acehsingkil

Membaca Berita Aceh Singkil

Setiap ada peristiwa tertentu yang sedang hangat di linimasa media sosial, rutinitas yang saya lakukan adalah mengetik kata kunci kejadian tersebut di google. Saya penasaran seperti apa media-media online memberitakan sebuah peristiwa dengan cepat. Biasanya, jika melihat karakter kecenderungan media online di Indonesia, berita-berita di menit-menit awal pasca kejadian tidak akan banyak menunjukkan kebijakan redaksi sebuah media.

Akan sulit menilai framing atau bingkai berita di awal peristiwa karena fokus ada pada kejadian. Kecepatan berita datang dengan spontanitas, satu hal yang kemudian bisa menunjukkan karakter, persepsi, keyakinan atau bias-bias tertentu seorang wartawan yang sudah melekat di kepala. Baru kalau sudah agak berjarak, posisi politik kebijakan redaksi akan terlihat gamblang. Itu sebabnya kenapa berita-berita di media online kerap diralat belakangan, baik dari sisi akurasi data, atau juga sampai penggunaan istilah-istilah tertentu.

Saya menemukan hal yang sama ketika membaca berita pembakaran gereja di Aceh Singkil beberapa hari lalu. Firdaus Mubarik memberikan rangkuman singkat tentang berita-berita awal tentang Aceh Singkil di empat media Kompas, Detik, Tempo dan Republika. Dari amatan sekilas Firdaus, tidak ada perubahan berarti pada cara media meliput isu agama dibanding satu dekade belakangan. Salah satu indikasinya adalah tidak satupun dari empat media di atas menjelaskan latar belakang kasus yang sudah terjadi sejak 1979 di mana terjadi kekerasan terhadap warga Kristen yang menyebabkan warga mengungsi.

Sebenarnya, jika diperhatikan, media pertama yang mengangkat isu ini adalah CNN Indonesia. Pada pukul 15.39 mereka menayangkan berita berjudul Kerusuhan Pecah di Aceh Singkil, 100 Lebih Tentara Berjaga. Berita sepanjang 82 kata itu dimulai dengan istilah bentrokan dengan menggunakan sumber tunggal Bupati Aceh Singkil. Sampai pukul 17.44 ada 9 item berita yang dikeluarkan CNN Indonesia. Paling banyak dibanding media-media lain. 4 berita di antaranya menggunakan istilah bentrok.

Dalam konteks kritik Firdaus, CNN Indonesia pemberitaanya lebih lengkap karena memberikan sekilas konteks historis di Aceh Singkil. Tapi jika memperhatikan istilah bentrok yang masih digunakan, saya sepakat bahwa bias wartawan dalam berita-berita mengenai kekerasan terhadap agama secara umum masih begitu besar.

Jika mengacu pada KBBI bentrok diartikan sebagai / 1 bercekcok; berselisih; 2 berlawanan; bertentangan; 3 berlanggaran; bertumbukan;/ Ada kesan adu kekuatan yang sama kuat dan seimbang di sana. Pertanyaannya, benarkah sebuah aksi penyerangan dan pembakaran bisa disebut bentrok? Benarkah kejadian yang memicu ribuan orang mengungsi adalah sebuah bentrokan?

Persis di situ letak masalahnya. Setiap istilah dalam penulisan berita selalu memiliki implikasi politis tertentu, sadar atau tidak disadari. Ia menjadi alat untuk melakukan pembingkaian dan membentuk apa yang disebut sebagai picture in our head, gambaran tertentu dalam benak kita. Sebagai contoh, tentu istilah bentrok, rusuh, serangan, pembantaian, dan sebagainya itu tentu saja memiliki makna serta konsekuensi yang berbeda-beda. Pertama-tama memberikan gambaran mengenai skala sebuah peristiwa itu sendiri, kedua bisa memberi pesan yang salah mengenai proses hukum para aktor yang terlibat dalam penyerangan atau perusakan.

Sebagai contoh, isu Tolikara menarik untuk dijadikan perbandingan karena berbagai media mendeskripsikan kejadian saat itu dengan begitu dramatis: lemparan batu saat takbir pertama, serangan saat sholat, dan sebagainya. Hanya sedikit media menggunakan istilah bentrok (karena memang bukan bentrokan(?) di sana), kebanyakan menggunakan istilah penyerangan, bahkan amuk massa. Tapi kenapa perubahan terjadi begitu dramatis ketika meliput kekerasan terhadap minoritas di Aceh Singkil ini?

Dari sana bisa dilihat bagaimana bias wartawan ketika menulis berita. Bias apa itu? Tahun 2012 Yayasan Pantau melakukan survei mengenai persepsi wartawan Indonesia terhadap Islam. Survei tersebut dilakukan terhadap 600 wartawan dari 16 provinsi. Salah satu hasil yang menarik menurut saya adalah temuan mengenai identifikasi wartawan. 41,5 % dari 600 wartawan mula-mula mengidentifikasi diri sebagai orang Islam, 38 % sebagai orang Indonesia, dan hanya 11,8 % yang menjawab sebagai wartawan.

Tentu saja wartawan selalu akan memiliki bias dan kecenderungan tertentu. Problemnya adalah jika bias itu digunakan untuk bersikap intoleran ketika melakukan liputan jurnalistik. Dalam konteks, sebagai bagian dari kelompok mayoritas, wartawan justru bisa melakukan penindasan berlapis terhadap kelompok minoritas. Pertama tentu mengenai ancaman fisik yang melekat dalam sebuah tindakan kekerasan, dan kedua mengenai penindasan wacana melalui reproduksi atau pembingkaian teks media.

Saya percaya bahwa wartawan adalah orang yang bekerja untuk kepentingan publik. Publik yang mana? Tentu publik yang hak-hak dasarnya termasuk dalam beragama semestinya dijamin oleh konstitusi negara. Mayoritas-minoritas berada dalam posisi yang sama. Konflik Ambon 1999 memberi pelajaran bagaimana dua media (dari induk perusahaan media yang sama) dari dua kelompok yang berbeda menjadi corong propaganda dalam menumpahkan arsenal kebencian. Saya tidak berharap Indonesia ke depan akan penuh dengan konflik. Tapi jika bias wartawan ini terus dibiarkan dan diproduksi, salah satunya kita tahu ke mana harus mengarahkan telunjuk ketika konflik atau praktik intoleransi semacam itu terus terjadi.

 

— oleh Wisnu Prasetya Utomo, editor Pindai.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *