pride-828056_1920

LGBT, Berita, Penghakiman

Istilah trial by the press biasanya merujuk pada situasi ketika berita-berita media telah menyimpulkan tentang siapa pihak yang bersalah atau tidak bersalah sebelum putusan pengadilan keluar. Karena berita-berita telah menggiring opini publik sedemikian rupa, dalam beberapa hal menampilkan secara berhadapan siapa yang antagonis dan protagonis, putusan pengadilan semacam hanya menjadi pelengkap. Atau bahkan dalam opini publik tidak berarti apa-apa karena jalannya persidangan menjelma panggung hiburan yang dirayakan.

Media menjadi hakim dalam membangun opini publik. Dalam proses menjadi hakim ini, dramatisasi dan personalisasi dilakukan untuk menjauhkan atau menyimpang dari pokok persoalan. Bumbu-bumbu di seputar kasus kadang jauh lebih penting dari fakta-fakta hukum yang ada. Tentu saja kebenaran hukum dan kebenaran jurnalistik berbeda, namun berlebihan dalam saling mengadu opini narasumber yang mengomentari sebuah persoalan hanya akan membawa publik pada realitas psikologis yang sudah dikonstruksi, alih-alih dari realitas sosiologis. Konsekuensinya, terjadi pembentukan opini yang tidak seimbang. (more…)

Media Digital sebagai Medan Perang

Beberapa waktu yang lalu saya ikut diskusi dengan Ross Tapsell, pengajar di Australian National University. Ia menulis buku By-lines, Balibo, Bali Bombings: Australian Journalists in Indonesia (2014) dan beberapa artikel tentang media di Indonesia, salah satunya tentang kemunculan oligarki media dan fenomena Jokowi. Ada beberapa catatan menarik dari diskusi dengan Ross yang membahas tentang risetnya mengenai media digital di Indonesia tersebut.

Pertama, Ross menggunakan Marshall McLuhan sebagai basis pemikiran dalam risetnya. McLuhan dalam buku Understanding Media (1964) menyebut bahwa medium is the message, setiap medium menjadi pesan itu sendiri. Berangkat dari sana Ross mengutip Ben Anderson yang menyebutkan bahwa nasionalisme Indonesia (dan juga negara-negara lain) dibawa dan dibentuk oleh media cetak. Koran menjadi medium yang memungkinkan munculnya sebuah komunitas terbayang.

Sementara itu, kehadiran televisi di Indonesia pada era politik mercusuar Soekarno yang kemudian berkembang masif di era Soeharto menjelaskan bagaimana watak rezim politik otoriter. Sebagai medium komunikasi massa yang searah, televisi menjadi medium ideal untuk melakukan berbagai propaganda politik. Philip Kitley dalam bukunya Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca(2001) menjelaskan bagaimana ideologi kekeluargaan ala Orde Baru beroperasi dengan memanfaatkan berbagai tayangan televisi.   (more…)

acehsingkil

Membaca Berita Aceh Singkil

Setiap ada peristiwa tertentu yang sedang hangat di linimasa media sosial, rutinitas yang saya lakukan adalah mengetik kata kunci kejadian tersebut di google. Saya penasaran seperti apa media-media online memberitakan sebuah peristiwa dengan cepat. Biasanya, jika melihat karakter kecenderungan media online di Indonesia, berita-berita di menit-menit awal pasca kejadian tidak akan banyak menunjukkan kebijakan redaksi sebuah media.

Akan sulit menilai framing atau bingkai berita di awal peristiwa karena fokus ada pada kejadian. Kecepatan berita datang dengan spontanitas, satu hal yang kemudian bisa menunjukkan karakter, persepsi, keyakinan atau bias-bias tertentu seorang wartawan yang sudah melekat di kepala. Baru kalau sudah agak berjarak, posisi politik kebijakan redaksi akan terlihat gamblang. Itu sebabnya kenapa berita-berita di media online kerap diralat belakangan, baik dari sisi akurasi data, atau juga sampai penggunaan istilah-istilah tertentu.

Saya menemukan hal yang sama ketika membaca berita pembakaran gereja di Aceh Singkil beberapa hari lalu. Firdaus Mubarik memberikan rangkuman singkat tentang berita-berita awal tentang Aceh Singkil di empat media Kompas, Detik, Tempo dan Republika. Dari amatan sekilas Firdaus, tidak ada perubahan berarti pada cara media meliput isu agama dibanding satu dekade belakangan. Salah satu indikasinya adalah tidak satupun dari empat media di atas menjelaskan latar belakang kasus yang sudah terjadi sejak 1979 di mana terjadi kekerasan terhadap warga Kristen yang menyebabkan warga mengungsi. (more…)

Yang dicari oleh redaksi Pindai

Mulanya adalah kurasi. Penekanannya pada cerita. Tetapi pertaruhannya tetap pada membaca.

Sebagaimana lazimnya satu media, baik dikerjakan main-main dengan upaya sungguh-sungguh maupun sebaliknya, Pindai hendak menyodorkan naskah-naskah bercerita bukan laporan lempang, cerita-cerita mendalam (dan sesekali personal) bukan berita satu halaman.

Kami mengukur, dan sering kami umumkan, panjang naskah Pindai antara 1.000 – 1.500 kata; bahkan acapkali ada yang lebih dari batasan itu. Semua naskah yang kami muat mendapatkan honorarium. Kami hendak menghargai upaya menulis, sebagaimana sudah semestinya.

Sampai akhir tahun 2015, Pindai melansir naskah-naskah reguler yang berpunggung pada pembicaraan mengenai buku. Setiap bulan ada kurasi tema. Dalam tiga bulan terakhir, Pindai menyoroti tema tentang kitab-kitab keagamaan (Juli, saat bulan puasa), dan cerita tentang para penulis maupun individu yang mencintai dunia literasi (bulan Agustus). (more…)