pride-828056_1920

LGBT, Berita, Penghakiman

Istilah trial by the press biasanya merujuk pada situasi ketika berita-berita media telah menyimpulkan tentang siapa pihak yang bersalah atau tidak bersalah sebelum putusan pengadilan keluar. Karena berita-berita telah menggiring opini publik sedemikian rupa, dalam beberapa hal menampilkan secara berhadapan siapa yang antagonis dan protagonis, putusan pengadilan semacam hanya menjadi pelengkap. Atau bahkan dalam opini publik tidak berarti apa-apa karena jalannya persidangan menjelma panggung hiburan yang dirayakan.

Media menjadi hakim dalam membangun opini publik. Dalam proses menjadi hakim ini, dramatisasi dan personalisasi dilakukan untuk menjauhkan atau menyimpang dari pokok persoalan. Bumbu-bumbu di seputar kasus kadang jauh lebih penting dari fakta-fakta hukum yang ada. Tentu saja kebenaran hukum dan kebenaran jurnalistik berbeda, namun berlebihan dalam saling mengadu opini narasumber yang mengomentari sebuah persoalan hanya akan membawa publik pada realitas psikologis yang sudah dikonstruksi, alih-alih dari realitas sosiologis. Konsekuensinya, terjadi pembentukan opini yang tidak seimbang.

Istilah trial by the press sendiri bisa juga diperluas untuk melihat media-media yang secara masif melakukan frame atau bingkai tertentu terhadap sebuah isu dengan dramatisasi dan personalisasi di atas. Basis pembingkaian ini banyak hal, dari kepentingan ekonomi, politik, juga agama.  Di media cetak,  untuk melihat hal ini kita cukup memperhatikan berita-berita apa yang diletakkan di halaman depan, dan dalam jangka waktu berapa lama. Seorang wartawan senior pernah memberi tahu saya bahwa sebuah koran – jika ia tertarik atau berkepentingan terhadap sebuah isu –   biasanya akan menampilkan isu tersebut di halaman depan selama 6-7 hari berturut, setelah itu menyusut meletakkannya ke halaman tengah.

Sementara di media daring, melihat ketertarikan media terhadap sebuah kasus tentu dari kuantitas berita yang ditampilkan. Baru setelah itu kualitas berita-berita tersebut mesti diuji untuk melihat bingkai seperti apa yang digunakan dan memetakan siapa pihak-pihak yang dihadapkan/berhadapan dalam berita-berita tersebut.

Sebagai contoh, cermati berita-berita di Republika Online tentang isu LGBT yang menghangat lagi beberapa hari belakangan. Republika menjadi salah satu media daring yang memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Dari mana saya bisa menyimpulkan ihwal perhatian khusus ini? Seperti saya bilang di atas, tentu mula-mula dari kuantitas berita. Dari tanggal 21 sampai 28 Januari 2016, setidaknya ada 146 berita tentang LGBT. Rata-rata 18,25 berita per hari. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak lagi karena saya hanya melakukan penghitungan manual berita-berita yang diberi label #LGBTSerangKampus.

Berita pertama yang muncul di Republika berjudul Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial. Berita ini, seperti masih terlihat di alamat URLnya, berjudul Kampanye Dukung LGBT Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial. Entah mengapa judulnya berubah. Isinya tentang poster kampanye  Support Group and Resource Center On Sexuality Studies (SGRC) UI yang sedang ramai dibahas di media sosial. Tidak ada narasumber dalam berita ini. Isu LGBT kali ini semakin menggelinding, semakin membesar dan entah ke mana muaranya berujung. Saya mencatat beberapa problem dari berita-berita Republika.

Minim Sumber LGBT

Salah satu yang ironis dari berita-berita tentang LGBT di Republika seminggu belakangan adalah minimnya sumber dari kalangan LGBT atau setidaknya intelektual publik atau pihak yang berpengalaman mengadvokasi yang terbiasa bicara isu ini. Padahal dalam isu ini kelompok LGBT tentu menjadi pihak yang penting untuk diwawancarai mengingat mereka yang dituduh “sesat” dan “menyimpang”. Jika mau diperjelas lagi, jangankan kelompok LGBT, pihak SGRC UI yang posternya mengawali berita-berita Republika pun tidak mendapatkan banyak ruang.

Di 2 hari pertama (tanggal 21-22), minim narasumber dari SGRC UI, sebagian besar dari rilis pers. Sementara komentar dari berbagai pihak begitu banyak. Pemilihan narasumber ini menjadi salah satu strategi penghakiman Republika dalam berita-berita tentang isu LGBT. Misalnya ketika Firmansyah, salah satu anggota SGRC UI memberikan klarifikasi terkait beritadi Republika. Republika sampai perlu untuk mengawali klarifikasi tersebut dengan keterangan bahwa Firmansyah adalah seorang gay.

Sementara itu, bandingkan dengan banyaknya komentar dari berbagai pihak yang beberapa bahkan tidak terkait langsung dengan isu LGBT. Dari yang saya catat setidaknya Republika memakai komentar dari Ketua BEM UNJ, Lembaga Perlindungan Anak NTB, HMI, IMM, MUI, Menristek Dikti, Mendikbud, Walikota Bandung, FPI, PKS, Mahfud MD, Imam Masjid New York, Pemuda Muhammadiyah, Ketua DPD, Fatayat NU, Psikolog, Ikatan Dai, dan sebagainya.

Namun kalau dirangkum, wawancara langsung dengan kelompok LGBT dan atau mereka yang sudah terbiasa mengadvokasi kelompok LGBT tidak lebih dari 5 berita. Atau memang penjelasan mereka sudah dianggap tidak penting lagi?

Tendensius dan Provokatif

Dari berita-berita yang ada, akan mudah ditemui kata-kata semacam “berantas”, “menyimpang”, “menjijikkan”, “bahaya laten”, “penyakit”, dan sebagainya yang menjadi keterangan tambahan ketika menjelaskan LGBT. Kata-kata tersebut sebagian berasal dari kutipan narasumber, dan sebagian dari kesimpulan yang ditulis oleh wartawan Republika. Kata-kata yang dipilih jelas merupakan bentuk penghakiman dan tidak mendudukkan isu secara berimbang. Jangan lupa Republika menggunakan label “serang” untuk berita-berita terkait LGBT.

Model berita yang tendensius dan provokatif juga salah satunya bisa dilihat dari berita berjudul Pengakuan Mahasiswa UI: Kelompok LGBT dan Tewasnya Akseyna. Cermati sumber berita dalam berita tersebut: mahasiswa UI yang kita tidak tahu apakah latar belakangnya cukup untuk mengatakan bahwa kasus pembunuhan Akseyna (mahasiswa MIPA UI) beberapa waktu lalu berhubungan secara langsung dengan LGBT. Dalam kasus yang masih samar dengan narasumber yang patut dipertanyakan, bisa diduga bahwa berita semacam ini memanfaatkan streotipe bahwa LGBT berhubungan hal-hal seperti pembunuhan.

Bagaimana efek berita-berita semacam itu? Salah satu pendiri SGRC UI Nadya Karima Melati, menulis di status Facebooknya terkait berita-berita Republika yang membuat anggota SGRC UI mengalami berbagai tindakan intimidasi, teror dan pengusiran keluarga. Tidak ada berita-berita terkait intimidasi anggota SGRC ini.

Memelintir Isu

Dari 140-an berita, ada beberapa berita yang kelihatan jelas merupakan bentuk pemelintiran. Salah satunya, baca berita berjudul Tokoh JIL Serang Mahfud dan Tuding Putra Prabowo LGBT. Berita ini bersumber dari cuitan Mahfud MD yang menolak LGBT. Akhmad Sahal membalas twit Mahfud MD dengan bertanya “Apakah Didit putra Pak Prabowo Subianto menurut Prof @mohmahfudmd itu berbahaya dan menjijikkan?”

Bagaimana bisa twit berbalas twit, disebut sebagai serangan? Dan apa relevansi penyebutan “Tokoh JIL” di situ? Memang, ini pertanyaan retoris. Kita bisa menduga bahwa “tokoh JIL” digunakan untuk menutup pintu argumentasi. Di Indonesia hari-hari ini, istilah “JIL” sudah mengalami peyorasi makna. Ia sudah serupa dengan komunis, syiah, ahmadiyah, cina, asing, yahudi, dan seterusnya. Segala argumentasi akan menjadi percuma, atau dituding penuh kepentingan, ketika label-label semacam itu sudah ditempelkan.  Yang saya penasaran, mungkin menarik jika Republika mau menelusuri apa yang ia sebut “tudingan” terhadap anak Prabowo.

Mencari Legitimasi

Saya tidak tahu apakah Republika sadar terhadap berbagai protes yang muncul di media sosial terkait berita-berita mereka tentang isu LGBT. Tapi kalau melihat 2 berita Republika Terus Didorong Cegah Ancaman LGBT dan MIUMI Dukung Media Massa Bongkar Merebaknya LGBT, saya kira mereka sadar. Dua berita ini adalah sebentuk narsisme media yang membenarkan dan menjadi legitimasi atas apa yang sedang mereka lakukan sendiri.  Pada sisi lain, ia juga bisa disebut ketidakpercayaan diri atas berita-berita yang diterbitkan sendiri.

Jika percaya bahwa media tidak hidup dalam ruang hampa, pencarian legitimasi sendiri semacam itu tidak perlu dilakukan. Publik secara luas toh akan memberikan legitimasi atau dukungan kepada sebuah media ketika berita-berita yang ditayangkan memang memperjuangkan kepentingan publik.

Semakin aneh karena Republika juga membawa isu LGBT ini sebagai bentuk konspirasi asing.  Cermati berita Ada Pihak Asing di Balik Homoseksual di Indonesia? Dalam berita sepanjang 12 kalimat tersebut, sumber beritanya adalah dugaan terhadap dana dari Badan Pembangunan PBB (UNDP) terkait kesamaan hak kelompok LGBT di Indonesia. Tapi tidak ada keterangan atau berita lanjutan yang menguji ada tidaknya aliran dana tersebut, hubungannya dengan kelompok LGBT, dan apa kaitannya dengan diskusi LGBT yang marak belakangan ini. Tapi barangkali penjelasan tersebut memang tidak dibutuhkan kalau anda percaya bahwa asing adalah segala sumber bahaya dan kerusakan yang ada di muka bumi.

Sebagai penutup, naif jika kita berharap media bersikap netral. Dan pada dasarnya memang tidak ada media yang netral. Media selalu berpihak dan memperjuangkan kepentingan tertentu. Tapi ketika ia menunjukkan kebencian dan penghakiman dengan begitu vulgar terhadap kelompok tertentu, patut kita pertanyakan kepentingan macam apa yang sedang diperjuangkan.

3 thoughts on “LGBT, Berita, Penghakiman

  1. SAYA sepakat sama Republika. Hidup Republika! Hitam adalah hitam dan putih adalah putih. Katakanlah walau itu pahit. Bang, Wisnu sepertinya memang ga pahm soal perkembangan LGBT di Indonesia, dan memang agak disayangkan Republika langsung menohok keinti permasalahan yang terjadi di NKRI. Bila emang, para aktivism harus dipojokan itu suatu keharusan, agar mereka paham kalo mereka salah, bukan orang normal.

  2. Yang jadi pertanyaan, jika tidak ada media yang netral dan setiap media pasti punya preferensi nilai-nilai tertentu yang notabene di situ ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan maka bukankah “wajar” kalau kemudian muncul pemberitaan yang sangat memihak dan berat sebelah semacam yang dipaparkan di atas? Mengapa kita tidak “maklum” saja dengan model pemberitaan Republika atas isu LGBT? Bukankah itu juga pilihan sikap yang harus dihormati? Kalaupun tidak memenuhi prinsip “cover both sides” bukankah itu juga “wajar” karena dengan “cover both sides” dalam isu-isu yang menurut media bersangkutan harus ada pemihakan yang jelas dan tegas justru akan mengesankan sikap kompromistis dalam masalah prinsipil? Ataukah “cover both sides” memang sebuah prinsip “sakral” dalam dunia jurnalistik yang tidak bisa diganggu gugat?

    Adapun soal tendensius, provokatif, memelintir isu, dan mencari legitimasi saya pikir itu adalah masalah umum yang banyak terjadi pada media online, bukan hanya Republika dalam kaitan dengan isu LGBT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *