidakadilan di dunia, tapi kita bisa menguranginya.”

 

24 JANUARI 1947, hujan turun lebat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal M.S. Sloterdijk dari Belanda merapat di dermaga pelabuhan. Seorang pemuda 21 tahun menuruni tangga kapal dengan menyandang ransel dan senjata. Di pos wajib lapor, saat ditanya surat pengantar yang seharusnya dia bawa, sambil mengusap air hujan di mukanya, dia menjawab surat itu mestinya jadi tanggung jawab perwira administrasi dalam rombongan prajurit.

Sebenarnya serdadu muda itu tahu persis bahwa si perwira telah membuang surat itu ke laut, sebagai ungkapan protes terhadap pengiriman kembali tentara Belanda untuk merebut kembali Indonesia.

H.J.C. “Poncke” Princen, serdadu muda itu, sudah tahu dan mengikuti pro-kontra pengiriman kembali tentara Belanda ke Indonesia, lewat koran dan radio. Menurut undang-undang Belanda, tentara Belanda tidak diperbolehkan dikirim berperang ke luar negeri. Jika terpaksa, harus minta izin parlemen dulu. Saat itu persetujuan parlemen belum diperoleh, tapi tentara sudah dikirim. Publik Belanda gempar.

Sejak sebelum dikirim ke Indonesia, pada dasarnya Poncke sudah mempunyai sikap untuk melawan penjajahan atas kehendak manusia merdeka. Secara militer, Poncke Princen memang desertir. Tapi, pembelotan itu tidak semata karena kepentingan pribadi yang sempit. Ketika dia ditugaskan dalam barisan kesehatan garnisun Ede di Belanda, dia mendapatkan informasi dari atasannya bahwa dia akan dikirim ke Indonesia.

Hati nuraninya tidak bisa membenarkan tindakan memerangi bangsa yang sudah merdeka. Dia memutuskan lari ke Prancis. Di sana dia bekerja sebagai buruh pemetik anggur, sambil sesekali menjadi pengamen di sebuah restoran kecil di Nice. Ia kemudian bertemu dengan seorang fotografer Yahudi eks-buronan Nazi. Bisa jadi, pertanyaan-pertanyaan dari si fotograferlah yang membuat Poncke membalikkan biduk kehidupannya.

“Mengapa engkau lari? Apa yang kau peroleh dari melarikan diri? Jika kau tidak setuju terhadap sesuatu, katakanlah! Misalnya, ihwal pengiriman kembali tentara Belanda ke Indonesia, kau harus melakukan sesuatu. Mengapa kau tidak melakukan sesuatu dan malah lari-lari?”

Ketika perwira administrasi membuang surat pengantar ke laut dalam perjalanan M.S. Sloterdijk ke Tanjung Priok, takdir mungkin sedang mengarahkan Poncke untuk membelot dan melawan balik negara asalnya.

Setelah mendapat hukuman dari para petinggi KNIL (tentara Kerajaan Hindia Belanda) di beberapa penjara di Jawa Barat, rute hidup Poncke kemudian membawanya ke Demak, Kudus, dan Pati, wilayah utara pantai Jawa. Tujuannya satu: membelot dan bergabung dengan tentara Indonesia. Berbekal uang 25 gulden dari Sri Murtosiah Tasan, seorang mantan sekretaris Perdana Menteri Sjahrir, Poncke berangkat ke Semarang.

Turun dari pantai utara Jawa Tengah, ketika kemudian Poncke berada di Yogyakarta, Mayor Kemal Idris, komandan Batalyon Kala Hitam dari Divisi Siliwangi, memberi pilihan kepada Poncke: “Tentaramu sudah sampai di Malioboro. Kalau kau mau kembali, silakan.”

Poncke menjawab, “Saya sudah berkata A. Apa saya mesti sebut juga B atau sekalian semua aksara?”

Pasukan Kemal saat itu tiba ke Yogya setelah membebaskan Pati. Poncke tanpa berpikir panjang bergabung dengan Batalyon Kala Hitam. Pasukan ini dikenal melakukan pawai legendaris dengan berjalan kaki 900 kilometer dari wilayah selatan Candi Borobudur menuju Jawa Barat. (Kemal Idris kelak menjadi Panglima Kostrad pada 1967 dan pensiun sebagai letnan jenderal. Dia dikucilkan Soeharto karena aktif di kelompok Petisi 50 dan dijuluki sebagai “jenderal sampah”).

Batalyon Kala Hitam diminta kembali ke Jawa Barat untuk bertugas sepanjang Cianjur–Sukabumi. Di wilayah inilah Poncke menggoreskan reputasi tempurnya. Dia dipercaya untuk memimpin sebuah pasukan khusus Siliwangi, dengan tugas khusus merampok senjata pasukan Belanda.

Menurut catatan Y.B. Mangunwijaya, sejumlah aksi penyerbuan dan perampokan senjata yang dipimpin Poncke: serangan pada 28 Maret 1948 di Pada Asih tempat Poncke dan pasukannya berhasil merebut 17 senapan Mauser super baru; lalu menyusul serangan dan perampokan senjata lainnya di Baros, Harjasari, stasiun kereta api Gandasoli, dan di Takokak. Biasanya, untuk penyerbuan-penyerbuan itu, Poncke hanya membawa sekitar 7 sampai 10 gerilyawan pilihan. Karena prestasi mengagumkan itu, Poncke menjadi buah bibir masyarakat kawasan Sukabumi dan Cianjur dan mendapat julukan “Pak Persen, maung (harimau) Sukabumi”.

Atas jasa-jasanya itu, menurut catatan Kemal Idris, Poncke yang mempunyai nomor pokok keanggotaan sebagai prajurit TNI 251121085 merupakan satu dari tujuh prajurit pertama Siliwangi yang memperoleh Bintang Gerilya dari Presiden Sukarno tahun 1949.

Bintang Gerilya itulah yang kemudian, pada era Orde Baru, selalu dia pajang di tembok ruang kantor Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia.

“Karena saya aktif membela aktivis-aktivis dan memprotes pelanggaran HAM, kantor ini selalu didatangi intel tentara. Mereka selalu tanya macam-macam. Saya pikir mereka bisa melihat Bintang Gerilya yang saya pajang itu, dan saya harap mereka bisa berpikir,” ujarnya satu kali.

Menurut Mangunwijaya, “perang gerilya adalah perang gerilya”, yang tidak melulu berkisah penyerangan dan pembunuhan. Ia juga memuat kisah penculikan dan pengkhianatan.

Belanda yang geram dan dendam atas pengkhianatan Poncke, berdasarkan informasi yang diperoleh dari asisten wedana (orang Indonesia), memerintahkan kepada Mayor Jenderal E. Engles, komandan KNIL Teritorium Jawa Barat, untuk membentuk sebuah kompi pembunuh yang dikomandani Letnan Henk Ulrici (Eric). Tugas khususnya adalah menangkap Poncke, hidup atau mati.

Eric dan pasukan hanya punya waktu empat hari sebelum gencatan senjata, 10 Agustus 1949, yang akan berujung pada Konferensi Meja Bundar. Eric dan kompi pembunuhnya bergerak cepat, dibimbing kicauan sang asisten wedana, menuju hutan rimba Clutung Gerang di daerah Sukabumi. Di tempat itulah Poncke, istrinya Odah yang sedang mengandung anak, dan pasukannya bersembunyi.

Pagi dini hari, 9 Agustus 1949, dari jarak hanya 40 meter, pasukan pembunuh Eric melempar granat dan memberondong gubuk peristirahatan Poncke dan pasukannya. Poncke berhasil selamat. Tapi, Odah dan anak dalam kandungan serta beberapa anak buah terbaiknya, tewas mengenaskan.

“Tiga hari aku menangis. Bintang gerilya dari Presiden Sukarno tidak dapat mengobati luka-lukaku kehilangan Odah,” cerita Poncke.

SEJARAH resmi, bila pun ada, hanya mencatat samar-samar semua pengorbanan dan bintang jasa yang diperoleh Poncke. Panggung sejarah selalu ditentukan dan diurus oleh mereka yang berkuasa.

Poncke pernah mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia di mana dia duduk sebagai anggota Konstituante tahun 1956. Penghargaan kedua dia peroleh pada 1992 lewat Yap Thiam Hien Award sebagai pembela hak asasi manusia.

Poncke mungkin pemula, atau setidaknya generasi awal, yang bersama Yap Thiam Hien, Aisyah Amini, Dr. Halim, Wiratmo Sukito, dan Dr. Tambunan, membentuk lembaga pembela hak asasi manusia di Indonesia tahun 1966 bernama Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia. Bersama mendiang Yap Thiam Hien pula, di samping para pendiri lain, Poncke membidani lahirnya Lembaga Bantuan Hukum tahun 1970, yang nantinya menjadi Yayasan LBH Indonesia.

Poncke pernah menggegerkan Indonesia dan dunia internasional ketika Orde Baru masih balita. Tahun 1969 dia membongkar kasus pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Jawa Tengah. Rezim militer Soeharto yang mendapat dukungan blok Barat setelah menjatuhkan Sukarno, betul-betul ditempeleng oleh laporan Poncke. Laporan itu kemudian ramai lewat pemberitaan sejumlah media nasional seperti, di antaranya, Harian Kami dan Sinar Harapan. Media-media luar terutama di Belanda getol menyuarakan laporan Poncke. Mereka menjadi ganjalan Orde Baru dalam upaya diplomasi internasional untuk memperoleh dukungan lewat kerja sama pembangunan.

Sepak terjang Poncke sebagai aktivis HAM terus berlanjut dalam pembelaan dingin dan konsistennya pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk pembantaian 1965-1966 dan dampak lanjutannya, serta pelanggaran-pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor Timur.

Sungguh menarik melihat transformasi eksistensial Poncke: dari tentara prajurit tempur menjadi aktivis HAM. Satu pilihan yang pernah dia tulis ke papa dan mamanya di Belanda sebagai het moeten kiezen (keharusan memilih): “Jan Poncke harus memilih, antara suatu hidup yang pada dasarnya tidak mungkin menjadi hidup karena tidak memiliki suatu dasar apa pun, dan suatu perburuan terus-menerus ke arah jauh yang belum kukenal….”

Pembelotan Poncke dari tentara KNIL menjadi gerilyawan yang menyerang balik tentara-tentara asalnya, didasari oleh alasan kemanusiaan yang sulit disanggah: menolak penjajahan, penistaan manusia atas manusia merdeka. Diperlukan hati nurani yang luar biasa jernih dan kuat serta keberanian luar biasa bagi seorang prajurit untuk melakukan pembelotan dengan membela negara jajahan melawan negaranya sendiri yang menjadi penjajah. Itulah yang dilakukan Poncke menurut sahabatnya, mendiang Y.B. Mangunwijaya.

Lahir di atas toko cerutu di sudut Jalan Van Dijk dan Jalan Hobbema, Den Haag, pada 21 November 1925, Poncke yang awalnya berwarga negara Belanda pindah warga negara Indonesia karena aksi pembelotannya. Para penguasa tiga negara—Jerman (saat pendudukan Nazi), Belanda, dan Indonesia—pernah menjebloskannya dari penjara ke penjara, yang bila ditotal sudah belasan kali. Dua penguasa awal Indonesia, Sukarno dan Soeharto, sudah pernah memenjarakan Poncke karena sikap kritis dan pembelaannya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Terakhir dipenjara pada masa Orde Baru karena dianggap terlibat dalam gerakan Malari 1974. Di negara asalnya sendiri, Poncke mendapat ancaman pembunuhan dari beberapa mantan serdadu KNIL.

Karena suara-suara kritisnya dalam penegakan demokrasi dan HAM, baik di dalam maupun di luar negeri, oleh beberapa penguasa Orde Baru, Poncke dianggap pengkhianat. Seorang bekas Ketua Komnas HAM pada masa Orde Baru malah berkata: “Sekali pengkhianat tetap pengkhianat.” Pejabat dari sebuah negara, yang oleh “pengkhianatan” Poncke, dia bela dengan segala pengorbanan, meminjam wacana penjajah Belanda dan menuding Poncke sebagai pengkhianat.

Dalam tulisan kado ulang tahun Poncke ke-70 tahun 1995 silam, mendiang Mangunwijaya menulis: “Oleh kalangan-kalangan mantan militer tentara kolonial Belanda, ia dimaki-maki sebagai desertir yang harus ditembak mati. Oleh kalangan-kalangan tertentu di Indonesia sekarang pun, ia dimaki-maki sebagai desertir yang sekali berkhianat tetap berkhianat. Sangat menarik sebenarnya sikap pararel ini.”

Poncke Princen yang eks-pelajar seminari di Weet, Belanda, adalah penyuka filsafat dan puisi. Dia bergaul akrab dan banyak berdiskusi dengan seniman-seniman Senen dan sastrawan lain, seperti Aoh Kartahadimadja, Mohammad Balfas, Chairil Anwar, Slauerhof, Du Perron dan lain-lain. Dia adalah seorang yang perasa dan mudah jatuh cinta.

Setelah diserang stroke 7 kali, akhirnya pada 22 Februari 2002, 14 tahun lalu, Haji Johannes Cornelis Princen wafat. Dia meninggal di Jakarta dalam kesederhanaan: meninggalkan sebuah rumah kontrakan, sebuah mobil Suzuki Cary, seorang istri, dan seorang anak.

Dalam satu perjalanan, Poncke pernah berkata, “Jongen (anak muda), akan sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, kita bisa menghilangkan ketidakadilan di dunia ini. Yang bisa kita lakukan hanya menguranginya.”*

 

Catatan:

Sebagian bahan untuk tulisan ini berdasarkan catatan diskusi dan obrolan serta pergaulan dengan Almarhum. Kutipan diambil dari buku kecil H.J.C. Princen 70 Tahun: Gerilya yang Tak Pernah Selesai (1995), kumpulan tulisan dari para sahabat Poncke, yang disunting oleh Saleh Abdullah.

 

_________

Tulisan ini juga dapat dibaca di sini. Anda juga bisa mengunduhnya dalam bentuk file PDF: