Kesamaan Kalimat dalam “Merumahkan Orang Rimba”

Dalam narasi reportase Jogi Sirait, “Merumahkan Orang Rimba” (dimuat Pindai 18 November 2015), ada tanggapan dari Roy Thaniago, peneliti Remotivi yang tengah studi media di Swedia. Roy menulis artikel “Jokowi, Orang Rimba, dan Kekerasan Kultural” (dimuat Geo Times pada 1 November 2015) sebagai respons kedatangan rombongan Jokowi dari Jakarta bertemu dengan orang Rimba di Jambi pada 30 Oktober.

Artikel Roy adalah salah satu diskusi viral yang sehat sebagai kritik terhadap upaya pemerintah “merumahkan” orang Rimba yang kian menyempit ruang hidupnya, di tengah gempuran korporasi dalam agenda kepentingan ekonomi-politik ekspansi global, sekalipun mayoritas orang Rimba tinggal di satu kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai taman nasional. Proses mengubah status menjadi taman nasional itu, sebagian ide awalnya merujuk pengakuan hak adat dan lahan tempatan orang Katu di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. (Telaah proses perubahan dari pengakuan hak orang Katu, bisa Anda baca: Claudia D’Andrea, Kopi, Adat dan Modal (Sajogyo Institute, Yayasan Tanah Merdeka, Tanah Air Beta, 2013).

Thaniago memberitahu kepada Wisnu Prasetya Utomo, editor Pindai juga rekan kerja Roy di Remotivi. Kesamaan kalimat itu terletak pada paragraf 9 dalam artikelnya:

Dalam konteks ini, saya percaya, perubahan adalah keniscayaan. Tiap masyarakat akan terus berubah. Tapi perubahan adalah pilihan dan konsensus. Dan tidak berubah pun bukan berarti “terbelakang”. Sebaliknya, yang harus negara lakukan adalah menjamin hak masyarakat adat, dengan memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, termasuk kebutuhan mengekspresikan budaya sekolompok masyarakat.

Naskah Sirait, yang merujuk kesamaan kalimat dengan artikel Thaniago, terletak dalam paragraf di bagian akhir tulisan:

Yang mesti ditekankan, kendati tiap masyarakat terus berubah, tapi perubahan adalah pilihan dan konsensus. Dan tidak berubah pun bukan berarti pilihan “terbelakang”.

“Sebaliknya, yang harus negara lakukan adalah menjamin hak masyarakat hukum adat, dengan memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, termasuk kebutuhan mengekspresikan budaya sekelompok masyarakat,” ujar Tijok.

Sebagai editor naskah Sirait, saya mengontak penulisnya sekaligus minta Sirait menghubungi Tijok (sapaan akrab bagi Adi Prasetijo, antropolog yang mendalami kajian tentang orang Rimba), untuk sekaligus mengungkapkan metode kerja Sirait.

Pertama, Tijok tidak pernah menyatakan kalimat yang sama persis dari yang dikutip Sirait. Ia juga tidak baca artikel Thaniago di Geo Times sebelumnya. Cara pandang Tijok terhadap persoalan orang Rimba memang beririsan dengan pandangan Thaniago. Tetapi, yang perlu ditekankan di sini, Tijok tidak pernah mengatakan kalimat yang mirip dari kalimat dalam artikel Thaniago. (Sebagai perbandingan, sila baca dua artikel Tijok di blognya, “Orang Rimba, Suku Asli dan Negara yang Abai” [11 Maret 2015] & “Keragaman Budaya Indonesia” [24 Juli 2009] yang menunjukkan pandangannya terhadap orang Rimba).

Kedua, Sirait keliru. Ia menyangka tengah membaca naskah Dandhy Dwi Laksono (wartawan video dan pendiri Watchdoc yang tengah melakukan perjalanan jurnalisme “Ekspedisi Indonesia Biru”), yang membagikan postingan Roy Thaniago pada 31 Oktober. Artikel Thaniago di Geo Times adalah hasil mendaur-ulang dari postingannya di Facebook.

Jadi, Sirait menyangka bahwa Dandhy yang menulis. Dalam versi naskah sebelum-penyuntingan, Sirait memang menyebutkan sumbernya dari Dandhy (dalam naskah sesudah disunting, semua bagian yang disangka Sirait ditulis Dandhy itu saya hapus karena mubazir dan bikin pecah fokus tulisan).

Tetapi bagian kalimat Thaniago oleh Sirait ditempatkan ke bagian terakhir dari wawancaranya dengan Tijok. Sehingga, seolah-olah, kalimat itu muncul dari Tijok. Ini jelas keliru.

Metode itu salah. Tijok tidak mengatakan kalimat tersebut. Sementara Sirait, dengan tekanan hendak memunculkan kesimpulan yang bulat, memakai kalimat Thaniago seolah milik pernyataan Tijok.

Sirait melakukan wawancara dengan Tijok lewat email. Naskah sebelum dan sesudah penyuntingan ia kirim ke Tijok untuk mengecek bilamana ada inkonsistensi. “Tijok mengecek semua dan tidak ada masalah,” tulis Sirait kepada saya lewat pesan WhatsApp.

Sirait, setelah kami mendudukkan kalimat yang sama antara artikel Thaniago dan naskah reportasenya, mengatakan kepada saya lewat WhatsApp, bahwa ia abai dan mohon maaf. Ia bilang, “Aku perlu belajar dari kasus ini. Aku agak tergesa-gesa dan abai.”

Thaniago, sewaktu saya menjelaskan keterangan ini dalam pesan di Facebook, mengatakan bahwa ia memaklumi dan bersikap santai. Dalam iklim media sosial sekarang, tulisnya, “Kita dapat informasi dari sana-sini, kadang jadi puyeng juga. Jadi aku paham, kok.”

Saya, sebagai editor, juga kurang jeli. Kendati saya berusaha membaca percakapan viral yang saya tapis dan dinilai sehat, justru melewati artikel Thaniago (saya membaca kritiknya dalam postingan di Facebook sehari setelah kedatangan Jokowi ke Jambi).

Mewakili redaksi Pindai, untuk perkara kesamaan kalimat tersebut, kami mohon maaf. Terimakasih buat Thaniago, juga pembaca lain bila ada respons semacam ini, yang terus mengingatkan pada kerja-kerja kami yang luput, keliru, salah, dan sebagainya. Prinsip kami adalah selalu terbuka. Ini prinsip dasar jurnalisme, yang harus mau dikoreksi, dalam metode kerja dan penulisan. Jurnalisme kerap dan, dalam banyak kasus, bisa salah. Saluran informasi yang makin terbuka, justru makin mendorong ruang jurnalisme juga harus lebih terbuka.[]

 

Catatan lain:

Dalam naskah yang sama, bagian pertama, ada komentar dari Mijak Tampung (dari Kelompok Makekal Bersatu) bahwa KKI Warsi “yang mengatur kedatangan Jokowi.” Pegiat Warsi bilang kepada Jogi Sirait bahwa mereka “menolak komentar Mijak.”

Poin lain, pada bagian kedua naskah, ada tulisan bahwa hubungan Warsi dan komunitas Orang Rimba kerap naik-turun. Contohnya saat Robert Aritonang, antropolog yang bekerja untuk Warsi, pernah menulis di Majalah Alam Sumatra edisi 2005 bahwa Orang Rimba “hanya penumpang sementara” di Taman Nasional Bukit Duabelas. Warsi keberatan dengan bagian tulisan ini.

Sila Anda baca artikel lengkap Aritonang berjudul “Prospek Pengelolaan TNBD” serta klarifikasi sesudah tulisan tersebut:

“Warsi tetap berkomitmen penuh sejak dari advokasi awal hingga kini untuk memperjuangkan hak-hak Orang Rimba di TNBD. Sehubungan dengan perubahan hidup Orang Rimba di dalam rimba atau di luar rimba (menjadi orang desa), Warsi menyerahkan sepenuhnya pilihan hidup tersebut kepada Orang rimba.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *