Media Digital sebagai Medan Perang

Beberapa waktu yang lalu saya ikut diskusi dengan Ross Tapsell, pengajar di Australian National University. Ia menulis buku By-lines, Balibo, Bali Bombings: Australian Journalists in Indonesia (2014) dan beberapa artikel tentang media di Indonesia, salah satunya tentang kemunculan oligarki media dan fenomena Jokowi. Ada beberapa catatan menarik dari diskusi dengan Ross yang membahas tentang risetnya mengenai media digital di Indonesia tersebut.

Pertama, Ross menggunakan Marshall McLuhan sebagai basis pemikiran dalam risetnya. McLuhan dalam buku Understanding Media (1964) menyebut bahwa medium is the message, setiap medium menjadi pesan itu sendiri. Berangkat dari sana Ross mengutip Ben Anderson yang menyebutkan bahwa nasionalisme Indonesia (dan juga negara-negara lain) dibawa dan dibentuk oleh media cetak. Koran menjadi medium yang memungkinkan munculnya sebuah komunitas terbayang.

Sementara itu, kehadiran televisi di Indonesia pada era politik mercusuar Soekarno yang kemudian berkembang masif di era Soeharto menjelaskan bagaimana watak rezim politik otoriter. Sebagai medium komunikasi massa yang searah, televisi menjadi medium ideal untuk melakukan berbagai propaganda politik. Philip Kitley dalam bukunya Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca(2001) menjelaskan bagaimana ideologi kekeluargaan ala Orde Baru beroperasi dengan memanfaatkan berbagai tayangan televisi.  

Dari sejarah perkembangan media di Indonesia tersebut, Ross mengajukan pertanyaan: akan membawa atau menjelaskan apa media digital di Indonesia?

Kedua,  proses digitalisasi dan konvergensi media yang berjalan di Indonesia tetap membuat kelompok media dengan kapital besar mendominasi akses penyebaran informasi. Apalagi dalam sistem liberal yang memungkinkan proses konglomerasi media oleh sekelompok orang berjalan semakin cepat. Ross memberikan prediksi bahwa mogul media di Indonesia akan semakin mengerucut, dari 12-13 mogul menjadi 6-7 saja.

Terbentuknya oligarki pemilik media berjalan seiring dengan kembalinya oligarki politik di Indonesia. Dalam konteks isi berita, oligarki pemilik media yang sebagian besar berbasis di Jakarta ini membuat berita-berita yang muncul juga terpusat di Jakarta. Penelitian Remotivi di tahun 2014 misalnya, menyebut bahwa lebih dari 70 persen konten tayangan televisi terpusat di Jawa, dengan 43 persen berasal  Jakarta.

Ketiga, dalam waktu yang bersamaan ketika oligarki pemilik media terbentuk, media digital membawa elan emansipatoris yang memungkinkan  warga lepas dari jerat informasi yang sentralistik. Ross mengajukan beberapa contoh peristiwa yang menjelaskan potensi demokratis media digital ini. Di antaranya adalah kemenangan Jokowi-Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI tahun 2012 dan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014. Lepas dari kekuatan partai politik dan pengusaha di belakangnya, dalam dua palagan tersebut Jokowi berhadapan dengan lawan yang menguasai opini dan akses informasi media massa.

Dalam dua momen politik tersebut, media sosial menjadi ruang alternatif yang memungkinkan para relawan Jokowi (tidak sedikit dari unsur kelompok masyarakat sipil) menampilkan narasi informasi alternatif termasuk mengorganisir warga untuk memilih Jokowi. Sedikit mundur beberapa tahun lalu, Ross menyebut kasus Cicak-Buaya dan Prita Mulyasari (2009) sebagai contoh keberhasilan media digital dalam melawan oligarki pemilik media.

Di titik ini, Ross menyebut bahwa media digital menjadi battleground, medan perang. Dan dengan nada optimis, ia menyimpulkan semakin masifnya penggunaan internet dan media sosial akan berkorelasi positif dengan proses demokratisasi di Indonesia. Dalam diskusi kemarin saya menyebut bahwa simpulan tersebut bisa jadi terburu-buru.

Meskipun pada satu sisi media digital memungkinkan setiap warga berpartisipasi dan juga menyuarakan suaranya dengan lebih leluasa, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sisi negatif yang muncul seiring perkembangan media sosial di Indonesia. Di antaranya adalah potensi destruktif dari begitu mudahnya setiap orang membuat media. Dalam kondisi di mana informasi menggenang bak air bah, sulit memilah mana kabar yang bisa dipercaya, mana berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemilu presiden 2014 misalnya, meski menjadi pemilu pertama dengan kampanye di media sosial secara masif, tidak bisa dipungkiri bagaimana kampanye hitam begitu mudah beredar, terutama dengan memanfaatkan sentimen agama dan ras. Situasi ini dalam beberapa hal juga merusak kualitas jurnalisme yang ditandai dengan berita-berita sensasional minim verifikasi. Tentu ia bisa merusak proses demokratisasi, alih-alih menguatkannya seperti dibilang Ross.

Perkembangan situs jurnalisme warga barangkali bisa menjadi salah satu alternatif juga. Tapi seperti dicatat oleh Andina Dwifatma, dosen komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta yang meneliti tentang Kompasiana, situs jurnalisme warga bisa berbahaya karena setiap orang bisa menulis apapun, tapi kebenaran informasinya belum teruji. Ia menyebut salah satu buku kumpulan tulisan tentang Papua yang berasal dari berbagai artikel di Kompasiana.

Buku yang menyerang kelompok yang pro terhadap kemerdekaan Papua tersebut diterbitkan oleh penerbit Antara. Anehnya, banyak nama penulis yang tidak diketahui identitas aslinya. Dengan kata lain, anonim. Padahal pemimpin redaksi Antara (yang belakangan dipecat namun sama sekali tidak ada beritanya di media-media Indonesia) ikut memberikan sambutan dalam buku tersebut. Contoh kasus semacam ini banyak terjadi. Ia seperti tabir asap yang sengaja dikeluarkan untuk menutupi atau mengalihkan isu tertentu.

Riset Ross tentang media digital akan dibukukan tahun depan, saya kira ia akan menarik jika tidak hanya melihat perkembangan media digital dari sisi positif, tetapi juga sisi gelap yang mungkin akan membuat demokrasi di Indonesia memburuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *