BAGIKAN

Estimasi waktu baca: 7 menit

Mitos “Poso sebagai wilayah konflik” terus dikekalkan lewat pendekatan keamanan. Suara masyarakat Poso diabaikan dalam menentukan proses pembangunan di wilayahnya sendiri.

IBU TOMI PANIK. Anaknya digigit anjing diduga rabies pada sore hari, tapi tak bisa langsung ditangani bidan. “Bidan tidak bisa datang soalnya sudah sore menjelang malam, dan ini sedang ada baku tembak.” Ia menunjuk arah ke sumber suara baku tembak, sekitar 250 meter dari rumahnya.

“Ibu dengar? Ini masih baku tembak. Nanti jadi sasaran salah tembak,” ujarnya gugup.

Bagi warga Desa Trimulya Kecamatan Poso Pesisir seperti Ibu Tomi, bidan desa adalah satu-satunya petugas kesehatan yang jadi harapan mereka. Pilihan lain harus ke Padalembara dan Taunca, berjarak sekitar 40 km, yang justru akan melewati jalan-jalan yang dilarang oleh aparat keamanan untuk dilintasi malam hari karena dianggap berbahaya saat itu.

Ibu Tomi tidak sendirian. Sejak awal 2012, operasi militer guna memburu kelompok radikal atau ‘daftar pencarian orang’ (DPO) dari kepolisian, telah bikin kehidupan sehari-hari masyarakat Poso berubah dan terganggu. Terutama sekali warga desa dari enam kecamatan: Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara, Lore Utara Utara, Lore Peore, Lore Tengah, dan Lore Timur.

“Kami ini sebenarnya sudah pulang kampung setelah dulu sempat lari ke hutan, mengungsi bertahun-tahun. Tapi ini seperti mengungsi di kampung sendiri,”  kata ibu Fatin dari Desa Kilo.

Mereka meninggalkan kebun dan ladang; pendidikan dan kesehatan terabaikan. Rasa takut seperti bayangan di siang hari dan hantu di malam hari. Bila tidak hati-hati dan mengabaikan otoritas keamanan, mereka bertaruh nyawa. Ini hanya sebagian cerita di balik hiruk-pikuk yang hilang dan tenggelam dalam dominasi pemberitaan operasi keamanan di Kabupaten Poso.

Ibu Adi di Desa Tangkura bercerita bahwa mamanya dan banyak warga desa lain beralih pekerjaan menjadi buruh sawit di kabupaten lain. Mereka tidak bisa berkebun untuk merawat pohon cokelat atau menanam padi ladang. Padahal pohon cokelat tidak akan menghasilkan buah dan bisa terkena hama jika ditinggalkan. Jika tidak menanam padi ladang, warga terpaksa harus membeli beras, sementara duit untuk beli beras tidak ada. Sebagian warga memaksa untuk tetap berkebun dengan risiko tinggi.

“Ada larangan untuk berkebun karena lokasi operasi keamanan ada di kebun warga yang berdekatan dengan hutan. Biasanya yang berkebun akan diduga sebagai pihak yang memberikan logistik ke DPO, atau disangka bagian dari kelompok DPO,” cerita ibu Adi. “Saat ada baku tembak di kebun atau hutan, warga sempat tanya jaminan keamanan dari aparat, tapi tidak ada yang mau menjamin. Kami bahkan ditekankan waktu berkebun hanya sampai jam 3 sore.”

Kehadiran ribuan aparat keamanan di hutan-hutan sekitar kebun atau di wilayah kebun, menyebabkan aktivitas bertani terganggu. Sempat pula berembus larangan ke luar rumah lebih dari 200 meter di petang hari. Ini menambah nuansa ketakutan. Pola produksi warga desa berubah, mekanisme dan sistem hidup dipaksa menyesuaikan aturan keamanan.

Untuk bisa tetap makan dan membiayai sekolah anak-anak, Ibu Citra dan banyak ibu lain menjadi pemecah batu dan sebagian lagi menjadi buruh pengangkut batu di Sungai Puna, yang melintasi wilayah Napu hingga bermuara di laut Poso Pesisir. Lokasi pekerjaan mereka sepanjang 10 kilometer di wilayah Desa Tangkura dan Desa Patiwunga, kecamatan Poso Pesisir Selatan. Pekerjaan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, kebun cokelat mereka berdekatan dari desa.

Lain lagi cerita petani kelapa. Biasanya Ibu Desi bersama suaminya dapat bekerja dan menjual kopra secara mandiri. “Sekarang harus menyewa orang untuk panen dan mencungkil kelapa, supaya bisa selesai sebelum jam batas bekerja di kebun yang ditetapkan oleh aparat.”

Kisah ini dilanjutkan pengungsian warga dari enam dusun di wilayah Poso Pesisir Selatan saat latihan militer gabungan—dinamakan ‘Pasukan Pemukul Reaksi Cepat’. Pengungsian ini bukan hanya mengulang peristiwa negatif pada tahun-tahun awal konflik kekerasan di Poso, antara 1998-2003, tapi juga menambah luka dan trauma warga.

“Tembak-tembakan sudah mulai jam lima pagi,” tutur ibu Fatin. “Bom dan roket siang hari. Kami tidak berkegiatan apa pun selama latihan militer, bagaimana mau makan?”

Agak jauh dari lokasi yang disebut-sebut “rawan kelompok Santoso”, warga di Desa Korobono, Kecamatan Pamona Selatan, menerima surat resmi dari Danramil 1307-11, satuan teritorial tingkat kecamatan yang menginduk Kodim di Poso. Isinya “larangan ternak warga berkeliaran di areal sawah cetak baru” yang sedang dibuat oleh TNI melalui operasi teritorial. Ditegaskan dalam surat, jika ternak sapi atau kerbau berkeliaran, maka akan “dimusnahkan” oleh Babinsa. Masyarakat juga disarankan jika tidak bisa menjaga ternaknya, maka sebaiknya menjualnya.

Imajinasi ‘Superhero’

Sejak 2012 setidaknya terdapat sepuluh jenis operasi keamanan di Kabupaten Poso. Dari ‘Operasi AMAN Maleo’ sampai ‘Operasi Camar Maleo’ hingga tahun 2016 ini bernama ‘Operasi Tinombala’.  Di awal tahun ini pula digelar operasi teritorial yang mengklaim bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Sebelumnya, kepolisian yang pertama kali terlibat secara langsung dalam operasi keamanan, terutama sekali dari Detasemen Khusus 88. Khusus untuk operasi Tinombala tercatat sedikitnya 3.000 personel dikerahkan dari semua angkatan termasuk pasukan elite dan kepolisian. Operasi keamanan berbiaya sedikitnya Rp57 miliar/ tahun ini menyebutkan bahwa pemburuan kelompok Santoso sebagai tujuannya. Seluruh nama DPO dipampang di jalan-jalan besar. Secara khusus pula pasukan terbagi 63 tim untuk memburu kelompok yang jumlah anggotanya sekarang berkurang dari 39 orang menjadi 18 orang.

Bergabungnya TNI dalam operasi perburuan kelompok Santoso diawali latihan perang pada akhir Maret 2015. Ia melibatkan 3.222 personel TNI dari semua angkatan dengan menghadirkan 6 kapal perang, 10 hercules, 11 helikopter, dan 4 pesawat tempur F16. Latihan perang itu disebut-sebut sebagai bagian untuk menekan gerakan kelompok Santoso.

Ini adalah satu perburuan dramatis dan megah terhadap seseorang yang dulunya terlibat dalam perampokan mobil boks barang kelontong di Maleali, Kabupaten Parigi Moutong atau sekira 70 km dari kota Poso. Bahkan ini adalah sejarah perburuan manusia terbesar di IndonesiaJumlah ini mengalahkan sejarah perburuan yang pernah dilakukan negara terhadap Kartosoewirjo, pemimpin Darul Islam di masa Presiden Sukarno. Saat itu Kartosoewirjo memimpin pasukan dengan kemampuan terlatih yang jumlahnya melebihi satu batalyon. Untuk menangkapnya, negara mengirimkan satu batalyon.

Tak pelak gelaran operasi keamanan ini menciptakan dua imajinasi tentang kekuatan: aparatur keamanan dan kelompok Santoso. Peristiwa penembakan Santoso mempertontonkan kedua imajinasi ini. Puja-puji atas kepahlawanan aparat keamanan di satu sisi, sekaligus heroisme yang disematkan simpatisan Santoso atas kematiannya di sisi lain. Yang disebut terakhir adalah buah dari penanganan ‘terorisme’ di Poso yang dominan mengedepankan kekerasan. Ada ketidakpercayaan yang besar terhadap aparat keamanan di tengah masyarakat Poso. Ribuan warga Poso yang mengiringi pemakaman Santoso adalah satu puncak gunung es dari  mekanisme yang keliru, tapi minim koreksi, atas penyelesaian konflik Poso yang terus-menerus menekankan kekuatan bersenjata.

Imajinasi kekuatan bersenjata itu, bagaimanapun, telah menempatkan masyarakat Poso sebagai pihak ketiga dalam konstelasi kekuatan di wilayahnya sendiri. Sebagai pihak ketiga, masyarakat Poso dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam menentukan konsep keamanan dan perdamaian, apalagi pembangunan.

Konsep Damai dan Aman

“Kita harus melanjutkan hidup bukan? Apa pun situasinya. Jadi di antara baku tembak, kami tetap berusaha berkebun. Risikonya memang bisa jadi salah tembak aparat atau diculik dan dibunuh kelompok Santoso,” cerita ibu Tina dari Dusun Sipatuo yang berada tepat di bawah lokasi Gunung Biru. Gunung Biru—sebutan untuk deretan pegunungan di wilayah Poso Pesisir Utara dan Selatan—selama ini diceritakan sebagai wilayah persembunyian kelompok Santoso.

“Kami tetap bersyukur mendapat dukungan dari saudara-saudara di Poso termasuk yang berbeda agama,” Ibu Sadra mengusap airmatanya. “Sewaktu kami satu bulan tidak bisa berkebun dan harus menjadi buruh harian di macam-macam tempat, teman-teman Kristen dari wilayah Tentena, Lage, dan Poso Pesisir, bahkan ada dari Lore dan Kabupaten Morowali, datang mengumpulkan donasi sembako buat kami. Pasti itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi kami sudah sangat senang, karena kami berarti tidak sendirian.”

Ibu Martince, anggota sekolah perempuan Mosintuwu, satu organisasi masyarakat akar rumput di Poso, mengisahkan: “Saya dulu sempat dendam. Sekarang, saya bersama dengan teman-teman lain saling bikin kode perdamaian. Kalau ada isu atau rumor beredar yang mengancam atau berpotensi menyebarkan konflik baru, kami akan bersama-sama bikin kabar baik yang diedarkan ke semua pihak. Kami tak segan saling mengunjungi untuk menguatkan. Ini bukan hanya untuk mencegah konflik, tapi juga membuktikan yang terpenting di antara kami adalah menjaga kehidupan.”

“Saat konflik, memang ada banyak bantuan datang dan program perdamaian. Tapi sejak tahun 2010-an sudah sangat sedikit program,” kata ibu Martince dari Kelurahan Bukit Bambu. “Konflik datang dengan wajah baru, tapi kami bisa mengatasi dan tidak mau lagi terumpan untuk menyebarkan kebencian. Sebaliknya, kami berusaha untuk kase tunjuk kalau orang Poso itu sudah berdamai dengan masa lalu dari konflik antar-komunitas. Dan kami berniat dengan sungguh-sungguh untuk membangun Poso.”

Penjelasan ibu Martince bukan omong kosong. Ketika larangan ke luar rumah dengan alasan keamanan yang disampaikan oleh aparat, ibu-ibu dari pelbagai desa berkumpul di salah satu lokasi penembakan untuk menyampaikan pesan damai termasuk kepada mereka yang diduga teroris.

Anak-anak dari pelbagai agama berkumpul bermain bersama, menjalin pertemanan lintas batas melalui perpustakaan keliling. Anak-anak muda menginisiasi “Generasi Damai Poso”. Para tokoh agama bergandengan tangan menyampaikan pesan damai di mimbar-mimbar agama. Pemerintahan desa sibuk membangun konsep desa yang damai. Siapa pun di Poso sibuk memastikan bahwa lokasi-lokasi wisata yang indah di Kabupaten Poso kembali aktif dan dikunjungi. Para perempuan desa menginisiasi forum perdamaian dengan tetap kritis pada pembangunan.

Pada cerita-cerita ini terletak kekuatan pembangunan perdamaian yang bertumpu pada masyarakat Poso. Itu adalah imajinasi tentang keamanan dan perdamaian dari kekuatan akar rumput.

Imajinasi tentang keamanan tidak diletakkan pada “ditangkap atau tidaknya Santoso”. Bukan pula pada kehadiran ribuan aparat keamanan. Rasa aman diimajinasikan ketika masyarakat bisa melaksanakan aktivitas kehidupannya tanpa rasa takut dan terintimidasi. Rasa aman diletakkan pada kesempatan untuk bisa terus saling menjaga perdamaian dengan segala cara. Pendeknya, orang Poso belajar dari pengalaman konflik kekerasan untuk kemudian saling menguatkan dan memastikan mencegah konflik baru.

Halusinasi “Pasca”-Konflik

Kata ‘Poso’ bertaut dengan imajinasi sebagai ‘wilayah konflik dan terorisme’ menjadi kata kunci untuk melegitimasi beragam kepentingan. Ia kian diperdalam lewat keterlibatan militer dalam operasi teritorial yang perannya diperluas mengurus “kesejahteraan masyarakat” di Kabupaten Poso dalam program-program “pembangunan”. Ini mengingatkan kita pada politik tentara di tengah kehidupan sipil di masa kekuasaan represif Orde Baru.

Sejak 2006, misalnya, sewaktu pembahasan draf undang-undang terorisme di parlemen, TNI mengusulkan untuk terlibat dalam menangani kasus-kasus terorisme. Militer keberatan jika perannya hanya membantu tugas kepolisian. Alasannya, terorisme bukanlah tindak pidana biasa, dan karena itu perlu diganti sebagai “aksi teroris”, sehingga bisa sesuai dengan klausul “mengancam kepentingan nasional”.

Debat soal peran TNI menangani terorisme ini menemukan pijakannya di Poso lewat Operasi Tinombala. Peristiwa penembakan Santoso hingga tewas oleh Batalyon Raider Kostrad dari Jember, Jawa Timur, pada pertengahan Juli lalu dalam operasi gabungan TNI-Polri menjadi tahapan baru yang menguatkan alasan itu. Bukan hanya untuk kelanjutan operasi di tanah Poso yang kian mekar diimajinasikan sebagai wilayah teroris, tapi juga mendorong agenda plus manuver TNI dalam Pansus UU Terorisme.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menyampaikan bahwa personel TNI yang bergabung di Satgas Tinombala akan melanjutkan operasinya dalam bentuk operasi teritorial. Operasi ini mengambil-alih peran menyejahterakan masyarakat dengan program bedah rumah, percetakan sawah baru, dan bakti sosial.

Program-program pemberdayaan yang disebut sebagai “pencegahan terorisme” itu bukannya tanpa cacat—dan mestinya dijadikan evaluasi menyeluruh. Contoh terang bisa diwakili oleh Santoso. Ia mendapatkan bantuan sekitar Rp10 juta sekeluar dari penjara. Tapi, sebagaimana telah dipertunjukkan lewat teater kekerasan di wilayah kami, Santoso bersama pengikutnya kembali menjadi pelaku teror. Targetnya memang mengerucut pada personel kepolisian, meski ada juga korban sipil yang biasanya diklaim sebagai “mata-mata Densus.” Pendeknya, selama penyelesaian konflik secara adil tidak pernah disentuh oleh negara, program macam itu hanyalah pemanis dan justru menjadi jalan mulus bagi kekuatan bersenjata menarik keuntungan darinya.

Operasi teritorial tahun ini kembali melanggengkan imajinasi bahwa “Poso adalah wilayah konflik”.  Imbasnya, sebagaimana telah dialami selama ini, suara masyarakat Poso—yang berbasis kemandirian dan pengalaman harian—dianggap tidak cukup penting untuk menentukan bagaimana proses pembangunan dikembangkan di tanahnya sendiri. Mereka, orang-orang Poso, sebagai ibu saya dan ibu kami, adalah pihak yang kali pertama diabaikan.

Selalu ada jalan untuk melihat Poso sebagai wilayah untuk program keamanan. Tentu saja ini soal kekuasaan untuk memosisikan masyarakat sipil sebagai pihak yang dianggap terlalu lemah. Dan orang Poso akan menjalani sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya; sambil memastikan perdamaian dan keadilan tidaklah patah. Di tengah ingar-bingar operasi keamanan ini—situasi yang menempatkan “torang bageser sadiki ketemu Brimob, bajalan sebentar baku dapa Densus, nanti baku haga dengan yang loreng”—kami  tetap menjaga imajinasi tentang ‘Poso sebagai Tanah Harapan’.*

  • kasamago

    Senjata tidak akan menjadi solusi utama mengatasi kekerasan.. Operasi Tinombala bagaikan pisau bermata 2